2012200468AKBab2001

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1.1 Definisi Pajak

Dalam Suandy (2011:5) Pajak di definisikan sebagai pungutan berdasarkan

undang-undang oleh pemerintah, yang sebagian dipakai untuk menyediakan barang

dan jasa publik. Besarnya pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal

maupun eksternal.

Menurut Prof. Dr. P. J. A Adriani dalam Perpajakan Indonesia Buku 1

Waluyo (2011:2) “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang

terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak

mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara

yang menyelenggarakan pemerintahan”

Berdasarkan definisi diatas maka disimpulkan bahwa pajak melekat pada:

Iuran dari rakyat kepada Negara

Negara berhak memungut pajak kepada rakyatnya paik pemerintah pusat

maupun daerah.

Sesuai dengan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan peraturan yang tertera dalam undang-undang

yang mengatur hal dalam perpajakan di Indonesia.

Dapat dipaksakan

Karena timbulnya paksaan dari negara, maka rakyat yang tidak membayar

pajak dapat dikenakan sanksi-sanki sesuai yang diatur dalam undang-undang

perpajakan.

Pajak difungsikan untuk membiayai kebutuhan negara.

Tanpa imbalan

Rakyat yang membayar pajak tidak mendapatkan imbalan atau pengembalian

secara langsung,

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi (2011:2) pajak memiliki dua fungsi, yaitu:

Fungsi Budgetair (sebagai sumber Keuangan Negara)

Maksud dari pajak memiliki fungsi Budgetair adalah pajak sebagai salah satu

penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun

pembangunan, maka dari itu pemerintah berupaya untuk memasukan uang

sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara

ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui

penyempurnaan peraturan diberbagai jenis pajak.

Fungsi Regulerend (Fungsi Pengatur)

Pajak memiliki fungsi mengatur,artinya pajak sebagai alat untuk mengatur

atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:

Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk

mengurangi gaya hidup konsumtif.

Tarif Pajak Progresif dikenakan atas penghasilan agar pihak yang

memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar

pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan

Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, hal ini dilakukan agar para

pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia

sehingga dapat memperbesar devisa Negara.

2.1.3 Pengelompokan Pajak

Menurut Waluyo (2011:12), pajak

dapat dikelompokan menjadi tiga

kelompok, sebagai berikut:

Menurut golongan, pajak dapat dibagi menjadi 2 yaitu :

Pajak Langsung, adalah pajak yang pembebanannya

tidak dapat

dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak

yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan.

Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat

dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

Menurut sifat, pajak dibagi menjadi 2 yaitu :

Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada

subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti

memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan.

Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada

objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Menurut pemungutannya, adalah sebagai berikut :

Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak

Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai.

Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh :

Pajak

Reklame, Pajak Parkir dan PBB.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia ada tiga, menurut Waluyo (2011:17),

ketiga sistem pemungutan tersebut adalah:

Official Assesment System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang

kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang berada pada

fiskus.

Wajib Pajak bersifat pasif.

Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak (SKP)

oleh fiskus.

Self Assesment System

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang,

kepercayaan,tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung,

memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang

harus dibayar.

With Holding System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang

kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang

terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.5 Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya wajib pajak memiliki hak dan

kewajiban yang harus ditaati. Menurut Mardiasmo (2011:56) yang menjadi

kewajiban dan hak wajib pajak antara lain:

Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP

Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena

Pajak).

Menghitung dan membayar sendiri pajaknya dengan benar

Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, dan melaporkannya ke

Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar dalam batas waktu

yang telah ditentukan.

Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan

Jika diperiksa, wajib:

Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan,dokumen

yang menjadi dasar pemeriksaan dan dokumen lain yang berhubungan

dengan penghasilan yang diperoleh, berhubungan dengan penghasilan

yang diperoleh, berhubungan dengan kegiatan usaha, pekerjaan bebas

Wajib Pajak atau objek yang terutang pajak.

Memberikan kesempatan kepada fiskus untuk memasuki tempat atau

ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran

pemeriksaan.

Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan atau

dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu

kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu

ditiadakan ileh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

Selain kewajiban yang telah disebutkan diatas, tentunya Wajib Pajak pun

mempunyai beberapa hak dalam perpajakan, antara lain:

Mengajukan surat keberatan dan surat banding

Menerima tanda bukti pemasukan SPT

Melakukan pembetulan SPT yang telah dilaporkan

Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT

Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak

Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam Surat

Ketetapan Pajak (SKP)

Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak

Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta

pembetulan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang salah

Memberi kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan kewajiban

pajaknya

10.

Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak

11.

Mengajukan keberatan dan banding.

2.1.6 Jenis Pajak

Pajak dikelompokkan menjadi beberapa jenis, diantaranya:

Pajak Penghasilan;

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

Pajak Bumi dan Bangunan;

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

Bea Materai;

Pajak daerah dan retribusi daerah.

2.2 Pajak Pertambahan Nilai

2.2.1 Definisi Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Waluyo (2010:3) “Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan

Pajak Penjualan atas Barang Mewah merupakan pajak yang dikenakan atas

konsumsi didalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun

konsumsi jasa”

2.2.2 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Untung Sukardji (2012:1), Pajak Pertambahan Nilai merupakan

pengganti dari Pajak Penjualan (PPn), namun karena adanya Tax Reform

PPN

memiliki karakter positif, diantaranya:

Pajak Tidak Langsung

PPN merupakan pajak tidak langsung artinya beban pajak dapat

dilimpahkan kepada pihak lain. Tanggung jawab pembayaran pajak ke kas

negara berada pada pihak yang menyerahkan barang dan atau jasa kena

pajak, sedangkan yang menanggung beban pajak berada pada pihak

penanggung pajak.

Pajak Objektif

PPN sebagai pajak objektif artinya adalah timbuknya kewajiban pajak

sangat ditentukan oleh adanya objek pajak. PPN tidak mempertimbangkan

kondisi subjektif subjek pajak.

Pajak multi stage atau bertingkat

PPN memiliki karakteristik sebagai pajak bertingkat artinya PPN dikenakan

pada setiap mata jalur produksi atau PPN dapat dipungut berkali-kali mulai

dari produksi hingga ke konsumen akhir.

Perhitungan PPN Terutang untuk dibayar ke kas negara menggunakan

Indirect Subtraction Method

Indirect Subtraction Method adalah metode perhitungan PPN yang akan

disetor ke kas negara dengan cara mengurangkan pajak atas perolehan

dengan pajak atas penyerahan barang atau jasa.

Bersifat non kumulatif

Walaupun PPN bersifat multi stage namun PPN bersifat non kumulatif. Non

kumulatif artinya tidak menimbulkan pengenaan pajak berganda

Memiliki tarif tunggal

PPN Indonesia menganut tarif tunggal yaitu 10%.

Pajak atas konsumsi dalam negeri

PPN hanya dikenakan atas barang atau jasa yang dikonsumsi di dalam

daerah pabean Republik Indonesia.

2.2.3 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 yang termasuk Subjek

Pajak Pertambahan Nilai adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha Kena

Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/

atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang

PPN dan PPnBM. Tidak termasuk sebagai subjek dari Pajak Pertambahan Nilai yaitu

pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Keputusan Meteri Keuangan,

kecuali pengusaha kecil yang memilik untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena

Pajak.

Kewajiban dari Pengusaha Kena Pajak, yaitu:

Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

Memungut pajak yang terutang

Membuat Faktur Pajak atas setiap penyerahan kena pajak;

Membuat nota retur dalam hal terdapat pengambilan Barang Kena Pajak;

Melakukan pencatatan atau pembukuan mengenai kegiatan usahanya;

Menyetorkan PPN dan PPnBm yang terutang;

Menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN.

2.2.4 Objek dan Non Objek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Untung Sukardji (2012:24), Objek Pajak Pertambahan Nilai

dikelompokan menjadi 2 (dua) yaitu:

Objek pajak yang penentuannya berdasarkan mekanisme umum, yaitu

yang ditentukan dalam Pasal 4 UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 yang

meliputi:

Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang

dilakukan oleh pengusaha;

Impor Barang Kena Pajak;

Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah

Pabean yang

dilakukan oleh pengusaha;

Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah

Pabean di dalam Daerah Pabean;

Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah

Pabean;

Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh PKP;

Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh PKP;

Ekspor Jasa Kena Pajak oleh PKP.

Objek yang penentuannya berdasarkan mekanisme khusus, yaitu yang

dirumuskan dalam Pasal 16C dan Pasal 16D UU PPN Nomor 42 Tahun

2009, sebagai berikut:

Pasal 16C : Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam

kegiatan usaha atau pekerjaan baik yang dilakukan oleh orang pribadi

atau badan;

Pasal 16D : Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula

aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas

penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan c.

Sedangkan yang merupakan Non Objek Pajak Pertambahan Nilai diatur

dalam Pasal 4A UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 yang terdiri dari:

Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang

tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung

dari sumbernya;

Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;

Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan,

warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang

dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman

yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering; dan

Uang, emas batangan, dan surat berharga.

Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu

dalam kelompok jasa sebagai berikut:

Jasa pelayanan kesehatan medis;

Jasa pelayanan sosial;

Jasa pengiriman surat dengan perangko;

Jasa keuangan;

Jasa asuransi;

Jasa keagamaan;

Jasa pendidkan;

Jasa kesenian dan hiburan;

Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;

Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam

negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan

udara luar negeri;

Jasa tenaga kerja;

Jasa perhotelan

m. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan

pemerintahan secara umum;

Jasa penyediaan tempat parkir;

Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;

Jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan

Jasa boga atau katering.

Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah

darat, perairan, dan ruang udara diatasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona

ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang

yang mengatur mengenai kepabeanan.

2.2.5 Pengertian Penyerahan Barang Kena Pajak dan Penyerahan Jasa Kena

Pajak

Menurut UU PPN Nomor 42 Tahun 2009

Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak menurut

Pasal 1A UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 adalah:

Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;

Pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli

dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing);

Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui

juru lelang;

Pemakaian sendiri dan/atau pemberian Cuma-Cuma atas Barang Kena

Pajak;

Barang Kena Pajak berupa persediaan, dan/atau aktiva yang menurut

tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat

pembubaran perusahaan;

Penyerahaan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya

dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang;

Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi; dan

Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam

rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip

syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena

Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.

Yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak

menurut Pasal 1A UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 adalah:

Penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar dimana dimaksud dalam

kitab Undang-Undang Hukum Dagang;

Penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang-piutang;

Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf f dalam

hal Pengusaha Kena Pajak melakukan pemusatan tempat

pajak terutang;

Pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan,

pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak

yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah

Pengusaha Kena Pajak; dan

Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak

untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran

perusahaan, dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat

dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (8) huruf b dan c.

Yang termasuk dalam pengertian Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah:

Setiap pemberian Jasa Kena Pajak;

Pemakaian sendiri Jasa Kena Pajak;

Pemberian Cuma-Cuma Jasa Kena Pajak.

2.2.6 Saat dan Tempat Pajak Terutang

Menurut UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 11 dan 12 yang mengatur saat

dan tempat pajak terutang, maka penjabaran tentang saat dan tempat pajak terutang

adalah sebagai berikut:

Terutangnya pajak terjadi pada saat:

Penyerahan Barang Kena Pajak;

Impor Barang Kena Pajak;

Penyerahan Jasa Kena Pajak;

Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah

Pabean;

Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean;

Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;

Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; atau

Ekspor Jasa Kena Pajak.

Tempat Pajak Terutang terdiri dari:

Tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha

dilakukan;

Tempat Barang Kena Pajak dimasukkan, dalam hal impor Barang Kena

Pajak;

Satu tempat atau lebih yang ditetapkan oleh dirjen pajak atas

permohonan tertulis dai PKP sebagai tempat pemusatan pajak terutang;

Ditetapkan oleh Dirjen pajak.

2.2.7 Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif PPN

2.2.7.1 Dasar Pengenaan Pajak

Menurut UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1 angka 17, “Dasar

Pengenaan pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai

Ekspor, atau Nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang

terutang”

Menurut UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1 angka 18, “Harga jual

adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya

diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak

Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga

yang dicantumkan dalam Faktur Pajak”.

Sedangkan definisi Penggantian dalam UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 Pasal

1 angka 19 diartikan sebagai nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta

atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor

Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi

tidak

termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipunggut menurut Undang-Undang ini dan

potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang

dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima jasa karena pemanfaatan Jasa Kena

Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena

pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam

Daerah Pabean.

Menurut UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20, “Nilai Impor

adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah

pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang

mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak

termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang

dipungut menurut Undang-undang ini”.

Menurut UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1 angka 26, “Nilai Ekspor

adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya

diminta oleh eksportir”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010

ditetapkan jenis dan macam Nilai Lain sebagai dasar pengenaan pajak sebagai

berikut:

Untuk pemakaian sendiri BKP dan/atau JKP adalah Harga Jual atau

Penggantian setelah dikurangi laba kotor;

Untuk pemberian Cuma-Cuma BKP dan/atau JKP adalah Harga Jual atau

Penggantian setelah dikurangi laba kotor;

Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan

Harga Jual rata-rata;

Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul

film;

Untuk penyerahan produk tembakau adalah sebasar Harga Jual eceran;

Untuk Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang

menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa

pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar;

Untuk penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau

sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang adalah

harga pokok penjualan atau harga perolehan;

Untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui pedagang perantara adalah

harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli;

Untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang adalah harga

lelang;

Untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% dari jumlah yang

ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih; atau

Untuk penyerahan jasa biro perjalanan

atau jasa biro pariwisata adalah

10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.

2.1.2.7.2 Tarif PPN

Tarif Pajak Pertambahan Nilai diatur dalam Pasal 7 UU PPN Nomor 42

Tahun 2009 sebagai berikut:

Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah sebesar 10% (sepuluh persen)

Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah sebesar 0% (nol persen) diterapkan

atas:

Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;

Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan

Ekspor Jasa Kena Pajak.

Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi

paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen)

yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2.3 Faktur Pajak

Menurut UU PPN Nomor 42 Tahun 2009, Faktur Pajak di definisikan sebagai

bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan

penyerahan Barang Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar

harga Barang Kena Pajak tersebut.

Faktur Pajak paling sedikit dibuat dalam rangkap 2 (dua), yaitu:

Lembar ke 1 : disampaikan kepada pembeli BKP atau penerima JKP

sebagai bukti Pajak Masukan.

2. Lembar ke 2 : untuk arsip PKP yang menerbitkan Faktur Pajak sebagai

bukti Pajak Keluaran.

Faktur Pajak harus memenuhi syarat formal dan material sesuai ketentuan

dalam Undang-Undang PPN menjadi Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 13 ayat (5).

Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena

Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang

Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;

Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena

Pajak atau Jasa Kena Pajak;

Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan

potongan harga;

Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;

Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;

Kode, Nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan

Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Faktur Pajak Masukan dapat dikreditkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan

setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan

sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

2.3.1 Jenis Faktur Pajak

Dalam ketentuan Undang-Undang PPN Nomor 18 Tahun 2000, dikenal dua

jenis Faktur Pajak yaitu Faktur Pajak Standar dan Faktur Pajak Sederhana. Namun

karena adanya penyempurnaan Undang-Undang PPN menjadi Nomor 42 Tahun

2009, maka kini jenis Faktur Pajak yang digunaakan mulai 1 April 2010 hanya

Faktur Pajak. Selain itu terdapat Dokumen Tertentu yang ditetapkan sebagai Faktur

Pajak. Ketentuan

mengenai jenis Faktur Pajak tersebut dijelaskan dalam Undang-

Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 13.

2.3.2 Saat Pembuatan Faktur Pajak

Dalam Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 13 ayat (1)

merumuskan “Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:

Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (1) huruf a atau huruf f dan/atau Pasal 16D;

Penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1) huruf c;

Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g; dan/atau

Ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

huruf h.

Saat pembuatan Faktur Pajak disesuaikan dengan saat terutang pajak

sebagaimana diatur dalam Pasal 11, yaitu pada saat penyerahan atau pada saat

pembayaran (dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan).

2.4 Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

2.4.1 Definisi Pajak Masukan

Menurut UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (24), Pajak Masukan

adalah Pajak Pertambahan Nilai yang

seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha

Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak

dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean

dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor

Barang Kena Pajak.

2.4.2 Pengkreditan Pajak Masukan

Untung Sukardji (2012:138) menjelaskan bahwa Pajak Masukan dalam suatu

Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama. Bagi

Pengusaha Kena Pajak yang belum berproduksi sehingga belum melakukan

penyerahan yang terutang pajak, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor

barang modal dapat di kreditkan. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran

lebih besar dari pada Pajak Masukan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai

yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak. Namun apabila dalam suatu Masa

Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran,

selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak

berikutnya. Atas kelebihan Pajak Masukan tersebut dapat diajukan permohonan

pengembalian pada akhir tahun buku.

Pengajuan permohonan pengembalian atas Pajak Pertambahan Nilai dapat

dilakukan pada setiap Masa Pajak oleh :

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak

Berwujud;

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak

dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada pemungut Pajak

Pertambahan Nilai;

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena

Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang Pajak Pertambahan

Nilainya tidak dipungut;

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak

Tidak Berwujud;

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Jasa Kena Pajak;

dan/atau

Pengusaha Kena Pajak dalam tahap belum berproduksi.

Dalam Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 8, Pajak Masukan

yang tidak dapat dikreditkan jika:

Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum pengusaha

dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak

mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;

Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan

station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;

Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan

Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum pengusaha dikukuhkan

sebagai Pengusaha Kena Pajak;

Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur

Pajaknya tidak memenuhi ketentuan atau tidak mencantumkan nama,

alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau

penerima Jasa Kena Pajak;

Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan

Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak

memenuhi ketentuan;

Perolehan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa

Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan

pajak;

Perolehan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa

Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat

Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada

waktu dilakukan pemeriksaan;

Perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak

sebelum Pengusaha Kena Pajak berproduksi.

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan namun belum dikreditkan dengan

Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak

berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang

bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan

pemeriksaan.

2.4.3 Definisi Pajak Keluaran

Menurut UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (25) ,Pajak Keluaran

adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena

Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak,

ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud,

dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak

2.5 Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dan Surat Setoran Pajak

2.5.1 Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Undang-Undang PPN

Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 3A ayat (1)

menyatakan bahwa salah satu kewajiban dari PKP adalah melakukan Penyetoran atas

PPN terutang. Penyetoran dilakukan jika Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak

Masukan sehingga menimbulkan nilai pajak kurang bayar.

Tanggal Jatuh tempo penyetoran pajak yang diatur dalam Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 Pasal 2 Ayat 13 untuk PPN yang terutang

dalam satu Masa Pajak, harus disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya

setelah masa pajak berakhir. Apabila tanggal jatuh tempo penyetoran jatuh pada hari

libur resmi maka tanggal jatuh temponya diundur ke tanggal berikutnya yang tidak

libur resmi atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya (Pasal

3). Adapun terdapat perubahan tanggal jatuh tempo penyetoran Pajak Pertambahan

Nilai sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor

80/PMK.03/2010 Pasal 2A Penyetoran dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya

setelah Masa Pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan. Penyetoran dapat

dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak,

Kantor Pos, Bank Persepsi atau melalui

fasilitas e-payment. Sarana untuk melakukan penyetoran PPN kurang bayar adalah

Surat Setoran Pajak (SSP).

2.5.2 Surat Setoran Pajak

Surat Setoran Pajak harus diisi dengan lengkap dan benar, Berdasarkan

petunjuk pengisian SSP sebagimana ditetapkan dalam lampiran I Peraturan Direktur

Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 Pasal 2 ayat (4). Data yang perlu diisi dalam

Surat Setoran Pajak antara lain tentang:

Nomor Pokok Wajib Pajak penyetor;

Nama dan alamat Wajib Pajak (penyetor);

Kode Mata Anggaran Penerimaan (MAP) sesuai jenis pajak yang akan

dibayar, sebagaimana diatur dalam Buku Petunjuk Pengisian SSP;

Kode Jenis Setoran (KJS) sesuai jenis setoran pajak yang akan dibayar,

sebagaimana diatur dalam Buku Petunjuk Pengisian SSP;

Uraian pembayaran: keterangan untuk memperjelas jenis pajak yang

disetorkan;

Masa pajak dan Tahun Pajak, yang menunjukkan periode kewajiban pajak

yang akan dibayar;

Nomor ketetapan sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak

Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan

(SKPKBT), atau Surat Tagihan Pajak (STP) yang akan dibayar (diisi jika

pembayaran dilakukan untuk penyetoran SKPKB, SKPKBT, atau STP);

Jumlah pembayaran: bilangan dalam jumlah nominal jumlah pajak yang

akan disetorkan, dan penjabarannya dalam huruf di kolom terbilang;

Tanggal, Bulan, Tahun, Tanda tangan wajib pajak atau penyetor, Nama

Jelas, dan cap perusahaan apabila penyetor adalah Wajib Pajak Badan.

2.6 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Undang-Undang PPN No. 42 Tahun 2009 pasal 3A ayat (1) menyatakan

bahwa kewajiban Pengusaha Kena Pajak (PKP) setelah melakukan penyetoran atas

PPN yang terutang, wajib melaporkan PPN yang telah disetor dan disampaikan

kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat. Sarana untuk melaporkan PPN

adalah Surat Pemberitahuan Masa PPN.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 yang

menyatakan Wajib Pajak orang pribadi atau badan, baik yang melakukan

pembayaran pajak tersendiri maupun yang ditunjuk sebagai Pemotong atau

Pemungut PPh atau Pemungut PPN wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa

paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. Namun dalam penyempurnaan

Undang-Undang PPN

No. 42 Tahun 2009 Pasal 15A menyatakan bahwa

penyampaian SPT Masa PPN disampaikan paling

lama akhir bulan berikutnya

setelah berakhirnya Masa Pajak.

2.7 Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT PPN)

Menurut Priantara (2011:9) bagi Pengusaha Kena Pajak, SPT berfungsi untuk

mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya

terutang dan untuk melaporkan tentang pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak

Keluaran dan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh

Pengusaha Kena Pajak atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak.

Undang-Undang KUP No. 16 Tahun 2009 Pasal 3 ayat (1) menyatakan

bahwa “Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa

Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang Rupiah,

dan menandatangani serta menyampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib

Pajak terdaftar atau dikukuhkan”

Berdasarkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-

146/PJ/2006 tanggal 29 September 2006, SPT Masa PPN terdiri atas:

Induk SPT – Formulir 1107;

Lampiran 1 Daftar Lampiran Pajak Keluaran dan PPnBM –

Formulir

1107A

Lampiran 2 Daftar Pajak Masukan dan PPnBM – Formulir 1107B.

Sejak 1 Januari 2011 pelaporan di bidang PPN menggunakan SPT Masa PPN

1111 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ./2010

tanggal 6 Oktober 2010 dan SPT Masa PPN Formulir 1111DM berdasarkan

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-45/PJ./2010 tanggal 6 Oktober 2010

yang pada dasarnya menentukan pencabutan Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Nomor PER-146/PJ./2006 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-

29/PJ/2008, sehingga dapat disimpulkan bagi PKP yang akan melaksanakan

kewajiban melaporkan kegaiatannya di bidang PPN, sejak Masa Januari 2011

menggunakan SPT Masa PPN 1111.

SPT Masa PPN 1111 dipergunakan oleh PKP yang menggunakan mekanisme

pengkreditan Pajak Masukan berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UU PPN, terdiri dari:

Induk SPT Masa PPN 1111 – Formulir 1111; dan

Lampiran SPT Masa PPN 1111, terdiri atas

Formulir 1111AB – Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan

Formulir 1111A1 –

Daftar Ekspor

BKP Berwujud, BKP Tidak

Berwujud

Formulir 1111A2 –

Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam

Negeri dengan Faktur Pajak

Formulir 1111B1 –

Daftar Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atas

impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/ JKP dari luar

Daerah Pabean

Formulir 1111B –

Daftar Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atas

perolehan BKP / JKP Dalam negeri

Formulir 1111B3 – Daftar Pajak Masukan yang Tidak dapat dikreditkan

atau yang mendapat fasilitas.

Menurut Undang-Undang PPN No. 42 Tahun 2009 Pasal 15 ayat (2)

menyatakan bahwa “Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai

disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak”.