2012200368AKBab2001

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1

Tinjauan Umum tentang Pajak

Pada mulanya pajak hanyalah merupakan suatu upeti (pemberian

Cuma-Cuma) yang diberikan rakyat kepada Negara, namun seiring dengan

perkembangan upeti tersebut sudah mengarah kepada kepentingan rakyat itu

sendiri. Artinya, pemberian yang dilakukan rakyat kepada Negara digunakan

untuk kepentingan umum seperti untuk menjaga keamanan rakyat,

memelihara jalan, membangun sarana sosial dan lain sebagainya.

Dengan adanya perkembangan dalam masyarakat, maka sifat upeti

yang semula dilakukan secara cuma-cuma dan memaksa tersebut, kemudian

dibuatlah suatu aturan-aturan yang lebih baik agar sifatnya yang memaksa

tersebut tetap ada namun unsur keadilan lebih diperhatikan maka dibuatlah

suatu ketentuan

berupa Undang-Undang yang mengatur tentang tata cara

perpajakan, siapa saja yang akan dikenakan pajak, objek apa saja yang akan

dikenakan pajak dan berapa besarnya pajak yang harus dibayar.

2.1.1

Pengertian Pajak

Untuk memahami alasan mengapa Wajib Pajak perlu membayar pajak

yang digunakan untuk membiayai keperluan Negara, maka perlu diketahui

terlebih dahulu pengertian pajak itu sendiri.

Pajak merupakan sarana

reformasi Negara dalam meningkatkan kemandirian keuangan Negara,

meningkatkan tingkat keadilan, serta progresivitas dari pungutan pajak itu

sendiri. Dalam Undang- Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali

dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 ( Pasal 1) menyatakan bahwa

Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada Negara yang terutang

oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan pengertian pajak menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani dalam

Waluyo (2011:2)

Pajak merupakan iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat

dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut

peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat

prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya

adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung

tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Sedangkan Smeets dalam buku karangan Ilyas dan Burton (2008:6)

memaparkan definisi pajak sebagai :

“Prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma

umum dan dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat

ditunjukkan dalam hal individual yang maksudnya untuk membiayai

pengeluaran pemerintah.”

Deifinisi lainnya yang dikemukakan oleh Seligman (2011:432), seorang

guru ekonom, guru besar pendiri dan presidan pertama dari American

Economic Association yang menyaakan bahwa:

“tax is compulsory contribution from the person, to the government to

defray the expenses incurred in the common interest of all, without

reference to special benefit conferred.”

Dari definisi pajak diatas, dapat ditarik kesimpulan tentang unsur-unsur

yang terdapat dalam pengertian tersebut :

Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang. Asas ini sesuai dengan

pasal 1 (angka 1) UU No. 6 Tahun 1983 yang sebagaimana telah

diubah beberapa kali dengan UU

No. 28 Tahun 2007 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pemungutan pajak bersifat memaksa. Apabila terdapat Wajib Pajak

yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya maka akan dikenakan

sanksi sesuai peraturan Perundang-Undangan.

Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang dapat

ditunjukkan secara langsung. Misalnya : orang yang membayar pajak

akan berjalan dijalan yang sama dengan orang yang tidak membayar

pajak.

Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran

yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Waluyo

(2011

: 6)

menyatakan bahwa Pajak dilihat dari

pemungutannya memiliki dua fungsi :

Fungsi Budgetair (Penerimaan)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi

pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh :

dimasukkannya pajak dalam APBN (Anggran Pendapatan Belanja

Negara) sebagai penerimaan dalam Negeri.

Fungsi Regulerend (mengatur)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan

kebijakan Pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Sebagai

contoh : dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman

keras, dapat ditekankan. Demikian juga terhadap barang mewah.

2.1.3 Jenis - Jenis Pajak

Menurut Waluyo (2011 : 12)

menyatakan jenis pajak dapat dibagi

dalam beberapa kelompok, yaitu :

Menurut Golongannya dibagi menjadi 2 golongan :

Pajak Langsung

Yaitu pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak

yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan. Contohnya : Pajak

Penghasilan (PPh).

Pajak Tidak Langsung

Yaitu pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain

sehingga sering disebut dengan pajak tidak langsung. Contohnya :

Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Menurut sifatnya

Dapat dibagi menjadi 2 golongan, yaitu :

Pajak Subjektif

Yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari

syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib

Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan.

Pajak Objektif

Yaitu pajak yang bedasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan

keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai dan

Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Menurut pemungutannya

Dapat dibagi menjadi 2 golongan :

Pajak Pusat

Yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan

unutk membiayai rumah tangga. Contohnya : Pajak Penghasilan dan

Pajak Pertambahan Nilai.

Pajak Daerah

Yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan

untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya : Pajak Reklame

dan Pajak Parkir.

2.1.4 Hukum Pajak

Kewenangan pemungutan pajak berada pada Pemerintah. Di Negara

hukum segala sesuatu harus ditetapkan

dalam

Undang-Undang, seperti di

Indonesia pemungutan pajak diatur dalam pasal 23A Amandemen Undang-

Undang Dasar 1945 bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa

untuk keperluan Negara diatur dalam Undang-Undang. Selanjutnya,

keseluruhan peraturan yang meliputi kewenangan Pemerintah untuk

mengambil kekayaan seseorng dan menyerahkan kembali kepada masyarakat

melalui kas Negara termaksud ruang lingkup pengertian hukum pajak.

(Waluyo 2011 : 7)

Dalam buku Waluyo edisi 10 (2011 : 11), memuat tentang hukum pajak

mengatur hubungan antara Pemerintah (Fiskus) selaku pemungut pajak

dengan Wajib Pajak. Apabila dilihat dari materinya,

hukum pajak dapat

dibedakan menjadi dua, yaitu :

Hukum pajak materil

Yaitu hukum pajak yang memuat norma-norma yang menerangkan

keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak (objek-

objek), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang

dikenakan, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan

hubungan hukum antara Pemerintah dan Wajib Pajak.

Contohnya : UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

UU No. 12 Tahnu 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Hukum pajak formal

Yaitu hukum pajak yang memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan

hukum pajak materiil menjadi kenyataan.

Contohnya : Tata Cara Penghapusan utang pajak

Yang termaksud dalam Subjek Pajak adalah semua Warga

Negara

Indonesia

yang

bahkan sejak ia dilahirkan di Indonesia dan menetap di

Indonesia

atau Orang Pribadi yang bertempat tinggal atau berada di

Indonesia lebih dari 183 hari. Sedangkan yang termaksud dalam Objek

Pajak adalah adanya harta, warisan yang belum terbagi, adanya penghasilan

maupun adanya melakukan transaksi. Yang berhak dikatakan sebagai Wajib

Pajak apabila Orang Pribadi tersebut telah memenuhi Syarat Subjektif dan

Syarat Objektif seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 6

Tahun 1983 yang sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No.

28 Tahun 2007

tentang Ketentuan Umum Perpajakan

yaitu setiap Wajib

Pajak yang telah memenuhi persyaratan Subjektif dan Objektif sesuai

dengan Ketentuan

Perundang-Undangan Perpajakan wajib mendaftarkan

diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak

yang wilayah kerjanya meliputi

tempat tinggal atau tempat kedudukan (tempat usaha) Wajib Pajak yang

kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

NPWP

merupakan nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam

administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau

identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban

perpajakannya.

Terhadap Wajib Pajak yang telah diberikan NPWP, maka

wajib mengisi Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Pemberitahuan

Tahunan, apabila tidak maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan UU No.

6 Tahun 1983 yang sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No.

28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Untuk batas waktu

penyampaian

Surat Pemberitahuan Tahunan

sesuai dengan Pasal 3 (3) UU

KUP adalah :

Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari

setelah berakhirnya Masa Pajak.

Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan

Pajak Penghasilan Wajib Pajak

Orang Pribadi paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun

Pajak.

Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak

Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah berakhirnya Tahun Pajak.

Berdasarkan Undang-Undang yang mengatur tentang perpajakan, ada

beberapa jenis pajak yang dibebankan kepada Wajib Pajak, yaitu :

Pajak Penghasilan (PPh) dalam UU RI No. 7 Tahun 1983 sebagaimana

telah diubah terakhir dengan UU RI No. 36 Tahun 2008.

Pajak Pertambahan Nilai atas barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas

Barang Mewah (PPN

dan PPnBM) dalam UU RI No. 8 Tahun 1983

sebagaimana terakhir telah diubah dengan UU RI No. 42 Tahun 2009.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam UU RI No. 12 Tahun 1985

sebagaimana terakhir telah diubah dengan UU RI No. 12 Tahun 1994.

2.1.5

Sistem Pemungutan Pajak

Sedangkan untuk sistem pemungutan pajak menurut Waluyo (2011 :

17 ) dibagi atas 3 (empat), yaitu :

Official Assessment System

Yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada

pemungut pajak (Fiskus) untuk menentukan besarnya

pajak yang harus

dibayar oleh Wajib Pajak. Dengan berlakunya sistem ini, Wajib Pajak

bersifat pasif dan menunggu pihak Fiskus untuk mengeluarkan SKP (

Surat Ketetapan Pajak) guna untuk mengetahui besarnya pajak yang

terutang.

Self Assessment System

Yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada

Wajib Pajak sendiri untuk menghitung, meyetor dan melaporkan besarnya

pajak terutang. Dengan sistem ini, maka Wajib Pajak berperan secara aktif

dan pihak Fiskus hanya melakukan pengawasan guna Wajib Pajak agar

tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Contohnya : PPh.

Withholding System

Yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada

pihak ketiga untuk memotong dan memungut pajak, yang selanjutnya

pihak ketiga

ini akan meyetorkannya kepada

Fiskus. Contoh : PPN, PPh

pasal 22, pasal4(2), pasal 23, pasal 15, pasal 26.

2.1.6

Pajak Pertambahan Nilai

Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai menurut Untung Sukardji (2012 :

1), yaitu :

PPN adalah Pajak Tidak Langsung

PPN dapat dialihkan ke pihak lain apabila pembeli sudah membeli barang dan

membayarkan PPN, maka penjual wajib menyetorkan kepada Negara.

PPN adalah Pajak Objektif

PPN dikenakan apabila memiliki objek pajak.

PPN Bersifat Multi Stage Levy

PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi

Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

Perhitungan PPN Terutang untuk Dibayar ke Kas Negara Menggunakan

Indirect Subtraction Method

Indirect Subtraction Method adalah metode perhitungan PPN yang akan

disetor ke kas

negaraa dengan cara mengurangkan pajak atas perolehan

dengan pajak atas penyerahan barang atau jasa.

PPN Bersifat Non Kumulatif

PPN yang Multi Stage Levy

naum bersifat non kumulatif yaitu tidak

menimbulkan pajak berganda.

PPN di Indonesia Menganut Tarif Tunggal (Single Rate)

PPN di indonesua menggunakan

tarif tunggal yang dalam UU PPN 1984

ditetapkan sebesar 10%.

Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena

Pajak) wajib untuk membuat Faktur Pajak apabila terjadinya penjualan.

Dalam UU PPN No. 42 Tahun 2009,

PKP wajib membuat faktur pajak

apabila adanya terjadinya pembayaran atau terjadinya penyerahan barang/jasa

kena pajak, faktur pajak harus dibuat paling lambat

pada

akhir bulan

berikutnya dan dapat dikreditkan dalam jangka waktu 3 bulan. Akan tetapi

dalam UU perpajakan sebelum tahun 2008 tidak mengharuskan PKP untuk

membuat faktur pajak pada akhir bulan berikutnya.

2.1.7

Pajak Penghasilan

Dalam Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2008, menyatakan:

“Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subyek Pajak atas

Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak.”

Dan dalam buku Waluyo (2011:99) berisi bahwa pengertian Subjek Pajak

meliputi Orang Pribadi, Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan,

Badan dan Bentuk Usaha Tetap (BUT), sebagai berikut :

Orang Pribadi

Orang Pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada

di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan.

Warisan yang belum terbagi dimaksud merupakan Subjek Pajak

pengganti menggantikan yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan

warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak pengganti

dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari

warisan tetap dapat dilaksanakan.

Badan

Pengertian Badan mengacu pada Undang-Undang KUP, bahwa Badan

merupakan Orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang

melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi

Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnta, Badan

Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama atau

bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan,

Perkumpulan,

Yayasan, Organisasi Massa dan Bentuk Badan lainnya

termaksud Kontrak Investasi Kolektif dan Badan Usaha Tetap.

Badan Usaha tetap

Adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh Orang Pribadi yang

bertempat tinggal atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari

dalam jangka waktu 12 bulan, atau Badan yang tidak didirikan dan tidak

bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau

melakukan kegiatan di Indonesia.

2.2

Tinjauan Umum tentang Sengketa Pajak.

2.2.1

Pengertian Sengketa Pajak

Pengertian Sengketa Pajak dalam pasal 1 angka (5) Undang-Undang

Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak :

“Sengketa Pajak merupakan sengketa yang timbul dalam bidang

perpajakan antara pihak Wajib Pajak dengan pihak Fiskus, akibat

dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding/gugatan ke

pengadilan pajak berdasarkan peraturan Perundang-Undangan

perpajakan, termaksud gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan

Undang-Undang penagihan pajak dengan surat paksa (Undang-Undang

No. 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa.”

2.2.2

Kategori Sengketa Pajak

Dalam praktiknya, produk hukum dari ketetapan pajak yang dikeluarkan

oleh Fiskus tidak selalu dapat diterima atau disetujui oleh Wajib Pajak. Pada

umumnya Wajib Pajak dan atau juga Fiskus menganggap bahwa terdapat

kesalahan atau pelanggaran pada produk ketetapan sehingga perlu direvisi.

Berdasarkan kelaziman, kesalahan atau pelanggaran yang berujung pada

masalah sengketa pajak dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu :

Sengketa formal

Sengketa formal timbul apabila Wajib Pajak dan atau Fiskus tidak

mematuhi prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan oleh Perundang-

Undangan Perpajakan. Bagi Fiskus, kesalahan atau pelanggaran formal

mencakup segala penyimpangan terhadap prosedur dan tata cara

pemeriksaan, penerbitam ketetapan sampai dengan keputusan keberatan.

Sedangkan bagi Wajib Pajak, kesalahan atau pelanggaran formal

tersebut berupa tidak dipatuhi atau dilaksanakannya prosedur dan tata

cara yang ditetapkan oleh Perundang-Undangan perpajakan.

Contohnya : masalah jangka waktu penyampaian surat dan syarat formal

sahnya suatu permohonan.

Sengketa material

Sengketa material atau biasa yang dikenal dengan materi sengketa,

terjadi apabila tedapat perbedaan jumlah pajak yang lebih dibayar

(dalam kasus restitusi) menurut Fiskus

dengan jumlah perhitungan

menurut Wajib Pajak. Perbedaan ini bisa timbul karena adanya beda

pendapat mengenai dasar hukum yang seharusnya digunakan, beda

persepsi atas perpajakan, perselisihan atas suatu transaksi, atau bisa juga

disebabkan oleh hal-hal lainnya.

2.2.3

Penagihan Pajak

Pengertian Penagihan Pajak dalam Undang-Undang

No. 19 Tahun

2000 adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang

pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan,

melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat

paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan

penyanderaan, menjual barang

yang telah disita. Tujuan dengan adanya

penagihan pajak agar Wajib Pajak atau penanggung pajak melunasi utang

pajak dan biaya penagihan pajak.

Saat jatuh tempo pembayaran pajak merupakan awal dari proses

penagihan pajak. Prosedur dalam penagihan pajak dalam Undang-Undang

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP), yaitu :

Surat Teguran

Surat teguran merupakan langkah awal dari proses penagihan

pajak. Surat Teguran diterbitkan selambat-lambatnya

dalam

jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran

utang pajak.

Surat Paksa

Surat Paksa diterbitkan dan disampaikan setelah 21 (dua puluh

satu) hari dari tanggal Surat teguran

Penyitaan

Apabila setelah diberikan Surat Paksa, akan tetapi penanggung

pajak masih belum melunasi utang pajaknya, maka dalam jangka

waktu 2x24 jam akan dilakukan penyitaan terhadap barang-barang

penanggung pajak.

Pengumuman Lelang

Setelah tindakan penyitaan harta penanggung pajak dilakukan dan

Penanggung Pajak masih belum melunasi seluruh utang pajak dan

biaya penagihan pajak, maka dilanjutkan dengan penjualan barang

sita tersebut atau dilakukan secara lelang. Apabila barang yang

akan dilelang merupakan barang yang tidak berwujud maka

diperlukan pengumuman lelang setelah jangka waktu 14 hari

setelah tanggal penyitaan dan dilakukan pengumuman kedua

dalam jangka waktu setelah 10 hari kemudian.

Lelang.

Lelang dilakukan dalam jangka waktu 14 hari sejak pengumuman

lelang.

2.2.4 Hapusnya Utang Pajak

Dalam buku Waluyo ( 2011:19), adapun utang pajak disebabkan oleh

hal-hal sebagai berikut :

Pembayaran

Utang pajak yang melekat pada Wajib Pajak akan dihapus karena

pembayaran pajak yang dilakukan ke kas Negara.

Kompensasi

Keputusan yang ditujukan kepada kompensasi utang pajak dengan tagihan

seseorang yang diluar pajak tidak diperkenankan. Oleh karena itu,

kompensasi terjadi apabila Wajib Pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan

pembayaran pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang diterima Wajib

Pajak sebelumnya harus dikompensasikan dengan pajak-pajak lainnya yang

terutang.

Daluarsa

Daluarsa diartikan sebagai

daluarsa penagihan. Hak untuk melakukan

penagihan pajak,

daluarsa

telah lampau waktu lima

tahun terhitung sejak

diterbitkannya ketetaan

pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun

pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Hal ini untuk memberikan

kepastian hukum kapan utang pajak tidak dapat ditagih lagi. Namun daluarsa

penagihan pajak tertangguhkan, antara lain dapat terjadi apabila diterbitkan

Surat Teguran dan Surat Paksa.

Pembebasan

Utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya, tetapi karena

ditiadakan. Pembebasan umumnya tidak diberikan terhadap pokok pajaknya,

teapi terhadap sanksi administrasi.

Penghapusan

Penghapusan utang pajak ini sama sifatnya dengan pembebasan, tetapi

diberikannya karena keadaan Wajib Pajak,

misalnya : keadaan keuangan

Wajib Pajak.

2.2.5

Pengadilan Pajak

Pengertian Pengadilan Pajak dalam Undang-Undang Perpajakan

Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak adalah badan peradilan

yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia bagi Wajib Pajak

atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak

karena Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan

memutus sengketa pajak kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku.

Dalam hal Banding, Pengadilan Pajak hanya

memeriksa dan memutus sengketa atas Keputusan Keberatan, kecuali

ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sengketa

Pajak yang menjadi objek pemeriksaan adalah sengketa yang dikemukakan

pemohon banding dalam permohonan keberatan yang seharusnya

diperhitungkan dan diputuskan dalam keputusan keberatan. Selain itu

Pengadilan Pajak dapat juga memeriksa dan memutuskan Banding atas

keputusan/ketetapan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang

sepanjang Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan dalam hal Gugatan, Pengadilan Pajak memeriksa dan

memutuskan sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan

pembetulan atau keputusan lainnya yang dimaksud dalam pasal 23 ayat 2

UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun

2007 dan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan yang berlaku.

2.2.6

Timbulnya Sengketa Pajak

2.2.6.1 Pemeriksaan

Pengertian pemeriksaan dalam Pasal 1 (25) Undang-Undang

Nomor 6

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

sebagaimana

telah diubah beberapa

dengan Undang-Undang

Nomor

Tahun 2007 :

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan

mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara

objektif dan progessional berdasarkan suatu standar pemeriksaan

untuk menguji tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan

dan/atau untuk tujuan lain dalam

rangka melaksanakan Peraturan

Perundang-Undangan Perpajakan.

Landasan hukum pemeriksaan pajak terdapat dalam pasal 29 ayat (1) UU

No. 6 tahun 1983 yang sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU

No. 28 Tahun tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan :

“Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak

dan untuk tujuan lain dalam

rangka melaksanakan Ketentuan

Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan”

Pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan untuk menguji tingkat

kepatuhan Wajib Pajak dapat dilakukan apabila Wajib Pajak :

Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar,

termaksud yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan

pajak.

Menyatakan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi.

Tidak menyampaikam atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi

melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran.

Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi,

pembubaran atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi

berdasarkan hasil analisis risk (risk based selection) mengindikasikan

adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai

Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.

Sedangkan dalam pasal 30 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor

199/PMK.03/2007, pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka

melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan

dapat dilakukan dalam hal :

Pemberian NPWP secara jabatan.

Penghapusan NPWP.

Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Wajib pajak mengajukan keberatan.

Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan

penghasilan netto.

Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil.

Penentuan satu (pemusatan)

atau lebih tempat terutang pajak

pertambahan nilai.

Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.

Setelah dilakukannya pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dan dari

hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan adanya perbedaan atau selisih,

maka pihak Fiskus berwenang untuk menerbitkan produk hukum berupa

Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang berfungsi sebagai Surat Tagihan Pajak

(STP).

Sebelum diterbitkannya produk hukum tersebut, bagian tim

pemeriksa pajak akan memberitahukan secara tertulis mengenai hasil dari

pemeriksaan yang biasa dikenal dengan nama Surat Pemberitahuan Hasil

Pemeriksaan (SPHP) yang harus ditandatangani oleh Wajib Pajak, Tim

Pemeriksa, Kantor Pelayanan Pajak.

Dalam kondisi ini, sering sekali Wajib

Pajak merasa keberatan atas penetapan jumlah pajak yang ditetapkan oleh

Fiskus dalam SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar), maka dari sini

mulailah

terjadi sengketa antara Wajib Pajak dengan Direktorat Jenderal

Pajak. Pengawasan kepatuhan Wajib Pajak dimulai dari penelitian atas SPT

(Surat Pemberitahuan

Tahunan) yang disampaikan Wajib Pajak ke KPP

(Kantor Pelayanan Pajak) sedangkan untuk penegakkan hukum dilakukan

dengan cara pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan pajak. Adapun produk

hukum yang diterbitkan oleh fiskus atas hasil pemeriksaan “Waluyo (2011 :

53)” adalah :

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok

pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok

pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus

dibayar. SKPKB diterbitkan dalam hal :

Apabila dalam hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang

terhutang tidak atau kurang dibayar.

Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka

waktu yang telah ditetapkan dan setelah ditegur secara tertulis

tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam

Surat Teguran.

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atas PPN dan PPnBM

ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau

tidak seharusnya dikenakan tarif 0%.

Apabila Wajib Pajak tidak melakukan kewajiban pembukuan dan

tidak memenuhi permintaan dalam pemeriksaan pajak, sehingga

tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang.

Penerbitan SKPKB akan disertai dengan sanksi administrasi berupa

bunga atau denda. Sanksi administrasi dikenakan sebesar 2% per

bulan maksimal 24 bulan berdasarkan hasil pemeriksaan jumlah pajak

yang terutang.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Adalah Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan untuk menentukan

tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam SKPKBT.

Penerbitan SKPKBT dilakukan apabila ditemukan data baru dan/atau

data yang semula belum terungkap yang dapat menyebabkan

penambahan pajak yang terutang.

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

Adalah Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan untuk menentukan

jumlah kelebihan pembayaran pajak yang diakibatkan oleh jumlah

kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau tidak

seharusnya terutang.

SKPLB diterbitkan apabila ada permohonan

tertulis dari Wajib Pajak.

KPP (Kantor Pelayanan Pajak) sudah harus

menerbitkan SKPLB paling lama 12 (Dua Belas) bulan sejak

permohonan diterima kecuali untuk kegiatan tertentu. Apabila melebihi

jangka waktu tersebut belum ada keputusan dari KPP, maka

permohonan Wajib Pajak dianggap diterima dan Wajib Pajak berhak

untuk memperoleh pengembalian atas kelebihan pajaknya.

Apabila

berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata jumlah pajak yang dibayar

melebihi pembayaran pajak yang ditetapkan, maka SKPLB ini masih

dapat diterbitkan lagi.

Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

Adalah Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan untuk menentukan

jumlah pokok pajak yang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak

atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Surat Tagihan Pajak (STP)

Adalah surat yang diterbitkan untuk melakukan tagihan pajak dan/atau

sanksi administrasi berupa denda dan bunga. Surat Tagihan Pajak dapat

diterbitkan dalam hal :

Apabila PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.

Apabila dari hasil penelitian Surat pemberitahuan terdapat

kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah

hitung.

Apabila Wajib Pajak dikenakan sanksi berupa bunga dan atau

denda.

Apabila Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN

tidak melaporkan kegiatannya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha

Kena Pajak (PKP).

Apabila pengusaha yang tidak/belum dikukuhkan sebagai PKP,

tetapi membuat Faktur Pajak.

Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tidak membuat atau

membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu, atau tidak mengisi

Faktur Pajak dengan lengkap.

Penerbitan STP (Surat Tagihan Pajak) ini juga akan disertai dengan

sanksi berupa sanksi administrasi dan/atau sanksi bunga sebesar 2% per bulan

paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak Tahun Pajak atau

bagian Tahun Pajak sampai dengan saat diterbitkannya STP (Surat Tagihan

Pajak).

2.2.7

Penyelesaian Sengketa Pajak

Dalam buku Diaz Priantara (2011:224)

Atas hasil pemeriksaan yang

dikeluarkannya SKP (Surat Ketetapan Pajak) maupun STP (Surat Tagihan

Pajak) oleh pihak Fiskus, tentunya tidak semuanya disetujui Wajib Pajak.

Wajib Pajak dapat mengajukan perlawanan :

berdasarkan Pasal 16 UU KUP Wajib Pajak dapat mengajukan

permohonan pembetulan Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak,

Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat

Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan

Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan

Ketetapan Pajak, Surat keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat

Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat

Keputusan Pemberian Imbalan Bunga yang dalam penerbitannya

terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan

penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan

perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lambat

6 bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima, harus

member keputusan atas permohonan pembetulan yang diajukan Wajib

Pajak. Apabila jangka waktu yang dimaksud telah lewat, tetapi DJP

tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan yang diajukan

tersebut dianggap dikabulkan. Apabila diminta oleh Wajib Pajak, DJP

wajib memberikan keterangan

secara tertulis mengenai hal-hal yang

menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan

Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak ingin menggunakan Pasal 16 UU

KUP, ia harus yakin bahwa penerbitan SKPKB atau SKPKBT atau STP

oleh DJP terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan

penerapan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

b. Keberatan

Keberatan merupakan proses awal yang harus ditempuh bila

terjadi

persengkataan atau perselisihan dibidang pajak.

Apabila Wajib Pajak

berpendapat bahwa jumlah pajak yang ditetapkan tidak sebagaimana

mestinya, maka Wajib Pajak dapat mengajukan Keberatan hanya kepada

DJP (Direktorat Jendral Pajak) sesuai dengan Pasal 25 ayat (1)

UU No. 6

Tahun 1983 yang sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No.

28 Tahun 2007 tentang Tata Cara dan Ketentuan Umum Perpajakan yang

menyatakan bahwa :

“Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya

kepada

Direktorat Jenderal Pajak atas suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang

Bayar (SKPKB) ; Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan

(SKPKBT) ; Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) ; Surat Ketetapan

Pajak Lebih Bayar (SKPLB) ; Pemotongan atau Pemungutan pajak

oleh pihak ketiga berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan Perpajakan.”

Keberatan harus diajukan oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu 3

(tiga) bulan sejak tanggal dikirim Surat Ketetapan Pajak atau sejak tanggal

pemotongan atau pemungutan pajak,

kecuali Wajib Pajak dapat

menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi

karena keadaan diluar kekuasaannya.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu

pelunasan pajak atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan

keberatan yang harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak

tanggal diterbitkannya atau dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 (dua)

bulan bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak didaerah tertentu,

menjadi tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan

Surat Keputusan Keberatan. Dalam jangka waktu 12 bulan sejak Surat

Keberatan tersebut diterima, maka DJP sudah harus memberikan keputusan

atas keberatan tersebut.

Keputusan tersebut dapat berupa mengabulkan

seluruhnya atau sebagian dan menolak. Namun apabila dalam jangka waktu

12 bulan, DJP belum/tidak memberikan keputusan kepada Wajib Pajak,

maka dalam hal ini akan dianggap bahwa pengajuan keberatan yang

dilakukan Wajib Pajak diterima. Apabila keputusan tersebut berupa ditolak

maupun dikabulkan sebagian, maka Wajib Pajak akan dikenai sanksi

adminstrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah

pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah

dibayar sebelum mengajukan keberatan.

c. Banding.

Dalam pasal 27 UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah

beberapa kali dengan UU No. 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa

“ Banding merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib

Pajak terhadap keputusan yang dapat diajukan banding, yaitu

keputusan atas keberatan yang diajukan Wajib Pajak yaitu surat

keputusan keberatan.”

Banding diajukan oleh Wajib Pajak hanya kepada Badan Peradilan

Pajak atau Pengadilan Pajak hanya atas Surat Keputusan Keberatan dalam

arti lain, Banding tidak dapat diajukan Wajib Pajak apabila sebelumnya

Wajib Pajak tidak mengajukan Keberatan. Permohonan Banding ini harus

diajukan paling lama 3 bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan

dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan.

Dalam hal Wajib

Pajak yang mengajukan banding, maka denda

administrasi sebesar 50%

akibat keberatan ditolak atau diterima sebagian tidak dikenakan. Pengadilan

Pajak dalam jangka waktu 12 bulan sudah harus memberikan keputusan

apakah banding diterima seluruhnya maupun sebagian atau ditolak. Apabila

dalam hal keputusan Banding ditolak maupun diterima sebagian, maka

Wajib Pajak dikenakan denda sebesar 100% (seratus persen).

Gugatan

Dalam pasal 40

UU No. 14 Tahun 2002

tentang Pengadilan Pajak

diuraikan bahwa :

“Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib

Pajak

atau Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Penagihan

Pajak terhadap

keputusan yang dapat diajukan Gugatan

berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan yang

berlaku.

Apabila Wajib Pajak mendapati penerbitan surat ketetapan pajak atau

STP tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang diatur dalam ketentuan

peratutan perundang-undangan perpajakan, maka sesuai dengan Pasal 23

ayat (2) huruf d, Wajib Pajak dapat mengajukan gugatan kepada Badan

Peradilan Pajak. Seperti yang terdapat

dalam pasal

23 Undang-Undang

KUP, menyatakan bahwa Wajib Pajak dapat melakukan gugatan atas :

Pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau

pengumuman lelang.

Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak.

Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan,

selain yang ditetapkan dalam pasal 25 ayat (1) dan pasal 26.

Penerbitan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang

dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang

telah diatur dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Perpajakan.

Syarat pengajuan gugatan

dalam Pasal 40 UU No. 14 Tahun 2002

tentang Pengadilan Pajak :

Diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Pajak dalam Bahasa

Indonesia dengan dicantumkan tanggal diterima pelaksanaan penagihan

atau keputusan yang digugat.

Dalam hal gugatan dilakukan atas pelaksanaan penagihan pajak,

diajukan dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan

penagihan.

Dalam hal gugatan dilakukam terhadap suatu keputusan, diajukan

dalam jangka waktu 30

hari sejak tanggal diterima keputusan yang

digugat.

Satu gugatan adalah untuk satu keputusan atau satu pelaksanaan

penagihan.

Wajib Pajak yang mengajukan gugatan harus membayar semua

jumlah yang tertera dalam SKP (Surat Ketetapan

Pajak) yang

dikenal

dengan istilah tidak menunda kewajiban perpajakan dan tidak menghalangi

pelaksanaan penagihan pajak.

Akan tetapi Wajib Pajak dapat mengajukan

permohonan penyicilan atau penundaan pembayaran pajak yang terutang

termaksud kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan yang masih harus

dibayar dalam SPT meskipun telah ditentukan tanggal jatuh tempo

pembayaran pajak. Kelonggaran ini diberikan dalam jangka waktu 12 bulan

dan hanya diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami kesulitan

likuiditas. Gugatan yang telah masuk dalam Pengadilan Pajak, masih dapat

dicabut oleh penggugat dengan cara mengajukan surat pernyataan

pencabutan gugatan kepada Pengadilan Pajak. Gugatan yang dicabut akan

dihapuskan dari daftar sengketa dengan cara :

Penetapan ketua pengadilan dalam hal surat pernyataan pencabutan

diajukan sebelum sidang (belum dilakukan oleh Majelis Hakim).

Putusan Majelis Hakim melalui pemeriksaan dalam hal surat penyataan

pencabutan diajukan setelah sidang (saat sidang gugatan sudah

dimulai/berjalan dan sedang dilakukan pemeriksaan) atas persetujuan

tergugat.

Pengajuan dan Penghapusan Sanksi Administrasi

berdasarkan Pasal 36 UU KUP, Wajib Pajak dapat mengajukan

maksimal 2 kali untuk pengurangan, penghapusan atau pembatalan sanksi

administrasi san STP atau SKP:

Mengurangkan atau menghapuskan sanksi adminitrasi berupa

bunga, denda dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi

tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan

karena kesalahannya;

Mengurangn atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak

benar;

Mengurangkan atau membatalakna Surat Tagihan Pajak; atau

Membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak

dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa :

Penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau

Pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.

Direktur Jenderal Pajak dalam Jangka Waktu paling lama 6 (enam)

bulan sejak tanggal permohonan diterima, harus memberikan keputusan atas

permohonan yang diajukan. Apabila dalam jangka waktu telah lewat, tetapi

Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan suatu keputusan, permohonan

Wajib Pajak dianggap dikabulkan. Apabila diminta oleh Wajib Pajak,

Direktur jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal

yang menjadi dasar untuk menolaj atau mengabulkan sebagian permohonan

Wajib Pajak.

Sanksi adminstrasi yang dapat dikurangkan atau dihapuskan meliputi

sanksi administrasi yang tercantum dalam :

STP (Surat Tagihan Pajak).

SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar).

SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan).

Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tercantum

dalam SKPKB atau SKPKBT, hanya dapat dilakukan dalam hal surat

ketetapan :

Tidak diajukan keberatan.

Diajukan keberatan, tetapi telah dicabut oleh WP.

Diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud

dalam pasal 25 ayat 4 UU KUP.

Akan tetapi dalam pengajuan permohonan penghapusan atau

pengurangan sanksi administrasi, terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh

WP yaitu :

1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) STP, SKPKB atau SKPKBT.

Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia

dengan memberikan alasan yang mendukung permohonannya.

Permohonan harus disampaikan ke KPP tempat WP terdaftar.

WP telah melunasi pajak yang terutang.

Surat permohonan ditandatangani oleh WP, dan dalam hal surat

permohonan ditandatangani oleh bukan WP, maka surat permohonan

harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.

Ini merupakan persyaratan formal yang harus dipenuhi oleh WP

sebelum mengajukan permohonan atau pengurangan sanksi administrasi,

jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka permohonan WP tidaklah dapat

diproses.