BINA NUSANTARA

Related File :

• ANALISA PERBANDINGAN METODE CRITICAL PATH METHOD (CPM), PRECEDENCE DIAGRAM METHOD (PDM), DAN PROJECT EVALUATION REVIEW TECHNIQUE (PERT) PADA DURASI PEKERJAAN JEMBATAN (STUDI KASUS : PROYEK JEMBATAN GELAM)
• ANALISA PERENCANAAN TANGGUL DAN STABILITAS LERENG PADA REVITALISASI DANAU TEMPE, SULAWESI SELATAN
• ANALISA STABILITAS TIANG PADA WHARF TERMINAL CONTAINER PATIMBAN JAWA BARAT
• ANALISIS BUNDARAN TIDAK BERSINYAL STUDI KASUS: BUNDARAN KELAPA GADING
• ANALISIS DAYA SAING INFRASTRUKTUR INDONESIA DI ASEAN MELALUI BUMN : STUDI KASUS PT HUTAMA KARYA PADA TAHUN 2021
• ANALISIS DINAMIK JEMBATAN SUSPENSI PENYEBERANGAN ORANG DENGAN BENTANG 120 METER
• ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MUTU PROYEK PADA PROYEK PENATAAN KAWASAN STASIUN DI DKI JAKARTA (STUDI KASUS: STASIUN PALMERAH, GONDANGDIA DAN MANGGARAI)
• ANALISIS KARAKTERISTIK PEJALAN KAKI DAN PEMILIHAN FASILITAS PENYEBERANGAN (STUDI KASUS: JALAN ALTERNATIF CIBUBUR)
• ANALISIS KINERJA SIMPANG TAK BERSINYAL MENGGUNAKAN PTV VISSIM (STUDI KASUS : SIMPANG TVRI, SIMPANG TOL DALAM KOTA, SIMPANG PASADENA)
• ANALISIS PEMILIHAN ALTERNATIF SKEMA PENDANAAN PADA PROYEK LIGHT RAIL TRANSIT (LRT) JAKARTA FASE 2A
• EVALUASI KINERJA SIMPANG TIDAK BERSINYAL 3 DAN 4 LENGAN DENGAN VISSIM
• KINERJA JEMBATAN KACA TERHADAP PENGARUH ANGIN DINAMIK
• MODEL KORELASI NILAI LENDUTAN DAN ROTASI PADA JEMBATAN BETON MENGGUNAKAN PROGRAM MIDAS CIVIL
• PENGARUH PRATEGANG EKSTERNAL TERHADAP LENDUTAN PADA JEMBATAN STEEL GIRDER
• PENGEMBANGAN MODEL AWAL UNTUK MEMPREDIKSI PENURUNAN KUALITAS PERKERASAN ASPAL PADA JALAN TOL
• PERBANDINGAN NILAI LENDUTAN TEORITIS DAN AKTUAL PADA JEMBATAN STEEL GIRDER BENTANG MENERUS
• PREDIKSI NILAI LENDUTAN BERDASARKAN DATA STRAIN GAUGE DAN DATA TILTMETER PADA JEMBATAN RANGKA BAJA
• EVALUASI IMPLEMENTASI INFRASTRUKTUR JARINGAN PADA BCA LEARNING INSTITUTE SENTUL
• INFRASTURKTUR JARINGAN WIRELESS FIELD MONITORING PADA TANAMAN CABAI
• PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PADA PROYEK INFRASTRUKTUR PEDESAAN DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BAWAH KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM