BINA NUSANTARA

Related File :

• PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK UNTUK MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK PT. UTAMA PRIMA MANDIRI
• ANALISIS PERHITUNGAN DAN PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT.TKR PERIODE 2011-2013
• ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMILIHAN ALTERNATIF SUMBER PEMBIAYAAN UNTUK PEROLEHAN ASET TETAP SEBAGAI UPAYA PENGHEMATAN PAJAK (STUDI KASUS PADA PT. METALART ASTRA INDONESIA DIVISI FINANCE Akuntansi SECTION ASSET MANAGEMENT)
• PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK SEBAGAI UPAYA PENGHEMATAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PADA PT. CDWP
• ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SEWA KENDARAAN TAHUN 2011-2013 (PT. AMJ)
• ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT ASSOCIATED BRITISH BUDI TAHUN 2011-2013
• ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT INTERMESINDO FORGING PRIMA TAHUN 2011-2013
• ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT SMK
• EVALUASI PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK UNTUK MEMINIMALKAN BEBAN PPH BADAN DI PT. BAYU BUANA GEMILANG
• EVALUASI PERENCANAAN PAJAK UNTUK MENGEFISIENSIKAN BEBAN PAJAK DI PT. DS
• EVALUASI PERENCANAAN PAJAK UNTUK MENGEFISIENSIKAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT. PANCA JAYA PERTIWI
• PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK UNTUK MENGEFISIENSIKAN BEBAN PAJAK PADA PT. NRI
• EVALUASI PERENCANAAN PAJAK UNTUK MENGUJI KEPATUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN MENURUT UNDANG-UNDANG PAJAK (STUDI KASUS : PT. JAJ)
• PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK DALAM RANGKA MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN PADA FA. TRICO PAINT FACTORY
• PERENCANAAN PAJAK UNTUK MEMINIMALKAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT. INTI BARA PERDANA
• EVALUASI DAMPAK PERENCANAAN PAJAK UNTUK MENGEFISIENSIKAN BEBAN PAJAK PT. TSTI
• EVALUASI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PAJAK ATAS PPH PASAL 21 PADA PT. PRIMA ANUGERAH SEJAHTERA PERIODE 2006-2008
• EVALUASI DAMPAK PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK DALAM MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK PADA PT. MMS
• PERENCANAAN PAJAK DALAM RANGKA MENGEFISIENKAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PERUM DAMRI
• ANALISIS PERENCANAAN PAJAK ATAS PPH PASAL 21 PADA PERUM PEGADAIAN CABANG KEBAYORAN BARU