2012200394AKBab2003

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1

Kerangka Teori dan Literatur

2.1.1

Pengertian Pajak

Pengertian pajak telah di atur di

dalam

Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Perubahan Ketiga Ketentuan Umum

Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah

Diubah

Dengan Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007

Tentang Perubahan

Keempat Nomor 5 Tahun 2008 dan Perubahan yang terakhir Nomor 16

Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Pasal 1

ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh

orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk kepentingan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat”.

Kutipan beberapa pengerian pajak yang dikemukakan oleh para

ahli lainnya (Waluyo, 2011:2) adalah sebagai berikut:

Pengerian pajak menurut Prof.Edwin R. A. Seligman dalam buku

Essay in Taxation Yang diterbitkan di Amerika menyatakan: “Tax

is compulsary contribution from the person, to the government to

depray the expenses incurred in the common interest of all, without

reference to special benefit conferred”. Dari definisi di atas terlihat

adanya kontribusi seseorang yang ditunjukan kepada Negara tanpa

adanya maanfaat yang ditunjukan secara khusus pada seseorang.

Memang demikian halnya bahwa bagaimanapun juga pajak itu

ditunjukan manfaatnya kepada masyarakat.

Pengertian

pajak menurut Philip E. Taylor dalam buku The

Economics of Public Finance memberikan batasan pajak seperti di

atas hanya menggantikan without reference dengan little reference.

Pengertian pajak menurut Mr. Dr. NJ. Feldmann dalam buku De

Over Heidsmiddelen van Indonesia

(terjemahan):

pajak adalah

presentasi yang dipaksakan sepihak oleh dan

terutang kepada

pengusaha (menurut norma-norma yang diterapkannya secara

umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan

untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Pengerian pajak menurut Prof. Dr. MUH. Smeets dalam buku De

Economische Betekenis Belastigen

(terjemahan): pajak adalah

prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma

umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi

yang dapat ditunjukan dalam hal yang individual, dimaksudkan

untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Pengertian

pajak menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja

yang

berjudul “Pajak Berdasarkan Asas

Gotong Royong” menyatakan:

“pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut

oleh penguasa berdasarkan noram-norma hukum, guna menutup

biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam

mencapai kesejahteraan umum”. Dari definisi di atas tidak tampak

istilah “dipaksakan” karena bertitik tolak pada istilah “iuran wajib”.

Sisi lainnya yang berhubungan dengan kontraprestasi menekankan

pada mewujudkan kontraprestasi itu diperlukan pajak.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa yang

melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut:

Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang serta aturan

pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.

Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya

kontraprestasi individual oleh pemerintah.

Pajak dipungut oleh Negara baik Pemerintah Pusat maupun

Pemerintah Daerah.

Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah,

yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan

untuk membiayai public investment.

Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu

mengatur.

2.1.2

Fungsi Pajak

Pajak memiliki dua macam fungsi (waluyo, 2011:6), yaitu:

Fungsi Penerimaan (Budgeter); Pajak berfungsi sebagai sumber

dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran

pemerintah.

Sebagai contoh: Dimasukkannya pajak dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) sebagai penerimaan

dalam negeri.

Fungsi Mengatur (Reguler); Pajak berfungsi sebagai alat untuk

mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan

ekonomi.

Sebagai contoh yaitu dikenakannya pajak yang tinggi terhadap

minuman keras, sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan.

Demikian pula terhadap barang mewah.

2.1.3

Pengertian Utang Pajak

Pengertian Utang Pajak menurut Undang-Undang

Republik

Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat

Paksa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang

Republik

Indonesia

Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 1 ayat 8 yang berbunyi sebagai

berikut:

“Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk

sanksi administrasi

berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum

dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan kententuan

peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Menurut Hukum pajak (Ilyas, Wirawan B, Burton, Richard

(2008:35) Timbulnya Utang Pajak didasarkan pada dua pendapat yang

berbeda.

Pendapat pertama menyatakan bahwa Utang Pajak timbul pada

saat diundangkannya Undang-undang pajak. Artinya apabila suatu Undang-

undang pajak diundangkan oleh Pemerintah, maka pada saat itulah

timbulnya

Utang Pajak sepanjang

yang diatur dalam Undang-undang

tersebut menimbulkan suatu kewajiban bagi seseorang menjadi terutang

pajak.

Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa Utang Pajak timbul

pada saat dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh Pemerintah.

Direktorat Jenderal Pajak (Fiskus). Artinya bahwa seseorang baru diketahui

mempunyai Utang Pajak saat fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak

atas namanya serta besarnya pajak yang terutang.

2.1.3.1Hapusnya Utang Pajak

Apabila melihat timbulnya Utang Pajak bahwa Utang Pajak timbul

karena Surat Ketetapan Pajak (Ajaran Formal,

ajaran ini diterapkan oleh

official assessment system. Perbedaan dengan ajaran materiil bahwa utang

pajak timbul karena Undang-undang. Ajaran ini diterapkan pada sistem self

assessment. TAF Institute (2012:B10)

Adapun hapusnya utang pajak disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

Pembayaran

Utang pajak yang melekat pada Wajib Pajak akan dihapus karena

pembayaran pajak yang dilakukan ke kas Negara.

Kompensasi

Keputusan yang ditujukan kepada kompensasi utang pajak dengan

tagihan seseorang diluar pajak tidak diperkenankan. Oleh karena itu

kompensasi terjadi apabila Wajib Pajak mempunyai tagihan berupa

kelebihan pembayaran pajak.

Jumlah kelebihan pembayaran pajak

yang diterima Wajib Pajak sebelumnya harus dikompensasikan

dengan pajak-pajak lainnya yang masih terutang.

Daluwarsa

Daluwarsa diartikan sebagai daluwarsa penagihan. Hak untuk

melakukan penagihan pajak daluwarsa setelah lampau waktu lima

tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Ketetapan Pajak. Hal

ini

untuk memberikan kepastian hukum kapan Utang Pajak tidak dapat

ditagih lagi. Namun daluwarsa Penagihan Pajak tertangguh, antara

lain apabila diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa.

Pembebasan

Utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya tetapi karena

ditiadakan.

Pembebasan umumnya tidak diberikan kepada pokok

pajaknya, tetapi terhadap saksi administrasi.

Penghapusan

Penghapusan Utang Pajak ini sama

sifatnya dengan pembebasan,

tetapi diberikan karena keadaan keuangan Wajib Pajak.

Pendapat lain Menurut Bohari, H (2012:129) Utang Pajak yang

dapat dihapuskan adalah Utang Pajak yang tercantum dalam Surat Tagihan

Pajak, Surat Ketetapan

Pajak Tambahan yang tidak dapat atau tidak

mungkin ditagih lagi, disebabkan karena: (MenurutBohari, H (2012:129))

Wajib Pajak Meninggal Dunia dengan tidak meninggalkan harta

warisan, dan tidak mempunya ahli warisan;

Wajib Pajak tidak diketemukan;

Wajib Pajak tidak mempunya kekayaan lagi;

Hak untuk melakukan penagihan sudah lewat waktu (kadaluwarsa).

2.I.4

Perlawanan Pajak

Menurut Waluyo (2011:12) mengingat betapa pentingnya

peran

masyarakat untuk membayar pajak dalam peran sertanya menaggung

pembiayaan Negara, maka dituntut kesadaran Warga Negara untuk

memenuhi kewajiban kenegaraan.

Terlepas dari kesadaran sebagai warga

Negara, pada sebagaian besar masyarakat tidak memenuhi kewajiban

membayar pajak. Dalam hal demikian timbul perlawanan terhadap pajak.

Perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi perlawanan pasif dan

perlawanan aktif (Waluyo (2011:12-13))

Perlawanan Pasif

Perlawanan Pasif berupa hambatan yang mempersulit

pemungutan

pajak dan mempunyai hubungan erat dengan strukur ekonomi

Contoh: kebiasaan masyarakat desa yang menyimpan uang dirumah

atau dibelikan emas bukanlah menghindari Pajak Penghasilan dari

bunga tetapi karena belum terbiasa dengan perbankan.

Perlawanan Aktif

Perlawanan Aktif secara nyata terlihat pada

semua usaha dan

perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada pemerintah (fiskus)

dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Menurut TAF Institute (2012:B11) Usaha Perlawanan Aktif dapat

dibedakan menjadi 3 (tiga) cara, yaitu:

Penghindaran Diri dari Pajak (Avoidance )

Dilakukan dengan tidak melakukan perbuatan yang memberi alasan

untuk dikenakan pajak. Penghindaran yang dilakukan Wajib Pajak masih

dalam kerangka peraturan perpajakan.

Misalnya: Rokok putih diganti dengan rokok

tingwe

supaya tidak kena

pajak rokok

Pengelakan Diri dari Pajak (Tax Evasion)

Dilakukan dengan cara-cara yang melanggar Undang-undang dengan

maksud melepaskan diri dari pajak atau mengurangi dasar pengenaannya.

Misalnya: Wajib Pajak melakukan manipulasi pajak dengan melakukan

pembukuan berganda.

Melalaikan Pajak

Dilakukan dengan cara menolak membayar pajak yang telah ditetapkan

dan menolak memenuhi formalitas yang harus dipenuhi.

Misalkan:

menghalangi penyitaan dengan menyembunyikan barang-

barang yang akan disita.

2.1.5

Asas - Asas Pemungutan Pajak

Menurut

Waluyo (2011:13) Untuk mencapai tujuan pemungutan

pajak, dalam memilih alternatif pemungutannya, sehingga terdapat keserasian

pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu

pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Asas-asas pemungutan pajak

sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam buku “An Inquiri into the

Natural and Clauses of The Wealth of Nations” menyatakan bahwa

pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut:

Equality

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu dikenakan kepada

orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak

(ability to pay)

dan sesuai dengan manfaat yang diterima.Adil

dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk

pengeluaran Pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat

yang diterima.

Certainty

Penerapan pajak itu tidak ditentukan dengan sewenang-wenang.

Oleh

karena itu Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak

yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

Convenience

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan

saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak sebagai contoh pada saat

Wajib Pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut

Pay as You Earn.

Economy

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan

kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimal mungkin,

demikian pula beban yang dipikul Wajib Pajak.

Asas Keadilan dalam prinsip Perundang-undangan Perpajakan maupun dalam

hal pelaksanaannya harus

dipegang teguh walaupun keadilan itu sangat

relatif.

2.1.6

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak (waluyo, 2011:17) dapat dibagi menjadi:

Official Assessment system

Sistem Official Assessment merupakan sistem pemungutan pajak yang

memberikan wewenang kepada pemerintah (Fiskus) untuk

menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri Official Assessment system:

Wewenang menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus.

Wajib pajak bersifat pasif

Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak

oleh fiskus.

Self Assessment system

Sistem Self Assessment merupakan pemungutan pajak yang memberi

wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk

menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri

besarnya pajak yang harus dibayar.

Withholding system

Sistem Withholding

suatu sistem pemungutan pajak yang memberi

wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut

besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Berdasarkan Undang-undang

Republik Indonesia

Nomor 6 Tahun

1983

Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana telah

Diubah

Dengan Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007

Tentang Perubahan Keempat Nomor 5 Tahun 2008 dan Perubahan yang

terakhir Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara

Perpajakan. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah

sistem Self assessment

2.1.7

Pengertian Penagihan Pajak

Pelaksanaan Penagihan yang tegas, konsisten dan konsekuen

diharapkan akan dapat membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib

Pajak dalam membayar Utang Pajaknya. Hal ini merupakan posisi strategis

dalam meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak sehingga tindakan

penagihan pajak tersebut dapat menyelamatkan penerimaan pajak yang

tertunda.

Kegiatan penagihan pajak merupakan ujung tombak dalam

menyelamatkan penerimaan Negara

yang tertunda, oleh sebab itu seksi

penagihan merupakan seksi produksi yang paling dibanggakan oleh

Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam pelaksanaannya penagihan pajak haruslah

dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga

mempunyai kekuatan hukum bagi Wajib Pajak maupun aparat Pajaknya.

Penagihan pajak merupakan usaha yang harus dilakukan untuk

mencairkan Tunggakan Pajak yang belum dibayar oleh Penanggung Pajak.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 Tentang

Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Telah Diubah terakhir dengan Undang-

undang

Republik Indonesia

Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 1 ayat 9 yang

berbunyi sebagai berikut:

“Penagihan Pajak adalah Serangkaian tindakan agar penanggung

pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau

memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus,

memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan

penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita”.

Berdasarkan Jurnal sebagaimana yang dikutip oleh Stela Aurelia

Toader hal: 118-127. Tahun 2009 tentang The Impact Of Tax Equity

Income Tax Collection During Economic Decline

“Generally, during financial crisis benefits liable to taxation represented by

revenues which have been generated, consumed or saved that create fiscal

prelevation are variably reduced. An elementthat can have an influence is tax

payers’ conformation degree, which is lower in these times and thenatural

trend of tax evasion is higher for objective reasons, we might state. The speed

of reduction of taxable income during financial crisis is amplified when tax

payers feel the tax duty as inequitable.”

Yang artinya

pada

Umumnya, selama krisis keuangan keuntungan

dikenakan pajak diwakili oleh pendapatan yang memiliki

telah dihasilkan,

dikonsumsi atau disimpan yang menciptakan prelevation fiskal bervariasi

berkurang.

sebuah elemen

yang dapat memiliki pengaruh adalah gelar

konformasi pembayar pajak,

yang lebih rendah di saat-saat dan

Kecenderungan penggelapan pajak lebih tinggi karena alasan obyektif, kita

mungkin menyatakan. Kecepatan pengurangan

Penghasilan Kena Pajak

selama krisis keuangan diperkuat ketika Wajib Pajak merasa tugas pajak

tidak adil.

2.1.7.1Dasar Penagihan Pajak

Menurut Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983

Tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana telah

Diubah Terakhir Dengan Undang-undang

Republik Indonesia

Nomor 28

Tahun 2007

Tentang Perubahan Keempat Nomor 5 Tahun 2008 dan

Perubahan yang terakhir Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum

Dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 18

ayat 1 tentang Penagihan Pajak yang

berbunyi sebagai berikut:

“Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta

Surat Ketetapan

Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan

Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan

Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus

dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak”.

Dasar penagihan pajak adalah ketetapan-ketetapan yang diterbitkan

sebelumnya, yaitu:

Surat Tagihan Pajak

(Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6

Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Sebagaimana Telah diubah Terakhir Dengan Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Keempat Nomor 5

Tahun 2008 dan Perubahan yang terakhir Nomor 16 Tahun 2009 Tentang

Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 20).

Adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi

berupa bunga dan atau denda.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

(Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan Sebagaimana Telah diubah Terakhir Dengan Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007

Tentang Perubahan

Keempat Nomor 5 Tahun 2008 dan Perubahan yang terakhir Nomor 16

Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal

1 Ayat 16).

Adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok

pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan Pembayaran pokok pajak,

besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus

dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan

(Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah diubah Terakhir Dengan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007

Tentang

Perubahan Keempat Nomor 5 Tahun 2008 dan Perubahan yang terakhir

Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara

Perpajakan Pasal 1 Ayat 17).

Adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah

pajak yang telah ditetapkan.

Surat Keputusan Pembetulan

(Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan Sebagaimana Telah diubah Terakhir Dengan Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007

Tentang Perubahan Keempat

Nomor 5 Tahun 2008 dan Perubahan yang terakhir Nomor 16 Tahun

2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat

33).

Adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan

hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan

perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam Surat Ketetapan

Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat

Keputusan Keberatan,

Surat Keputusan Pengurangan Sanksi

Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat

Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan

Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan

Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.

Surat Keputusan Keberatan (Undang-undang Republik Indonesia Nomor

6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Sebagaimana Telah diubah Terakhir Dengan Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Keempat Nomor 5

Tahun 2008 dan Perubahan yang terakhir Nomor 16 Tahun 2009 Tentang

Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 34).

Adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap surat ketetapan pajak

atau surat pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan

oleh Wajib Pajak.

Surat Putusan Banding (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6

Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Sebagaimana Telah

diubah Terakhir Dengan Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Keempat Nomor 5

Tahun 2008 dan Perubahan yang terakhir Nomor 16 Tahun 2009 Tentang

Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 35).

Adalah Surat Putusan badan peralihan pajak atas banding terhadap surat

keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Seluruh jenis Surat Ketetapan Pajak diatas yang menyebabkan jumlah pajak

yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak.

2.1.7.2Pihak-pihak yang Terkait Dalam Penagihan pajak

Menurut Pasal 5 ayat 4 Undang-undang

Republik Indonesia Nomor

19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Sebagaimana

Telah Diubah dengan Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun

2000 dinyatakan bahwa pihak-pihak yang terkait dalam penagihan pajak

dapat dibagi menjadi dua yaitu pihak internal maupun eksternal Direktorat

Jenderal Pajak. Pihak Internal Direktorat Jenderal Pajak adalah Jurusita

Pajak. Sedangkan pihak eksternal Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari:

Kepolisian dan Kejaksaan,

Departemen yang membidangi hukum dan perundang-undangan,

Pemerintah Daerah,

Badan Pertanahan Nasional,

Pengadilan Negeri,

Bank, atau pihak lain.

2.1.8

Prosedur Pelaksanaan Penagihan Pajak

Prosedur pelaksanaan penagihan pajak menurut Keputusan Menteri

Keuangan RI Nomor 24/PMK.03/2008 Tentang Tata Seketika dan Sekaligus.

Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan RI

Nomor 85/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan

Surat Paksa Dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus.

Surat Paksa

Pelaksanaan Penagihan Aktif Pajak di awali dengan Surat

Paksa. Menurut Rosdiana, Haula, Irianto, Edi Slamet. (2011: 251)

Utang pajak setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari dari tanggal Surat

Teguran tidak dilunasi, diterbitkan Surat Paksa yang diberitahukan

oleh Jurusita Pajak dengan dibebani Biaya Penagihan Pajak Dengan

Surat Paksa sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah). Utang pajak

harus dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam setelah Surat Paksa

diberitahukan oleh Jurusita Pajak.

Pada dasarnya Surat Paksa

diterbitkan setelah Surat Teguran, atau Surat Peringatan, atau Surat

lain yang sejenis diterbitkan oleh pejabat. Surat Paksa

telah diatur

dalam Pasal 1 ayat 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19

Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Sebagimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 19 Tahun 2000

yang berbunyi: “Surat Paksa adalah

surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak”.

Dalam Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun

1997 Tentang Penagihan Dengan Surat Paksa Sebagaimana Telah

Diubah Dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 7 ayat 1

menyebutkan bahwa fisik dari surat paksa sendiri di bagian kepalanya

bertuliskan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA”.

Dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan

Dengan Surat Paksa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 disebutkan bahwa

surat paksa sekurang-kurangnya harus memuat:

Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak

b. Dasar penagihan

Besarnya utang pajak

d. Perintah untuk membayar

Secara teori Surat Paksa diterbitkan setelah Surat Teguran atau

Surat Peringatan atau Surat lain sejenis yang diterbitkan oleh pejabat.

Pasal 8 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun

1997

Tentang Penagihan Dengan Surat Paksa Sebagaimana Telah

Diubah Dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun

2000 menerangkan tentang penerbitan Surat Paksa, yaitu:

Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya

telah

diterbitkan Surat Teguran atau surat peringatan atau surat

lain yang sejenis.

Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan Penagihan

Seketika dan Sekaligus; atau

Penanggung Pajak tidak memenuhi

ketentuan sebagaimana

tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan

Pembayaran Pajak.

Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan

pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa kepada Penanggung

Pajak, dan dituangkan dalam Berita Acara yang sekurang-kurangnya

memuat hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita

Pajak, nama yang menerima dan tempat pemberitahuan Surat Paksa.

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

135 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, apabila telah lewat 2x24 jam

setelah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Wajib Pajak atau

Penanggung Pajak masih belum melunasi utang pajaknya, maka dapat

dilakukan penyitaan terhadap harta kekayaan Wajib

Pajak/Penanggung Pajak oleh Kepala Kantor Pelayaan Pajak dengan

mengeluarkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan. Selain itu,

terdapat ketentuan tambahan

sebagai berikut: pelaksanaan penyitaan

aset Wajib Pajak/Penanggung Pajak agar diprioritaskan atas kekayaan

Penanggung Pajak berupa monetary assets seperti deposito berjangka,

tabungan, saldo rekening Koran, giro, piutang atau tagihan, obligasi,

saham, dan surat berharga lainnya. Khusus penyitaan atas harta

kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada Bank dilaksanakan

dengan pemblokiran terlebih dahulu. Apabila dalam jangka waktu

empat belas hari sejak pelaksanaan sita, penanggung pajak tidak

melunasi

Utang

Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, Kepala

Kantor

Pelayanan

Pajak

segera meminta kepada Pimpinan Bank untuk

memindah bukukan kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada

Bank ke Kas Negara sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No.

563/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 dan Peraturan Dirjen

Pajak No. Per-109/PJ./2007 Tanggal 6 Agustus 2007.

Penyitaan dilakukan terhadap barang milik Penanggung Pajak

yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan atau

tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain

atau yang dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat

berupa

barang bergerak dan barang tidak bergerak.

Berdasarkan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 Tentang

Penagihan Dengan Surat Paksa Sebagaimana Telah Diubah Dengan

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 14 ayat 1:

Barang Bergerak, misalnya; mobil, perhiasan, uang tunai dan

deposito berjangka, tabungan, giro, dan obligasi.

Barang Tidak Bergerak, misalnya; tanah dan bangunan.

Penyitaan terhadap Penanggung Pajak dapat dilaksanakan

terhadap barang milik

perusahaan, pengurus, kepala perwakilan,

kepala cabang, Penanggung Jawab, Pemilik Modal baik di tempat

tinggal mereka

maupun di tempat lain. Namun demikian tidak semua

barang bergerak milik Penanggung Pajak akan disita. Ada beberapa

barang bergerak milik Penaggung Pajak yang

dikecualikan dari

Penyitaan diatur

dalam Pasal 15 ayat 1 Undang-undang

Republik

Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan

Surat Paksa

Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000, yaitu:

Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapan yang digunakan

oleh Penaggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan

beserta peralatan masak yang ada di rumah,

Perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas

yang

diperoleh dari negara,

Buku-buku yang berhubungan denagn pekerjaan atau Jabatan

Penanggung Pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk

pendidikan, kebudayaan dan keilmuan,

Peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk

melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari yang jumlahnya

tidak lebih dari Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) atau,

Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung

Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

Berdasarkan Buku Bohari, H (2012:124)

Barang yang telah disita

dititipkan Kepada Penanggung Pajak, kecuali apabila menurut

Jurusita Pajak barang dimaksud perlu disimpan di Kantor Pejabat atau

di tempat lain, Penyitaan terhadap deposito berjangka, tabungan, saldo

rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan

itu dilaksanakan dengan pemblokiran terlebih dahulu. Dalam hal

pemblokiran dilakukan atau dilaksanakan terhadap barang tidak

bergerak yang kepemilikannya belum terdaftar.

Jurusita Pajak

menyampaikan salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita kepada

Pemerinah Daerah dan Pengadilan Negeri setempat untuk diumumkan

menurut cara yang lazim di tempat itu. Terhadap barang yang telah

disita oleh kejaksaan atau kepolisian

sebagai barang bukti dalam

kasus Pidana, Jurusita Pajak menyampaikan Surat Paksa dengan

dilampiri Surat Pemberitahuan yang menyatakan bahwa barang yang

dimaksud akan disita apabila proses pembuktian telah selesai dan

diputuskan bahwa barang bukti dikembalikan kepada Penanggung

Pajak.

Di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun

1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Sebagaimana

Telah Diubah Dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19

Tahun 2000 Pasal 19

Dijelaskan

bahwa penyitaan tidak dapat

dilaksanakan terhadap orang yang telah disita oleh Pengadilan Negeri

atau Instansi lain yang berwenang. Terhadap barang yang telah disita

oleh Pengadilan Negeri, Jurusita Pajak menyampaikan Surat Paksa

kepada pengadilan Negeri tersebut. Pengadilan Negeri dalam sidang

berikutnya menetapkan barang yang disita tersebut dijadikan jaminan

pelunasan Utang Pajak. Pengadilan Negeri menentukan hasil penjulan

barang dimaksud berdasarkan ketentuan hak mendahulu Negara untuk

Tagihan Pajak. Hak mendahulu untuk Tagihan Pajak melebihi segala

hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap:

Biaya perkara yang semata-mata yang disebabkan oleh suatu

penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak maupun

barang tidak bergerak;

b. Biaya yang telah dikeluarkan untuk penyelamatan barang

dimaksud; dan

Biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh pelelangan dan

penyelesaian suatu warisan.

Pengumuman dan pelaksanaan Lelang

Langkah pertama

dalam tahapan pengumuman dan

pelaksanaan lelang adalah permintaan jadwal

waktu dan tempat

pelelangan dibuat jika Wajib Pajak/Penanggung Pajak belum juga

melunasi utang pajaknya setelah dilakukan penyitaan.

Permintaan

jadwal waktu dan tempat pelelangan diajukan oleh Kepala Kantor

Pelayanan Pajak kepada Kepala Kantor Lelang Negara Setempat, 14

(empat belas)

hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah

Melaksanakan Penyitaan.

Setelah diperoleh kepastian mengenai hari, tanggal, jam, dan

tempat pelaksanaan lelang, maka Jurusita Pajak memberitahukan

secara tertulis kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan Surat

Pemberitahuan akan dilakukan pelelangan. Setelah lewat jangka

waktu 14 (empat belas) hari, maka dilakukan Pengumuman lelang.

Penjualan dilakukan serentak dan baru dapat dilakukan setelah

14 (empat belas)

hari sejak pengumuman lelang di media

cetak/elektronik.

Apabila Wajib Pajak/Penanggung Pajak melunasi

Hutang-hutang pajak serta biaya pelaksanaannya sesudah

pengumuman lelang dimuat di media cetak/elektronik dan sebelum

pelaksanaan lelang, maka pengumuman lelang itu dibatalkan dengan

memuat iklan pembatalan dalam media cetak/elektronik yang

bersangkutan

Pembatalan pengumuman lelang baru dapat dilakukan

apabila Wajib Pajak/Penanggung Pajak menunjukkan bukti

pembayaran utang pajak serta biaya pelaksanaannya.

Petugas Pelaksanaan Penagihan Pajak

Petugas yang bertanggung Jawab melaksanakan penagihan

aktif adalah Jurusita Pajak.

Jurusita Pajak diangkat dan dihentikan

oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk Penagihan

Pajak Pusat atau Gubenur/Bupati/Walikota untuk penagihan pajak

Daerah.

Sebelum memangku jabatannya, Jurusita Pajak diambil

sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya oleh pejabat

bersangkutan.

Berdasakan Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Sebagaimana Telah diubah Dengan Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 4 yang berbunyi sebagai

berikut:

“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa

saya, untuk memangku jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung,

dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak

memberikan

atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau

tidak melakukan sesuatu dalam jabatan saya ini, tiada sekali-kali akan

menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu

janji atau pemberian”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan

akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar

dan ideologi Negara, Undang-undang Dasar 1945, dan segala

Undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi negara

“Republik Indonesia”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan

menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, saksama dan dengan tidak

membeda-bedakan orang dalam melaksankan kewajiban saya dan

akan berlaku sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi

seorang Jurusita Pajak yang berbudi baik dan jujur, menegakkan

hukum dan keadilan”.

Syarat-syarat menjadi Jurusita Pajak berdasarkan Keputusan

Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2000 tentang syarat-syarat,

Tata Cara Pengangkatan dan pemberhentian Jurusita

Pajak adalah

sebagai berikut:

Berijazah serendah-rendahnya sekolah menengah umum atau yang

setingkat dengan itu;

Berpangkat serendah-rendahnya pengatur Muda/Golongan II/a

Berbadan Sehat

Lulus pendidikan dan latihan Jurusita Pajak; dan

Jujur, Bertanggung Jawab dan Penuh Pengabdian.

2.1.9

Piutang Pajak

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-

02/PJ.2012 Tentang Penggolongan Penyisihan Piutang Pajak Pasal 1 ayat 1

yang berbunyi sebagai berikut:

“Piutang Pajak adalah Piutang yang timbul atas pendapatan pajak

sebagaiana diatur dalam Undang-undang Perpajakan, yang belum dilunasi

sampai dengan akhir periode laporan”

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-

02/PJ.2012 Tentang Penggolongan Penyisihan Piutang Pajak Pasal 1 ayat 2

yang berbunyi

sebagai berikut:

Penyisian Piutang Pajak Tidak Tertagih

adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun

Piutang Pajak berdasarkan penggolongan Kualitas Piutang Pajak. Pasal 1 ayat

3 dijelaskan

Kualitas Piutang Pajak adalah hampiran atas ketertagihan

Piutang Pajak yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh

Penanggung Pajak.

2.2

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti

mengevaluasi efektifitas penagihan

pajak aktif dalam rangka pencairan tunggakan utang pajak atas wajib pajak di

KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua. Karakteristik riset ini adalah sebagai

berikut:

Jenis riset adalah riset kualitatif,

Lingkungan riset adalah lingkungan riil (field research)

yaitu di Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua,

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data

primer yaitu berupa :

Informasi SIDJP Seksi Pengolahan Data dan Informasi di Kantor

Pelayanan Pajak Pratama kebun jeruk dua

b. Informasi dari

Melaksanakan Penyitaan.

Peraturan Perpajakan yaitu Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan

d. Peraturan perpajakan yaitu tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

dan,

Data literatur

pendukung studi pustaka lainnya yang diperoleh dari

buku, internet, dan media massa lainnya.

Teknik-teknik yang digunakan dalam memperoleh data yang relevan

yaitu:

Melakukan wawancara dengan subjek dan objek penelitian untuk

memperoleh data dan informasi yang terjadi di lapangan.

Wawancara/Interview adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh

pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara

mengenai data-data yang diperlukan

Melakukan Observasi

secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan

membuat salinan atau menggandakan data yang di dapat dari Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua.