2012200492AKBab2001

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1.

Auditing

2.1.1.

Pengertian Audit

Berikut ini berbagai macam pengertian audit menurut beberapa ahli, yaitu:

William F. Messier, Steven M. Glover dan Douglas F. Prawitt yang

diterjemahkan oleh Nuri, H (2005:16) yaitu: “Auditing

adalah suatu

proses sistematis mendapatkan dan mengevaluasi bukti-bukti secara

objektif sehubungan dengan asersi atas tindakan dan perisiwa ekonomis

untuk memastikan kriteria serta mengomunikasikan kepada pihak-pihak

yang berkepentingan.”

Arens, Elder dan Beasley yang diterjemahkan oleh Wibowo, H (2006:4)

yaitu: “Auditing

adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang

informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh orang

yang kompeten dan independen.”

Hall, James A. yang diterjemahkan oleh Fitriasari, D. dan Kwary, D. A.

(2007:48) mendefinisikan bahwa, “Auditing

adalah bentuk dari

pembuktian independen yang ahli-auditor yang menyatakan pendapat

mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan.”

Dari tiga pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa auditing

merupakan suatu proses pengevaluasian dari informasi yang digunakan untuk

mendapatkan bukti secara independen untuk dapat diberikan kesimpulan.

2.1.2.

Jenis-jenis Auditing

Tunggal, A. W. (2008:9) menyatakan bahwa auditing dibedakan menjadi

tiga jenis, yaitu:

Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit)

Audit laporan keuangan adalah penilaian apakah laporan keuangan yang

disusun dengan kriteria yang ditetapkan, seperti prinsip-prinsip akuntansi

yang berlaku secara umum.

Audit Operasional (Operational Audit)

Audit operasional adalah audit yang dilakukan terhadap kegiatan operasi

perusahaan untuk menilai efisiensi, efektifitas dan ekonomis operasi

perusahaan. Hasil audit operasional akan digunakan oleh pihak manajemen

perusahaan.

Audit Ketaatan (Compliance Audit)

Audit ketaatan adalah audit yang dimaksudkan untuk menilai apakah

prosedur tertentu, aturan, regulasi yang ditetapkan oleh otorisasi lebih tinggi

ditaati dan diikuti.

2.2.

Audit Operasional

2.2.1.

Pengertian Audit Operasional

Di dalam penelitian ini, penulis ingin memperluas arti dari operasional itu

sendiri. Karena saat ini audit operasional bukan hanya mencakup produksi,

penjualan, dan pembelian saja melainkan mencakup dari program atau aktivitas lain

yang dilakukan oleh perusahaan yang dapat dinilai tingkat ekonomis, efektifitas, dan

efisiensinya.

Pengertian yang diberikan oleh beberapa ahli mengenai

audit operasional

yaitu sebagai berikut:

Menurut Bayangkara, IBK. (2008:2) mendefinisikan audit manajemen

sebagai berikut:

Audit manajemen adalah rancangan secara sistematis untuk mengaudit

aktivitas-aktivitas, program-program yang diselenggarakan, atau sebagian dari entitas

yang bisa diaudit untuk menilai dan melaporkan apakah sumber daya dan dana telah

digunakan secara efisien,

serta apakah tujuan dari program dan aktivitas yang telah

direncanakan dapat tercapai dan tidak melanggar ketentuan aturan dan kebijakan

yang telah ditetapkan perusahaan.

Menurut Tunggal, A.W. (2008:11) menyatakan, “Audit Operasional

merupakan audit atas

operasi yang dilaksanakan dari sudut pandang manajemen

untuk menilai ekonomi, efisiensi, dan efektifitas dari setiap dan seluruh operasi,

terbatas hanya pada keinginan manajemen.”

Sedangkan Whittington and Pany (2001) menjelaskan, “Operational audit

refers to a comperhensive examination

of an operating unit or a complete

organization to evaluate its systems, controls, and performance, as measured by

management’s objectives.” (p. 783).

Berdasarkan tiga pengertian dari para ahli diatas, maka dapat disimpulkan

bahwa audit operasional

merupakan suatu proses sistematis yang digunakan untuk

menilai tingkat ekonomis, efiensi, dan efektifitas suatu program dari organisasi

maupun perusahaan yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi perbaikan.

2.2.2.

Jenis-jenis Audit Operasional

Menurut pendapat Tunggal, A.W. (2008:28) jenis audit operasional

dibagi

menjadi tiga yaitu:

Audit Fungsional

Audit operasional berkaitan dengan sebuah fungsi atau lebih dalam

suatu organisasi, misalnya fungsi pemasaran, fungsi pembayaran,

fungsi

penggajian suatu divisi atau untuk perusahaan secara keseluruhan.

Audit Organisasional

Audit operasional atas suatu organisasi yang mencakup keseluruhan

unitnya seperti departemen, cabang, atau anak perusahaan yang

tujuannya adalah untuk mengukur tingkat efisiensi dan efektifitas yang

saling berinteraksi.

Audit Penugasan Khusus

Penugasan audit operasional khusus timbul atas permintaan manajemen.

Audit ini dapat terjadi sewaktu-waktu, dapat pula dalam suatu

pelaksanaan audit operasional secara fungsional maupun organisasional,

pemeriksa diminta untuk melakukan audit operasional yang bersifat

khusus.

2.2.3.

Tujuan Audit Operasional

Tunggal, A.W. (2008) menyatakan beberapa tujuan dari audit operasional

yaitu:

Objek dari audit operasional adalah mengungkapkan kekurangan dalam

setiap unsur oleh auditor operasional dan memberikan saran

rekomendasi perbaikan dari operasi yang bersangkutan.

Untuk membantu manajemen mencapai administrasi operasi yang paling

efisien.

Untuk mengusulkan kepada manajemen strategi

untuk mencapai tujuan

apabila organisasi kurang pengetahuan tentang pengelolaan yang efisien.

Audit operasional bertujuan untuk mencapai efisiensi dari sebuah

pengelolaan.

Untuk membantu manajemen, auditor operasional berhubungan dengan

setiap fase dari aktivitas usaha yang merupakan dasar pelayanan kepada

manajemen.

Dapat membantu manajemen pada setiap tingkat pelaksanaan yang

efektif dan efisien dari tujuan dan tanggung jawab mereka.

2.2.4.

Manfaat Audit Operasional

Menurut Tunggal, A.W (2008), manfaat dari audit operasional adalah:

Memberi informasi operasi yang relevan dan tepat waktu untuk

pengambilan keputusan.

Membantu pihak manajemen dalam mengevaluasi catatan, laporan-

laporan, dan pengendalian.

Memastikan ketaatan terhadap kebijakan menejerial yang ditetapkan

rencana-rencana, prosedur, serta persyaratan peraturan pemerintah.

Mengidentifikasikan area masalah potensial pada tahap dini untuk

menentukan tindakan preventif yang akan diambil.

Menilai ekonomisasi dan efisiensi penggunaan sumber daya termasuk

memperkecil pemborosan.

Menilai efektivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran perusahaan yang

telah ditetapkan.

Menyediakan tempat pelatihan untuk personil dalam seluruh fase

operasi perusahaan.

2.2.5.

Karakteristik Audit Operasional

Audit operasional

tentu berbeda dengan jenis audit lainnya dan memiliki

karakteristik tertentu yang menjadi ciri khasnya. Amin Widjaja Tunggal (2008:37)

mengemukakan karakteristik dari audit operasional, yaitu:

Audit operasional adalah prosedur yang bersifat investigatif

Mencakup semua aspek perusahaan, unit atau fungsi

Yang diaudit adalah seluruh perusahaan, atau salah satu unitnya (bagian

penjualan, bagian perencanaan produksi dan sebagainya), atau suatu

fungsi, atau salah satu sub-klasifikasinya (pengendalian persediaan,

sistem pelaporan, pembinaan pegawai dan sebagainya)

Penelitian dipusatkan pada prestasi atau keefektifan dari

perusahaan/unit/fungsi yang diaudit dalam menjalankan misi, tanggung

jawab, atau tugasnya

Pengukuran terhadap keefektifan didasarka pada bukti/data standar

Tujuan utama audit operasional adalah memberikan informasi kepada

pimpinan tentang efektif-tidaknya perusahaan, suatu unit, atau suatu

fungsi. Diagnosis tentang permasalahan dan penyebabnya, dan

rekomendasitentang langkah-langkah korektifnya merupakan tujuan

tambahan.

2.2.6.

Prosedur Audit Operasional

Prosedur audit secara umum yang dilakukan dalam suatu audit operasional

tidak seluas audit prosedur yang dilakukan dalam suatu general (financial) audit,

karena ditekankan pada evaluasi terhadap kegiatan operasi perusahaan. Menurut

Soekrisno Agoes (2008:10) dalam bukunya Auditing, mengemukakan audit prosedur

yang dilakukan mencakup:

Analitical Review Procedures. Yaitu dengan

membandingkan laporan

keuangan periode berjalan dengan periode yang lalu, budget

dengan

realisasinya serta analisis rasio.

Evaluasi atas Management Control System. Evaluasi atas management

control system

yang terdapat di perusahaan. Tujuannya adalah untuk

mengetahui apakah terdapat sistem pengendalian manajemen dan

pengendalian internal yang memadai dalam perusahaan, untuk

menjamin keamanan harta perusahaan, dapat dipercayainya data

keuangan dan mencegah terjadinya pemborosan dan kecurangan.

Compliance Test. Compliance test

dilakukan untuk menilai efektivitas

dari pengendalian intern dan sistem pengendalian manajemen dengan

melakukan pemeriksaan secara sampling atas bukti-bukti pembukuan,

sehingga bisa diketahui apakah transaksi bisnis perusahaan dan

pencatatan akuntansinya sudah dilakukan sesuai dengan kebijakan yang

telah ditentukan manajemen perusahaan.

2.2.7.

Tahapan Audit Operasional

Menurut Bhayangkara, IBK (2008) ada beberapa tahapan yang perlu

dilakukan dalam audit operasional. Secara garis besar dikelompokkan menjadi lima

tahapan, yaitu:

Survei Pendahuluan

Survei pendahuluan dilakukan untuk mendapatkan informasi latar

belakang terhadap objek yang diaudit. Pada audit ini juga dilakukan

pembahasan terhadap peraturan, ketentuan, dan kebijakan berkaitan

dengan aktivitas yang diaudit, serta menganalisis berbagai informasi

yang diperoleh untuk mengidentifikasi hal-hal yang berpotensi

mengandung kelemahan dalam perusahaan yang diaudit. Dalam tahapan

audit pendahuluan ini, auditor dapat menentukan beberapa tujuan audit

sementara.

Review dan Pengujian Pengendalian Manajemen

Pada tahapan ini auditor melakukan review

dan pengujian terhadap

pengendalian manajemen objek audit, dengan tujuan untuk menilai

efektivitas pengendalian manajemen dalam mendukung pencapaian

tujuan perusahaan. Dari hasil pengujian yang dilakukan ini, dapat

mendukung tujuan audit sementara tersebut menjadi audit yang

sesungguhnya, atau mungkin dapat juga menggugurkan beberapa tujuan

audit sementara karena tidak cukup bukti-bukti untuk mendukung tujuan

audit tersebut.

Audit Terinci

Pada tahap ini, auditor mengumpulkan bukti yang cukup dan kompeten

untuk mendukung tujuan audit yang telah ditentukan. Selain itu, pada

tahap ini juga dilakukan pengembangan terhadap temuan, untuk mencari

keterkaitan antara temuan satu dengan temuan yang lainnya dalam

menguji permasalahan yang berkaitan dengan tujuan audit. Temuan

yang cukup, relevan, dan kompeten dalam tahap ini disajikan dalam

suatu kertas kerja audit (KKA) untuk mendukung kesimpulan audit yang

dibuat dan rekomendasi yang diberikan.

Pelaporan

Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengomunikasikan hasil audit

termasuk rekomendasi yang diberikan. Laporan disajikan dalam bentuk

komperhensif dan rekomendasi harus disajikan dalam bahasa

operasional yang mudah dimengerti sehingga menarik untuk dapat

ditindak lanjuti.

Tindak Lanjut

Tahap terakhir dalam proses audit manajemen ini bertujuan untuk

mendorong pihak-pihak yang berwenang untuk melaksanakan tindak

lanjut (perbaikan) sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Namun,

auditor tidak dapat memaksakan manajemen untuk menindak lanjuti

perbaikan tersebut. Oleh karena itu, rekomendasi yang disajikan dalam

laporan audit seharusnya sudah merupakan hasil diskusi dengan

berbagai pihak yang berkepentingan dengan tindakan perbaikan

tersebut. Hasil audit akan menjadi kurang bermakna apabila

rekomendasi yang diberikan tidak ditindak lanjuti oleh pihak yang

diaudit.

2.2.8.

Ruang Lingkup dan Tujuan Audit Operasional

Menurut Bhayangkara, IBK (2008) ruang lingkup audit operasional meliputi

seluruh aspek kegiatan operasional. Sedangkan yang menjadi sasaran dalam audit

operasional

adalah kegiatan, aktivitas, program, dan bidang-bidang dalam

perusahaan yang diketahui masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan dari segi

ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas.

Ada tiga elemen pokok dalam tujuan audit:

Kriteria

Kriteria merupakan standar (pedoman, norma) bagi setiap

individu/kelompok di dalam perusahaan dalam melakukan aktivitasnya.

Penyebab

Penyebab merupakan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan.

Penyebab dapat bersifat positif, program berjalan dengan

tingkat

efisiensi dan efektivitas yang tinggi, atau sebaliknya bersifat negatif,

program berjalan dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang lebih

rendah dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan.

Akibat

Akibat merupakan perbandingan antara penyebab dengan kriteria yang

berhubungan dengan penyebab tersebut. Akibat negatif menunjukkan

program berjalan dengan tingkat pencapaian yang lebih rendah dari

kriteria yang ditetapkan. Sedangkan akibat positif menunjukkan bahwa

program telah terselenggara secara baik dengan tingkat pencapaian yang

lebih tinggi dari kriteria yang ditetapkan.

2.3.

Pengendalian Intern

2.3.1.

Definisi Pengendalian Intern

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2001:319.2), pengertian pengendalian

intern adalah sebagai berikut:

“Suatu

proses yang dijalankan oleh dewan komisaris manajemen dan

personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang

pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: (a) kendala pelaporan keuangan, (b)

efektivitas dan efisiensi operasi, (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang

berlaku.”

2.3.2.

Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Menurut Mulyadi dalam Sistem Akuntansi (2001:163), tujuan pengendalian

intern adalah:

Menjaga kekayaan organisasi

Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi

Mendorong efisiensi

Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah diterapkan

2.3.3.

Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern

Mengacu pada COSO (Committee of Sponsoring Organizations) yang

dikutip oleh Boynton et al (2003), lima unsur pengendalian intern adalah sebagai

berikut:

Lingkungan Pengendalian

Faktor-faktor yang membentuk lingkungan pengendalian adalah: (a)

integritas dan nilai etika, (b) komitmen terhadap kompetensi, (c) dewan

direksi dan komite audit, (d) filosofi dan gaya operasi manajemen, (e)

struktur organisasi, (f) penetapan wewenang dan tanggung jawab, dan

(g) kebijakan dan praktik SDM.

Penilaian Resiko

Penilaian resiko merupakan pengidentifikasian resiko-resiko yang

mungkin dapat dihadapi oleh perusahaan yang relevan terhadap

pencapaian tujuan perusahaan. Setelah resiko diidentifikasi, maka

manajemen dapat menentukan tindakan yang akan dilakukan untuk

meminimalisir resiko tersebut.

Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur untuk

memastikan bahwa perintah manajemen mengenai tindakan yang

diperlukan berkenaan dengan resiko telah dilaksanakan. Prosedur-

prosedur tersebut mencakup: (a) pegawai yang kompeten dan perputaran

tugas, (b) pemisahan tugas dan tanggung jawab untuk operasi yang

berkaitan, dan (c) review kinerja.

Pemantauan

Pemantauan terhadap sistem pengendalian intern akan mengidentifikasi

dimana letak kelemahannya dan memperbaiki efektivitas pengendalian

tersebut. Sistem pengendalian intern dapat dipantau secara rutin atau

melalui evaluasi khusus. Pemantauan rutin bisa dilakukan dengan

mengamati perilaku karyawan, sedangkan pemantauan melalui evaluasi

khusus sering terjadi perubahan-perubahan besar dalam hal strategi,

manajemen, dan struktur organisasi.

Informasi dan Komunikasi

Informasi mengenai lingkungan pengendalian, penilaian resiko,

prosedur pengendalian, dan pemantauan diperlukan oleh manajemen

untuk mengarahkan operasi dan memastikan terpenuhinya peraturan-

peraturan yang berlaku. Informasi tersebut kemudian harus

dikomunikasikan kepada semua pihak yang terkait dalam perusahaan.

2.3.4.

Hubungan Antara Pengendalian Internal dengan Audit

Operasional

Menurut Hery (2011), “Hubungan antara audit operasional dengan sistem

pengendalian internal adalah sistem pengendalian internal dibentuk untuk membantu

mencapai sasaran perusahaan, begitu juga sejalan dengan tujuan kegiatan audit

operasional, dan yang menjadi sasaran penting antara keduanya adalah pencapaian

efektivitas, efisiensi, dan ekonomisasi.”

2.4.

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

2.4.1.

Pengertian Program Kemitraan

Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha

kecil dan menengah (UKM) agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan

dana dari bagian laba BUMN.

Tujuan dari pelaksanaan Program Kemitraan adalah mendorong kegiatan

dan pertumbuhan ekonomi dan terciptanya pemerataan pembangunan melalui

perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha sehingga usaha kecil menjadi

tangguh dan mandiri.

Dengan berkembangnya usaha kecil yang dibina oleh BUMN Pembina,

diharapkan dapat memberikan efek berupa peningkatan taraf hidup masyarakat serta

mendorong tumbuhnya kemitraan antara BUMN Pembina dengan usaha kecil yang

berada di lingkungan operasional perusahaan.

2.4.2.

Pengertian Program Bina Lingkungan

Bina lingkungan

menciptakan kemajuan ekonomi dan sosial terutama

kepada usaha mikro, kecil dan koperasi dengan tujuan agar kelompok usaha yang

bersangkutan mampu berperan menjadi kekuatan ekonomi yang tangguh, sehat dan

mandiri sehingga mampu mengakses pasar lebih besar.

Program Bina Lingkungan ini ditujukan untuk memberikan bantuan kepada

masyarakat di sekitar wilayah operasi perusahaan. Cakupan kegiatan Program Bina

Lingkungan meliputi pemberian bantuan untuk bencana alam, bantuan pendidikan

dan pelatihan, bantuan prasarana umum, bantuan kesehatan masyarakat, bantuan

sarana ibadah serta bantuan pelestarian alam.

2.4.3.

Sasaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Sasaran dari dilaksanakannya Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ini

antara lain :

Tercapainya pengelolaan dana program kemitraan dan bina lingkungan

secara tepat waktu dan tepat sasaran.

Tercapainya penyaluran dana program kemitraan dan bina lingkungan

kepada usaha kecil secara tepat waktu, tepat sasaran dan tepat

pembinaan.

Tercapainya penggunaan dana program kemitraan dan bina lingkungan

kepada usaha kecil secara tepat waktu, tepat sasaran dan tepat

pembinaan.

Berkembangnya usaha Mitra Binaan.

2.5.

Pengertian Umum Corporate Social Responsibility

Tanggungjawab Sosial Perusahaan

atau Corporate Social

Responsibility

(CSR) adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya)

perusahaan

adalah memiliki

suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan,

pemegang saham, komunitas

dan lingkungan

dalam segala aspek operasional

perusahaan.

2.6.

Pengertian Umum Community Development

Community development

didefinisikan sebagai upaya sistematik

meningkatkan kemampuan masyarakat, terutama kelompok-kelompok paling tidak

beruntung dalam pemenuhan kebutuhan berdasar potensi seluruh sumber daya yang

dapat diaksesnya.

Alyson Warhurst berpendapat bahwa

hubungan CSR dan masyarakat

terwujud dalam empat hal utama, yaitu: community development, pengikutsertaan

(pemrioritasan) kesempatan kerja dan usaha, pembiayaan sesuai kerangka legal, dan

tanggapan atas harapan kelompok kepentingan.

Dari pengkategorian Warhust diatas, memperjelas bahwa community

development merupakan salah satu komponen sangat penting bagi Corporate Social

Responsibility.

2.7.

Keterkaitan Antara Corporate Social Responsibility

dengan Program

Kemitraan dan Bina Lingkungan

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan merupakan salah satu bagian dari

Corporate Social Responsibility, tetapi didalam Corporate Social Responsibility

tidak hanya berhenti sampai dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

melainkan terdapat satu bagian lagi yang membantu dalam kinerja Corporate Social

Responsibility

yaitu Community Relation

(CS). Salah satu karakteristik utama

Corporate Social Responsibility

adalah melampaui kepatuhan terhadap hukum

(beyond compliance).

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

mempunyai fokus pada

community development, sedangkan Corporate Social Responsibility

lebih luas

cakupannya. Artinya, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan merupakan bagian

dari Corporate Social Responsibility. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

adalah bagian dari compliance to laws and regulations, sedangkan Corporate Social

Responsibility adalah beyond compliance.

2.8.

Standar Pelaporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

merupakan wujud implementasi

Corporate Social Responsibility

oleh BUMN. Sesuai dengan Peraturan Menteri

BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 dan Keputusan Menteri BUMN nomor KEP-

100/MBU/2002 mewajibkan BUMN untuk melaporkan implementasi kegiatan

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dalam laporan berkala atau Annual Report

diantaranya:

Laporan Triwulan

Laporan Tahunan

Laporan Rencana Kerja dan Anggaran

Penyusunan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

merujuk pada Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Kementerian Negara

BUMN yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan

Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Standar Akuntansi Keuangan

(SAK) Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba (PSAK 45 Revisi 2011) sehingga lebih

Accountable

dan Auditable serta dapat langsung di laporkan secara online melalui

Laporan Portal Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Kementerian Negara

BUMN berbasis Internet.

2.9.

Ekonomisasi, Efisiensi, Dan Efektivitas

Menurut Bhayangkara, IBK (2008) ekonomisasi adalah ukuran input yang

digunakan dalam berbagai program yang dikelola. Artinya, jika perusahaan mampu

memperoleh sumber daya yang akan digunakan dalam operasi dengan pengorbanan

yang paling kecil, ini berarti perusahaan telah mampu memperoleh sumber daya

tersebut dengan cara yang ekonomis.

Sedangkan efisiensi berhubungan dengan bagaimana perusahaan melakukan

operasinya, sehingga dicapai optimalisasi penggunaan sumber daya yang dimiliki.

Sementara efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan suatu perusahaan

dalam mencapai tujuan dari program yang telah dilaksanakan.

Sukrisno Agoes (2008) dalam bukunya menyebtkan definisi dari efektif,

efisien, dan ekonomis adalah sebagai berikut:

Jika suatu goal, objective, program

dapat tercapai dalam batas waktu

yang ditargetkan, maka hal tersebut disebut efektif.

Jika dengan biaya (input) yang sama bisa dicapai hasil (output) yang

lebih besar, maka hal tersebut disebut efisien.

Jika suatu hasil (output) bisa diperoleh dengan biaya (input) yang lebih

kecil atau murah, dengan mutu output

yang sama, maka hal tersebut

dapat disebut ekonomis.

Menurut Syarifuddin (2008) mengatakan bahwa,

“Efisiensi digunakan untuk menilai sebaik apakah pemakaian sumber daya

suatu organisasi yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan,

sedangkan efektivitas digunakan untuk menilai seberapa baik kebijakan-kebijakan

organisasi tersebut untuk mencapai tujuan. Efisiensi dan efektivitas merupakan dua

hal yang saling berkaitan erat satu dengan lainnya, bisa saja suatu kebijakan

organisasi itu sangat efisien akan tetapi tidak efektif begitupun sebaliknya.”

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka pada dasarnya pengertian

efektifitas secara umum adalah berorientasi pada hasil. Efektivitas menekankan pada

hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih kepada bagaimana cara mencapai hasil

yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya.

2.10.

Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah beberapa penelitian yang telah dilakukan terlebih dahulu

namun dengan objek penelitian yang berbeda:

Penelitian dilakukan oleh Sri Indarti (2012) dengan tujuan untuk

mengetahui pertentangan antara dua hal yang berkepentingan antara kewajiban

BUMN menyisihkan sebahagian keuntungannya (1-2%) untuk program Corporate

Social Responsibility (tanggung jawab sosial) berupa penyaluran dana yang disebut

dengan PKBL (Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan) kepada pengusaha-

pengusaha kecil sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat sebagai salah satu

tanggung jawab BUMN terhadap masyarakat, namun di sisi lain masih banyak

kendala dari pengusaha-pengusaha kecil tersebut dalam pengembalian dana tersebut

yang mengakibatkan penunggakan dalam pengembalian, sehingga dana tersebut

tidak bergulir sebagaimana yang diharapkan.

Penelitian ini dilakukan pada PT Jasa Raharja (Persero) cabang Provinsi

Riau sebagai salah satu BUMN yang menjalankan PKBL dengan asumsi pola yang

sama disemua BUMN yang ada di Provinsi Riau berdasarkan penelitian sebelumnya,

dengan menggunakan data sekunder, dan analisis data secara deskriptif.

Hasil temuan menunjukkan bahwa selama 21 (dua puluh satu) tahun sejak

1992-2012 program PKBL dijalankan PT Jasa Raharja (Persero) ditemukan

tunggakan sebesar 53,47% yang disebabkan oleh beberapa hal antara lain: perilaku

mitra binaan yang menggunakan dana bukan untuk usaha; mitra binaan dengan

tempat usaha yang tidak tetap; pembinaan dan penagihan tidak secara rutin;

informasi yang kurang tentang ketentuan-ketentuan terhadap pengembalian; serta

mitra binaan tidak mempunyai motivasi untuk mengembangkan usaha. Dari temuan

tersebut terlihat adanya kesenjangan antara pengorbanan yang dilakukan BUMN

dengan sasaran yang diharapkan dari pengembangan UMKM dalam rangka

peningkatan pendapatan masyarakat dan pengembangan entrepreneurship

yang

belum sepenuhnya bisa berjalan dengan optimal, perlu pembenahan terhadap sasaran

dan manajemen dari program PKBL mulai dari perencanaan, implementasi hingga

evaluasi pelaksanaannya yang melibatkan semua pihak (Pemerintah, BUMN, dan

UMKM).

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Devi Yunis (2013) bertujuan

untuk memahami dan menganalisa mengenai pinjaman berupa kredit oleh PT X

ditinjau dari ketentuan UU Perbankan serta mngenalisa akibat yang ditimbulkan

terhadap pemberian pinjaman berupa kredit bagi pihak perbankan, dimana

pelaksanaan pemberian kredit ini tanpa melibatkan pihak bank sebagai lembaga

keuangan yang diamanatkan dalam ketentuan dalam Undang-Undang dalam

melaksanakan pemberian kredit.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode

deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif, kemudian mengambil

dokumen dari PT X mengenai pelaksanaan PKBL dan sumber terkait lainnya. Data

penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pinjaman berupa kredit yang

diberikan oleh PT X sebagaimana ditentukan oleh proposal resmi PKBL, tidak sesuai

dengan ketentuan resmi Undang-Undang Perbankan. Penyaluran dana program

kemitraan yang berdasarkan perjanjian kredit tanpa melibatkan pihak bank, maka

dapat merugikan bank.