2012200469AKBab2001

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1

Rerangka Teori dan Literatur

2.1.1

Definisi Pajak

Beberapa ahli dalam perpajakan memberikan definisi pajak antara lain

sebagai berikut:

Menurut Rochmat Soemitro,

yang dikutip oleh Siti Resmi (2011:1) dalam buku

karangannya

yang berjudul ”Perpajakan-Teori dan Kasus”

memberikan definisi

pajak sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang

(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi)

yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran

umum”.

Definisi tersebut kemudian disempurnakan, menjadi:

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk

membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk public saving yang

merupakan sumber utama untuk membiayai public investment”.

Sementara itu, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: “Pajak adalah kontribusi wajib

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dalam buku karangan Mohammad Zain (ed.3) (2007:11) yang berjudul “Manajemen

Perpajakan” terdapat kutipan dari Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., &

Brock Horace R yang mendefinisikan pajak: “Pajak adalah suatu pengalihan sumber

dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun

wajib

dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa

mendapat

imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat

melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan”.

Menurut Siti Resmi (2011:2) ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak

sebagai berikut:

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang – undang serta aturan

pelaksanaannya.

Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditujukan adanya kontrapretasi individual

oleh pemerintah.

Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari

pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai public

investment.

Dapat disimpulkan bahwa, pajak merupakan kewajiban financial

yang

dibayarkan oleh setiap wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, kepada

negara dengan tidak mendapatkan balasan atau timbal balik secara langsung,

yang

digunakan untuk membiayai keperluan negara,

dalam hal ekonomi, pembangunan,

dan lain-lain, yang nantinya berguna bagi

kesejahteraan dan kemakmuran seluruh

rakyat dan negara.

2.1.2

Fungsi Pajak

Fungsi Pajak menurut Siti Resmi (2011:3) dalam buku ”Perpajakan-Teori

dan Kasus” terdapat dua fungsi pajak yaitu :

Fungsi Budgeter (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber

penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun

pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya

memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut

ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak

melalui penyempurnaan peraturaan berbagai jenis pajak seperti Pajak

Pengahasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas

Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

Fungsi Regulerend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur

atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta

mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh

penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:

Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi

transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif

pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya.

Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk

mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).

Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan: dimaksudkan agar pihak

yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar

pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemertaan pendapatan.

Tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha terdorong

mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar

devisa negara.

Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri

tertentu

seperti industri

semen, industri

rokok, industri

baja, dan lain-lain:

dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri

tersebut

karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan

kesehatan).

Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi: dimaksudkan

untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.

Pemberlakuan tax holiday: dimaksudkan untuk menarik investor asing agar

menanamkam modalnya di Indonesia.

2.1.3

Penggelompokkan Pajak

Menurut Siti Resmi (2011:7) dalam bukunya “Perpajakan-Teori dan Kasus”

terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

Menurut Golongan

Pajak Langsung:

pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh

Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain

atau pihak lain.

Contoh: Pajak Pengahsilan (PPh)

Pajak Tidak Langsung: pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau

dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung

terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang

menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau

jasa.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Sifat

Pajak Subjektif:

pajak yang pengenaannya

memerhatikan keadaan pribadi

Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

Contoh: Pajak Pengahsilan (PPh)

Pajak Objektif: pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik

berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan

timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi

Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang

Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Menurut Lembaga Pemungut

Pajak Negara (Pajak Pusat): pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

Contoh: PPh, PPN, PPnBM, PBB. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan (BPHTB). PBB dan BPHTB menjadi pajak daerah mulai

tahun 2011.

Pajak Daerah: pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah

tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota)

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,

Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air permukaan, Pajak Rokok,

Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak

Penerangan Jalan, Pajak Parkir, dan lain-lain.

2.1.4

Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2011:8) dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan-

Teori dan Kasus) tata cara pemungutan pajak sebagai berikut:

Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu:

Stelsel Nyata (Rill)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang

sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objeknya adalah pengahsilan).

Stelsel Anggapan (Fiktif)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu

anggapan yang diatur oleh undang-undang.

Stelsel Campuran

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi

antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.

Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu:

Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh

penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik

penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas

penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat

tinggal Wajib Pajak.

Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan

kebangsaan suatu negara.

Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi

kewenangan aparatur perpajakan

untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai

dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam

menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai

dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga

yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib

Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang

berlaku.

2.1.5

Pajak Penghasilan

2.1.5.1 Definisi Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008

Tentang Pajak Penghasilan:

“Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan

terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu

tahun pajak.”

Sedangkan menurut Prinsip Standar Akuntansi Nomor 46 (Revisi 2010) yang

dikutip dari buku Ikatan Akuntansi Indonesia (2010:46.4): “Pajak Penghasilan

adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini

dikenakan atas laba kena pajak entitas”.

2.1.5.2 Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Siti Resmi (2011:75)

dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan-

Teori dan Kasus): “Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang

mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk

dikenakan Pajak Penghasilan”.

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.36 Tahun 2008, Subjek

Pajak dikelompokkan sebagai berikut:

Subjek Pajak orang pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat tinggal atau berada di Indonesia atau

berada di luar Indonesia.

Subjek Pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan

yang berhak

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak

pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris.

Subjek Pajak badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik

yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,

perseroan lainnya,

badan usaha milik negara

atau badan usaha milik daerah

dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik,

atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya

termasuk kontrak

investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi

yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di

Indonesia

tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga ) hari dalam jangka

waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat

kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di

Indonesia, yang dapat berupa :

tempat kedudukan manajemen;

cabang perusahaan;

kantor perwakilan;

gedung kantor;

pabrik;

bengkel;

gudang;

ruang untuk promosi dan penjualan;

pertambangan dan penggalian sumber alam;

wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;

perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;

proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;

pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain,

sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12

(dua belas) bulan;

orang atau

badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak

bebas;

agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak

bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau

menanggung risiko di Indonesia;

komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa,

atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik

untuk menjalankan

kegiatan usaha melalui internet.

Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak

luar negeri. Dalam Undang-undang PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (2)

dijelaskan bahwa:

Subjek pajak dalam negeri adalah :

Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang

berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam

jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu

tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal

di Indonesia.

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit

tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria: Warisan yang belum

terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

1.)

Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.)

Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

3.)

Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau

pemerintah daerah.

4.)

Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang

berhak.

Subjek pajak luar negeri adalah :

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang

berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan pulu tiga) hari

dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan

dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau

melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang

berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari

dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan

dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau

memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau

melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.1.5.3 Objek Pajak Penghasilan

Menurut Siti Resmi (2011:75) dalam bukunya yang berjudul

“Perpajakan-

Teori dan Kasus”: “Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap

tambahan kemampuan ekonomis yang

diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik

yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk

konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan

nama dan dalam bentuk apa pun”.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak

Penghasilan, penghasilan yang termasuk Objek Pajak adalah:

penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima

atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus,

gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya;

hadiah dari undian, atau pekerjaan, atau kegiatan, dan penghargaan;

laba usaha;

keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;

penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan

pembayaran tambahan pengembalian pajak;

bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian

utang;

dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha

koperasi;

royalti atau imbalan atas penggunaan hak;

sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu

yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

keuntungan selisih kurs mata uang asing;

selisih lebih karena penilaian kembali aset;

premi asuransi;

iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri

dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan

pajak;

penghasilan dari usaha berbasis syariah;

imbalan bunga sebagaiman dimaksud dalam undang-undang yang mengatur

mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan;

surplus Bank Indonesia.

2.1.5.4 Tarif Pajak Penghasilan Badan dan Bentuk Usaha Tetap

Dalam buku Mardiasmo (2009:137) yang berjudul “Perpajakan Revisi 2009”

dijelaskan bahwa untuk menghitung PPh, terlebih dulu harus diketahui dasar

pengenaan pajaknya. Untuk wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap

(BUT) yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah Penghasilan Kena Pajak.

Dalam UU PPh Pasal 17 ayat (2) dijelaskan bahwa tarif Pajak Penghasilan

Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap mulai tahun 2010 adalah

25% (dua puluh lima persen) dari penghasilan kena pajak. Jika Penghasilan Kena

Pajak besarnya Rp 1.200.000.000, maka pajak penghasilan yang terutang adalah

25% x Rp 1.200.000.000 = Rp. 300.000.000.

Penambahan materi dari buku karangan Atep Adya Barata (2011:138) yang

berjudul “Pajak Penghasilan” dijelaskan bagi wajib pajak badan dalam negeri

dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar

rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif

yang

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan yang dikenakan atas penghasilan kena pajak

dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar

delapan ratus juta rupiah), model perhitungan sebagai berikut: 50% x tarif x PKP-

nya

2.1.6

Tinjauan Umum Penanaman Modal

2.1.6.1 Definisi Penanaman Modal

Kegiatan penanaman modal sering kita kenal dengan sebutan investasi.

Investasi merupakan istilah yang sehari-hari kita kenal dalam dunia usaha,

sedangkan penanaman modal merupakan istilah yang lazim digunakan dalam

peraturan perundang-undangan.

Definisi tentang investasi dikemukakan Kamaruddin Ahmad (2007)

dalam

bukunya yang berjudul “Manajemen Investasi dan Portofolio”: ”Investasi adalah

menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau

keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut”.

Sedangkan pengertian lain, yaitu dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, mengartikan penanaman modal

adalah: “segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam

negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara

Republik Indonesia.”

2.1.6.2 Jenis dan Bentuk Penanaman Modal

Dalam buku karangan Anna Rokmatussah Dyah & Suratman

(2009) yang

berjudul “Hukum Investasi dan Pasar modal” dijelaskan bahwa pada dasarnya

penanaman modal (investasi) dapat digolongkan berdasarkan aset, pengaruh,

menurut sumber pembiayaan, dan cara penanamannya. Penjelasannya adalah

sebagai berikut:

Investasi berdasarkan asetnya

Investasi berdasarkan asetnya merupakan penggolongan investasi dari aspek

modal atau kekayaannya. Investasi berdasarkan asetnya dibagi menjadi dua

jenis, yaitu :

Real Asset, yaitu investasi yang berwujud seperti gedung, rumah dan

sebagainya.

Financial Asset, yaitu investasi berupa dokumen (surat-surat) klaim tidak

langsung pemegangnya terhadap aktivitas riil pihak yang menerbitkan

sekuritas tersebut. Perbedaan lain terletak pada likuiditas. Pengertian

likuiditas dalam hal ini adalah mudahnya mengkonversi sebagai suatu aset

dan biaya transaksi cukup rendah.

Investasi berdasarkan pengaruhnya

Investasi berdasarkan pengaruhnya merupakan investasi yang didasarkan pada

faktor-faktor yang mempengaruhi atau tidak mempengaruhi kegiatan investasi.

Investasi berdasarkan pengaruhnya dibagi menjadi dua macam, yaitu :

Investasi Autonomos (berdiri sendiri) merupakan investasi yang tidak

dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, bersifat spekulatif. Misalnya pembelian

surat-surat berharga.

Investasi Induced (mempengaruhi-menyebabkan) merupakan investasi yang

dipengaruhi kenaikan permintaan atas barang dan jasa serta tingkat

pendapatan. Misalnya penghasilan transitori, yaitu penghasilan yang didapat

selain dari bekerja, seperti bunga dan sebagainya.

Investasi berdasarkan sumber pembiayaannya

Investasi berdasarkan sumber pembiayaannya merupakan investasi yang

didasarkan pada asal-usul investasi itu diperoleh. Dibagi dalam dua jenis, yaitu:

Investasi yang bersumber dari modal asing, yaitu penanaman modal asing

(PMA), merupakan investasi yang bersumber dari pembiayaan luar negeri.

Investasi yang bermodal dari dalam negeri, yaitu penanaman modal dalam

negeri (PMDN), merupakan investasi yang bersumber dari pembiayaan

dalam negeri.

Investasi berdasarkan bentuknya

Investasi berdasarkan bentuknya merupakan investasi yang didasarkan pada cara

menanamkan investasinya. Dibagi dalam 2 macam, yaitu :

Investasi Portofolio: investasi ini dilakukan melalui pasar modal dengan

instrumen surat berharga, seperti saham dan obligasi.

Investasi langsung: investasi aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang

digunakan untuk kegiatan usaha dan bentuk investasi dengan jalan

membangun, membeli total, dan mengakuisisi perusahaan.

2.1.6.3 Penjelasan Umum Penanaman Modal Dalam Negeri

Menurut Undang-Undang nomor 25 Tahun 2007

Tentang Penanaman

Modal,

penanaman modal dalam negeri adalah: “kegiatan menanam modal untuk

melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh

penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri”.

Syarat-syarat Penanaman Modal Dalam Negeri, sebagai berikut:

Permodalan: menggunakan modal yang merupakan kekayaan masyarakat

Indonesia (Ps 1:1 UU No. 6/1968) baik langsung maupun tidak langsung.

Pelaku Investasi: negara dan swasta. Pihak swasta dapat terdiri dari orang dan

atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia.

Bidang usaha: semua bidang yang terbuka bagi swasta, yang dibina, dipelopori

atau dirintis oleh pemerintah.

Perizinan dan Perpajakan: memenuhi perizinan yang ditetapkan oleh pemerintah

daerah, antara lain izin usaha, lokasi, pertanahan, perairan, eksplorasi, hak-hak

khusus, dll.

Batas waktu berusaha: merujuk kepada peraturan dan kebijakan masing-masing

daerah.

Tenaga kerja: wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia, kecuali apabila

jabatan-jabatan tertentu belum dapat diisi dengan tenaga bangsa Indonesia.

Mematuhi ketentuan UU ketenagakerjaan (merupakan hak dari karyawan).

2.1.6.4 Penjelasan Umum Penanaman Modal Asing

Menurut Undang-Undang nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman

Modal, penanaman modal asing adalah: “kegiatan menanam modal untuk

melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh

penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun

yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri”.

Jika seorang warga negara Indonesia atau lebih bersama-sama dengan

seorang atau beberapa warga negara asing hendak mendirikan suatu perseroan

terbatas di Indonesia, maka perseroan terbatas tersebut harus berbentuk perseroan

terbatas yang berstatus PMA yang tunduk dan diatur berdasarkan Undang -Undang

nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanam Modal.

Syarat Pendirian Penanaman Modal Asing secara umum syarat yang

diperlukan adalah hampir sama dengan pendirian perseroan terbatas bukan PMA

(PT umum). Bedanya hanya terletak pada status kewarganegaraan salah satu

pemegang saham perseroan. Namun sebelum dibuatkan akta pendirian terlebih

dahulu harus mengajukan permohonan ijin pendirian kepada Badan Koordinasi

Penanaman Modal (BKPM) mengenai maksud dan tujuan dari didirikannya

perseroan terbatas tersebut. Permohonan ini diajukan oleh para calon pemegang

saham disertai dengan data-data lengkap, besarnya modal (dalam US dollar) serta

lingkup usaha yang dijalankan.

Langkah awal pendirian PMA dilakukan dengan :

1. Melakukan pemesanan nama perseroan terlebih dahulu

2. Mengajukan permohonan kepada BKPM

3. Foto copy Paspor / KTP para pendiri, minimal 2 (dua) orang

4. Foto copy KK / Direktur bila penanggung jawab WNI

5. Foto copy PBB terakhir tempat usaha / kantor, apabila milik sendiri

6. Foto copy Surat Kontrak, apabila status kantor kontrak

7. Surat Keterangan Domisili dari pengelola gedung

8. Kantor tidak berada di wilayah pemukiman

9. Pas photo penanggung jawab ukuran 3 x 4 = 2 lembar bewarna

10. Siap di survey

Mempersiapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Nama PT

2. Kedudukan dan bidang usaha

3. Jumlah modal dasar dan modal setor (dalam US $.)

4. Komposisi saham

5. Susunan direksi dan komisaris

Dokumen badan usaha PMA :

1. Surat persetujuan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal )

2. Akta Notaris

3. Surat Keterangan Domisili Perusahaan

4. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

5. SK Kehakiman

6. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)

2.1.7

Tinjauan Umum Insentif Pajak Investasi

2.1.7.1 Definisi Insentif Pajak

Insentif pajak atau yang dalam peraturan perpajakan Indonesia disebut

dengan fasilitas pajak,

secara umum dapat diartikan sebagai kemudahan atau

keringanan yang diberikan pemerintah dalam hal perpajakan.

Dalam bukunya

Tax Incentives in Developing Countries and International

Taxation (1991:6) Viherkentta mengatakan:

“There is no universally accepted definition of ‘tax incentives’. In this study,

the concept denotes a tax reduction intended to encourage business operations

including inward foreign investment”.

Menurut UNCTAD (2000:11) dalam Tax Incentives and Foreign Direct Investment:

A Global Survey menjelaskan bahwa:

“FDI incentives may be defined as any measureable advantages accorded to

specific enterprises or categories of enterprises by (or at the direction of) a

Government, in order to encourage them to behave in a certain manner. They

include measures specifically designed either to increase the rate of return of a

particular FDI undertaking, or to reduce (or redistribute) its costs or risks”.

Menurut Zee, Stotsky, dan Ley yang dikutip Alex Easson (2004) dalam

Tax

Incentives For Foreign Direct Investment menyatakan bahwa:

“A Tax incentives can be defined either in statutory or effective terms. In

statutory terms, it would be a special tax provision granted to qualified investment

projects (however determined) that represents a statutorily favorable deviation from

a corresponding provision applicable to investment projects in general (i.e. projects

that receive no special tax provision). An implication of this definition is that any tax

provisions that is applicable to all investment projects does not constitute a tax

incentive … In effective terms, a tax incentives would be a special tax provision

granted to qualified investment projects that has the effect of lowering the effective

tax burden – measured in some way – on those projects, relative to the effective tax

burden that would be borne by investors in the absence of the special tax

provision”.

Sedangkan definisi insentif pajak menurut A. Abdurachman (1963:381):

“Insentif pajak adalah suatu rencana pajak yang dengan jalan merubah struktur

sistem perpajakan yang sudah ada, atau merubah tingkat-tingkatnya atau akibatnya

atau dengan perubahan lainnya yang layak yang dapat diharapkan akan memberi

dorongan pada investasi atau kegiatan usaha pada umumnya”.

Dari definisi-definisi yang dijelaskan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa

insentif pajak adalah fasilitas perpajakan dalam bidang penanaman modal, yang

bertujuan untuk menarik minat penanam modal, khususnya penanam modal asing

langsung, sehingga nilai investasi negara dapat meningkat.

2.1.7.2 Latar Belakang Insentif Pajak

Suatu teori terkenal yang terkait dengan insentif pajak yang berupa

penurunan tarif pajak,

dikemukakan oleh Arthur Laffer dari The University of

Southern California (1970), yang mempopulerkan gagasan untuk menurunkan pajak:

”Bahwa pada saat tarif pajak terlalu tinggi, orang malas untuk berproduksi,

melaksanakan aktifitas ekonomi ataupun investasi. Karena keuntungan atau

pendapatannya akan ditarik ke kas pemerintah melalui pajak yang tinggi tersebut.

Dalam kondisi demikian, penurunan tarif pajak dapat

menjadi pendorong untuk

menggairahkan produksi”.

Menurut Goode

yang dikutip oleh Ariesta Hapsari (2008:20)

menyebutkan

bahwa:

”insentif pajak diberikan dengan alasan untuk mendorong pertumbuhan

ekonomi melalui peningkatan investasi. Kebijakan pemberian insentif pajak tersebut

meliputi Wajib Pajak

dalam negeri ataupun luar negeri. Namun pada umumnya

kebijakan insentif pajak diberikan kepada penanam modal yang berasal dari luar

negeri dengan maksud untuk memenuhi kekurangan sumber daya modal dan

teknologi yang tidak dapat dipenuhi dengan sumber daya negara yang memberikan

kebijakan fasilitas perpajakan”.

Beberapa alasan rasional pemberian insentif usaha dalam bentuk insentif

pajak menurut tulisan yang dikeluarkan oleh International Monetary Fund (IMF)

adalah sebagai berikut:

Industrial Policy

Alasan diberikannya insentif usaha adalah guna mendorong majunya industri

yang ada dalam suatu negara, karena diharapkan dengan adanya insentif usaha

maka para perilaku industri

besar berminat untuk menanamkan modalnya di

negara yang bersangkutan dan selanjutnya dapat menjadi katalis guna

memajukan industri dalam negeri.

The Transfer of Proprietary Knowledge or Technology

Dengan adanya pemberian insentif usaha yang nantinya akan menghadirkan para

investor yang memiliki skala industri

besar maka diharapkan pengetahuan dan

teknologi yang digunakan oleh para investor tersebut dapat dimanfaatkan oleh

para investor lokal, pemerintah, dan juga masyarakat melalui proses alih

teknologi sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi akan menjadi semakin maju.

Employment Objectives

Diharapkan dengan adanya insentif usaha yang dapat mengajak para investor

untuk menanamkan modalnya di suatu negara maka dapat menciptakan lapangan

pekerjaan baru bagi masyarakat terutama apabila investasi tersebut merupakan

investasi yang menyerap banyak tenaga kerja.

Training and Human Capital Development

Berkaitan dengan alasan sebelumnya yaitu adanya transfer pengetahuan dan

teknologi maka selanjutnya dengan adanya

proses transfer tersebut maka

diharapkan kualitas sumber daya manusia yang terdapat dalam negara tersebut

akan semakin meningkat.

Economic Diversification

Dengan masuknya para investor baru diharapkan dapat menimbulkan

diversifikasi ekonomi bagi negara tersebut sehingga mungkin adanya

penambahan sektor-sektor industri baru dapat tumbuh lebih banyak.

Access to Overseas Market

Dengan adanya insentif usaha maka para investor baik dari pihak asing maupun

dari pihak domestik akan tertarik untuk menanamkan modalnya di negara yang

bersangkutan, apabila investor asing ini mulai memasuki industri

dalam negeri

maka kemungkinan besar investor asing tersebut akan melakukan perdagangan

internasional, sehingga diharapkan dapat membuka akses pasar internasional

terhadap negara yang bersangkutan.

Regional or Locational Objectives

Dengan penentuan lokasi-lokasi tertentu untuk penanaman modal yang telah

ditentukan oleh pemerintah maka diharapkan pertumbuhan dari lokasi-lokasi

tersebut dapat lebih maju tingkat pertumbuhannya.

2.1.7.3 Jenis – Jenis Insentif Pajak

Menurut Holland dan Vann dalam Tax Law Design and Drafting (1998:990)

insentif pajak dibagi dalam 5 macam yaitu :

Tax Holidays

adalah pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan

untuk Wajib Pajak tertentu seperti industri-industri pioneer.

2. Investment Allowances dan Tax Credit Investment merupakan bentuk keringanan

pajak didasarkan pada nilai pengeluaran kualifikasi investasi. Pada umumnya

jenis insentif ini menggunakan persentase tertentu yang telah ditetapkan oleh

pemerintah dan kemudian diperhitungkan dalam perhitungan perpajakan.

Time

Differences, pada jenis insentif

ini adanya perbedaan antara laporan

keuangan komersial dengan laporan fiskal dalam pengakuan biaya dan juga

dalam hal pengakuan penghasilan.

4. Tax Rate Reductions, jenis insentif ini lebih kepada pengurangan tarif pajak yang

merupakan jenis insentif yang mengurangi tarif pajak dikenakan kepada Wajib

Pajak

dari suatu persentase atau tingkatan tarif tertentu ke tarif yang berada

dibawahnya.

5. Administrative Discretion, jenis insentif ini lebih kepada mengurangi tarif pajak

dikenakan kepada wajib pajak dari suatu persentase atau tingkatan tarif tertentu

ke tarif yang berada dibawahnya. Jenis ini merupakan salah satu isu yang pada

umumnya beredar dalam perumusan kebijakan fasilitas pajak, dimana

Administrative Discretion

adalah fasilitas pajak yang dinikmati secara otomatis

oleh Wajib Pajak

yang memenuhi ketentuan atau harus mengajukan permohonan

penggunaan fasilitas pajak terlebih dahulu. Discretion

dapat diartikan sebagai

efektif, sehingga Administrative Discretion

dapat diartikan sebagai proses

administrasi yang selektif dalam rangka pemberian fasilitas pajak.

Sedangkan menurut Splitz yang dikutip dari Suandy (2006:18) umumnya

terdapat 4 macam insentif pajak, yaitu ;

Insentif pajak yang pertama dalam bentuk pengecualian dari pengenaan pajak

sering sekali digunakan. Jenis insentif ini memberikan hak kepada wajib pajak

agar tidak dikenakan pajak dalam jangka waktu tertentu yang sebelumnya telah

ditentukan pemerintah.

Insentif yang ke dua adalah dengan pengurangan dasar pengenaan pajak,

biasanya pengurangan pengenaan dasar pajak

diberikan dalam bentuk berbagai

macam biaya yang dapat dikurangi dari pendapatan kena pajak, yang pada

umumnya biaya tersebut dapat menjadi pengurang pajak.

Jenis insentif yang ketiga adalah pengurangan tarif pajak. Insentif ini berupa

pengurangan tarif pajak dari tarif yang berlaku umum ke tarif khusus yang diatur

oleh pemerintah.

Insentif yang keempat adalah penangguhan pajak. Jenis insentif ini pada

umumnya diberikan kepada wajib pajak sebagai pembayar pajak dapat menunda

pembayaran pajak hingga waktu tertentu yang memang telah mendapat izin dari

menteri keuangan.

Di Indonesia terdapat dua jenis insentif pajak investasi bagi para investor lokal

maupun investor asing, sebagai berikut :

Tax Holiday untuk Industri Pionir: merupakan penghapusan pembayaran pajak

untuk jangka waktu tertentu.

Investment Allowance untuk Penanaman Modal Bidang Usaha Tertentu dan/atau

di Daerah Tertentu

(Tax Allowance): merupakan pengurangan pembayaran

pajak untuk jangka waktu tertentu.

2.1.7.4 Definisi Tax Holiday dan Tax Allowance

Terdapat literatur dalam jurnal ekonomi Damianus Herman Renjaan,

Analisis Makro Atas Dampak Penerapan Kebijakan Tax Holiday (kebebasan pajak)

di Indonesia (2010:5) yang mendefinisikan Tax Holiday:

“A tax holiday is a temporary reduction or elimination of a tax.

Governments usually create tax holidays as incentives for business investment. The

taxes that are most commonly reduced by national and local governments are sales

taxes. In developing countries, governments sometimes reduce or eliminate

corporate taxes for the purpose of attracting Foreign Direct Investment or

stimulating growth in selected industries. Tax holiday is given in respect of

particular activities, and sometimes also only in particular areas with a view to

develop that area of business”.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa Tax Holiday

merupakan kebijakan

pengurangan atau penghapusan pajak investasi dengan tujuan agar nilai investasi

meningkat, khususnya nilai investasi yang berasal dari investasi asing langsung, dan

untuk merangsang perkembangan sektor industri dalam negeri. Ada pun pengertian

yang sama terdapat dalam The Conteporary English-Indonesia Dictonary yakni

bahwa tax holiday merupakan masa bebas pajak.

Menurut www.tuition.com, Tax Allowance

adalah: “An amount of income

that can be earned tax free. Tax Allowance vary according to a person’s

circumstances”.

Sedangkan menurut www.investorwords.com,

Tax Allowance

adalah: “part of the income which a person is allowed to earn and not pay tax on”.

Dikutip dari www.businessdiction ary.com, Investment Allowance adalah: “A

tax

incentive offered to businesses to encourage capital investment in which they can

deduct a specified percentage of capital costs, including depreciation, from taxable

income. Different from investment credits which allows businesses to deduct

investment costs directly from their tax liability”.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Tax Alllowance merupakan

kebijakan pajak yang memperbolehkan Wajib Pajak mendapat pengurangan dalam

hal pembayaran pajak dibidang investasi.

2.1.7.5 Hubungan Insentif Pajak Dan Investasi

Seperti diketahui, perkembangan perekonomian dan pembangunan negara

kita tidak bisa lepas dari peran investor, khususnya investor asing. Sejak dulu kala,

semasa penjajahan, perekonomian kita sudah

bergantung pada investor asing.

Investor asing mampu memberikan hal-hal yang tidak mampu diberikan oleh

investor dalam negeri. Dibandingkan dengan investor dalam negeri, investor asing

memiliki banyak keunggulan, seperti keunggulan dalam hal modal, teknologi,

kemampuan manajemen, dan lain-lain.

Kesit Bambang Prakosa (2007) dalam

artikelnya mengungkapkan, masuknya perusahaan asing dalam kegiatan investasi di

Indonesia dimaksudkan sebagai pelengkap untuk mengisi sektor – sektor usaha dan

industri yang belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak swasta nasional,

baik karena alasan teknologi, manajemen maupun alasan permodalan.

Menurut Undang-Undang

No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,

berdasarkan Pasal 3 ayat 2, bahwa tujuan penyelenggaraan penanaman modal antara

lain untuk:

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;

Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;

Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;

Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;

Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuataan ekonomi riil dengan

menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar

negeri; dan

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari uraian

tujuan penanaman modal

tersebut,

dapat dilihat penanam modal

atau

investor mempunyai peran yang sangat penting bagi Indonesia. Untuk meningkatkan

nilai investasi dan untuk meningkatkan penerimaam pajak jangka panjang maka

pemerintah mengelurkan kebijakan keringanan pajak penghasilan bagi para investor,

baik investor lokal maupun investor asing. Keringanan pajak penghasilan tersebut

adalah Tax Holiday

dan Tax Allowance. Dengan adanya Tax Holiday

dan Tax

Allowance

diharapkan para investor asing akan semakin tertarik untuk berinvestasi

di Indonesia dan bagi para investor lokal akan semakin tertarik untuk

mengembangkan atau memperluas usahanya disektor-sektor potensial.

Sehingga

iklim investasi di Indonesia semakin baik dan kedepannya negara dapat memperoleh

pendapatan pajak dalam waktu jangka panjang.