BINA NUSANTARA

Related File :

• ANALISA HUKUM SYARAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK DAN HAK-HAK YANG DIMILIKI TENAGA KERJA DENGAN STUDI PUTUSAN NO. 44/PDT/SUS/2019
• ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM TERKAIT PERJANJIAN SEWA RAHIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA DAN INDIA
• ANALISIS PERJANJIAN BILATERAL PENUKARAN MATA UANG LOKAL ANTARA INDONESIA DAN CHINA BERDASARKAN BCSA DAN LCS SERTA KETERKAITANNYA DENGAN GATT DAN IMF DALAM PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 18/7/PBI/2016 DAN NOMOR 23/9/PBI/2021
• DASAR HUKUM PENGENAAN PAJAK TERHADAP PENGHASILAN YOUTUBER DI INDONESIA DALAM PENGGUNAAN APLIKASI BERBASIS LUAR NEGERI
• IMPLEMENTASI ARTIFICIAL INTELLIGENCE PADA BIDANG HUKUM DI INDONESIA (PERBANDINGAN PRAKTIK DAN PENGATURAN CHINA DAN AMERIKA SERIKAT)
• INTERPRETASI HAKIM TERHADAP UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG DAN UNSUR KESALAHAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN TERHADAP PRINSIP PEMBERIAN KREDIT DALAM PERBANKAN (STUDI PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR :279PK/PID.SUS/2018)
• KEDUDUKAN PERMA NO.4 TAHUN 2019 TENTANG GUGATAN SEDERHANA TERHADAP PENETAPAN BATASAN MINIMUM NILAI UTANG DALAM PROSES PENGAJUAN PAILIT DAN PKPU (STUDI KASUS PUTUSAN NO.37/PDT.SUS/PAILIT/2021/PN.NIAGA.JKT.PST DAN PUTUSAN NO.446/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST)
• KEPASTIAN HAK MASYARAKAT YANG MENGUASAI LAHAN DI KAWASAN HUTAN PROVINSI JAMBI
• KEPMENAKER NO. 294/2020 DAN SE MENKES NO. HK0201/MENKES/332/2020 SEBAGAI UPAYA PEMERINTAH DALAM MENANGANI PENEMPATAN DAN KEPULANGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI TENGAH PANDEMI COVID-19
• KETERLIBATAN PIHAK KETIGA NON-SIGNATORIES (JOINDER) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KOMERSIAL MELALUI ARBITRASE INTERNASIONAL BERDASARKAN SIAC DAN UNDANG-UNDANG NO.30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (STUDI KASUS PT.FIRST MEDIA TBK V ASTRO NUSANTARA INTERNASIONAL BV & OTHERS)
• KONSEP HUKUM KESALAHAN BERAT DALAM HUBUNGAN KERJA DALAM TINDAK PIDANA PELANGGARAN BERAT TERHADAP PERUMUSAN HAK-HAK SUBJEK HUKUM
• KONSTRUKSI PERJANJIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAYANAN KESEHATAN BERBASIS TELECONSULTATION
• MEKANISME DAN MODEL PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERUSAHAAN P2P LENDING TERHADAP PEMBERI PINJAMAN
• PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 SERTA KETIDAKSESUAIAN DALAM PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2012 PADA PT KIAT UNGGUL
• PEMBATALAN PERKAWINAN DISEBABKAN TIDAK TERPENUHINYA SYARAT-SYARAT PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUMNYA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 88/G/2018/PTUN.BDG)
• PEMBATASAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN SANITARY DAN PHYTOSANITARY AGREEMENT DAN TECHNICAL BARRIERS TO TRADE DI WTO
• PEMBERIAN SECURITY FOR COST ATAS DASAR EXCEPTIONAL CIRCUMSTANCE DALAM ARBITRASE INVESTASI BERDASARKAN KONVENSI ICSID
• PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI ASING BERDASARKAN GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA (STUDI KASUS MONASH UNIVERSITY DI INDONESIA)
• PENERAPAN ATURAN HUKUM TENTANG PEMERASAN DAN PENGANCAMAN DENGAN MENGGUNAKAN SARANA TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PERSPEKTIF UU ITE
• PENERAPAN PASAL TERKAIT BERITA BOHONG DITINJAU DARI UU-ITE