2012200560AKBab2001

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1.

Pengendalian Internal

2.1.1.

Pengertian Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan istilah yang umum dan banyak digunakan

di berbagai kepentingan. Istilah pengendalian internal diambil dari terjemahan istilah

Internal Control. Banyak berkembangnya istilah dari pengendalian internal

dikemukakan oleh banyak ahli dan kelompok. Salah satu nya yang dikemukakan

oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam bukunya Standar Profesional

Akuntan Publik (2011:319.2) pengendalian internal didefinisikan sebagai berikut :

Suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan

personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai

tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini : (a) keandalan pelaporan

keuangan, (b) efektivitas dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap

hukum dan peraturan yang berlaku.

COSO (The Committee of Sponsoring Organzation )

lembaga yang

menetapkan definisi pengendalian internal secara umum. Diambil dari buku Modern

Auditing Jilid 1 oleh Boynton, Johnson, dan Kell yang diterjemahkan oleh Rajoe,

Gania, dan Budi (2003: 373) menyatakan bahwa pengendalian internal adalah:

Sebuah proses yang dihasilkan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel

lainya, yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang

pencapaian tujuan dalam kategori berikut:

Keandalan pelaporan keuangan

Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

Efektivitas dan efisiensi operasi

Laporan COSO juga menekankan bahwa konsep fundamental

(fundamental concept) dinyatakan dalam definisi berikut :

Pengendalian intern merupakan suatu proses. Ini berarti alat untuk

mencapai suatu akhir, bukan akhir itu sendiri. Pengendalian intern terdiri

dari serangkaian tindakan yang meresap dan terintegrasi dengan, tidak

ditambahkan ke dalam, infrastruktur suatu entitas.

Pengendalian intern dilaksanakan oleh orang. Pengendalian intern bukan

hanya manual kebijakan dan formulir-formulir, tetapi orang pada berbagai

tingkatan organisasi, termasuk dewan

direksi, manajemen, dan personel

lainya.

Pengendalian intern dapat diharapkan untuk menyediakan hanya

keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak, kepada

manajemen dan dewan direksi suatu entitas karena suatu keterbatasan

yang melekat dalam semua sistem pengendalian intern dan perlunya

untuk mempertimbangkan biaya dan manfaat relatif dari pengadaan

pengendalian.

Pengendalian intern diarahkan pada pencapaian tujuan dalam kategori

yang saling tumpang tindih dari pelaporan keuangan, kepatuhan dan

operasi.

Menurut Rama dan Jones (2009:132) alih bahasa oleh Wibowo

pengertian pengendalian internal adalah :

pengendalian internal (internal control)

adalah suatu proses yang

dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainya,

yang dirancang untuk memberikan kepastian yang beralasan terkait

pencapaian sasaran kategori sebagai berikut: efektivitas dan efisiensi

operasi; keandalan pelaporan keuangan; dan ketaatan terhadap hukum

dan peraturan yang berlaku.

Berdasarakan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli maka dapat ditarik

kesimpulan bahwa pengendalian internal adalah ditetapkanya suatu tindakan atau

standar untuk pelaksanaan aktivitas oleh seluruh personel perusahaan dengan

memperhatikan tujuan perusahaan secara keseluruhan yang mencakup efektivitas dan

efisiensi operasi, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan

peraturan yang berlaku.

2.1.2.

Tujuan Pengendalian Internal

Menurut definisi pengendalian internal yang dikemukakan oleh Boynton,

Johnson, dan Kell (2003: 373) yang diterjemahkan oleh Rajoe, Gania, dan Budi ,

terdapat tiga tujuan pengendalian internal adalah untuk memberikan keyakinan yang

memadai tentang pencapaian tiga kategori berikut ini :

Keandalan pelaporan keuangan

Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

Efektivitas dan efisiensi operasi

Menurut Rama dan Jones (2008: 134-135) alih bahasa oleh Wibowo, tujuan

pengendalian internal mencakup hal-hal berikut ini :

Efektivitas dan efisiensi operasi

Keandalan pelaporan keuangan

Ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

Pengamanan aset (tujuan ini dimasukkan dalam laporan, meskipun tidak

ditempat dimana ketiga lainya dicantumkan)

Sedangkan menurut Hall (2007: 181) diterjemahkan oleh Fitriasari

dan Arnos, pengendalian internal diterapkan untuk mencapai empat tujuan

utama :

Untuk menjaga aktiva perusahaan

Untuk memastikan akurasi dan diandalkanya catatan dan informasi

akuntansi

Untuk mempromosikan efisiensi operasi perusahaan

Untuk mengatur kesesuaian dengan kebijakan dan prosedur yang

ditetapkan manajemen

Dari beberapa tujuan pengendalian internal yang telah diungkapkan oleh

beberapa ahli. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengendalian internal itu dapat

membantu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pada bagian-bagian utama dari

perusahaan, yaitu dari aktivitas, laporan keuangan, dan yang terakhir adalah

kepatuhan perusahaan atas peraturan dan hukum yang berlaku. Dan pengendalian

internal dapat membantu perusahaan dalam mengambil suatu keputusan yang sesuai

dengan rencana yang telah ditetapkan.

2.1.3.

Fungsi Pengendalian Internal

Menurut Romney dan Steinbart yang diterjemahkan oleh Fitriasari (2006:4),

menyatakan bahwa pengendalian internal melaksanakan tiga fungsi penting, yaitu :

Pengendalian untuk pencegahan (preventive control)

Memperkerjakan personil akuntansi yang berkualifikasi tinggi, pemisahan

tugas pegawai yang memadai dan secara efektif mengendalikan akses fisik

atas aset, fasilitas dan informasi merupakan pengendalian pencegahan yang

efektif.

Pengendalian untuk pemeriksaan (detective control)

Pengendalian untuk pemeriksaan adalah pemeriksaan salinan atas

perhitungan, mempersiapkan rekonsiliasi bank dan neraca saldo setiap bulan.

Pengendalian korektif (corrective control)

Memecahkan masalah yang ditemukan oleh pengendalian untuk pemeriksaan.

Prosedur yang dilaksanakan juga untuk mengidentifikasi masalah,

memperbaiki kesalahan yang ada, dan mengubah sistem agar masalah dapat

diminimalisasikan atau dihilangkan.

Berdasarkan fungsi penting pengendalian internal yang telah dijelaskan

diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi pengendalian internal dimaksudkan

untuk mencegah masalah sebelum masalah tersebut benar-benar terjadi, mendeteksi

masalah secara cepat

setelah masalah itu terjadi, untuk memperbaiki masalah yang

terdeteksi.

2.1.4.

Komponen Pengendalian Internal

Menurut COSO pengendalian internal terdiri dari 5 (lima) komponen yang

saling berhubungan. Komponen ini didapat dari cara manajemen menjalankan

bisnisnya, dan terintegrasi dengan proses manajemen. Walaupun komponen-

komponen tersebut dapat diterapkan di semua entitas, perusahaan yang kecil dan

menengah dapat menerapkanya secara berbeda dengan perusahaan besar. Adapun 5

(lima) komponen pengendalian internal tersebut adalah :

Lingkungan Pengendalian (control environment)

Menurut

Ikatan Akuntan Publik Indonesia (2011:319.2) yang dimaksud

lingkungan pengendalian adalah :

Menetapkan corak suatu organisasi, memengaruhi kesadaran

pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan

dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan

disiplin, dan struktur.

Beberapa faktor yang membentuk lingkungan pengendalian dalam

suatu entitas menurut Boynton, Johnson, dan Kell (2003:379) adalah

sebagai berikut :

Integritas dan nilai etika

Komitmen terhadap kompetensi

Dewan direksi dan komite audit

Filosofi dan gaya operasi manajemen

Struktur organisasi

Penetapan tanggung jawab dan wewenang

Kebijakan dan praktik sumberdaya manusia

Penilaian Risiko (risk assesment)

Seluruh entitas menghadapi berbagai macam risiko dari

luar dan

dalam yang harus diperkirakan. Proses penilaian risiko harus

mempertimbangkan kejadian dan keadaan eksternal dan internal yang

mungkin timbul dan secara tidak baik mempengaruhi kemampuan entitas

untuk mencatat, mengolah, mengikhtisarkan, dan melaporkan data keuangan

yang konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan. Selain itu

prasyarat dari risk assessment adalah penegakan tujuan yang terhubung antara

tingkatan yang berbeda dan konsisten secara internal. Menurut Boynton,

Johnson, Kell

(2003: 374 ) pada laporan COSO penilaian risiko (risk

assessment) adalah

merupakan pengidentifikasian dan analisis entitas mengenai risiko

yang relevan terhadap pencapaian tujuan entitas, yang membentuk

dasar mengenai bagaimana risiko harus dikelola.

Karena kondisi ekonomi, industri, teknologi,regulasi, dan operasi

selalu berubah, maka diperlukan mekanisme untuk mengidentifikasi dan

menghadapi risiko-risiko terkait dengan perubahan tersebut.

Menurut Boynton, Johnson, Kell (2003:284), pada laporan COSO

dalam penilaian risiko harus mencakup pertimbangan khusus atas risiko yang

dapat muncul dari perubahan kondisi seperti yang diuraikan dalam AU

319.29 :

Perubahan dalam lingkungan operasi

Personel baru

Sistem informasi yang baru atau dimodifikasi

Pertumbuhan yang cepat

Teknologi baru

Lini, produk, atau aktivitas baru

Restrukturisasi perusahaan

Operasi diluar negeri

Pernyataan akuntansi

Informasi dan Komunikasi (information and communication)

Menurut Ikatan Akuntan Publik Indonesia (2011:319.2) yang

dimaksud informasi dan komunikasi dalam komponen pengendalian internal

adalah :

Pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam

suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan

tanggung jawab mereka.

Informasi berkaitan dengan metode-metode dan catatan yang

diciptakan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis,

mengklasifikasi, mencatat dan melaporkan transaksi yang dilakukan oleh

entitas. Sedangkan komunikasi mencakup memberikan pemahaman peranan

individual dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pengendalian internal

atas pelaporan keuangan.

Aktivitas Pengendalian (control activities)

Merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu meyakinkan

bahwa perintah manajemen telah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian

memberikan keyakinan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil secara

tepat untuk menghadapi risiko-risiko yang menghalangi pencapaian tujuan

perusahaan. aktivitas pengendalian memiliki berbagai macam tujuan dan

diterapkan dalam berbagai tingkat dan fungsi organisasi.

Aktivitas pengendalian yang relevan dengan audit laporan keuangan

dapat digolongkan ke dalam berbagai cara. Salah satu caranya adalah sebagai

berikut :

Pemisahan tugas

Pengendalian pemrosesan informasi

Pengendalian umum

Pengendalian aplikasi

Pengendalian fisik

Review kinerja

Pemantauan (monitoring)

Untuk memberikan kepastian yang memadai bahwa tujuan suatu entitas dapat

tercapai, manajemen harus memonitor pengendalian internal untuk

menentukan apakah pengendalian internal berjalan seperti yang diharapkan.

Menurut Tunggal (2013;23) pemantauan (monitoring) adalah :

Monitoring merupakan suatu proses yang menilai mutu pengendalian

intern sepanjang waktu. Monitoring mencakup personil yang tepat

untuk menilai desain dan operasi pengendalian dengan dasar yang

tepat waktu dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan.

Monitoring dapat dilakukan atas aktivitas yang sedang berjalan atau

evaluasi terpisah.

Adapun unsur-unsur pemantauan, yaitu :

Monitoring kegiatan yang sedang berjalan

Kegiatan yang sedang berjalan harus dipantau oleh manajemen

atas atau oleh manajemen yang diberi wewenang untuk memantau

kinerja karyawan lainya. Hal ini dimaksudkan agar karyawan

bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya.

Evaluasi yang terpisah

Evaluasi yang dilakukan oleh pihak internal manajemen tidak

selamanya dapat dipercaya, sehingga perlu dilakukan evaluasi

terpisah oleh auditor internal maupun auditor eksternal.

Tindak lanjut atas temuan audit

Temuan audit yang didapat harus segera ditindak lanjuti agar

perusahaan dapat mengetahui sebab terjadinya dan melakukan

control atas temuan audit tersebut.

2.1.5.

Ciri-Ciri Pengendalian Internal yang Efektif

Menurut Akmal (2007:25) ciri-ciri pengendalian internal yang efektif adalah

sebagai berikut :

Tujuan jelas

Jika pengendalian internal tidak dapat dimengerti, maka prosedur

pengendalian tersebut tidak akan digunakan dan jika tidak mempunyai tujuan

yang jelas, maka pengendalian intern tersebut tidak memiliki nilai.

Dibangun untuk tanggung jawab bersama

Suatu pengendalian internal harus dapat di manfaatkan oleh seluruh pengguna

atau untuk seluruh pihak berkaitan.

Biaya yang dikeluarkan dapat mencapai tujuan

Biaya yang dikeluarkan harus dapat mencapai tujuan yang ditetapkan, namun

biaya tersebut tidak boleh lebih besar daripada manfaat yang dihasilkan.

Didokumentasikan

Proses dokumentasi yang baik adalah proses dokumentasi yang sederhana

dan dapat mudah dimengerti, serta jelas hubungannya dengan resiko ke

pengendalian dan memberikan keyakinan kepada manajemen bahwa

pengendalian internal ini berada pada tempatnya.

Dapat diuji dan direview

Proses pengendalian dan manajemen serta dokumentasinya dapat diuji dan

direview agar dapat disempurnakan atau dapat diperbarui jika proses

pengendalian internal yang dilakukan sudah tidak sesuai dengan kondisi pada

saaat pengendalian di lakukan.

Dapat dikelola

Maksudnya adalah bahwa pengendalian internal harus dapat di tambah jika

terdapat kekurangan, dan dapat dirubah jika telah tidak terdapat kesesuaian

atau di perbarui jika sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang.

2.1.6. Pihak yang bertanggung jawab atas pengendalian internal

Menurut COSO, semua orang dalam organisasi yaitu Manajemen, Dewan

direksi, Komite Audit, dan personel lainnya bertanggung jawab terhadap

pengendalian internal, karena semua orang dalam organisasi memiliki peran dalam

pengendalian internal, sehingga pengendalian internal tidak dapat berjalan dengan

baik apabila ada salah satu anggota yang tidak menjalankan perannya dalam

pengendalian internal.

Menurut COSO, pihak-pihak

luar seringkali memberikan kontribusi terhadap

pencapaian tujuan perusahaan, seperti Auditor eksternal, Badan Regulasi dan

legislatif, customer, analis keuangan, dan media massa. Namun demikian pihak

ketiga tersebut tidak bertanggung jawab terhadap pengendalian internal karena

mereka bukan bagian dari organisasi maupun bukan bagian dari sistem pengendalian

internal

2.1.7.

Mekanisme Pengendalian Internal

Weygandt, Kieso, dan Kimmel (2005:32)

menyatakan bahwa, mekanisme

pengendalian meliputi :

Estabilishment of Responsibility

Pengendalian akan menjadi sangat efektif apabila hanya satu orang yang

bertanggung jawab pada satu tugas. Hal ini dimaksudkan agar penelusuran

dapat mudah dilakukan.

Segregation of Duties

Pemisahaan tanggung jawab sangat perlu dilakukan agar antar satu karyawan

dengan karyawan lain dapat saling mengevaluasi. Penerapannya mencakup 2

(dua) hal :

Kegiatan atau aktivitas yang berhubungan harus ditugaskan kepada dua

orang yang berbeda.

Tugas pencatatan aset harus dipisahkan dari tugas penyimpanan fisik aset.

Documentation Procedures

Misal : Dokumen harus diberi nomor urut tercetak. Hal ini untuk menghindari

adanya kecurangan dengan menghilangkan dokumen.

Physical, Mechanical, and Electronic Controls

Misal : Penggunaan password untuk penggunaan komputer yang menyimpan

data-data penting perusahaan. Hal ini untuk meningkatkan keamanan akses.

Independent Internal Verification

Untuk memaksimalkan keuntungan dari verifikasi, maka:

Verifikasi harus dilakukan secara periodik maupun secara tiba-tiba.

Verifikasi harus dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki hubungan

kepentingan dengan orang yang bertanggung jawab atas informasi

tersebut.

Temuan verifikasi harus dilaporkan kepada tingkat manajemen yang

berwenang mengambil tindakan perbaikan.

Other Control

Menjamin perlindungan pada karyawan yang menangani uang tunai.

Melakukan rotasi tugas karyawan atau memberikan cuti pada karyawan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa mekanisme

pengendalian internal yang baik adalah harus mencakup seluruh unit, operasi atau

aktivitas, fungsi, dan setiap individu dalam sebuah perusahaan.

2.1.8.

Keterbatasan Pengendalian Intern

Sebaik apapun pengendalian intern dalam pelaksanaannya tidak akan dapat

berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh personil yang berkualitas, hal ini

disebabkan karena adanya keterbatasan-keterbatasan dalam pelaksanaannya, adapun

keterbatasan-keterbatasan suatu pengendalian intern tersebut seperti yang

dikemukakan oleh Boynton, Johnson, dan Kell dalam bukunya Modern Auditing jilid

yang diterjemahkan oleh Rajoe, Gania, dan Budi (2003: 376)

adalah sebagai

berikut :

Keterbatasan bawaan yang melekat dalam setiap pengendalian intern : (1)

Kesalahan dalam pertimbangan, (2) Gangguan, (3) Kolusi, (4) Pengabaian

oleh manajemen, (5) Biaya lawan manfaat.

Lebih lanjut penjelasan mengenai keterbatasan pengendalian intern adalah

sebagai berikut :

Kesalahan dalam pertimbangan (poor judgment)

Karena tidak memadainya informasi, keterbatasan waktu, atau tekanan lain

mengakibatkan manajemen dan personel lain mengalami kesalahan dalam

mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam melaksanakan

tugas rutin.

Gangguan (breakdown)

Pemahaman salah personel terhadap perintah, tidak ada perhatian, kelelahan,

kelalaian, dan perubahan sikap yang bersifat sementara maupun yang bersifat

permanen dapat mengakibatkan suatu gangguan.

Kolusi (collusion)

Kolusi merupakan tindakan bersama dengan tujuan kejahatan yang berakibat

buruk terhadap pengendalian intern yang telah dibangun untuk melindungi

kekayaan entitas dan tidak terungkapnya ketidakberesan atau tidak

terdeteksinya kecurangan oleh pengendalian intern yang dirancang.

Pengabaian oleh manajemen (management override)

Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur tertulis untuk tujuan

tidak sah seperti keuntungan pribadi atau presentasi mengenai kondisi

keuangan suatu entitas yang dinaikkan. Praktik pengabaian termasuk

membuat penyajian yang salah dengan sengaja kepada auditor dan lainnya,

seperti menerbitkan dokumen palsu untuk mendukung pencatatan transaksi

penjualan fiktif.

Biaya lawan manfaat (cost vs benefit)

Biaya pengendalian internal suatu entitas seharusnya tidak melebihi manfaat

yang diharapkan untuk diperoleh. Pengukuran yang tepat baik dari biaya dan

manfaat biasanya tidak memungkinkan manajemen harus membuat sendiri

estimasi kuantitatif maupun kualitatif dalam mengevaluasi hubungan antara

biaya dan manfaat.

2.2. Asuransi

2.2.1. Pengertian Asuransi

Di Indonesia istilah asuransi disebut juga istilah pertanggungan, pemakaian

kedua istilah tersebut tampaknya mengikuti istilah bahasa belanada yaitu assurantie

(asuransi) dan verzekerzing

(pertanggungan), karena memang asuransi berasal dari

negri Belanda.

Definisi asuransi menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

(KUHD) Republik Indonesia.

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana

seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan

menerima suatu premi, untuk member penggantian kepadanya karena

suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan

keuntungan yang

diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa

yang tidak tertentu.

Berdasarkan definisi tersebut, maka dalam asuransi terkandung empat unsur,

yaitu :

Pihak tertanggung (insured)

yang berjanji untuk membayar uang premi

kepada pihak penanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur.

Pihak penanggung (insurer)

yang berjanji akan membayar sejumlah uang

(santunan) kepada pihak tertanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur

apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tidak tertentu.

Peristiwa (accident) yang tidak tertentu (tidak diketahui sebelumnya).

Kepentingan (interest) yang memungkinkan akan mengalami kerugian karena

peristiwa yang tak tertentu.

Menurut undang-undang tentang usaha perasuransian (UU Republik

Indonesia No.2/1992) pengertian asuransi adalah sebagai berikut :

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih

dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan

menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung

karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan,

atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita

tertanggung, yaitu timbul akibat suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk

memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau

hidupnya seseorang yang dipertangguhkan.

Yang dimaksud “penanggung” dalam definisi diatas adalah suatu badan usaha

asuransi yang memenuhi ketentuan UU No.21/1992 dimana usaha asuransi

yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat

melalui pengumpulan premi asuransi, memberikan perlindungan kepada

anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya

kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap meninggalnya

seseorang.

2.2.2. Tujuan Asuransi

Ganti rugi yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung bila

tertanggung menderita kerugian yang dijaminkan oleh polis, bertujuan untuk

mengembalikan tertanggung di posisi nya semula sebelum menderita kerugian.

Menurut Salim (2007:29) tujuan asuransi adalah sebagai berikut :

Untuk memberikan jaminan perlindungan dan risiko yang diderita suatu

pihak.

Untuk meningkatkan efisiensi, karena kita tidak perlu secara khusus

mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan

yang memakan banyak tenaga, waktu, dan biaya.

Untuk membantu mengadakan pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan

mengeluarkan biaya untuk premi saja yang jumlahnya sudah tertentu secara

tetap perperiode.

Untuk dasar pemberian kredit, terutama dalam sistem perkreditan yang

dilakukan oleh bank. Bank memerlukan jaminan atau agunan yang yang

diberikan oleh peminjam uang.

Sebagai tabungan, bahkan lebih daripada itu kerena yang dibayar kepada

asuransi akan diterima kembali.

Untuk memupuk earning power seseorang, badan usaha yang akan digunakan

pada waktu terjadi keadaan dimana ia tidak dapat berfungsi.

Untuk modal investasi, bagi pihak lain melalui penggunaan dana yang

dikapitalisasi oleh asuransi.

2.2.3. Jenis Asuransi

Menurut Syahsono (2010:10)

yang dikutip dari Wijaya (2012)

menyatakan

bahwa jenis asuransi dibagi menjadi empat yaitu :

Asuransi Jiwa (life insurance)

Yang dapat diasuransikan adalah kemapuan untuk mendapat penghasilan

setelah mengalami musibah/memasuki masa pensiun, biaya rawat

inap/pengobatan, biaya pendidikan dimasa depan dan biaya melunasi agunan

atau kredit.

Asuransi Umum (general insurance)

Yang dapat diasuransikan adalah asset berupa bangunan berikut isi bangunan,

kegiatan konstruksi, kehilangan pekerjaan yang senantiasa

diperoleh jika

tidak terjadi musibah kendaraan/alat transportasi, barang/mesin dalam

perjalanan, barang pribadi, uang. Biaya dokter/rumah sakit,

tanaman/hewan/pesawat terbang.

Asuransi Sosial (social insurance)

Yang dapat diasuransikan adalah kemampuan untuk mendapat penghasilan

setelah mengalami musibah/memasuki masa pensiun, dan biaya rawat

inap/pengobatan.

Asuransi Kesejahteraan Sosial (social security insurance)

Asuransi ini khusus untuk orang yang tidak mampu dan tidak terjamin oleh

sistem asuransi sosial pada umunya yang berbasis pada kontribusi peserta.

2.2.4.

Asuransi Kesehatan

2.2.4.1. Pengertian Asuransi Kesehatan

Pada dasarnya asuransi kesehatan memberikan jaminan dalam peristiwa

seseorang menderita sakit atau kecelakaan, walapupun dalam praktik umumnya polis

asuransi kesehatan hanya menjamin akibat menderita sakit saja.

Menurut Harsono

(1996:163), “Asuransi kesehatan adalah

pertanggungan

yang menjamin ganti rugi atas pengeluaran untuk pengobatan dan perawatan

kesehatan serta kehilangan pendapatan karena gangguan kesehatan.”

2.2.4.2. Prinsip Asuransi Kesehatan

Pada hakekatnya asuransi kesehatan merupakan suatu bentuk kerjasama

antara orang-orang yang ingin menghindari atau meminimalkan, serta mengurangi

risiko yang diakibatkan oleh :

Risiko kehilangan pendapatan

Risiko penyakit

Risiko kecelakaan

2.2.5. Pengertian Klaim, Premi, dan Polis

2.2.5.1. Pengertian Klaim

Menurut Amrin (2006) “ Klaim adalah pengajuan hak yang dilakuakn oleh

tertanggung kepada penanggung untuk mendapatkan haknya berupa pertanggungan

atas kerugian berdasarkan perjanjian atau akad yang telah dibuat.”

Klaim menurut PSAK No.36 (2010) Akuntansi Asuransi Jiwa, Klaim dan

manfaat asuransi adalah :

Beban

yang terdiri atas: klaim dan manfaat asuransi yang pembayaranya

didasarkan pada terjadinya peristiwa yang diasuransikan, yaitu klaim

kematian, klaim cacat, dan klaim jaminan kesehatan; klaim dan manfaat

karena jatuh tempo, serta klaim dan manfaat karena pembatalan.

Dengan kata lain, klaim adalah

pengajuan oleh peserta untuk

mendapatkan

uang pertanggungan dan atas terjadinya peristiwa atas objek yang diasuransikan

sesuai dengan perjanjian polis. Setelah tertanggung melaksanakan seluruh

kewajibanya kepada penanggung, yaitu berupa penyelsaian pembayaran premi sesuai

dengan kesepakatan sebelumnya

2.2.5.2. Pengertian Premi dan Polis

Premi

Menurut Triandaru dan Budisantoso dalam buku Bank dan Lembaga

Keuangan Lain

(2008: 183) “Premi asuransi adalah kewajiban pihak

tertanggung kepada pihak penanggung yang berupa pembayaran uang dalam

jumlah tertentu secara periodik.”

Sedangkan menurut Djojosoedarso (2003:127)

“Premi adalah pembayaran

dari tertanggung kepada penanggung sebagai imbalan jasa atas pengalihan

risiko kepada penanggung”

Polis

Menurut Triandru (2008: 182) polis asuransi adalah :

Bukti tertulis atau surat perjanjian antara pihak yang mengadakan

perjanjian asuransi. Polis memegang peranan penting dalam menjaga

konsistensi pertanggujawaban baik pihak penanggung maupun tertanggung.

Polis asuransi juga berfungsi sebagai bukti pembayaran premi kepada

penanggung. Pada polis asuransi memuat hal-hal berikut ini :

Nomor polis

Nama dan alamat tertanggung

Uraian risiko

Jumlah pertanggungan

Jangka waktu pertanggungan

Besar premi, bea materai, dan lain-lain

Bahaya-bahaya yang dijaminkan

Khusus untuk pertanggungan kendaraan bermotor ditambah dengan

nomor polisi, nomor rangka (chasis), dan nomor mesin kendaraan

2.3.

Ringkasan Penelitian Terdahulu

Pada penelitian tentang pengendalian internal pada perusahaan, penulis

berfokus pada pengendalian pembayaran klaim asuransi kepada nasabah. Dimana

prinsip dasar asuransi adalah kepercayaan selain itu pembayaran klaim asuransi

adalah bentuk pengeluaran kas pada perusahaan asuransi yang memerlukan

pengendalian yang baik sehingga tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan

perusahaan. Dalam melakukan penelitian ini penulis mengacu kepada penelitian-

penelitian tentang pengendalian internal yang sudah banyak dilakukan. Diantaranya

adalah penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono (2012) yang melakukan evaluasi

pengendalian internal dan sistem akuntansi atas penerimaan kas dan piutang premi

asuransi pada PT H dan menyimpulkan dalam penelitianya bahwa untuk menunjang

pengendalian internal suatu perusahaan dibutuhkan pedoman tertulis dan konkret atas

kode etik, penyampaian informasi, serta bagan struktur organisasi yang jelas dan hal

tersebut berkaitan dengan salah satu komponen pengendalian internal menurut

COSO yaitu pengendalian lingkungan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Kartimin (2008) yang dalam

penelitianya lebih berfokus pada peranan pengendalian internal dalam meningkatkan

efisiensi dan efektifitas jalannya operasi perusahaan dan terbukti dari hasil

penelitiannya bahwa bahwa pengendalian internal dapat meningkatkan efektifitas

dengan adanya pembagian tugas yang cukup dan pemisahan fungsi-fungsi yang

memadai, sehingga proses pembayaran klaim dapat diselsaikan tepat waktu sesuai

dengan standar kerja yang ditetapkan oleh perusahaan.

Menurut Mulyani (2012) dalam penelitiannya tentang pengendalian internal

atas penyaluran dana kredit multiguna

pada Bank DKI, dapat diketahui bahwa

bahwa sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh perusahaan sudah cukup

memadai

dan berjalan sesuai dengan fungsinya. Dimana, dalam praktik sistem

pengendalian internal yang diterapkan perusahaan dapat mempermudah karyawan

melaksanakan aktivitasnya karena adanya pemisahan tugas dan wewenang yang

sesuai dengan bagiannya dan adanya prosedur

bertahap

atas pemberian kredit ini

dapat mempermudah manajemen dalam mengambil keputusan. Dengan

terselenggaranya pengendalian internal yang memadai dalam bidang pengkreditan

yang merupakan pengeluaran kas perusahaan, berarti menunjukan sikap kehati-hatian

dalam bank tersebut.

Menurut Julsan (2012) yang mengevaluasi pengendalian internal atas

penjualan menyatakan bahwa sistem pengendalian intern yang baik memberikan

jaminan tercapainya tingkat efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan yang

telah ditetapkan. Pengendalian intern tidak dapat meniadakan semua kemungkinan

terjadinya kesalahan dan kecurangan, akan tetapi dimaksudkan untuk dapat menekan

semaksimal mungkin kesalah dan kecurangan.

Penelitian tentang evalusi pengendalian internal atas pembayaran klaim

asuransi

juga

pernah dilakukan oleh Wijaya. Menurut Wijaya (2012) berdasarkan

salah satu temuanya adalah tidak adanya pemisahan tugas antara bagian klaim

dengan pihak yang mencari bahan baku spareparts . Berdasarkan hal tersebut dapat

menyebabkan kecurangan atau penyalahgunaan wewenang serta otoritas dan hal ini

juga berkaitan

dengan pengendalian aktivitas pada kerangka COSO. Maka kondisi

tersebut harus segera diperbaiki agar pengendalian internal dapat menunjang tujuan

pengendalian internal dengan baik.

Dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan menyatakan bahwa

pengendalian internal selalu bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi

operasi perusahaan. Sama halnya dengan salah satu tujuan dari pengendalian internal

yang banyak dikemukakan oleh para ahli yaitu dalam pencapaian tujuan efektifitas

dan efisiensi operasi. Karena dengan efektifitas dan efisiensi operasi secara tidak

langsung hal tersebut dapat memenuhi tujuan pengendalian internal lainya yaitu

keandalan pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang

berlaku.

Dari kelima penelitian diatas adalah menjadi acuan penulis untuk melakukan

penelitian ini

dengan menggunakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan

cara studi literatur dan studi lapangan. Untuk mengevaluasi pengendalian internal

nya penulis menggunakan pendekatan prinsip COSO. Perbedaan penelitian yang

dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya adalah

dalam penelitian ini penulis memilih untuk membahas tentang pengendalian internal

atas pembayaran klaim asuransi kesehatan pada PT Asuransi Jiwa Manulife

Indonesia. Pada penelitian ini penulis ingin mempelajari dan menganalisa prosedur

yang berjalan atas pembayaran klaim asuransi kepada nasabah

agar penulis dapat

memperoleh pemahaman yang lebih mendalam atas pengendalian internal

perusahaan. Dan dalam penelitian ini juga penulis mengevaluasi pengendalian

internal perusahaan sehingga dapat diketahui apakah sudah efektif bagi perusahaan

sendiri dan mendeteksi adanya kelemahan pada pengendalian internal perusahaan.