2012200387AKBab1001

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

Seluruh negara di dunia memperoleh sumber pendanaan utamanya adalah dari

perpajakan. Secara sederhana pajak adalah instrumen yang dipergunakan oleh

pemerintah untuk mengumpulkan dana dari masyarakat untuk kemudian dikelola dalam

bentuk belanja yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakatnya.

Ketergantungan sebuah negara terhadap pajak tidak lagi dapat dihindarkan.

Pajak itu sendiri adalah iuran masyrakat kepada negara sebagai bentuk partisipasi

kewajiban untuk membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan tugas negara untuk

menyelenggarakan pemerintahan. Pajak merupakan pengetahuan yang harus dimiliki

oleh setiap wajib pajak, penguasaan terhadap peraturan perpajakan bagi wajib pajak

akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan agar terhindar dari sanksi – sanksi

yang berlaku dalam ketentuan umum perpajakan.

Perusahaan multinasional semakin gencar mempergunakan peluang usaha

dengan melakukan kegiatan usaha di negara lain, dengan mendirikan anak perusahaan

maupun membuka cabang. Bagi negara tempat investasi, hal ini merupakan peluang

menambah penerimaan negara dari pajak. Perusahaan asing yang menjalankan usahanya

melalui bentuk usaha di Indonesia disebut dengan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Bentuk

usaha tetap adalah wajib pajak yang rentan dikenakan pajak berganda (double taxation)

sehubungan dengan status hukumnya, sehingga dapat menjadi salah satu penghambat

investasi yang baik pada suatu negara, khususnya di Indonesia. Untuk itulah, perlu

dibuat Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang dilaksanakan oleh dua

negara atau lebih. P3B inilah yang akan menjadi suatu produk hukum untuk menunjang

berkembangnya investasi, karena dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum

dari pengenaan pajak berganda.

Hubungan satu negara dengan negara lain dalam hal apapun semakin meningkat

dan terbuka. Dengan kemajuan teknologi komunikasi dunia terasa semakin semakin

sempit dan tidak ada sekat – sekat pembatas. Demikian pula dengan pergerakan barang

dan jasa, modal, serta sumberdaya manusia. Transaksi lintas batas yang terdiri dari

sumber penghasilan, subjek pajak di dua negara yang berbeda. Masing – masing negara

dapat saja mengenakan pajak atas penghasilan dari transaksi lintas batas.

Pemajakan laba usaha (bussiness profits) perusahaan transaksi lintas batas negara

bahwa laba perusahaan tidak akan dikenakan pajak di negara dimana perusahaan

tersebut tidak menjadi subjek pajak dalam negeri, kecuali perusahaan tersebut

mempunyai hubungan yang erat dengan negara dimana laba usaha diperoleh. Hubungan

erat dinyatakan dengan adanya kegiatan usaha di negara PE/BUT tersebut, dengan

demikain tanpa adanya PE di negara sumber, maka negara sumber tidak dapat

menggenakan pajak atas laba usaha yang bersumber di negaranya tersebut. Dalam

penghindaran pajak berganda yang dikembangkan oleh OECD Model

(Pasal 7 OECD

Model) menyatakan bahwa laba usaha hanya dikenakaan pajak di negara domisili,

kecuali negara tersebut mempunya PE.

Sumber penerimaan pajak berasal dari penghasilan yang sebagaiannya

dibayarkan kepada negara yang dikenakan untuk wajib pajak, baik wajib pajak dalam

negeri maupun wajib pajak luar negeri. Salah satu penerimaan pajak adalah bentuk

usaha tetap, namun secara garis besar bentuk usaha tetap yang dipergunakan oleh orang

pribadi yang berada di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari

183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak

bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di

Indonesia.

Dalam rangka untuk penghindaran pajak berganda (avoidance of double

taxation) dan pencegahan penyelundupan pajak (prevention of fiscal evasion), Indonesia

telah mengadakan perjanjian penghindaran pajak berganda bilateral dengan negara –

negara lain. Dengan berlakunya ketentuan –

ketentuan dalam perjanjian –

perjanjian

perpajakan, perlakuan perpajakan terhadap bentuk usaha tetap (permanent

establishment) dari perusahaan –

perusahaan yang merupakan penduduk (resident) di

negara – negara mitran seperti, China, Korea Selatan. Selain didasarkan pada ketentuan

–

ketentuan dalam undang – undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana terkahir diubah

dengan undang – undang Nomor 17 Tahun 200, juga didasarkan kepada ketentuan –

ketentuan dalam perjanjian perpajakan.

Berkaitan dengan hal –

hal diatas, penulis tertarik untuk melakuakn penelitian

mengenai aktivitas penerapan bentuk usaha tetap di Indonesia dalam sebuah laporan

tugas akhir penulis dengan judul “ANALISIS PERLAKUAN PAJAK TERHDAP

BENTUK USAHA TETAP BERDASARKAN PERJANJIAN PENGHINDARAN

PAJAK BERGANDA ( PERBANDINGAN INDONESIA DENGAN CHINA DAN

INDONESIA DENGAN KOREA SELATAN) “

1.2

Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan ini, diskusi akan diarahkan kepada bentuk usaha tetap berdasarkan

perjanjian penghindaran pajak berganda antar Indonesia – China dan Indonesia – Korea

Selatan, sehingga peneliti membatasi peneletian sebagai berikut:

Tax Treaty antar Indonesia – China

Tax Treaty antar Indonesia – Korea Selatan

Pada penelitian ini data utama diperoleh berdasarkan pada data sekunder berupa

uraian teori dan peraturan yang relevan, sehingga objek yang digunakan tidak

dapat diungkapkan secara detail. Oleh karena itu penulis tidak akan

mengutamakan bahasan pada efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan

tersebut.

1.3

Identifikasi Masalah

Dari uraian yang telah dikemukan pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan

masalah yang menjadi dasar tema skripsi ini:

Bagaiman pengaturan perpajakan bagi wajib pajak luar negeri yang menjalankan

kegiatan atau usaha yang memenuhi kriteria sebagai bentuk usaha tetap dan yang

belum memenuhi kriteria sebagai bentuk usaha tetap dan bagaimanakah metode

penghindaran pajak berganda di Indonesia.

Apakah keuntungan bagi Indonesia dengan adanya perjanjian penghindaran

pajak berganda dalam penerapan bentuk usaha tetap

Apakah penerapan bentuk usaha di Indonesia seperti perjanjian yang telah

disepakati kedua negara dalam 3 tahun terakhir.

Mengapa Indonesia tertarik untuk melakukan Tax Treaty dengan negara lain?

1.4

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini :

Untuk mengetahui informasi antara Indonesia –

China dengan adanya

penerapan bentuk usaha tetap (permanent establishment).

Untuk mengetahui informasi antara Indonesia –

Korea Selatan dengan

adanya penerapan bentuk usaha tetap (permanent establishment).

Untuk mengetahui keuntungan bagi Indonesia dengan adanya penerapan

bentuk usaha tetap (permanent establishment.)

Untuk mengetahui terjadinya pajak berganda terhadap wajib pajak luar negeri

yang sudah dikenakan pajak atas bentuk usaha tetap.

1.4.2

Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini:

Bagi Jurusan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan studi kasus bagi pembaca dana acuan

bagi mahasiswa serta dapat memeberikan bahan referensi bagi pihak

perpustakaan.

Bagi Penulis

Bagi penulis dapat menambah wawasan tentang perpajakan internasioanl khusu

mengenai bentuk usaha tetap dan keterkaitannya dengan penghindaran pajak

berganda.

Bagi Pihak Lain

Bagi pihak lain diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna sebagai

bahan masukan untuk menambah wawasan dan referensi untuk melakukan

penelitian selanjutnya.

1.5

Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yang bersifat yuridis

normatif, data utama yang digunakan adalah data sekunder dan data primer.

Penelitian ini merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara

tidak langsung melalui perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) dan Data

primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak

melalui media perantara), dan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber

asli (tidak melalui media perantara). Data sekunder umumnya berupa bukti,

catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter)

yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan,sedangkan data primer berupa

opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap

suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.

Penelitian kepustakaan (Library Research)

Penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoelh dari buku bacaan yang bersifat

ilmiah dan teoritis yang berhubungan dengan topik skripsi. Hasil penelitian

kepustakaan ini akan menjadi landasan teori yang

dipakai dalam penyusunan

skripsi ini.

Berdasarkan data historis, peneliti dapat membaca permasalahan dengan tujuan

agar dapat menggali lebih dalam dan berusah mencari teori – teori atau hubungan

baru menyangkut pada pembahasan masalah skripsi ini

Metode deskriptif analisis, mengumpulkan data –

data dan informasi tentang

penelitian masalah yang selanjutnya akan diolah, sehingga penulis dapat

menjelaskannya untuk kemudian ditarik kesimpulan secara sistematis, factual,

dan akurat mengenai fakta – fakta serta karakter dari masalah yang diteliti.

I.6

Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian, penulis perlu mengadakan review hasil penelitian

terdahulu. Review hasil penelitian terdahulu dilakukan untuk mengetahui masalah

apa saja yang dibahas pada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema yang

akan diangkat oleh penulis. Berikut adalah penelitian terdahulu yang dijadikan

sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini yang pernah penulis baca,

diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Yunita, menyatakan bahwa penentuan subjek pajak

sangat penting dalam sistem pemungutan PPh karena subjek pajak adalah pihak

yang dituju untuk membayar pajak penghasilan. Saat bentuk usaha tetap menjadi

subjek pajak dan pada saat yang bersamaan sekaligus juga menjadi wajib pajak

luar negeri, adalah pada saat orang pribadi atau badan luar negeri mempunyai

hubungan ekonomis dengan Indonesia. Pemenuhan kewajiban perpajakan BUT

dipersamakan dengan wajib pajak dalam negeri. Bentuk usaha tetap antara lain

berkewajiban mendaftarkan diri untuk mandapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP) dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sebagai sarana

untuk menetapkan besarnya pajak terutang dalam suatu tahun pajak, serta

pengenaan pajaknya dilaksanakan atas penghasilan kena pajak dengan

menggunakan tarif umum seperti yang berlaku untuk wajib pajak dalam negeri

pada umumnya. Hal tersebut selaras dengan prinsip pemajakan internasional yang

menghendaki perlakuan non diskriminasi dan kesetaraan perlakuan. Berdasarkan

UU PPh yang berlaku di Indonesia, Bentuk Usaha tetap dikenakan pajak per basis

territorial yang hanya sebatas pada penghasilan yang diperoleh dari sumber di

Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk memperlonggar iklim usaha, menarik

investasi asing dan menyederhanakan administrasi pengenaan pajak.

1.7

Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi diuraikan dalam lima bab, adapun isi dari bab-bab tersebut

diuraikan sebagai berikut :

BAB 1

: Pendahuluan

Pada bab ini pendahuluan memberikan gambaran secara umum mengenai

bagaimana latar belakang penelitian, rumusan masalah, ruang lingkup

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian,

sistematika penelitian.

BAB 2

: Landasan Teori

Pada bab ini berisi tentang landasan-landasan teori yang digunakan sebagai

dasar penelitian, yaitu meliputi penjelasan tentang Tax Treaty, Mengenai

Bentuk Usaha Tetap antara negara Indonesia –

China dan Indonesia –

Korea Selatan, dan teori lain yang berhubungan dengan penelitian serta

hasil dari penelitian terdahulu yang mendukung bagaimanakah observasi

dan evaluasi tersebut dilakukan dalam skripsi.

BAB 3

: Objek Penelitian

Pada bab ini diuraikan tentang sejarah singkat objek penelitian,sejarah

singkat, struktur organisasi perusahaan dan perjanjian antar kedua belah

negara.

BAB 4

: Analisis dan Bahasan

Bab ini merupakan inti dari pembahasan topik skripsi, dan yang

dikembangkan berisi evaluasi, analisis dan observasi terhadap kerjasama

antarnegara dalam Tax Treaty mengenai Bentuk Usaha Tetap dan

penerapan Tax Treaty antarnegara

yaitu antara Indonesia –

China dan

Indonesia – Korea Selatan.

BAB 5

: Simpulan dan Saran

Bab ini berisi tentang simpulan atas penelitian dan analisis yang dilakukan

serta memberikan saran-saran yang berisi implikasi dari hasil

evaluasi/analisis terhadap perlakuan perpajakan mengenai Bentuk Usaha

Tetap antarnegara dan memberikan usulan untuk pengembangan

selanjutnya serta saran bagi pengguna yang akan menggunakan hasil

evaluasi atau analisis tersebut.