2012100712AKBab2001

BAB II

LANDASAN TEORI

II.1

Rerangka Teori dan Literatur

II.1.1

Bank

II.1.1.1

Pengertian Bank

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998

tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pada dasarnya bank adalah

lembaga perantara

atau intermediasi

antara sektor yang kelebihan dana

(surplus unit), dengan sektor yang kekurangan dana

(defisit unit). Bank

menerima simpanan dana dari pihak yang kelebihan dana misalnya dalam

bentuk tabungan, giro atau deposito,

dan menyalurkannya ke pihak-pihak

yang memerlukan dana dalam bentuk pinjaman.

II.1.1.2

Fungsi Bank

Triandaru dan Budisantoso (2008) mengatakan bahwa secara umum fungsi

utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya

kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai financial

intermediary. Secara lebih spesifik fungsi bank dapat sebagai agent of trust

(kegiatan perbankan berdasarkan kepercayaan), agent of development

(memperlancar kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi), agent of

services (bermacam-macam jasa yang ditawarkan bank).

II.1.1.3

Kegiatan Bank

Kegiatan bank di Indonesia terdiri dari:

Menghimpun dana dari masyarakat (funding)

Pengertian menghimpun dana berarti mengumpulkan atau mencari dana

dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro,

tabungan, dan deposito. Pembelian dana dari masyarakat ini

dilaksanakan oleh bank melalui berbagai strategi agar masyarakat

tertarik dan mau menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan

bank. Kegiatan penghimpunan dana ini disebut juga funding.

Menyalurkan dana ke masyarakat (lending)

Menyalurkan dana berarti melemparkan kembali dana yang telah

dihimpun melalui simpanan giro, tabungan, dan deposito kepada

masyarakat dalam bentuk simpanan bagi bank konvensional, atau

pembiayaan bagi bank syariah.

Memberikan jasa-jasa bank lainnya (services)

Jasa-jasa bank lainnya merupakan jasa pendukung kegiatan bank. Jasa-

jasa ini diberikan terutama untuk mendukung kelancaran kegiatan

menghimpun dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung

maupun tidak langsung terhadap kegiatan penyimpanan dana dan

penyaluran kredit.

II.1.1.4

Kegiatan Bank yang Terkait dengan Pajak

Pemberian bunga

Atas bunga deposito dan tabungan lainnya yang diterima oleh nasabah

dipotong PPh final sebesar 20%.

Jasa persewaan Safety Box

Atas jasa penyewaaan safe deposit box yang dilakukan oleh bank

dipotong PPN sebesar 10%.

Pembagian dividen

Atas pembagian dividen yang diterima oleh Wajib Pajak badan dengan

kepemilikan saham dibawah 25% dikenakan PPh pasal 23 dengan tarif

sebesar 15%. Atas dividen yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi

dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar

10%

II.1.2

Pajak

II.1.2.1

Pengertian Pajak

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

mengenai Ketentuan Umum

Perpajakan

yang telah diperbarui dengan PERPU Nomor 5 Tahun 2008

mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan

untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian lainnya mengenai pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro,

S.H. seperti yang dikutip oleh Mardiasmo (2008) yaitu: “Pajak adalah iuran

rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat

dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar

pengeluaran umum.”

Dari dua definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pajak

antara lain:

Iuran/kontribusi dari rakyat kepada negara

Bersifat memaksa

Harus berdasarkan pada undang-undang

Tidak mendapat imbalan langsung

Digunakan untuk membiayai keperluan negara.

II.1.2.2

Fungsi Pajak

Secara umum, pajak mempunyai dua fungsi yaitu:

Fungsi anggaran (budgetair)

Yang dimaksud dengan fungsi anggaran yaitu pajak berfungsi sebagai

sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pembangunan dan

penyelenggaraan negara.

Fungsi mengatur (regulerend)

Menurut Prastowo (2011), yang dimaksud dengan fungsi mengatur yaitu

pajak berfungsi sebagai alat kebijakan ekonomi dan politik yang dapat

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi atau tingkat konsumsi masyarakat.

Pajak menjadi sarana yang efektif untuk menjaga stabilitas, serta menjadi

alat redistribusi pendapatan yang baik.

II.1.2.3

Sistem Pemungutan Pajak

Ada tiga sistem pemungutan pajak yang berlaku Indonesia, yaitu:

Self assessment system.

Dalam sistem ini yang menghitung, menetapkan, membayar, dan

melaporkan jumlah pajak yang terutang adalah Wajib Pajak sendiri.

Official assessment system

Dalam sistem ini yang berperan aktif dalam menghitung dan menetapkan

besarnya pajak yang terutang adalah fiskus (petugas pajak).

Withholding system

Dalam sistem ini pihak yang memiliki wewenang untuk menentukan

besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak adalah pihak ketiga.

II.1.2.4

Pengelompokan Pajak

Mardiasmo (2009) dan Prastowo (2011) mengelompokkan pajak ke dalam

tiga kategori, yaitu:

Menurut golongannya:

Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib

pajak,

tidak dapa dibebankan atau dilimpahkan ke pihak lain. Pajak

langsung dipungut secara periodik (berkala).

b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Pajak tidak langsung

dipungut jika terdapat peristiwa atau perbuatan tertentu.

Menurut sifatnya:

Pajak Subjektif, yaitu pajak yang memperhatikan unsur subjektif atau

keadaan subjek terlebih dahulu, dalam arti memperhatikan keadaan

diri Wajib Pajak.

b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang memperhatikan unsur objektif, tanpa

memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Menurut lembaga pemungutnya:

Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, seperti Pajak

Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pertambahan Nilai Atas

Barang Mewah, dan Bea Meterai.

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas:

Pajak Provinsi, yaitu: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,

Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.

Pajak Kabupaten/Kota, yaitu: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak

Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral

Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak

Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Ketentuan mengenai pajak daerah diatur lebih lanjut dalam Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah.

II.1.3

Pajak Penghasilan Pasal 23

II.1.3.1

Pengertian

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

mengatur tentang pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima Wajib

Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal,

penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong

PPh Pasal 21.

II.1.3.2

Pemotong PPh Pasal 23

Yang melakukan pemotongan PPh Pasal 23 adalah pihak-pihak yang

membayarkan penghasilan, yang terdiri atas:

Badan Pemerintah

Subyek Pajak Badan dalam negeri

Penyelenggara kegiatan

Bentuk Usaha Tetap (BUT) atau perwakilan perusahaan luar negeri

Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh

Direktur Jenderal Pajak, yaitu :

Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

kecuali

PPAT tersebut adalah Camat, pengacara, konsultan, yang

melakukan pekerjaan bebas.

b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan

pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

II.1.3.3

Yang Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 23

Yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 adalah Wajib Pajak dalam negeri

dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima penghasilan yang berasal

dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang

telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

II.1.3.4

Objek PPh Pasal 23

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 yaitu:

Dividen;

Bunga;

Royalti;

Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong

Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;

Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali

sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang

telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (2);

Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi,

jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Jasa lain yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 UU PPh

diatur lebih lanjut dalam PMK No. 244/PMK.03/2008, yaitu:

Jasa penilai (appraisal);

Jasa aktuaris;

Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;

Jasa perancang (design);

Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi

(migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT);

Jasa penunjang di bidang penambangan migas;

Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain

migas;

Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;

Jasa penebangan hutan;

Jasa pengolahan limbah;

Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing services)

Jasa perantara dan/atau keagenan;

m. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga , kecuali yang dilakukan

oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI;

Jasa custodian/penyimpanan /penitipan, kecuali

yang dilakukan oleh

KSEI;

Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara;

Jasa mixing film;

Jasa sehubungan dengan software computer, termasuk perawatan,

pemeliharaan dan perbaikan;

Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC,

dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang

lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi

sebagai pengusaha konstruksi;

Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon,

air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan,

selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang

konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha

konstruksi;

Jasa maklon;

Jasa penyelidikan dan keamanan;

Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer;

w. Jasa pengepakan;

Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar

ruang atau media lain untuk penyampaian informasi;

Jasa pembasmian hama;

Jasa kebersihan atau cleaning service;

aa. Jasa catering atau tata boga.

Intinya, PPh Pasal 23 dikenakan atas penghasilan yang berasal dari:

modal, yaitu dividen, bunga, dan royalti

penyerahan jasa; serta

penyelenggaraan kegiatan, termasuk hadiah, penghargaan, bonus, dan

sejenisnya selain yang sudah dipotong PPh Pasal 21.

II.1.3.5

Yang Dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 23

Penghasilan yang tidak dipotong PPh Pasal 23 meliputi:

Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;

Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha

dengan hak opsi;

Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas

sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara,

atau badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(3) huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c);

bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i;

sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada

anggotanya; dan

penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa

keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau

pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

II.1.3.6

Tarif PPh Pasal 23

Tarif

pemotongan PPh Pasal 23 berdasarkan Undang-Undang Nomor 36

Tahun 2008 yaitu:

Jenis Penghasilan

Tarif

Dividen;

Bunga;

Royalti;

Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain

yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

15% x Jumlah

Bruto

Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan

penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain

sehubungan dengan penggunaan harta yang telah

dikenai Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2);

Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa

manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa

lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan

Pasal 21.

2% x Jumlah

Bruto

Apabila Wajib Pajak yang menerima penghasilan tidak memiliki Nomor

Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka besarnya tarif pemotongan menjadi lebih

tinggi 100%.

II.1.3.7

Saat Terutang PPh Pasal 23

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94

Tahun 2010

tentang

Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan

Dalam Tahun Berjalan, saat terutangnya

PPh Pasal 23 adalah pada saat

pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkan (seperti: dividen) dan jatuh

tempo (seperti: bunga dan sewa), saat yang ditentukan dalam kontrak atau

perjanjian atau faktur (seperti: royalti, imbalan jasa teknik atau jasa

manajemen atau jasa lainnya).

Yang dimaksud dengan "saat disediakan untuk dibayarkan":

untuk perusahaan yang tidak go public, adalah saat dibukukan sebagai

utang dividen yang akan dibayarkan, yaitu pada saat pembagian dividen

diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham

(RUPS) Tahunan. Demikian pula apabila perusahaan yang bersangkutan

dalam tahun berjalan membagikan dividen sementara (dividen interim),

maka Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan

terutang pada saat diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Direksi atau

pemegang saham sesuai dengan Anggaran Dasar perseroan yang

bersangkutan.

untuk perusahaan yang go public, adalah pada tanggal penentuan

kepemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen (recording date).

Dengan perkataan lain pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen

sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan

baru dapat dilakukan setelah para pemegang saham yang berhak

"menerima atau memperoleh" dividen tersebut diketahui, meskipun

dividen tersebut belum diterima secara tunai.

Yang dimaksud dengan "saat jatuh tempo pembayaran" adalah saat

kewajiban untuk melakukan pembayaran yang didasarkan atas kesepakatan,

baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam kontrak atau perjanjian atau

faktur.

II.1.3.8

Batas Waktu Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

80/PMK.03/2010 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan

Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara

Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara

Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak, PPh Pasal 23 yang

dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh)

bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir, dan Surat Pemberitahuan

(SPT) Masa PPh Pasal 23 wajib disampaikan paling lama 20 (dua puluh)

hari setelah Masa Pajak berakhir.

II.1.3.9

Kebijakan Pengenaan Pajak Penghasilan atas Dividen

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008

tentang Pajak

Penghasilan, penerimaan dividen atau pembagian keuntungan yang diterima

oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, yayasan

atau organisasi yang sejenis atau Badan Usaha Milik Negara atau Badan

Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan

dan bertempat kedudukan di Indonesia juga tidak termasuk sebagai Objek

Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat dibawah ini terpenuhi:

•

Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan

•

Bagi Perseroan Terbatas,

Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha

Milik Daerah

yang

menerima dividen, kepemilikan saham

pada badan

yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang

disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham

tersebut.

II.1.3.10

Kebijakan

Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari

Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994

tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham

di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun

1997 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994

tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham

di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-

07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal Pengenaan Pajak

Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri

PPh Umum Nomor 3 juncto SE-06/Pj.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal :

Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan

saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut :

1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan

dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan

sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final.

Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara

Bursa

Efek

melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan

transaksi penjualan saham;

2) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar

0,50% dari nilai saham perusahaan pada saat Penawaran Umum Perdana;

3) Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban

pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai dengan ketentuan di

atas. Dalam hal ini, pemilik saham pendiri untuk kepentingan perpajakan

dapat menghitung final atas dasar anggapannya sendiri bahwa sudah ada

penghasilan. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh

Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu

selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa

Efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memanfaatkan

kemudahan tersebut, maka penghitungan Pajak Penghasilannya dilakukan

berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan

Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008.

II.1.3.11

Perbedaan Objek Pajak yang Terdapat dalam Undang-Undang PPh

Pasal 23, PPh Pasal 21, dan PPh Pasal 4 ayat (2)

Bunga

PPh Pasal 23:

yang menjadi objek pajak adalah bunga termasuk premium, diskonto,

dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang. Tarifnya yaitu

sebesar 15%.

PPh Pasal 4 ayat (2):

yang menjadi objek pajak adalah penghasilan berupa bunga deposito

dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan

bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota

koperasi orang pribadi. Tarifnya yaitu sebesar 20%.

Dividen

PPh Pasal 23:

yang menjadi objek pajak adalah dividen dengan nama dan bentuk

apapun yang diterima oleh Wajib Pajak Badan dengan kepemilikan

saham dibawah 25%. Tarifnya yaitu sebesar 15%.

PPh Pasal 17 ayat (2) c:

Atas dividen yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi

dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar

10%.

Yang berikut ini dikecualikan dari pemotongan pajak penghasilan, yaitu

dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas

sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara,

atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha

yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan

bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha

milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan

yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen)

dari jumlah modal yang disetor;

Hadiah

PPh Pasal 23:

yang

menjadi objek pajak adalah hadiah dari penyelenggaraan

kegiatan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Tarifnya yaitu

sebesar 15%.

PPh Pasal 21:

yang menjadi objek pajak adalah hadiah dari penyelenggaraan

kegiatan yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi. Tarif yang

digunakan adalah tarif Pasal 17 UU PPh.

PPh Pasal 4 ayat (2):

yang menjadi objek pajak adalah hadiah yang diperoleh dari undian.

Tarifnya yaitu sebesar 25%.

Sewa

PPh Pasal 23:

yang menjadi objek pajak yaitu sewa dan penghasilan lain

sehubungan dengan penggunaan harta. Tarifnya yaitu sebesar 15%

dari jumlah bruto.

PPh Pasal 4 ayat (2):

yang menjadi objek pajak yaitu penghasilan dari transaksi pengalihan

harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha

real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.

Jasa

PPh Pasal 23:

yang menjadi objek pajak yaitu imbalan sehubungan dengan jasa

teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain

selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21. Tarifnya yaitu sebesar 2% dari jumlah

bruto.

PPh Pasal 21:

yang menjadi objek pajak yaitu penghasilan sehubungan dengan

pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa

pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam

negeri. Tarif yang digunakan adalah tarif Pasal 17 UU PPh.

Jasa konstruksi

PPh Pasal 23:

Tarifnya yaitu sebesar 2% dari jumlah bruto.

PPh Pasal 4 ayat (2):

Dilakukan oleh perusahaan penyedia jasa konstruksi. Tarifnya 2%

bagi

penyedia

jasa konstruksi berkualifikasi usaha kecil, 3% bagi

penyedia jasa berkualifikasi usaha menengah dan besar, dan 4% bagi

penyedia jasa yang belum mengantongi kualifikasi usaha.

Hal ini

diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2008 tentang

Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi.

II.2

Metodologi Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian kuantitatif.

Dimensi waktu risetnya yaitu melibatkan urutan waktu dengan banyak sampel

(pooled data).

Kedalaman risetnya yaitu mendalam tetapi hanya melibatkan satu objek saja

(studi kasus).

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara kontak langsung yang

berupa wawancara, serta kontak tidak langsung yang berupa observasi.

Lingkungan penelitiannya yaitu lingkungan riil.

Unit analisisnya yaitu suatu organisasi (perusahaan).