2012100104AKBab2001

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

II.1 Pajak

Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum

Perpajakan Pasal 1 Ayat 1, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan

untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Prof. Dr. Rochmat

Soemitro mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan

Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik

(kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membiayai

pengeluaran umum. Menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani pajak adalah iuran kepada negara

(yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak yang wajib membayarnya

menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung

dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran

umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Sedangkan menurut Prof. DR. M.J.H. Smeets pajak adalah prestasi kepada pemerintah

yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya

kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual; maksudnya adalah untuk

membiayai pengeluaran pemerintah (Waluyo, 2008).

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, Adinur (2006) dan Waluyo (2008)

menyimpulkan beberapa persamaan yang merupakan ciri-ciri dari pajak, yaitu:

Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksaannya

Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi yang

sempurna

Pajak dipungut baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah

Pajak dipergunakan untuk menjalankan berbagai kewajiban negara, seperti

pelayanan publik, menjaga keamanan dan pertahanan, serta menyelenggarakan

permerintahan yang baik. Dan apabila terdapat surplus, dipergunakan untuk

membiayai public investment

Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak budgetair, yaitu fungsi mengatur

Menurut Adinur (2006), pajak memiliki 4 fungsi, yaitu fungsi penerimaan

(budgetair), fungsi mengatur (regulator), fungsi distribusi dan fungsi demokrasi. Pajak

dalam fungsi penerimaan berarti pajak sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi

pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas

negara dan menyediakan fasilitas publik. Dalam APBN, pajak merupakan sumber

penerimaan dalam negeri. Pajak dalam fungsi mengatur berarti pajak sebagai alat untuk

mengatur atau melaksanakan proses kebijakan nasional di bidang politik, sosial,

pertahanan dan ekonomi. Contohnya atas minuman keras dan barang-barang mewah

lainnya dikenakan PPnBM.

Pajak dalam fungsi distribusi lebih menekankan unsur pemerataan dan keadilan

dalam masyarakat. Pajak yang dibayar masyarakat sebagai penerimaan negara,

kemanfaatannya tidak hanya dinikmati oleh masyarakat tersebut atau di wilayah

sekitarnya, atau oleh kelompoknya, melainkan oleh seluruh masyarakat tanpa kecuali.

Contoh penerapan fungsi ini adalah ketika seseorang yang tinggal di Jakarta membayar

pajak, maka hasilnya tidak hanya dinikmati oleh dirinya sendiri atau masyarakat Jakarta

saja. Melalui pos pengeluaran dalam APBN, pembayaran pajak tersebut akan dinikmati

oleh masyarakat di seluruh Indonesia.

Fungsi pajak dalam demokrasi merupakan wujud keikutsertaan masyarakat

dalam pengelolaan negara. Sesuai dengan pengertian dan ciri khasnya, pajak merupakan

salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara. Pajak berasal dari

rakyat, yang dibayar rakyat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan pajak juga

dibuat oleh rakyat melalui wakilnya di parlemen (DPR) dalam bentuk Undang-Undang

Perpajakan.

Hal yang menyebabkan negara berhak memungut pajak kepada warganya

dijelaskan dalam teori pemungutan pajak. Waluyo (2008) menjelaskan ada empat teori

yang menyatakan mengapa negara berhak memungut pajak, yaitu teori asuransi, teori

kepentingan, teori gaya pikul, teori bakti, dan teori azas daya beli.

Teori asuransi mengumpamakan pembayaran pajak adalah seperti premi asuransi

yang dibayarkan oleh pemegang asuransi. Premi ini dibayarkan atas usaha negara untuk

melindungi warga dan segala kepentingannya seperti keamanan dan keselamatan. Teori

kepentingan memperhatikan beban pajak yang harus dipungut dari masyarakat.

Pembebanan ini didasarkan pada kepentingan setiap orang dalam tugas pemerintah,

termasuk perlindungan jiwa dan hartanya. Oleh karena itu biaya yang timbul atas

perlindungan tersebut dibebankan kepada rakyat melalui pajak.

Teori gaya pikul

mengandung maksud bahwa negara telah berjasa dalam melindungi rakyatnya, baik

perlindungan jiwa maupun benda. Oleh karena itu masyarakat sudah sepatutnya

membayar pajak menurut gaya pikulnya. Teori bakti disebut juga teori kewajiban

mutlak. Menurut teori ini, negara memiliki hak mutlak untuk memungut pajak dari

rakyatnya. Di lain pihak, pembayaran pajak oleh rakyat kepada negara merupakan tanda

bakti seorang warga. Oleh karena itu teori ini menekankan hukum pajak pada hubungan

antara masyarakat dan negara. Teori terakhir adalah teori azas daya beli yang

mendasarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat yang dianggap sebagai

dasar keadilan pemungutan pajak yang bukan kepentingan individu atau negara,

sehingga menitikberatkan pada fungsi mengatur.

Dalam buku An inquiry Into the Nature and Causes of The Wealth of The

Nations seperti yang dijelaskan Jones (1998), Adam Smith memaparkan bahwa ada 4

asas dalam pemungutan pajak. Asas pertama adalah Equality. Asas ini menjelaskan

bahwa pemungutan pajak harus besifat final, adil dan merata. Pajak yang dikenakan

pada wajib pajak harus sebanding dengan kemampuan mambayar pajak atau ability to

pay

dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil berarti setiap wajib pajak yang

menyumbangakan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingan

dan manfaatnya. Asas kedua adalah certainty. Asas ini menjelaskan bahwa pajak

memiliki kepastian dan tidak ditentukan secara sewenang-wenang. Wajib pajak berhak

dan harus mengetahui secara jelas jumlah pajak terutang dan jatuh tempo pembayaran.

Asas ketiga adalah convinience of payments. Asas ini menyatakan bahwa pembayaran

pajak oleh wajib pajak seharusnya memiliki waktu yang tepat sehingga tidak

menyulitkan wajib pajak itu sendiri. Contoh dari asas ini adalah adanya pemotongan

pajak bagi karyawan pada saat menerima gaji, atau biasa disebut pay as you earned.

Asas yang terkahir adalah economics of collection. Asas ini menyatakan bahwa secara

ekonomi, biaya untuk memungut pajak dan biaya pemenuhan kewajiban pajak

seharusnya seminimal mungkin sehingga manfaat yang diterima tidak lebih kecil

daripada biaya yang dikeluarkan.

Dalam penelitiannya, Walby (2010) membagi tarif pajak menjadi empat macam,

yaitu :

Tarif Pajak Statutori (Statutory Tax Rate)

Tarif pajak statutori adalah tarif pajak yang secara legal berlaku dan ditetapkan oleh

otoritas perpajakan. Contoh dari tarif statutori adalah tarif PPh badan sebesar 25%.

Tarif Pajak Rata-Rata (Average Tax Rate)

Tarif pajak rata-rata adalah rasio jumlah pajak yang dibayarkan terhadap jumlah

penghasilan kena pajak. Tarif pajak rata-rata akan menjadi berbeda dengan tarif paja

statutori ketika tarif pajak statutori memiliki tarif yang bertingkat. Pada saat tersebut

tarif pajak rata-rata akan lebih rendah daripada tarif pajak statutori. Contohnya

adalah lapisa tarif PPh orang pribadi yang memiliki tarif 5% sampai dengan 35%,

tetapi bisa saja tarif rata-ratanya berada pada tingkat 13%.

Tarif Pajak Marginal (Marginal Tax Rate)

Tarif pajak marginal adalah tarif pajak yang dikenakan atas sisa penghasilan kena

pajak setelah dikenakan dengan tarif pajak sebelumnya. Contohnya penghasilan

kena pajak Z sebesar Rp70.000.000,00. Tarif pajak yang berlaku adalah 5% untuk

Rp0-Rp50.000.000,00 dan tarif 15% berlaku untuk Rp50.000.000,00-

Rp250.000.000,00. Atas Rp20.000.000,00 penghasilan A akan dikenakan tarif

sebesar 15%, dan 15% adalah tarif marginal.

Tarif Pajak Efektif (Effective Tax Rate)

Tarif pajak efektif adalah tarif pajak aktual yang harus dibayarkan oleh perusahaan

dibandingkan laba yang dihasilkan oleh perusahaan.

Berkaitan dengan empat macam tarif pajak yang dikemukakan oleh Walby

(2010), Waluyo (2008) menjelaskan bahwa dikenal empat macam struktur tarif pajak

yang berhubungan dengan pola persentase tarif pajak, yaitu :

Tarif Pajak Proporsional atau Sebanding

Tarif pajak proporsional yaitu tarif pajak berupa persentase tetap terhadap jumlah

berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak.

Tarif Pajak Progresif

Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin besar apabila

jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakain besar. Memperhatikan kenaikan

tarifnya, tarif progresif dibagi menjadi beberapa tarif. Yang pertama adalah tarif

progresif progresif, yaitu kenaikan persentase pajaknya semakain besar. Yang

kedua adalah progresif tetap, yaitu kenaikan persentase pajaknya tetap. Sedangkan

yang terkahir adalah tarif progresif degresif, yaitu kenaikan persentase pajaknya

semakin kecil.

Tarif Pajak Degresif

Tarif pajak degresif adalah persentase tarif pajak yang semakin menurun apabila

jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak (DPP) semakin besar.

Tarif Pajak Tetap

Dalam tarif pajak tetap ini adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama besarnya)

terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak (DPP).

II.2 Manajemen Pajak

Menurut Zain (2005), manajemen pajak adalah proses mengorganisasi usaha

wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik

pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang minimal. Posisi

minimal yang dimaksud adalah posisi minimal sepanjang dimungkinkan olek ketentuan

perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan

konsekuensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi dan

kensekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian pajak tersebut dapat

mengefisienkan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang

disebut sebagai penghindaran pajak (tax avoidance) dan bukan penyelundupan pajak

(tax evasion). Tidak seperti tax avoidance, tax evasion merupakan tindak pidana fiskal

yang tidak akan ditoleransi. Walaupun kedua cara tersebut kedengarannya mempunyai

konotasi yang sama sebagai tindak kriminal, tetapi suatu hal yang jelas berbeda disini.

Penghindaran pajak adalah perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup pemajakan

dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sementara

itu, penyelundupan pajak jelas-jelas merupakan perbuatan ilegal yang melanggar

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Bedasarkan uraian tersebut,

manajemen pajak merupakan upaya-upaya untuk mengimplementasikan fungsi-fungsi

menajemen di atas agar dapat dicapai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan hak dan

kewajiban perpajakan. Dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, wajib pajak harus

mengerti unsur-unsur berikut :

Tax Compliance

Tax compliance merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan-

kegiatan untuk memenuhi aturan perpajakan. Kegiatan ini meliputi administrasi

yang harus dilakukan, pembukuan, pemotongan, pemungutan, penyetoran,

pelaporan, memberikan data untuk keperluan pemeriksaan pajak dan sebagainya.

Secara umum, peraturan pajak akan dipatuhi oleh wajib pajak apabila biaya untuk

mematuhinya (compliance cost) relatif murah.

Tax Planning

Tax planning merupakan rangkaian strategi untuk mengatur akuntansi dan keuangan

perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajak dengan cara-cara yang tidak

melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Tax planning dalam arti yang luas

meliputi keseluruhan fungsi manajemen pajak.

Tax Litigation

Tax litigation merupakan upaya-upaya untuk menyelesaikan sengketa pajak dengan

pihak lain, terutama kantor pajak. Sengketa pajak terjadi karena adanya perbedaan

penafsiran atas suatu ketentuan perpajakan atau atas masalah-masalah yang tidak

ada aturannya secara jelas. Sengketa pajak terjadi antara wajib pajak dengan fiskus

dalam pemeriksaan atau penelitian pajak. Di Indonesia, tax litigation berhubungan

dengan permohonan peninjauan

kembali untuk pembetulan/pembatalan surat

ketetapan pajak, permohonan pengurangan sanksi perpajakan, pengajuan keberatan,

banding, gugatan dan cara-cara lain yang sesuai dengan Undang-Undang.

Tax Reseacrh

Tax reseacrh merupakan proses untuk mencari jawaban, solusi, atau rekomendasi

atas suatu permasalahan perpajakan. Kegiatan yang dilakukan biasanya meliputi

penentuan fakta-fakta tersebut, menentukan pihak-pihak yang dapat menjadi sumber

data dan informasi, mengevaluasi data dan informasi yang diperoleh,

mengembangkan kesimpulan, merumuskan kesimpulan, mengembangkan

rekomendasi, merumuskan rekomendasi, dan mengkomunikasikan rekomendasi

yang dibuat.

Berdasarkan uraian diatas, manajemen pajak merupakan bagian yang integral

dari perencanaan strategis perusahaan. Perencanaan pajak menjadi bagian yang tidak

terpisahkan dari manajemen pajak. Perencanaan pajak dimulai pada saat akan

mendirikan perusahaan (pemilihan bentuk usaha, pemilihan metode pembukuan, dan

pemilihan lokasi usaha), menjalankan perusahaan (pemilihan transaksi-transaksi yang

akan dilakukan dalam kegiatan operasionalnya, pemilihan metode akuntansi) sampai

dengan menutup perusahaan (restrukturisasi usaha, likuidasi, merger, pemekaran, dan

sebagainya). Perencanaan pajak akan memiliki manfaat yang besar bila dapat

dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Oleh karena itu

dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, perangkat kerja yang memadai,

prosedur kerja yang tepat waktu, tepat jumlah dan tepat informasi. Selain itu,

strategi

juga menjadi hal yang penting dalam manajemen pajak. Menurut Indonesian Tax

Review, ada beberapa strategi yang dapat ditempuh untuk mengefisienkan beban pajak

secara legal.

Cara pertama adalah tax saving. Tax saving adalah upaya untuk mengefisienkan

beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif lebih rendah.

Cara kedua adalah tax avoidance. Tax avoidance adalah upaya untuk mengefisienkan

beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dan mengarahkan pada transaksi

yang bukan objek pajak. Cara ketiga adalah dengan penundaan pembayaran pajak tanpa

melanggar peraturan yang berlaku. Cara keempat adalah dengan mengoptimalkan kredit

pajak yang diperkenankan. Wajib pajak seringkali tidak mengetahui secara jelas

informasi yang berisikan tentang pembayaran yang dapat dikreditkan. Contohnya adalah

PPh Pasal 22 atas pembelian solar dari pertamina dapat dikreditkan terhadap PPh badan.

Hal ini tentu saja lebih menguntungkan dibandingkan apabila perusahaan

membebankannya sebagai biaya. Cara kelima adalah dengan menghindari pemeriksaan

pajak dengan cara menghindari lebih bayar. Wajib pajak dapat melakukan penghindaran

lebih bayar dengan cara mengajukan pengurangan PPh Pasal 25 apabila diperkirakan

perusahaan akan lebih bayar juga dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan

pembebasan PPh Pasal 22 impor apabila perusahaan melakukan impor. Cara terakhir

adalah dengan menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Manajemen pajak bisa meningkatkan bottom-line performance measurement,

tetapi tentu saja memiliki biaya-biaya, salah satunya opportunity cost. Scholes et al.

(2009) menyatakan bahwa selain opportunity cost, ada juga biaya lainnya yang terkait

dengan manajemen pajak yaitu biaya transaksi, biaya implisit serta ketidakpastian.

Hanlon dan Slemrod (2010) menuliskan bahwa manajemen pajak juga terkait dengan

adanya political cost. Political cost hypotesis

menyatakan bahwa perusahaan enggan

untuk menerapkan manajemen pajak apabila mereka dianggap tidak patriotis atau bad

corporate citizen.

Perencanaan pajak yang efektif sebagaimana didefinisikan oleh Scholes et al.

(2002) adalah perencanaan pajak yang memaksimalkan expected discounted after-tax

cash flow perusahaan. Manajer sebagai pembuat perencanaan pajak juga

harus

mempertimbangkan konsekuensi dari perencanaan pajak tersebut. Kerangka konseptual

yang dibangun oleh Scholes et al. (2002) terdiri atas all parties, all tax, dan all cost.

Tax planning

yang efektif mensyaratkan penyusun kebijakan untuk melihat

konsekuensi dari transaksi yang direncanakan terhadap semua pihak yang akan terkena

dampak transaksi tersebut. Selain itu, tax planning yang efektif mensyaratkan penyusun

kebijakan untuk mempertimbangkan tidak hanya pajak eksplisit, tetapi juga pajak

implisit. Pajak eksplisit adalah pajak yang secara langsung dibayarkan kepada otoritas

perpajakan. Sedangkan pajak implisit adalah pajak yang dibayarkan tetapi secara tidak

langsung, yaitu dalam bentuk lower before-tax rates of return on tax-favored

investments. Terakhir, tax planning yang efektif mensyaratkan pembuat kebijakan untuk

menyadari bahwa pajak hanyalah satu dari sekian banyak biaya dalam bisnis, dan semua

biaya akan diperhitungkan pada saat membuat perencanaan. Agar perencanaan pajak

bisa diimplementasikan, sangat mungkin bisnis perlu direstrukturisasi dan memakan

biaya yang besar.

Ketiga hal ini, all parties, all taxes, dan all cost membuat sebuah struktur pajak

yang bisa mencapai tujuan organisasi, seperti laba ataupun maksimalisasi kekayaan

pemegang saham. Ketiga dasar ini menjelaskan bahwa minimalisasi pajak belum tentu

merupakan tujuan utama perencanaan pajak yang efektif.

Dalam bidang perpajakan, dikenal istilah statutory tax rate (STR) atau tarif pajak

statutori (TPS) dan effective tax rate (ETR) atau tarif pajak efektif (TPE). Tarif pajak

statutori adalah tarif pajak yang ditetapkan oleh hukum atas dasar pengenaan tertentu.

Tarif pajak statutori di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Perpajakan yang

berlaku dan secara terus-menerus menjadi objek reformasi pajak. Sedangkan, tarif pajak

efektif adalah tarif pajak yang terjadi dan dihitung dengan membandingkan beban pajak

dengan laba akuntansi perusahaan. Tarif pajak efektif secara ringkas menunjukan

efektivitas manajemen pajak suatu perusahaan. Selain itu, tarif pajak efektif juga

menunjukan respon dan dampak insentif pajak terhadap sebuah perusahaan. Gillman et

al. (2002) mengemukakan bahwa tarif pajak statutori seharusnya sama dengan tarif

pajak efektif apabila tidak adanya faktor tax shields, credits, dan rebates. Faktor-faktor

inilah yang dikenal denga insentif pajak atau tax incentives.

Sekalipun semua perusahaan memiliki tarif pajak statutori yang sama, tetapi pada

kenyataannya tarif pajak efektif antar perusahaan berbeda-beda. Ada perusahaan yang

memiliki tarif pajak efektif yang lebih tinggi daripada tarif pajak statutori yang berlaku,

dan ada pula perusahaan yang memiliki tarif pajak efektif lebih rendah daripada tarif

statutori yang berlaku. Perbedaan tarif pajak efektif antar perusahaan ini disebabkan

karena adanya ketidaksamaan antara pencatatan akuntansi dan perpajakan. Perbedaan

yang ditimbulkan oleh pencatatan ini bisa bersifat sementara maupun tetap. Gillman et

al. (2002) mengemukakan bahwa perbedaan tarif pajak efektif antar perusahaan

dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti beban bunga, beban riset dan pengembangan,

kepemilikan asing, stock-market listing, dan jumlah anak perusahaan. Karakteristik

perusahaan juga dapat mempengaruhi variasi tarif pajak efektif antar perusahaan.

Perusahaan yang melakukan pembiayaan lewat utang akan memiliki tarif pajak efektif

yang lebih rendah jika dibandingkan dengan perusahaan yang melakukan pembiayaan

lewat penerbitan saham. Ini disebabkan karena beban bunga yang timbul dari

pembiayaan lewat utang merupakan beban yang dapat mengurangi kena pajak.

II.3 Akuntansi Pajak Penghasilan

Berdasrakan Pasal 3 Ayat 3 Poin C Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa wajib pajak

menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan wajib pajak

badan paling lambat 4 bulan setelah tahun buku berakhir. Dalam SPT yang disampaikan

oleh wajib pajak terdapat laba perusahaan yang merupakan objek pajak penghasilan.

Laba yang tertera dalam laporan keuangan tidak bisa secara langsung dijadikan sebagai

dasar pengenaan pajak karena masih merupakan laba akuntansi. Dasar pengenaan pajak

bagi wajib pajak badan dan disampaikan dalam SPT perusahaan adalah laba fiskal. Laba

akuntansi disusun oleh akuntan dengan mengikuti Persyaratan Standar Akuntansi

Keuangan (PSAK) yang berlaku, sedangkan laba fiskal disusun menggunakan Undang-

Undang perpajakan yang berlaku. Oleh karena hal ini, atas laba akuntansi harus

dilakukan koreksi terlebih dahulu dengan menggunakan Undang-Undang Perpajakan

sehingga menjadi laba fiskal.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, perbedaan antara standar penyusunan

laporan akuntansi dan fiskal menyebabkan adanya perbedaan antara laba akuntansi dan

fiskal. Perbedaan dapat terjadi karena adanya pos-pos penghasilan yang diakui oleh

akuntansi, tetapi tidak diakui oleh perpajakan. Demikian pula sebaliknya, perbedaan bisa

terjadi karena adanya pos-pos pendapatan yang tidak diakui dalam akuntansi, tetapi

diakui secara perpajakan. Perbedaan juga bisa disebabkan karena adanya beban-beban

yang diakui dalam akuntansi, tetapi tidak diakui secara fiskal. Sebaliknya, dimungkinkan

pula adanya beban-beban yang tidak diakui dalam akuntansi, tetapi diakui dalam

perpajakan. Perbedaan yang disebabkan oleh perbedaan pengakuan penghasilan dan

beban dapat bersifat sementara ataupun bersifat tetap.

Menurut Jones (1998) yang dimaksud dengan perbedaan sementara adalah

perbedaan waktu pengakuan laba, beban, keuntungan, dan kerugian untuk tujuan

akuntansi dan untuk tujuan perpajakan. Perbedaan waktu pengakuan disebabkan oleh

ketentuan perpajakan dan memberikan pengaruh terhadap laba akuntansi dan

penghasilan kena pajak (PKP) pada akhirnya sama. Perbedaan sementara terdiri dari

penyisihan/akrual dan realisasi, penyusutan, amortisasi dan kompensasi rugi.

Sesuai dengan PSAK, penyusunan laporan keuangan akuntansi menggunakan

asas akrual, yaitu pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian dan

dicatat serta dilaporkan dalam periode berjalan. Dalam kasus penyisihan

piutang tak

tertagih, akuntansi menggunakan metode tidak langsung. Namun, di sisi lain perpajakan

menggunakan metode langsung. Menurut perpajakan, penggunaan penyisihan piutang

tak tertagih hanya boleh dilakukan oleh usaha bank, usaha asuransi, biaya reklamasi

usaha pertambangan, dan cadangan dalam sewa dengan hak opsi. Dampak akrual

lainnya yang bisa mengakibatkan beda sementara adalah pendapatan diterima dimuka

dan beban dibayar dimuka. Di mata pajak, pendapatan diterima dimuka merupakan

komponen pendapatan kena pajak, sedangakan menurut akuntansi pendapatan diterima

dimuka merupakan utang sampai dengan bisa terealisasi. Sebaliknya, beban dibayar

dimuka menurut pajak merupakan komponen pengurang penghasilan kena pajak.

Namun, di mata akuntansi item ini merupakan aset dan dibebankan secara berkala sesuai

dengan realisasinya.

Beda sementara juga ditimbulkan karena adanaya penyusutan dan amortisasi.

Secara fiskal, penyusutan dan amortisasi mempunyai ketentuan tersendiri sebagaimana

diatur dalam pasal 11 dan 11A UU PPh. Ketentuan ini mengatur tentang metode

penyusutan dan amortisasi dan masa manfaat. Pembukuan penyusutan dan amortisasi

yang dilakukan oleh akuntan mungkin saja memiliki masa manfaat dan metode yang

berbeda dengan perpajakan sehingga timbul beda sementara.

Menurut Jones (1998) yang dimaksud dengan beda tetap adalah perbedaan antara

laba akuntansi dan penghasilan kena pajak yang disebabkan karena perbedaan

pengakuan untuk tujuan pembukuan dan perpajakan. Adanya pos-pos pendapatan yang

diakui untuk

tujuan akuntansi tetapi tidak pernah diakui umtuk tujan perpajakan dapat

menimbulkan beda tetap. Demikian pula dengan adanya beban yang diakui untuk tujuan

akuntansi tetapi tidak diakui untuk tujuan perpajakan. Tax saving yang muncul karena

pos-pos beda tetap dalam perusahaan tidak akan pernah dibayar. Kelebihan pembayaran

pajak karena beda tetap juga tidak akan pernah diterima kembali. Perbedaan tetap terdiri

dari penghasilan yang telah dipotong PPh final, penghasilan yang bukan merupakan

objek pajak.

Penghasilan yang dipotong PPh final dapat menyebabkan adanya perbedaan

tetap. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

pasal 4 ayat 2, penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final adalah penghasilan

berupa bunga deposito dan bunga lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan

bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.

Objek PPh final lainnya adalah hadiah undian, penghasilan dari transaksi saham atau

pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh

perusahaan modal ventura. Berikutnya, yang termasuk objek pajak PPh final adalah

penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa

konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan. Perlakuan atas

penghasilan tersebut adalah perusahaan mencatatkannya sebagai penghasilan dalam laba

akuntansi, tetapi dalam menghitung penghasilan kena pajak, penghasilan tersebut tidak

dimasukkan lagi dalam komponen penghasilan karena sudah dikenakan pajak final.

Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak juga dapat menciptakan beda

tetap. Berdasarkan Pasal 4 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak

Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak antara lain penggantian atau imbalan

sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk

natura atau kenikmatan. Dividen juga bisa menjadi non-objek pajak apabila berasal dari

cadangan laba ditahan dan bagi Perseroan Terbatas (PT), BUMN, dan BUMD yang

memiliki kepemilikan paling rendah 25% dalam badan yang memberikan dividen

tersebut. Iuran dan penghasilan modal yang diterima oleh dana pensiun yang

pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan juga dikecualikan dari objek pajak.

Perlakuan tehadap penghasilan-penghasilan yang telah disebutkan diatas, perusahaan

mencatat sebagai penghasilan dalam laporan keuangan, tetapi penghasilan-penghasilan

ini bukan merupakan penghasilan kena pajak.

Hal lainnya yang bisa mengakibatkan beda tetap adalah beban-beban yang tidak

boleh dikurangkan. Berdasrakan Pasal 6 dan Pasal 9 ayat 1 UU PPh ada beberapa beban

yang tidak boleh dikurangkan di mata pajak. Namun, ada beberapa dari item-item

tersebut merupakan beban secara akuntansi. Pertama, penggantian atau imbalan

sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan

kenikmatan. Kedua, pemberian sumbangan dari perusahaan kepada instansi yang tidak

diatur dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya adalah sanksi administrasi perpajakan

baik berupa denda maupun bunga. Ketiga, biaya entertainment

yang tidak memiliki

bukti normatif. Terakhir adalah terkait biaya riset dan pengembangan. Biaya riset dan

pengembangan yang dilakukan di Indonesia merupakan beban di mata pajak, tetapi

berdasarkan PSAK semua biaya riset dan pengembangan, item-item tersebut tidak boleh

dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

II.4 Trade off antara Pelaporan Akuntansi dan Manajemen Pajak

Shackelford et al. (2007) mengembangkan model umum tentang bagaimana

pajak mempengaruhi keputusan perusahaan secara kas dan secara akuntansi. Dijelaskan

bahwa laporan keuangan merupakan sebuah alat bagi manajemen untuk

mengkomunikasikan keadaan perusahaan kepada pihak eksternal, khususnya investor.

Laporan keuangan dapat mengurangi information asymmetries

sehingga menurunkan

biaya modal. Information asymmetries merupakan kondisi dimana salah satu pihak dari

suatu transaksi memiliki informasi lebih banyak atau lebih baik dibandingkan pihak

lainnya.

Shackelford et al. (2007) mengemukakan

bahwa setidaknya ada dua alasan

mengapa laporan keuangan adalah hal penting bagi manajemen. Pertama, banyak

kontrak seperti kontrak hutang, dan termasuk kontrak kompensasi didasarkan pada

laporan keuangan. Kedua, karena adanya pengguna laporan keuangan tidak dapat

membedakan antara laba yang rendah karena profitabilitas yang buruk dan laba yang

rendah karena adanya manajemen pajak. Manajemen pajak akan mengakibatkan laba

rendah tetapi arus kas akan meningkat karena pajak yang dibayarkan semakin rendah.

Manajemen pada umunya tidak mau laporan keuangan terlihat buruk.

Kebanyakan manajer akan lebih memilih membayar pajak dalam jumlah lebih tinggi

tanpa merusak laba akuntansi.

II.5 Corporate Governance

Corporate governance muncul sebagai akibat adanya principal-agent problem.

Pemegang saham sebagai principal memiliki modal untuk diinvestasikan, tetapi

pemegang saham tidak memiliki kapasitas atau waktu untuk bisa mengelola modal yang

dimilikinya. Oleh karena itu, pemegang saham memperkerjakan pihak profesional yaitu

manajemen untuk mengelola modalnya. Tugas dari manajemen sebagai agent adalah

memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Namun, manajemen memiliki insentif

untuk melakukan hal-hal lain selain memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham.

Disinilah letak pentingnya corporate governance, yaitu sebagai penjamin dilindunginya

hak-hak pemegang saham. Masalah antara manajemen dan pemilik modal ini tentu saja

menimbulkan biaya-biaya. Lestari (2007) menyatakan bahwa agency cost terdiri atas

monitoring cost dan bonding cost.

Corporate governance

dikatakan dapat menurunkan monitoring cost

dengan

adanya peningkatan pengawasan dan transparansi. Bonding cost merupakan agency cost

yang ditanggung oleh direksi yang mencerminkan upaya manajemen dalam

menunjukkan kepada

pemegang saham (shareholder)

bahwa mereka tidak akan

menyalahgunakan wewenang yang diberikan.

Sejalan dengan konsep-konsep yang melatarbelakangi perkembangan corporate

governance, terdapat beberapa definisi mengenai corporate governance. Untuk

mendapatkan gambaran mengenai pengertiannya, dipaparkan pengertian dari berbagai

sumber.

OECD (1999)

Sistem dimana operasi bisnis diarahkan dan dikendalikan. Struktur tata kelola

perusahaan menetapkan distribusi hak dan tanggung jawab diantara pihak-pihak

yang berbeda dalam perusahaan, seperti komisaris, manajer, pemegang saham dan

stakeholder

lainnya. Struktur tata kelola perusahaan juga menyatakan berbagai

aturan dan prosedur untuk membuat keputusan mengenai urusan perusahaan.

Bank Dunia

Sebagai kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang

dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien,

menghasilkan nilai ekonomi jangkan panjang yang berkesinambungan bagi para

pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

Ernst & Young

Corporate governance

terdiri atas sekumpulan mekanisme yang saling berkaitan,

terdiri atas pemegang saham institusional, dewan direksi, dewan komisaris, para

manajer yang dibayar berdasarkan kinerjanya, pasar sebagai pengendalian

perusahaan, struktur kepemilikan, struktur keuangan, investor terkait dan persaingan

produk. Pengendalian perusahaan terhadap resiko bisnis merupakan hal yang sangat

penting.

Dari definisi–definisi yang diberikan diatas dapat disimpulkan bahwa corporate

goverance adalah sebuah sistem dimana bisnis dijalankan, diarahkan, dan dikendalikan

dengan tujuan mengoptimalkan nilai (value) bagi shareholder

dan stakeholder.

Sedangkan good corporate governace bertujuan meningkatkan kinerja perusahaan demi

mencapai kepuasan stakeholders.

Corporate governance

timbul sebagai upaya untuk mengatasi perilaku

manajemen yang mementingkan diri sendiri. Selain itu corporate governance

juga

bermanfaat untuk menciptakan pengawasan dalam perusahaan yang memastikan adanya

optimalisasi

pemenuhan kepentingan stakeholder

serta menciptakan efesiensi bagi

perusahaan.

Corporate governance juga telah diakui dapat melindungi perusahaan dari

kondisi–kondisi yang merugikan. Tunggal (2002) menyatakan bahwa dengan adanya

corporate governance yang

baik akan berdampak pada naiknya kinerja perusahaan,

bahkan sampai dengan 30% diatas tingkat pengembalian yang normal. Dengan adanya

penerapan good corporate governance

perusahaan akan mendapatkan manfaat, antara

lain perbaikan dalam komunikasi, meminimalisasi potensi benturan, fokus pada strategi–

strategi utama, peningkatan dalam produktivitas dan efesiensi, kesinambungan manfaat

(Sustainability of benefits), promosi citra korporat (corporate image), dan perolehan

kepercayaan investor.

Menurut The Forum

For Corporate Governance in Indonesia, ada empat

kegunaan dari corporate goverance. Pertama adalah kemudahan mendapatkan modal.

Dengan adanya corporate governance, klaim stakeholder kepada perusahaan dapat lebih

terjamin sehingga resiko investasi lebih kecil. Apabila resiko lebih kecil maka, investor

akan lebih percaya kepada perusahaan dan lebih mudah dalam memberikan modal

kepada perusahaan. Kegunaan kedua adalah rendahnya biaya modal. Seiring dengan

semakin baiknya pengelolaan perusahaan, resiko akan semakin kecil. Semakin

rendahnya resiko ini dicerminkan dengan adanya penurunan biaya modal. Gilson (2000)

seperti dikutip Lestari (2007) menyatakan bahwa perusahaan harus menerapkan good

corporate governance agar perusahaan mendapatan dukungan ekonomi dalam

bentuk

pinjaman dari perbankan. Kegunaan selanjutnya adalah memperbaiki kinerja

perusahaan. Dengan diterapkannya corporate governance diperusahaan, masalah agent-

principle

akan sangat terminimalisir sehingga tujuan perusahaan menjadi jelas yaitu

mengoptimalkan bila bagi shareholder dan stakeholder. Dengan adanya tujuan yang

jelas, maka manajemen dapat bekerja lebih efektif sehingga kinerja pun akan menjadi

lebih baik. Brown dan Robinson (2004) seperti yang dikutip Lestari (2007) menemukan

bahwa perusahan dengan corporate governance yang lebih baik memiliki kinerja yang

baik dibandingkan perusahaan yang memiliki corporate governance

yang buruk.

Kegunaan yang terkahir adalah mempengaruhi harga saham. Mc Kinsey&Co. (2002)

seperti yang dikutip Wallace dan Zinkin (2005) menemukan bahwa lebih dari 70%

investor institusional bersedia membayar lebih saham perusahaan yang “well governed”.

Ini menandakan bahwa ekspektasi investor terhadap perusahaan dengan corporate

governance

yang lebih baik dari perusahaan tanpa corporate governace

sehingga

investor menilai saham lebih tinggi.

OECD mengemukakan empat prinsip corporate governance. Prinsip pertama

adalah fairness. Fairness

adalah kepastian perlindungan atas hak seluruh pemegang

saham dari penipuan (fraud) dan penyimpangan lainnya serta adanya pemahaman yang

jelas mengenai hubungan berdasarkan kontrak diantara penyedia sumber daya

perusahaan dan pelanggan. Hal ini mengandung arti bahwa pengelolaan aset/investasi

dilakukan secara prudential, perlindungan terhadap seluruh

kepentingan pemegang

saham secara fair, termasuk pemegang saham minoritas.

Prinsip kedua dalam corporate governance adalah transparency. Transparency

mencakup pengelolahan aset atau investasi secara amanah dan prudential, perlindungan

terhadap seluruh kepentingan pemegang saham secara wajar (fair), termasuk pemegang

saham minoritas. Perlindungan mencangkup kemungkinan terjadinya praktik korporasi

yang merugikan seperti kecurangan (fraud), dilusi, controlling shareholders, self

dealing, dan insider trading. Setiap contractual relationship harus dapat dilaksanakan

secara efektif. Perusahaan juga harus berfungsi dalam suatu elemen yang bebas korupsi

dan penyuapan.

Prinsip selanjutnya dalam corporate governance adalah accountability. Prinsip

ini menekankan pada penciptaan sistem pengawasan yang efektif berdasarkan

pembagian wewenang, hak, peranan, dan tanggungjawab dari pemegang saham, direksi,

manajer, dan auditor. Hal ini bermanfaat mencegah terjadinya agency problem yang

muncul karena adanya perbedaan kepentingan antar pemegang saham sebagai pemilik

dan manjemen sebagai pengelolah.

Prinsip terakhir yang ditemukan dalam OECD adalah responsibility.

Responsibility

berarti mencegah agency problem yang dapat muncul karena adanya

perbedaan kepentingan pemegang saham dan direksi. Selain itu juga mengatur kejelasan

fungsi, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab masing –

masing antara pemegang

saham (Termasuk institusi yang mempresentasikannya yaitu Rapat Umum Pemegang

Saham) dan dewan komisaris serta direksi. Bentuk implementasi adalah kejelasan

fungsi, hak, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab dalam anggaran dasar korporasi

dan statement of corporate intent, pembentukan komite audit, praktik audit internal yang

efektif, pengangkatan direksi dan komisaris independen.

OECD (2004) membuat pedoman corporate governance

yang dikenal dengan

nama OECD guideline. Guideline ini memiliki enam hal yang esensial dalam corporate

governance sebuah perusahaan yaitu hak-hak pemegang saham, perlakuan yang sama

kepada semua pemegang saham peranan stakeholders

dalam corporate governance,

pengungkapan dan tranparansi, dan tanggung jawab dewan komisaris.

Manajemen kerangka dasar Corporate Governance yang efektif

Corporate Governance harus dapat mendorong terciptanya pasar yang transparan dan

efisien, sejalan dengan perundangan dan peraturan yang berlaku, dan dapat dengan

jelas memisahkan fungsi dan tanggungjawab otaritas-otoritas yang memiliki

pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Hak-hak pemegang saham

Corporate governance

harus dapat melindungi dan memfasilitasi penggunaan hak-

hak oleh pemegang saham. Hak-hak ini meliputi hak untuk melakukan registrasi

saham, mengalihkan saham, memperoleh informasi tepat waktu, hak untuk

berpartisipasi dan memberi suara (voting) dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak

untuk memilih dan menghentikan anggota dewan komisaris, dan untuk mendapatkan

bagian dari laba.

Perlakuan yang sama kepada semua pemegang saham

Corporate governance

harus dapat memastikan bahwa ada perlakuan yang sama

kepada semua pemegang saham, termasuk kepada pemegang saham minoritas dan

asing. Semua pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan ganti

rugi karena pelanggaran terhadap haknya.

Peranan stakeholder dalam corporate governance

Corporate governance

seharusnya mengetahui hak-hak pemegang saham yang

dibentuk oleh hukum atau mutual agreement dan mendukung kerjasama aktif antara

perusahaan dengan pemegang saham dalam menciptakan kekayaan.

Pengungkapan dan transparansi

Corporate governance

seharusnya memastikan adanya pengungkapan yang tepat

waktu dan akurat. Pengungkapan ini berisikan hal-hal yang material terkait dengan

perusahaan, termasuk keadaan keuangan, kinerja, kepemilikan, dan governance

perusahaan.

Tanggung jawab dewan komisaris

Corporate governance harus memastikan pedoman strategis perusahaan, pengawasan

yang efektif terhadap manajemen oleh dewan komisaris, dan tanggung jawab dewan

komisaris kepada perusahaan dan pemegang saham.

Governace seringkali dikaitkan dengan adanya kinerja finansial perusahaan yang

lebih baik di masa depam. Dalam mengukur sumber keberhasilan ini, biasanya

digunakan beberapa proxy, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut

Dewan Komisaris dan Direksi

UU No.1/1995 tentang Perseroan Terbatas di Indonesia menganut two board system,

dengan memisahkan antara direksi dan komisaris. Direksi bertindak sebagai

pengurus, sementara komisaris sebagai pengawas.

Dewan komisaris merupakan faktor sentral dalam corporate governance

karena

hukum perseroan menempatkan tanggung jawab legal atas urusan suatu perusahaan

kepada dewan komisaris. Dewan komisaris secara legal bertanggungjawab untuk

menetapkan sasaran perusahaan, mengembangkan kebijakan yang luas, dan memilih

personel tingkat atas untuk melaksanakan sasaran dan kebijakan tersebut. Dewan

komisaris juga menelaah kinerja menajemen untuk meyakinkan bahwa perusahaan

dijalankan secara baik dan kepentingan pemegang saham dilindungi.

Tujuan keberadaan dewan komisaris menurut Undang-undang Perseroan Terbatas

(UU PT) adalah mengawasi sekaligus memberi nasihat kepada direksi dalam

menjalankan perseroan. Dewan komisaris akan menjadi efektif apabila mampu

bersikap independen serta memiliki kemampuan yang memadai.

Fungsi komisaris adalah sebagai wakil pemegang saham untuk melakukan

pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam rangka menjalankan tata

kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Komisaris juga

memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain melakukan pengawasan terhadap

kebijakan pengurusan perseroan yang dilakukan direksi serta memberi nasihat kepada

direksi, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS, mengawasi pelaksanaan

rencana kerja dan anggaran perseroan, mengikuti perkembangan kegiatan perseroan,

dan melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.

Komisaris mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan dan dalam

rapat tersebut komisaris mengundang direksi.

Komisaris Independen

Pada tahun 2000 pemerintah telah membuat regulasi yaitu Regulasi Pencatatan

Nomor IA tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek bersifat Ekuitas di Bursa.

Regulasi ini mensyaratkan adanya komisaris independen dalam perusahaan yang

tercatat di bursa. Proporsinya adalah sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki

bukan oleh pemegang saham pengendali atau dengan ketentuan minimal sejumlah

30% dari jumlah dewan komisaris.

Seperti yang dikutip dari Herwidayatmo (2000), Reiter (1999) menyatakan bahwa

komisaris independen dapat membantu memberikan kontinuitas dan objektivitas yang

diperlukan bagi suatu perusahaan untuk berkembang dan makmur. Hermalin dan

Weisbach (1998) menyimpulkan bahwa outside director

memberikan pengawasan

yang sangat besar di dalam dewan komisaris. Komisaris independen membantu

merencanakan strategi jangka panjang perusahaan dan secara berkala melakukan

review atas implementasi strategi tersebut. Dengan demikian, hal ini akan

memberikan keuntungan bagi perusahaan.

Untuk mewujudkan perannya secara efektif, komisaris independen seharusnya

menjadi organ utama bagi penerapan praktik GCG dalam perusahaan. Di Indonesia,

keberadaan komisaris independen sudah diatur dalam Code of GCG (KNKCG).

Komisaris independen dapat mendorong dibentuknya komite-komite dewan

komisaris seperti komite nominasi, komite remunerasi, komite manajemen resiko,

dan komite audit.

Kompensasi dewan komisaris dan direksi

Kompensasi memiliki tiga tujuan dasar, yaitu menarik, menahan, dan memotivasi key

empolee (Cheeks, 1982). Untuk menarik dewan direksi dan komisaris masuk dalam

perusahaan, maka perusahaan akan menawarkan imbalan yang menarik dibandingkan

yang dapat diberikan perusahaan lain. Sekali direksi dan komisaris masuk dalam

perusahaan, tujuan berikutnya dari kompensasi adalah untuk menahan mereka agar

tetap bekerja pada perusahaan tersebut. Tujuan terakhir dari kompensasi adalah untuk

memotivasi eksekutif perusahaan. Teori motivasi mencoba menjelaskan semua jenis

perilaku yang termotivasi dalam semua jenis situasi, termasuk perilaku dalam

organisasi. Kompensasi merupakan salah satu penerapan teori motivasi. Ratna (1994)

mengemukakan bahwa manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan imbalan dan

motivasi dipengaruhi oleh insentif.

Penelitian mengenai insentif oleh Anthony dan Welsch (1981) menemukan

bahwa individu cenderung termotivasi oleh imbalan. Selain itu ditemukan juga bahwa

moneter merupakan alat pemuas kebutuhan tertentu yang penting. Dekemukakan pula

bahwa efektivitas kompensasi menurun cepat apabila waktu antara tindakan dan imbalan

terlalu jauh. Oleh karena itu, penting sekali tersedianya laporan kinerja yang cepat dan

memadai. Terakhir, Anthony dan Welsh (1981) menemukan bahwa motivasi semakin

lemah bila seseorang menganggap tidak dapat atau terlalu mudah mencapai tujuan.

Motivasi akan semakin kuat apabila tujuan dapat dicapai dengan berbagai usaha.

Motivasi juga akan semakain kuat apabila individu memandang pencapaian sebagai

suatu yang penting sehubungan dengan kebutuhannya.

Ratna (1994) mengemukakan bahwa kompensasi eksekutif perusahaan tidak

hanya terdiri dari gaji saja. Namun, kompensasi dapat terdiri dari bebagai elemen diluar

gaji diantaranya bonus, stock option plans, stock appreciation rights, restricted stock

plans, phantom stock, performance share plans, preticipating units, deffered bonus and

compensations, retirement pension, dan kompensasi jenis lainnya seperti perawatan

kesehatan, pinjaman lunak, fringe benefit, dan perquisites.

II.6 Governance dan Manajemen Pajak

Penelitian terdahulu yang membahas tentang pengaruh corporate governance

terhadap manajemen pajak dilakukan oleh Minnick & Noga (2010). Penelitian yang

dilakukan oleh Minnick & Noga (2010) bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan

corporate gevernance pada manajemen pajak perusahaan dalam jangka panjang. Kinerja

perusahaan dalam jangka panjang ini dilihat dari bottom-line performance perusahaan.

Dalam paper

tersebut, Minnick & Noga (2010) melihat bagaimana governance yang

lebih baik dapat menaikkan kekayaan pemegang saham dalam jangka panjang melalui

keuntungan perusahaan. Dalam penelitian tersebut, juga ditemukan bahwa pay-

performance-sensitivity

(PPS) atau kompensasi memberikan insentif jangka panjang

bagi dewan komisaris dan direksi yang pada akhirnya akan memotivasi keduannya untuk

berinvestasi pada sektor yang memberikan dampak jangka panjang. Kompensasi dewan

direksi dan komisaris berbanding terbalik dengan pajak, baik pajak yang dibayarkan

secara kas maupun beban pajak dalam laporan akuntansi. Kompensasi direksi

berpengaruh lebih besar kepada pajak dibandingkan dengan kompensasi dewan

komisaris. Setiap adanya kenaikan 1 unit kompensasi pada CEO akan mengakibatkan

0,54% penurunan pada GAAP tax dan 0,57% pada cash tax. Dalam paper tersebut juga

ditemukan bahwa semakin besar perusahaan, maka akan semakin besar pula pajaknya.

Dalam penelitiannya, Minnick dan Noga (2010) menggunakan model yang merupakan

modifikasi dari model Dyreng et al. (2007) sebagai berikut :

ETR =

ETR

t-1

ETR

t-2

4-7

BoardCharacteristic +

Entrechment +

9-10

Compensation +

11-14

ControlVariables +

Dimana :

ETR terdiri dari GAAP ETR dan CASH ETR rata-rata selama 5 tahun

ETR

t-1

dan ETR

t-2

merupakan ETR pada tahun t-1 dan t-2 yang dirata-ratakan

selama 5 tahun

Board Characteristic adalah karakteristik dewan komisaris yang terdiri atas ukuran

dewan komisaris, banyaknya komisaris independen, dualisme komisaris dan CEO,

dan umur CEO

Compensation terdiri atas gaji dewan komisaris dan direksi

Dyreng et al. (2007) menyatakan bahwa GAAP ETR merupakan salah satu

pengukur tax avoidance. Namun, GAAP ETR memiliki beberapa keterbatasan, yaitu

GAAP ETR bukan merupakan variabel prediksi yang baik dalam jangka panjang. GAAP

ETR tidak bisa mengukur dalam jangka panjang karena adanya estimasi-estimasi

akuntansi yang terkandung dalm GAAP ETR. Oleh karena itu, selain GAAP ETR,

Minnick dan Noga (2010) menggunakan alat pengukuran lain juga yaitu Cash

ETR.

Berikut ini adalah rumus GAAP ETR

Income

Pretax

Expense

Tax

ETR

GAAP

Dimana :

GAAP ETR adalah effective tax rate berdasarkan pelaporan akuntansi keuangan

yang berlaku

Tax expense, adalah beban pajak penghasilan badan untuk perusahaan i pada tahun

t berdasarkan laporan keuangan perusahaan

Pretax Income, adalah pendapatan sebelum pajak untuk perusahaan i pada tahun t

berdasarkan laporan keuangan perusahaan

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, GAAP ETR memiliki kekurangan

yaitu penggunaan beban pajak sebagai pembilang. Berdasarkan standar akuntansi

keuangan, pada saat manajemen, direksi, ataupun dewan komisaris melakukan exercise

atas stock option

yang dimilikinya maka tidak ada beban yang diakui. Di lain pihak,

perusahaan bisa mengakuinya sebagai beban di mata pajak sehingga beda permanen.

Selain itu, GAAP ETR juga dipengaruhi oleh estimasi-estimasi akuntansi sehingga

timbul perbedaan sementara antara komersial dan fiskal.

Oleh karena itu, selain menghitung GAAP ETR Minnick dan Noga (2010) juga

menghitung Cash

ETR. Fungsi dari Cash

ETR adalah mengakomdasi kekurangan

GAAP ETR yang tidak bisa mereprentasikan dampak dari employee stock option. Selain

itu juga Cash

ETR bisa mengukur tax avoidance dalam jangka pendek karena tidak

seperti GAAP ETR, Cash

ETR tidak dipengaruhi oleh estimasi. Hanlon dan Slemrod

(2010) menghitung Cash ETR sebagai berikut :

Cash ETR

Cash tax paid i,

Pretax Income i,

Dimana :

CASH ETR adalah effective tax rate

berdasarkan jumlah pajak penghasilan

badan yang dibayarkan perusahaan secara kas pada tahun berjalan

Cash tax paid

i-t

, adalah jumlah pajak penghasilan badan yang dibayarkan

perusahaan i pada tahun t berdasarkan laporan keuangan perusahaan

Pretax income

i-t

, adalah pendapatan sebelum pajak untuk perusahaan i pada

tahun t berdasarkan laporan keuangan perushaan

Dalam penelitian ini Cash ETR akan digantikan dengan Current ETR. Alasannya

adalah pajak yang disajikan dalam cash flow perusahaan tidak sepenuhnya merupakan

pajak penghasilan badan, melainkan ada unsur-unsur lainnya seperti cukai dan pajak-

pajak lainnya. Beberapa peneliti seperti Kern dan Morris (1983), Omer et al. (1993),

Stickney dan McGee (1982), serta Zimmerman (1983) menyatakan bahwa seharusnya

ada penyesuaian terhadap pajak tangguhan. Omer dan Molloy (1991) menyatakan bahwa

penggunaan lebih dari satu ukuran ETR dapat meningkatkan kekuatan hasil. Alasannya

adalah pengukuran ETR yang berbeda dapat menghasilkan akibat yang berbeda sesuai

yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, GAAP ETR bertujuan untuk melihat beban

pajak yang dibayarkan dalam tahun berjalan. Oleh karena itu dalam penelitian ini selain

menghitung GAAP ETR, penulis juga menghitung Current ETR. Fungsi dari Current

ETR adalah mengakomodasikan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Current ETR

dalam penelitian ini akan dihitung dengan rumus yang diperagakan oleh Pocarno (1986).

Current ETR

Current tax expense i,

Pretax Income i,

Dimana :

Current ETR adalah effective tax rate berdasarkan jumlah pajak penghasilan badan

yang dibayarkan perusahaan pada tahun berjalan

Current tax expense, adalah jumlah pajak penghasilan badan yang dibayarkan

perusahaan i pada tahun t berdasarkan laporan keuangan perusahaan

Pretax income, adalah pendapatan sebelum pajak untuk perusahaan i pada tahun t

berdasarkan laporan keuangan perusahaan

II.7 Perumusan Hipotesis

II.7.1 Jumlah Dewan Komisaris dan Manajemen Pajak

Desai dan Dharmapala (2006) dan Erickson et al. (2006) menunjukkan bahwa

manajemen pajak dipengaruhi oleh corporate governance. Struktur dewan komisaris

merupakan salah satu mekanisme internal yang dapat digunakan untuk mengetahui

apakah manajemen bertindak sesuai dengan keinginan principal. Dewan komisaris

berfungsi sebagai kontrol internal yang bertugas untuk melindungi kepentingan

pemegang saham. Beberapa tulisan mengungkapkan adanya hubungan antara jumlah

dewan komisaris dengan keefektifan fungsi pengawasan. Coles et al. (2008) menemukan

bahwa jumlah dwan komisaris yang optimal berbeda-beda tergantung pada karakteristik

perusahaan itu sendiri. Perusahaan yang berukuran besar dan memiliki struktur yang

kompleks akan maksimal kinerjanya apabila jumlah dewan komisaris semakin banyak.

Hal ini terjadi karena semakin besar perusahaan akan semakin banyak membutuhkan

penasihat. Sebaliknya, Bhagat dan Black (1999) menyatakan bahwa jumlah dewan

komisaris yang sedikit akan menghasilkan fungsi pengawasan yang lebih baik. Sejalan

dengan Bhagat dan Black (1999), Minnick dan Noga (2010) menyatakan bahwa jumlah

komisaris yang lebih sedikit akan membuat dewan lebih fokus untuk meyakinkan

manajemen untuk berinvestasi dalam manajemen pajak.

Karena dalam penelitian ini sampel yang diamati adalah perusahaan yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia sehingga diasumsikan perusahaan adalah perusahaan

besar dan memiliki kompleksitas tinggi. Diharapkan semakin banyak jumlah dewan

komisaris akan menurunkan tarif pajak efektif perusahaan sehingga hipotesis yang

diajukan adalah

H1 : Jumlah dewan komisaris berpengaruh positif terhadap manajemen pajak yang

ditandai dengan semakin rendahnya tarif pajak efektif.

II.7.2 Persentase Komisaris Independen dan Manajemen Pajak

Beberapa tulisan mengungkapkan adanya hubungan antara komposisi dewan

komisaris dengan keefektifan fungsi pengawasan. Coles et al. (2008), menemukan

bahwa persentase komisaris independen yang optimal berbeda-beda tergantung pada

karakteristik perusahaan itu sendiri. Perusahaan yang berukuran besar dan meiliki

struktur yang kompleks akan maksimal kinerjanya apabila jumlah komisaris independen

semakin banyak. Bhagat dan Black (1999) menyatakan bahwa jumlah komisaris

independen yang

lebih banyak akan menghasilkan fungsi pengawasan yang lebih baik.

Sejalan dengan Bhagat dan Black (1999), Minnick dan Noga (2010) menyatakan bahwa

dengan kehadiran komisaris independen juga akan membuat perusahaan berada dalam

posisi bukan lagi fokus pada top-line performance measure tetapi berfokus pada overall

performance dimana tarif pajak efektif memainkan peranan penting.

Penerapan corporate governance

masih cukup baru di Indonesia, khususnya

tentang komisasris independen. Diharapkan peran komisaris independen memberikan

dampak yang signifikan kepada tarif pajak efektif. Semakin besar persentase komisaris

independen, maka penurunan tarif efektif akan menjadi cepat. Oleh karena hal ini, maka

hipotesis yang diajukan adalah

: Persentase komisaris independen berpengaruh positif terhadap manajemen

pajak yang ditandai dengan semakin rendahnya tarif pajak efektif

II.7.3 Kompensasi Komisaris serta Direksi dan Manajemen Pajak

Yermack (2004) mengatakan bahwa dewan komisaris memiliki dua alasan untuk

melindungi pemegang saham, yaitu reputasi dan remunerasi. Komisaris dengan reputasi

yang baik akan mendapatkan kesempatan-kesempatan yang lebih baik lagi di kemudian

hari, seperti kesempatan untuk memberikan jasa konsultasi, tawaran pekerjaan baru

ataupun posisi dewan komisaris di tempat lainnya. Ketika nilai perusahaan semakin

besar, maka remunerasi yang diterima oleh komisaris pun semakin besar. Di sisi lain,

ketika kinerja dewan komisaris buruk maka dewan komisaris sangat mungkin

kehilangan posisinya. Yermack (2004) menyimpulkan bahwa tujuan utama dari dewan

komisaris adalah untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Salah satu caranya

adalah dengan manajemen yang efektif terhadap pajak perusahaan. Sejalan dengan

Yermack, Brown dan Robinson (2004) juga menemukan bahwa kompensasi direksi

memiliki korelasi yang besar dalam menentukan performa perusahaan. Semakin tinggi

kompensasi komisaris, maka semakin baik kinerja perusahaan.

Bertrand dan Mullinathan (2001) mengemukakan bahwa dari sudut pandang

contracting,

remunerasi kepada direksi oleh pemegang saham adalah untuk

menyelesaikan masalah agency. Literatur yang membahas tentang korelasi antara

kompensasi direksi dan kinerja perusahaan oleh Jensen an Murphy (1990) menemukan

bahwa adanya korelasi positif antara remunerasi CEO dengan kinerja perusahaan. Setiap

adanya kenaikan 30 sen pada remunerasi CEO akan mengakibatkan kenaikan USD1000

pada kekayaan pemegang saham. Literatur tersebut juga menunjukkan bahwa

kompensasi berupa stock option dapat mengurangi potensi moral hazard

oleh

manajemen.

Perusahaan dengan corporate governance

yang baik akan memberikan

kompensasi kepada direksi atas kinerja yang telah dilakukannya, bukan karena

keberuntungan semata (Bertrand dam Mullinathan, 2001). Namun di sisi lain, apabila

corporate governance

di perusahaan buruk maka direksi lebih berpotensi untuk

melakukan hal-hal yang hanya menguntungkan diri sendiri saja (Bertrand dan

Mullinathan, 2001; Garvey dan Milbourn, 2006). Selain itu juga direksi pada perusahaan

dengan corporate

governance

buruk hanya akan memaksimalkan kekayaan dalam

jangka pendek (Yermack, 1997; Bebchuk et al., 2006)

Literatur perpajakan oleh Amstrong et al. (2009) dan Rego dan Wilson (2009)

menemukan bahwa ada korelasi antara kompensasi dengan manajemen pajak

dalam

jangka pendek. Di sisi lain, literatur governance

oleh Jensen dan Murphy (1990)

menemukan bahwa bentuk kompensasi mempengaruhi kinerja perusahaan. Tujuan dasar

dari kompensasi adalah untuk menyamakan antara kepentingan pemegang saham dengan

kepentingan pengelola aset. Kompensasi dapat memberikan insentif jangka panjang

dengan menggunakan bentuk insentif stock option maupun memberikan insentif jangka

pendek dengan menggunakan kompensasi dalam bentuk uang.

Karena dalam penelitian ini manajemen pajak diukur dalam jangka pendek, maka

diharapkan perusahaan yang memberikan kompensasi kepada dewan direksi dan

komisaris lebih besar akan berinvestasi lebih banyak kepada manajemen pajak yang

menghasilkan pajak yang rendah dalam tahun berjalan, sehingga hipotesis yang diajukan

adalah :

H3 : Jumlah kompensasi untuk dewan komisaris dan direksi berpengaruh positif

terhadap manajemen pajak ditandai dengan semakin rendahnya tarif pajak

efektif

II.8 Variabel Kontrol

Minnick dan Noga (2010) mengemukakan bahwa dalam meneliti manajemen

pajak, karakteristik perusahaan harus dipergunakan sebagai variabel kontrol. Dalam

penelitian ini karakteristik spesifik perusahaan yang akan dikontrol adalah ukuran

perusahaan, profitabilitas perusahaan dan tingkat hutang perusahaan.

Dyreng et al. (2007) mengemukakan bahwa ukuran perusahaan memainkan

peranan dalam manajemen pajak. Dalam penelitian yang dilakukannya, Dyreng et al.

(2007) menemukan bahwa ada korelasi negatif antara ukuran perusahaan dengan tarif

pajak efektif. Ukuran perusahaan didefinisikan sebagai logaritma total aset. Sari dan

Martani (2010), Richardson dan Lanis (2007) serta Derashid dan Zhang (2003)

menemukan bahwa ukuran perusahaan berkorelasi negatif dengan ETR. Sigfried (1972)

seperti yang dikutip Richardson dan Lanis (2007) menyatakan bahwa dalam political

power theory semakin besar perusahaan, maka tarif pajak efektifnya akan semakin

rendah. Hal ini terjadi karena semakin besar perusahaan, semakin besar pula sumber

daya yang dimiliki guna melakukan tax planning sehingga tax saving menjadi optimal,

Kim dan Limpaphayom (1998) yang meneliti di Asia Tenggara dan Asia Timur

menemukan bahwa ukuran perusahaan berkorelasi negatif dengan tarif pajak efektif di

wilayah tersebut. Kontra dari political power theory adalah political cost theory yang

menyatakan bahwa otoritas perpajakan akan cenderung mengontrol perusahaan akan

semakin besar pula tarif pajak efektifnya (Watts dan Zimmerman, 1986).

Richardson dan Lanis (2007) mengemukakan bahwa operasi perusahaan

memberikan dampak kepada menajemen pajak. Wilkie (1998) menemukan bahwa tarif

pajak efektif perusahaan merupakan fungsi dari rasio tax incentives

terhadap book

income. Tax incentives seperti depresiasi adalah hal yang dapat membuat book income

berbeda dengan taxable income, sedangkan tarif pajak efektif dapat berubah sesuai

dengan perubahan book income. Oleh karena itu, penulis menggunakan ROA untuk

mengontrol perubahan hasil operasi perusahaan. Derashid dan Zhang (2003)

menemukan bahwa ROA memiliki korelasi negatif dengan ETR. Hal ini

mengindikasikan bahwa perusahaan yang beroperasi dengan efisien akan mendapatkan

tax subsidy

berupa tarif pajak efektif yang lebih rendah jika dibandingkan dengan

perusahaan yang beroperasi dengan efisiensi rendah. Sebaliknya, Gupta dan Newberry

(1997) menemukan bahwa kenaikan pada ROA akan mengakibatkan kenaikan pada tarif

pajak efektif.

Jensen (1986) menunjukkan bahwa tingkat hutang yang tinggi dapat

memberantas masalah keagenan. DeAngelo dan Masulis (1980) menyatakan bahwa

perusahaan dapat berpindah diantara debt dan non-debt tax shields. Dalam penelitian ini

leverage didefinisikan sebagai rasio total hutang terhadap book value of equity. Derashid

dan Zhang (2003) serta Richardson dan Lanis (2007) yang membuktikan bahwa tarif

pajak efektif dan leverage berkorelasi negatif. Richardson dan Lanis (2007) seperti yang

dikutip oleh Sari dan Martani (2010) menyatakan bahwa beban bunga akan mengurangi

baban pajak, sehingga semakin tinggi hutang perusahaan akan membuat tarif pajak

efektif semakin

rendah. Sebaliknya, Gupta dan Newberry (1997) menemukan adanya

korelasi positif dengan tarif pajak efektif yang tinggi akan lebih menyukai pengguna

pembiayaan lewat penerbitan hutang (Gupta dan Newberry, 1997).