2012200536AKBab1001

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

Luasnya wilayah Indonesia dan

jumlah penduduknya mencapai 220 juta jiwa

lebih serta memiliki sumber daya alam

yang

sangat besar, jelas membutuhkan

transportasi yang kuat untuk dapat memperlancar kegiatan perekonomiannya.

Indonesia mempunyai luas wilayah daratan 1,9 juta kilometer persegi dan luas

wilayah perairannya mencapai 5,8 juta kilometer persegi dengan memiliki 17.503

pulau dan panjang garis pantai 81.000 km membuat Indonesia disebut sebagai negara

kepulauan dan negara bahari terbesar di dunia. Berdasarkan informasi dari Bappenas,

sampai dengan tahun 2009 transportasi laut di Indonesia didukung 2.300 kapal laut

baik dalam ukuran besar maupun kecil dengan total nilai investasi mencapai Rp 80

triliun

Bisnis Freight forwarder

adalah suatu specialis perdagangan yang

menyediakan bermacam-macam fungsi dan fasilitas untuk transportasi barang

(Murphy & Daley, 2000). Sudah sejak lama freight forwarder

diketahui sebagai

kunci perantara yang terlibat dalam transportasi barang (cargo) dari titik asal (origin)

ketitik tujuan (destination) melalui laut maupun udara. Sedangkan menurut Lai dan

Cheng (2004) menjelaskan bisnis utama dari freight forwarding adalah membeli jasa

transportasi dari bermacam-macam pelayaran atau pemilik kapal (carrier) dan

membuat suatu rangkaian pengiriman (shipment) dari beberapa pengirim barang

(shipper) dalam jumlah kecil atupun besar, ke

tujuan tertentu dengan harga yang

lebih murah. Dalam kalimat diatas sudah terlihat jelas bahwa bisnis utama dari

Freight forwader adalah membeli jasa transportasi dari bermacam-macam pelayaran

atau pemilik kapal/pesawat (shipping line

atau airline

atau carrier) dan memuat

serangkaian pengiriman (shipment) dari beberapa pengirim barang (shipper

atau

supplier) yang ditujukan ke beberapa penerima barang (consignee atau buyer) dalam

jumlah kecil ataupun besar, ke

tujuan tertentu dengan harga yang diharapkan bisa

lebih murah dan sesuai dengan waktu yang di harapkan. Hal ini juga merujuk pada

definisi jasa freight forwarding

pernah didefinisikan dalam PER 178/PJ/2006 yang

kemudian dicabut dengan terbitnya PER 70/PJ/2007 yaitu mengacu pada Keputusan

Menteri Perhubungan No. KM/10 Tahun 1988 tentang Jasa Pengurusan Transportasi.

Berdasarkan SK Menhub tersebut, yang dimaksud dengan Jasa Freight Forwarding

adalah sebagai berikut : “Usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik

barang, untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya

pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut dan udara yang

dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan

pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen

angkutan, klaim asuransi, atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan

biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai

dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya”. Dari perpektif diatas

sudah terlihat jelas bahwa Freight forwarding

berusaha menjadi arsitek dalam

pengiriman barang ekspor keluar negeri atau sebaliknya dan perusahaan freight

forwarder menjadi sangatlah penting peran sertanya dalam arus laju perekonomian

dunia khususnya Indonesia.

Jasa

Freight Forwarding atau dikenal dengan istilah jasa pengurusan

transportasi atau disingkat JPT bertujuan untuk mempercepat proses transportasi,

sehingga barang dapat terkirim dengan waktu yang diinginkan, kondisi barang aman

dan tidak rusak. Kegiatan jasa Freight Forwarding

merupakan kegiatan usaha untuk

memberikan pelayanan mulai penerimaan barang, penyimpanan barang, sortasi

barang, pengepakan barang, penandaan barang, pengukuran barang, penimbangan

barang, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan,

perhitungan biaya angkutan, klaim asuransi atas pengiriman barang serta

penyelesaian biaya-biaya lainnya.

Para pengusaha Freight Forwarding

dinaungi oleh suatu Asosiasi yang

disebut GAFEKSI (Gabungan Forwarder dan Ekspedisi Indonesia) atau INFA

(Indonesian Forwarder Association). GAFEKSI resmi berdiri pada tanggal 25 Juli

1989 melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 4/AU.001/Phb-89 yang

memberikan wadah bagi pelaku usaha dibidang Freight Forwarding. GAFEKSI

merupakan Asosiasi hasil peleburan GAVEKSI (Gabungan Veem & Ekspedisi

Seluruh Indonesia), INFA (Indonesia Freight Forwarders Association) dan AEMPU

(Asosiaso Ekspedisi Muatan Pesawat Udara). Jasa Freight Forwarding kedepan akan

semakin menggairahkan seiring dengan adanya rencana penambahan transportasi

laut Indonesia untuk mempelancar roda ekonomi yang

menjadi agenda pemerintah

dalam hal ini Bappenas. Bisnis Freight Forwarding

akan semakin kompleks sesuai

dengan kebutuhan konsumen. Bisnis Freight Forwarding

sebenarnya sudah lama

dikenal. Di Amerika Serikat, bisnis Freight Forwarding mulai dilakukan sejak tahun

1930. Sampai dengan saat ini tercatat sekitar 44.000 perusahaan forwarding didunia

yang dinaungi oleh International Federation of Freight Forwarders Associations

(FIATA). Di Indonesia sendiri total perusahaan Forwarding

yang tercatat sebagai

anggota GAFEKSI sekitar 4.000 perusahaan dimana anggota GAFEKSI juga tercatat

sebagai anggota FIATA.

Segmentasi jasa Freight Forwarding ini mulai melayani dari door to door

(barang diantar dari tempat/gudang penjual ke tempat/gudang pembeli), door to port

(barang diantar dari tempat/gudang penjual ke pelabuhan tempat pembeli), dan port

to port ( barang diantar dari pelabuhan tempat penjual ke pelabuhan tempat pembeli).

Jenis transportasi yang dilayanipun dapat transportasi domestik (tempat penjual dan

tempat pembeli sama sama di Indonesia) ataupun transportasi luar negeri (tempat

penjual di Indonesia sedangkan tempat pembeli di luar negeri atau sebaliknya).

Biasanya sistem pembayaran

jasanya

bersifat reimbursment, dimana Forwarder

membuat tagihan kepada konsumen (pemilik barang) yang rinciannya tergantung

jenis jasa apa saja yang akan diberikan Forwarder kepada konsumen. Dalam hal ini

tagihan yang diberikan

Forwarder

ke konsumen, ada beberapa skema antara lain

tagihan dimana biaya jasa dan biaya angkutan terpisah maka satu tagihan atas nama

Forwarder

langsung (tagihan atas jasanya saja) dan tagihan lainnya atas nama

perusahaan pelayaran (tagihan atas biaya pengangkutannya). Skema lainnya tagihan

dimana biaya jasa dan biaya angkutan menjadi satu paket sehingga tagihan atas nama

Forwarder saja. Skema ini akan dibahas secara rinci dalam bab selanjutnya.

Salah satu contoh perusahaan yang bergerak dala jasa Freight Forwarding

adalah PT.WELGROW INDOPERSADA. PT.WELGROW INDOPERSADA

melayani konsumennya dalam jasa pengurusan transportasi dan jasa pengurusan

kewajiban pabean. PT.WELGROW INDOPERSADA mengurusi pengiriman barang

baik tujuan domestik maupun tujuan luar negeri.

Terkait dengan

jasa Freight Forwarding, Direktorat Jenderal Pajak menilai

adanya potensi Pajak Pertambahan Nilai atas setiap transaksinya. Untuk

merealisasikan potensi Pajak Pertambahan Nilai tersebut diterbitkanlah peraturan

pelaksana yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 251/KNK.03/2002

tanggal 31 Mei 2002 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak, sehingga

transaksi sehubungan dengan pemberian jasa Freight Forwarding

dapat dikenakan

Pajak Pertambahan Nilai. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42

Tahun 2009

tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983

tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang

Mewah menyebutkan jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air merupakan

kelompok jasa tertentu yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena

itu penulis menyusun skripsi yang berjudul ANALISIS PENERAPAN

PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS TRANSAKSI EKSPOR

dan IMPOR JASA FREIGHT FORWARDING (Studi Kasus PT.Welgrow

Indopersada).

1.2

Perumusan Masalah

Bagaimana penerapan aspek Perpajakan pada setiap transaksi jasa Freight

Forwarding

PT.Welgrow Indopersada

sesuai dengan ketentuan pajak yang

berlaku?

Apakah ada perbedaan antara penerapan pajak terhadap transaksi Ekspor dan

transaksi Impor atas jasa Freight Forwarding?

Bagaimana Pelaporan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai pada jasa

Freight Forwarding apakah perusahaan sudah melaporkan dan menyetorkan

Pajak Pertambahan Nilainya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun

2009?

Bagaimana Perlakuan atas Kelebihan Bayar PT. Welgrow Indopersada yang

terutang, apakah PT. Welgrow Indopersada sudah melakukan mekanisme

kompensasi yang sesuai dengan Undang –

Undang Pajak Pertambahan Nilai

Nomor 42 Tahun 2009?

1.3

Ruang Lingkup

Penelitian ini membahas tentang penerapan Pajak Pertambahan Nilai

yang terutang atas transaksi Ekspor dan Impor Jasa Freight Forwarding

Tahun pajak yang

digunakan sebagai dasar analisis penelitian adalah

Tahun Pajak 2010, 2011, dan 2012

Membahas tentang Pelaporan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

yang dilakukan PT. Welgrow Indopersada

Membahas mekanisme kompensasi yang dilakukan PT.Welgrow

Indopersada.

1.4

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

Menganalisis pengenaan Pajak

Pertambahan Nilai atas setiap transaksi jasa

Freight Forwarding PT Welgrow Indopersada sejauh mana tidak melanggar

ketentuan pajak yang berlaku.

Menganalisis adanya perbedaan antara penerapan Perpajakan atas transaksi

Ekspor dan transaksi Impor.

Agar mengetahui apakah PT.Welgrow sudah melakukan mekanisme

kompensasi atas kelebihan bayar Pajaknya sesuai dengan Undang – Undang

Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009.

Menganalisis bagaimana Pelaporan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

PT. Welgrow Indopersada apakah masih ada keterlambatan dalam Pelaporan

dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilainya

1.5

Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini memberikan gambaran secara

garis besar mengenai tahap –

tahap yang dijelaskan dalam setiap bab.

Sehingga pembaca dapat lebih mudah memahami masalah yang akan dibahas.

Secara singkat gambaran yang akan dikemukakan dalam tiap bab, sebagai

berikut:

BAB 1

PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang penelitian,

perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, serta tujuan

peneltian. Dimana pada bab ini diuraikan secara singkat

mengenai hal –

hal yang akan dibahas dalam penelitian

tersebut.

BAB 2

LANDASAN TEORI

Dalam bab ini diuraikan mengenai pandangan –

pandangan

teoritis yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu

Penerapan Pajak Pertambahan Nilai terutang atas

Ekspor dan

Impor jasa Freight Forwarding, penjelasan teori –

teori ini

berdasarkan pada tinjauan pustaka dan peraturan perpajakan

yang berlaku serta perubahan peraturan.

BAB 3

OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai sejarah singkat, bidang

usaha, produk –

produk dan struktur organisasi pada

perusahaan yang dijadikan objek penelitian dalam penyusunan

skripsi ini serta proses bisnis dan kebijakan akuntansi

perpajakan yang terdapat dalam PT Welgrow Indopersada.

BAB 4

PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai pembahasan permasalahan

penelitian yang dilakukan serta hasil analisis yang berkaitan

dengan masalah penelitian, yaitu mengenai pelaksanaan

Kewajiban Perpajakan Ekspor dan Impor

pada PT Welgrow

Indopersada sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan

yang berlaku.

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai simpulan dari penulis atas

seluruh pembahasan pada bab sebelumnya disertai saran –

saran yang diharapkan dapat menjadi rekomendasi yang

bermanfaat bagi perusahaan dalam objek penelitian

penyusunan skripsi ini.