2012200578AKBab2001

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Kerangka Teori & Literatur

Pada bab ini akan membahas mengenai teori-teori yang mendukung

penelitian ini dan penelitian terdahulu yang sebelumnya telah dilakukan. Teori-teori

tersebut berhubungan dengan Corporate Social Responsibility.

2.1.1 Corporate Social Responsibility

2.1.1.1 Sejarah Corporate Social Responsibility

CSR telah ada sejak abad 17 dan mengalami perkembangan kajian yang

mencerminkan dinamika implementasi yang terus mengalami perubahan. Berikut

disajikan sejarah singkat CSR dari masa ke masa (JJ. Asongu, 2007).

Tahun 1700-an SM

CSR telah menjadi pemikiran para pembuat kebijakan sejak lama. Bahkan

dalam Kode Hammurabi (1700-an SM) yang berisi 282 hukum telah

memuat sanksi bagi para pengusaha yang lalai dalam menjaga

kenyamanan warga atau

menyebabkan kematian bagi pelanggannya.

Dalam Kode Hammurabi disebutkan bahwa hukuman mati diberikan

kepada orang-orang yang menyalahgunakan ijin penjualan minuman,

pelayanan yang buruk dan melakukan pembangunan gedung di bawah

standar sehingga menyebabkan kematian orang lain.

Tahun 1950-an: CSR modern

Literatur-literatur yang membahas CSR pada tahun 1950-an menyebut

CSR sebagai Social Responsibility

(SR bukan CSR). Corporate

tidak

disebutkan

dalam istilah tersebut disebabkan karena pengaruh dan

dominasi korporasi modern belum terjadi atau belum disadari. Menurut

Howard R. Bowen dalam bukunya: “Social Responsibility of The

Businessman” dapat dianggap sebagai tonggak bagi CSR modern. Dalam

buku itu, Bowen (1953:6) memberikan definisi awal dari CSR sebagai:

“obligation of businessman to pursue those policies, to make those

decision or to follow those line of action which are desirable in term of

the objectives and values of our society.”

Tahun 1960-an

Pada tahun 1960-an banyak usaha yang dilakukan untuk memberikan

formalisasi definisi CSR. Salah satu tokoh CSR yang terkenal masa itu

adalah Keith Davis. Davis dikenal karena berhasil memberikan

pandangan yang mendalam atas hubungan antara CSR dan kekuatan

bisnis. Davis mengutarakan “Iron Law

of Responsibility” yang

menyatakan bahwa tanggung jawab sosial pengusaha sama dengan

kedudukan sosial yang mereka miliki (social responsibility of

businessmen need to be commensurate with their social power).

Sehingga, dalam jangka panjang, pengusaha yang

tidak menggunakan

kekuasaan dengan bertanggung jawab sesuai dengan anggapan

masyarakat akan kehilangan kekuasaan yang mereka miliki sekarang.

Kata corporate

mulai dicantumkan pada masa ini. Hal ini terjadi karena

Davis telah menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara tanggung

jawab sosial dengan korporasi.

Tahun 1970-an

Tahun 1971, Committee for Economic Development

(CED) menerbitkan

Social Responsibilities of Business Corporations. Penerbitan yang dapat

dianggap sebagai code of conduct bisnis tersebut dipicu adanya anggapan

bahwa kegiatan usaha memiliki tujuan dasar untuk memberikan

pelayanan yang konstruktif untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan

masyarakat. CED merumuskan CSR dengan menggambarkannya dalam

lingkaran konsentris. Lingkaran dalam

merupakan tanggung jawab dasar

dari korporasi untuk penerapan kebijakan yang efektif atas pertimbangan

ekonomi (profit dan kebutuhan);

lingkaran tengah menggambarkan

tanggung jawab korporasi untuk lebih sensitif terhadap nilai-nilai dan

prioritas sosial yang berlaku

dalam menentukan kebijakan mana yang

akan diambil; lingkaran luar menggambarkan tanggung jawab yang

mungkin akan muncul seiring dengan meningkatnya peran serta korporasi

dalam menjaga lingkungan dan masyarakat.

Tahun 1990-an sampai sekarang

Pada tahun 1990 merupakan periode dimana CSR mendapat

pengembangan makna dan

jangkauan. Pada periode ini CSR telah

menjadi tradisi baru dalam dunia usaha. Sedangkan pada saat sekarang

ini, CSR tidak hanya menjadi suatu

tradisi yang dilaksanakan oleh

perusahaan. Konsep dan eksistensi CSR telah mulai diangkat kedalam

posisi yang lebih tinggi, tidak hanya di ruang lingkup pribadi perusahaan

tetapi juga telah menjadi perhatian oleh sektor publik yakni pemerintah.

Hal ini dapat dicermati dari adanya isu hangat dunia mengenai pentingnya

kontribusi perusahaan dan pemerintah dalam perbaikan, pengembangan

dan perlindungan terhadap lingkungan dan masyarakat yang dicetuskan

dalam World Summit on Sustainable Development (WSSD) di

Johannesburg, Afrika Selatan pada tahun 2002 yang menekankan

pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan. Perkembangan CSR pada

periode ini pun diikuti dengan diperkuatnya eksistensi CSR tersebut

kedalam kewajiban yang bersifat normatif

diberbagai negara. Meskipun

baru hanya beberapa negara yang berani untuk mengambil tindakan

tersebut dimana Indonesia termasuk salah satu negara didalamnya, hasil

ini merupakan perkembangan yang sangat positif bagi CSR itu sendiri.

2.1.1.2 Pengertian Corporate Social Responsibility

Secara konseptual, ada banyak pengertian tentang tanggung jawab sosial dan

lingkungan atau lebih dikenal dengan sebutan Corporate Sosial Responsibility

(CSR). Menurut Andreas Lako dalam buku CSR dan Reformasi Paradigma Bisnis &

Akuntansi

(2011:180), CSR

merupakan komitmen berkelanjutan dari suatu

perusahaan untuk bertanggung jawab secara ekonomik, legal dan etis terhadap

dampak-dampak dari tindakan ekonominya terhadap komunitas masyarakat dan

lingkungan serta proaktif melakukan upaya-upaya berkelanjutan untuk mencegah

potensi-potensi dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan serta meningkatkan

kualitas sosial dan lingkungan.

The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) dalam

publikasinya Making Good Business Sense mendefinisikan CSR sebagai:

“Continuing commitment by business to be have ethically and contribute to economic

development while improving the quality of life of the workforce and their families as

well as of the local community and society at large.” Definisi ini menekankan

bagaimana komitmen suatu bisnis untuk terus-menerus bertindak secara etis,

beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan

dengan peningkatan kualitas masyarakat secara luas. (www.wbcsd.org, 2013)

Menurut Lingkar Studi CSR, definisi CSR adalah upaya sungguh-sungguh

dari entitas bisnis meminimumkan dampak negatif dan memaksimumkan dampak

positif operasinya terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam ranah ekonomi,

sosial dan lingkungan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

(

www.csrindonesia.com, 2007)

Dari sejumlah definisi di atas dapat disimpulkan bahwa CSR tidak hanya

terbatas pada tanggung jawab yang bersifat reaktif, yaitu bertanggung jawab karena

perusahaan telah menimbulkan dampak-dampak negatif bagi masyarakat dan

lingkungan, tetapi juga bertanggung jawab secara proaktif, yaitu perusahaan

merumuskan program-program dan upaya-upaya berkesinambungan untuk mencegah

potensi dampak negatif atau risiko aktivitas ekonomi perusahaan

terhadap

masyarakat dan lingkungan serta meningkatkan kualitas sosial dan lingkungan yang

menjadi stakeholder-nya. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penyajian dan

pengungkapan informasi CSR secara jujur, transparan,

kredibel, dan akuntabel

kepada para stakeholder untuk pengambilan keputusan.

Dengan kata lain, tanggung jawab perusahaan tidak hanya terbatas pada

tanggung jawab ekonomi (economic responsibility) yaitu bagaimana memaksimalkan

laba untuk meningkatkan nilai ekuitas pemegang saham, tetapi juga harus

bertanggung jawab secara sosial (social responsibility) dan secara lingkungan

(environmental responsibility) secara integral. Alasannya, masyarakat dan

lingkungan merupakan pilar utama penopang kinerja dan keberlanjutan bisnis suatu

perusahaan baik

secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu, perusahaan

perlu menyeimbangkan tanggung jawab ekonomi dengan tanggung jawab sosial dan

lingkungannya sehingga bisa menghasilkan laba yang tinggi dan bisa bertumbuh

kembang secara berkelanjutan (sustainable corporation). (Lako, 2011: 211-212)

2.1.1.3 Manfaat CSR bagi perusahaan

Manfaat CSR bagi perusahaan (Tirta dkk, 2011), yaitu:

Pengembangan aktivitas yang berkaitan dengan sumber daya manusia.

Serangkaian aktivitas pengembangan sumber daya manusia dicapai dengan

menciptakan karyawan yang memiliki keterampilan tinggi. Karyawan yang

berkualitas akan menyumbang pada sistem manajemen yang lebih efektif.

CSR merupakan salah satu bentuk diferensiasi produk yang baik. Artinya,

sebuah produk yang memenuhi persyaratan-persyaratan ramah lingkungan

dan merupakan hasil dari perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial.

Melaksanakan CSR dan melaporkan kegiatan CSR kepada public merupakan

instrumen untuk komunikasi yang baik dengan masyarakat. Hal ini akan

membantu menciptakan reputasi dan image perusahaan yang lebih baik.

2.1.1.4 Pelaporan Corporate Social Responsibility

Pengungkapan atau pelaporan pelaksanaan CSR dilaporkan dalam

Sustainability reporting. Sustainability reporting merupakan praktek pengukuran,

pengungkapan dan upaya akuntabilitas dari kinerja organisasi dalam mencapai tujuan

pembangunan berkelanjutan. Sustainability reporting harus menyediakan gambaran

yang berimbang dan masuk akal dari kinerja keberlanjutan suatu organisasi, baik

kontribusi yang positif maupun negatif. (Sustainability Reporting Guidelines, 2012)

Sustainability reporting dapat digunakan untuk tujuan berikut, diantaranya:

Patok banding dan pengukuran kinerja keberlanjutan yang menghormati

hukum, norma, kode, standar kinerja, dan inisiatif sukarela;

Menunjukkan bagaimana organisasi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh

harapannya mengenai pembangunan berkelanjutan; dan

Membandingkan kinerja dalam sebuah organisasi dalam waktu tertentu.

2.1.1.4.1 Pedoman Pelaporan CSR

Terdapat beberapa pedoman yang digunakan sebagai standar pelaporan CSR.

Pedoman tersebut dibagi menjadi 2, yaitu yang berlaku secara internasional dan

nasional. Pedoman yang berlaku secara internasional, diantaranya:

Dalam konteks CSR, John Elkington pada 1997, dalam bukunya: “Cannibals

with Forks, The Triple Bottom Line of Twentieth Century Business”. Menurut

konsep tersebut, CSR dikemas ke dalam tiga aspek yaitu:

People

(Human Capital). Hal ini mengacu kepada praktik bisnis yang

adil, etis dan menguntungkan karyawan, masyarakat dan stakeholder

lainnya yang berkaitan dengan bisnis perusahaan.

Planet

(Natural Capital). Hal ini berarti operasi perusahaan harus

bertanggung jawab kepada lingkungan, mengambil langkah-langkah

untuk mengurangi dampak lingkungan, menghemat energi dan

menghasilkan limbah yang lebih sedikit.

Profit. Tujuan perusahaan yang paling utama adalah laba atau

keuntungan. Namun, dalam kerangka keberlanjutan, keuntungan

dipandang sebagai manfaat ekonomi yang tidak hanya diperuntukkan bagi

pemegang saham, melainkan untuk pemangku kepentingan secara

keseluruhan.

Global Compact, diluncurkan pertama kali oleh mantan Sekjen PBB, Kofi

Anan, pada tahun 2000 merupakan suatu kerangka etika untuk dunia bisnis

agar komitmen untuk menyelaraskan strategi dan operasi bisnis mereka

dengan sepuluh (10) prinsip yang diterima secara universal dalam bidang

HAM (human rights), buruh atau tenaga kerja (labour), lingkungan

(environment) dan anti korupsi (anti-corruption). Tujuannya adalah untuk

membangun legitimasi sosial bagi bisnis dan pasar. Sejak perluncuran resmi

pada tanggal 26 Juli 2000, Global Compact telah berkembang menjadi lebih

dari 10.000 peserta, termasuk lebih dari 7.000 perusahaan di 145 negara di

seluruh dunia. (UN Global Compact Participants, last update

23 October

2012)

Akuntabilitas atas standar AA1000, diterbitkan pada tahun 2003 oleh Institute

of Social and Ethical Accountability (ISEA). Standar ini merupakan prinsip

berbasis standar untuk membantu organisasi menjadi lebih akuntabel,

bertanggung jawab dan berkelanjutan. Standar ini membahas isu-isu yang

mempengaruhi model tata kelola bisnis dan strategi organisasi, serta

memberikan pedoman operasional pada sustainability assurance

dan

stakeholder engagement. (www.accountability.org)

ISO 26000, memberikan pedoman bagaimana bisnis dapat beroperasi dengan

bertanggung jawab secara sosial. Ini berarti bertindak dengan cara yang etis

dan transparan serta memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat.

Pedoman yang dikeluarkan oleh International Organization for

Standardization (ISO) pada 1 November 2010 ini menjelaskan arti tanggung

jawab sosial, membantu bisnis mengartikan prinsip-prinsip ke dalam tindakan

yang efektif dan menjelaskan praktik terbaik yang berkaitan dengan tanggung

jawab sosial secara global. (www.iso.org)

SA8000, merupakan standar sertifikasi audit yang mendorong organisasi

untuk mengembangkan, memelihara, dan menerapkan praktik-praktik sosial

bagi tempat kerja yang layak di semua sektor industri. SA8000 mengadopsi

kebijakan dan prosedur yang melindungi hak asasi manusia, seperti pekerja

anak dibawah umur, kerja paksa, diskriminasi, dan sebagainya. Standar ini

diterbitkan pada tahun 1997 oleh Social Accountability International.

(www.sa-intl.org)

Global Reporting Initiative, merupakan suatu jaringan organisasi non-

pemerintahan yang bertujuan untuk mendorong keberlanjutan korporasi dan

pelaporan tata kelola, sosial dan lingkungan. GRI menghasilkan kerangka

konseptual, prinsip-prinsip, pedoman, dan indikator-indikator yang diterima

umum secara global untuk mendorong organisasi agar lebih transparan dan

juga agar bisa digunakan untuk mengukur dan melaporkan kinerja sosial,

lingkungan dan ekonomi organisasi. Pada bulan Maret 2011, GRI

menerbitkan pedoman G3.1, pembaharuan dan penyelesaian dari G3, dengan

memperluas pada pelaporan jenis kelamin, komunitas dan hak asasi manusia

yang berhubungan dengan kinerja. Di dalam GRI standard disclosure, G3.1

terdapat 84 indikator, yang terdiri dari indikator ekonomi, lingkungan dan

sosial. Indikator sosial dibagi menjadi 4 indikator, yaitu ketenagakerjaan,

HAM, masyarakat dan tanggung jawab atas produk. (

www.globalreporting.com). Pembahasan lebih

lanjut akan dijelaskan di

bagian 2.1.2.

Sedangkan pedoman yang berlaku secara nasional merupakan peraturan yang

berlaku di Indonesia. Corporate Social Responsibility telah disahkan sebagai

kewajiban perseroan dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas pada 20 Juli 2007. Yang berisi bahwa:

Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan

dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan

lingkungan.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan

sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan

memperhatikan kepatuhan dan kewajaran.

Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur

dengan peraturan pemerintah.

Peraturan lain yang mewajibkan CSR yakni UU No 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal. Dalam Pasal 15 (b) dinyatakan bahwa “Setiap penanaman modal

berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”. Sanksi-sanksi

terhadap badan usaha atau perseorangan yang melanggar peraturan, diatur dalam

Pasal 34, yaitu:

(1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 5

yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15

dapat dikenai sanksi administrative berupa:

Peringatan tertulis;

Pembatasan kegiatan usaha;

Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;

Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh

instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan

dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

2.1.2 Global Reporting Initiative

GRI dibentuk oleh CERES (Coalition for Environmentally Responsible

Economics) dengan dukungan dari United Nations Environment Programme (UNEP)

pada tahun 1997. Global Reporting Initiative (GRI) adalah sebuah organisasi non-

profit yang mengembangkan keberlanjutan ekonomi, lingkungan dan sosial. Visi dari

GRI yaitu sebuah ekonomi global yang berkelanjutan dimana organisasi mengelola

kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial, serta dampak dari tanggung jawab dan

pelaporan yang transparan. Sedangkan misi dari GRI yaitu untuk membuat standar

pelaporan keberlanjutan dengan memberikan pedoman dan dukungan kepada

organisasi. Karena itu, GRI menyajikan sebuah kerangka pelaporan keberlanjutan

yang komprehensif untuk semua perusahaan dan organisasi yang banyak digunakan

di seluruh dunia.

GRI memberikan panduan pelaporan organisasi menuju sebuah ekonomi

global yang berkelanjutan. Sebuah ekonomi global

yang berkelanjutan

harus

menggabungkan profitabilitas jangka panjang dengan keadilan sosial dan peduli

lingkungan. Ini berarti keberlanjutan yang dimaksud meliputi kinerja dalam bidang

ekonomi, lingkungan, sosial dan tata kelola. Kerangka pelaporan keberlanjutan GRI

memungkinkan semua perusahaan dan organisasi untuk mengukur dan melaporkan

kinerja keberlanjutan mereka. Sustainability Reporting Guidelines versi pertama

diterbitkan pada bulan Juni 2000. Kemudian GRI menerbatkan G3 pada tahun 2006

dan G3.1 pada tahun 2011. Saat ini GRI melakukan pengembangan Pedoman G4

yang akan diterbitkan pada Mei 2013.

Pedoman G3 terdiri dari dua bagian. Bagian 1 berisi panduan tentang

bagaimana melaporkan, dan bagian 2 berisi panduan tentang apa yang harus

dilaporkan. Indikator G3 disusun dalam kategori ekonomi, lingkungan, dan sosial,

yang dibagi lagi menjadi subkategori tenaga kerja, hak asasi manusia, masyarakat

dan tanggung jawab produk.

Pedoman G3.1 merupakan pembaharuan dan penyelesaian dari pedoman G3.

Pedoman G3.1 termasuk perluasan petunjuk pada pelaporan mengenai hak asasi

manusia, dampak terhadap masyarakat setempat, dan jenis kelamin. Pedoman G3.1

memberikan panduan yang lebih transparan untuk isu-isu yang lebih luas. Perbedaan

pedoman G3 dan G3.1 akan dijelaskan lebih lanjut pada tabel.

Pedoman G4 membahas mengenai persyaratan data berkelanjutan, dan

memungkinkan organisasi untuk memberikan informasi yang relevan untuk berbagai

kelompok stakeholder. Pedoman G4 juga memperbaiki pedoman sebelumnya dengan

memperkuat definisi teknis dan meningkatkan kejelasan, serta membantu organisasi

dan pengguna informasi dalam hal pelaporan keberlanjutan.

2.1.2.1 GRI G3.1

G3.1 merupakan pembaharuan dan penyelesaian pedoman pelaporan

berkelanjutan GRI G3. Pedoman ini berisi perluasan petunjuk pada pelaporan

mengenai hak asasi manusia, dampak terhadap masyarakat setempat, dan jenis

kelamin. Pada tahun 2006, Dewan Direksi menyetujui penerbitan G3. Pada saat itu,

para dewan merekomendasikan agar GRI meningkatkan pembinaan terhadap hak

asasi manusia, jenis kelamin, dan dampak pada masyarakat. Perluasan pedoman

mengenai masalah ini diperlukan untuk menyelesaikan pedoman G3 dan untuk

memperluas jangkauan keberlanjutan.

Beberapa hal baru dalam G3.1 yang menjadi perbedaan dengan G3, yaitu:

Hak asasi manusia: sebuah pengantar baru untuk pengungkapan pendekatan

manajemen dengan menegaskan kembali peran hak asasi manusia dalam

laporan keberlanjutan. Indikator ini mencakup penilaian atas kegiatan dan

perbaikan keluhan.

Masyarakat: sebuah pengantar baru untuk pengungkapan pendekatan

manajemen dengan dengan mencerminkan peran serta masyarakat dalam

pelaporan keberlanjutan. Indikator ini mencakup dampak negatif yang

signifikan terhadap keterlibatan masyarakat setempat.

Jenis kelamin: banyak indikator yang ada telah meningkatkan acuan untuk

gender, beberapa data dirinci berdasarkan gender. Indikator ini mencakup

pengendalian dan tingkat retensi setelah cuti karyawan, dan pemberian upah

yang sama.

Beberapa hal ditambahkan dalam pedoman G3.1, yang membuat pedoman ini

menjadikan pelaporan keberlanjutan lebih komprehensif. Perbedaan antara pedoman

G3 dan G3.1 dijelaskan pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Perbedaan Pedoman G3 dan G3.1

Indikator

G3.1

EC5; LA1;

LA7; LA10;

LA12;

Dirinci berdasarkan gender

LA2

Menambahkan perhitungan jumlah

penerimaan karyawan baru

LA3

Dirinci berdasarkan lokasi yang signifikan

LA15

Indikator baru pada indikator ketenagakerjaan,

Tabel 2.1 Perbedaan Pedoman G3 dan G3.1

Indikator

G3.1

yang termasuk aspek pekerjaan

LA13

Perincian pegawai menurut

kategori berdasarkan jenis

kelamin, dan sebagainya

Perincian pegawai menurut kategori pegawai

berdasarkan jenis kelamin, dan sebagainya

LA14

Rasio gaji dasar pegawai pria

terhadap wanita berdasarkan

kategori pegawai

Rasio gaji dasar dan pemberian upah pegawai

wanita terhadap pria menurut kategori

pegawai dan berdasarkan lokasi kegiatan

HR2

Persentase pemasok dan

kontraktor signifikan yang telah

menjalani proses skrining atas

aspek hak asasi manusia

Persentase pemasok, kontraktor, dan rekan

bisnis lainnya yang signifikan yang telah

menjalani proses skrining atas aspek hak asasi

manusia

HR10

Indikator baru pada indikator hak asasi

manusia, yang termasuk aspek penilaian

HR11

Indikator baru pada indikator hak asasi

manusia, yang termasuk aspek perbaikan

SO1

Sifat dasar, ruang lingkup, dan

efektivitas setiap program dan

praktik yang dilakukan untuk

menilai dan mengelola dampak

operasi terhadap masyarakat, baik

pada memulai, beroperasi, dan

mengakhiri

Presentase operasi dengan menerapkan

keterlibatan masyarakat setempat, penilaian

dampak, dan program pembangunan

SO9; SO10

Indikator baru pada indikator masyarakat,

yang termasuk aspek komunitas lokal

Sumber: Perbandingan Pedoman GRI G3 dan G3.1

2.1.3 Bursa Efek Indonesia (BEI)

Secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka.

Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak jaman kolonial Belanda dan tepatnya

pada tahun 1912 di Batavia. Bursa efek ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia

Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. Meskipun pasar modal

telah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak

berjalan seperti yang diharapkan, bahkan pada beberapa periode kegiatan pasar

modal mengalami kevakuman. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti

perang dunia ke I dan II, perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada

pemerintah Republik Indonesia, dan berbagai kondisi yang menyebabkan operasi

bursa efek tidak dapat berjalan sebagimana mestinya.

Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada

tahun 1977, dan beberapa tahun kemudian pasar modal mengalami pertumbuhan

seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah. Pada

tahun 1989, Bursa Efek Surabaya (BES) mulai beroperasi. Pada tahun 2007, Bursa

Efek Jakarta (BEJ) melakukan merger dengan BES dan berganti nama menjadi Bursa

Efek Indonesia. Penggabungan ini menjadikan Indonesia hanya memiliki satu pasar

modal. (www.idx.co.id)

Semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI

diklasifikasikan ke dalam 9 sektor yang didasarkan pada klasifikasi industri yang

ditetapkan oleh JASICA (Jakarta Stock Exchange Industrial Classification).

Kesembilan sektor tersebut yaitu:

Tabel 2.2 Sektor Industri yang Terdapat di BEI

Sektor

Sub sektor

Sektor Utama

(industri penghasil

bahan baku)

Pertanian

1.1 Perkebunan

1.2 Peternakan

1.3 Perikanan

1.4 Tanaman

1.5 Lainnya

Pertambangan

2.1 Pertambangan Batubara

2.2 Pertambangan Minyak & Gas Bumi

Tabel 2.2 Sektor Industri yang Terdapat di BEI

Sektor

Sub sektor

2.3 Pertambangan Logam &Mineral

2.4 Pertambangan Batu-batuan

Sektor Kedua

(industri pengolahan

atau manufaktur)

Industri Dasar dan Kimia

3.1 Semen

3.2 Keramik, Porselen & Kaca

3.3 Logam & Sejenisnya

3.4 Kimia

3.5 Plastik & Kemasan

3.6 Pakan Ternak

3.7 Industri Kayu

3.8 Pulp & Kertas

Aneka Industri

4.1 Otomotif & Komponennya

4.2 Tekstil &Garmen

4.3 Alas Kaki

4.4 Kabel

4.5 Elektronika

4.6 Lainnya

Industri Barang Konsumsi

5.1 Makanan & Minuman

5.2 Rokok

5.3 Farmasi

5.4 Kosmetik & Keperluan Rumah Tangga

5.5 Peralatan Rumah Tangga

Sektor Ketiga (Jasa)

Properti, Real Estate, &

Konstruksi Bangunan

6.1 Properti & Real Estate

6.2 Konstruksi Bangunan

Infrastruktur, Utilitas &

Transportasi

7.1 Energi

7.2 Jalan Tol, Pelabuhan, Bandara &

Sejenisnya

7.3 Telekomunikasi

7.4 Transportasi

7.5 Konstruksi Non Bangunan

7.6 Lainnya

Keuangan

8.1 Bank

8.2 Lembaga Pembiayaan

8.3 Perusahaan Efek

8.4 Asuransi

8.5 Lainnya

Perdagangan, Jasa dan

Investasi

9.1 Perdagangan Grosir

9.2 Perdagangan Eceran

Tabel 2.2 Sektor Industri yang Terdapat di BEI

Sektor

Sub sektor

9.3 Restoran, Hotel, Pariwisata

9.4 Advertising, Printing, & Media

9.5 Komputer & Jasa

9.6 Kesehatan

9.7 Perusahaan Investasi

9.8 Lainnya

Sumber: sahamok.com/emiten/

Dari 9 sektor tersebut, penelitian ini akan membandingkan perusahaan-

perusahaan pada sektor pertambangan dan sektor industri barang konsumsi. Sektor

pertambangan dibagi menjadi 4 sub sektor, yaitu pertambangan batubara, minyak &

gas bumi, logam & mineral, dan batu-batuan. Sedangkan sektor industri

barang

konsumsi

dibagi menjadi 5 sub sektor, yaitu makanan & minuman, rokok, farmasi,

kosmetik & keperluan rumah tangga, dan peralatan rumah tangga.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang berjudul “Corporate

social responsibility reporting: A comprehensive picture?”, oleh Lies Bouten,

Patricia Everaert, dkk (2011). Penelitian ini membahas mengenai pelaporan CSR

pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa saham Belgia untuk periode

pelaporan tahun 2005 berdasarkan GRI G3. Penelitian ini menggunakan metode

content analysis untuk memeriksa kelengkapan pelaporan CSR, yang mana metode

ini membagi data ke dalam beberapa kriteria. Kelengkapan pelaporan akan

menemukan indikasi sejauh mana perusahaan bertanggung jawab kepada

stakeholder. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa perusahaan-perusahaan

Belgia tidak melaporkan sepenuhnya tindakan CSR mereka. Hanya 73% dari

perusahaan di Belgia yang melaporkan sebagian besar informasi CSR, tetapi hal

tersebut dinilai masih belum cukup lengkap.

Penelitian juga telah dilakukan sebelumnya oleh Habib-Uz-Zaman Khan

(2010), yang berjudul “The effect of corporate elements on corporate social

responsibility (CSR) reporting”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji tingkat

pelaporan CSR dalam laporan tahunan bank umum swasta yang terdaftar di

Bangladesh untuk periode pelaporan tahun 2007-2008 dengan menggunakan metode

content analysis. Penelitian ini meliputi tujuh ruang lingkup untuk pelaporan CSR

(mis, kontribusi untuk sektor kesehatan dan pendidikan, kegiatan untuk bencana

alam, dan sumbangan lainnya). Sebagian besar bank umum swasta di Bangladesh

mengungkapkan kontribusinya untuk bencana alam. Penelitian menunjukkan bahwa

bank-bank tersebut memperluas kegiatan CSR mereka terhadap sektor-sektor yang

berbeda seperti pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya.

Peter Mcgraw dan Suzanna Dabski (2010) juga pernah melakukan penelitian

serupa dengan judul “CSR Reporting in Australia’s Largest Companies”. Penelitian

menguji pelaporan CSR dari 100 perusahaan yang terdaftar di Bursa Saham Australia

pada periode pelaporan tahun 2006, menggunakan kerangka UN Global Compact

dan GRI. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pelaporan perusahaan

mengenai CSR pada aspek yang berbeda, dan menganalisa pola dalam industri

yang

berbeda. Penelitian menunjukkan rata-rata pelaporan CSR relative rendah. Tidak ada

satu pun yang melaporkan sesuai dengan semua indikator GRI secara lengkap.

Selain itu, penelitian dilakukan oleh Kate Grosser dan Jeremy Moon yang

berjudul “Gender Mainstreaming and Corporate Social Responsibility: Reporting

Workplace Issues”. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana pelaporan

CSR dapat menunjukkan kesetaraan jenis kelamin dalam praktik perusahaan. Hasil

dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya potensi tambahan untuk perwakilan

wanita sebagai stakeholder dalam praktik perusahaan. Meskipun dalam hal tersebut

kekurangan akan muncul, tetapi kesetaraan jenis kelamin akan melengkapi pelaporan

CSR.

Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Santy

(2012), yang berjudul

“Analisis Pelaporan CSR pada Perusahaan-perusahaan Pertambangan Batubara di

Indonesia dan Australia yang Tercatat di Bursa Saham Masing-masing Negara”.

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pelaporan CSR perusahaan

pertambangan di Indonesia dan Australia. Dari penelitian tersebut dapat diketahui

bahwa laporan tahunan perusahaan di Indonesia lebih banyak memberikan informasi

selain informasi finansial, sedangkan di Australia lebih banyak memberikan

informasi finansial. Laporan tahunan perusahaan di Australia jarang memuat

informasi CSR.

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti & Judul

Tujuan

Hasil

Lies Bouten, Patricia

Everaert, dkk (2011),

“Corporate social

responsibility reporting: A

comprehensive picture?”

Penelitian ini membahas

mengenai pelaporan CSR

pada perusahaan-

perusahaan yang terdaftar

di bursa saham Belgia.

Hasil penelitian ini mengungkapkan

bahwa perusahaan-perusahaan Belgia

tidak melaporkan sepenuhnya tindakan

CSR mereka. Hanya 73% dari

perusahaan di Belgia yang melaporkan

sebagian besar informasi CSR, tetapi

hal tersebut dinilai masih belum cukup

lengkap.

Habib-Uz-Zaman Khan

(2010), “The effect of

corporate elements on

corporate social

responsibility (CSR)

reporting”

Penelitian ini bertujuan

untuk menguji tingkat

pelaporan CSR dalam

laporan tahunan bank

umum swasta yang

terdaftar di Bangladesh.

Sebagian besar bank umum swasta di

Bangladesh mengungkapkan

kontribusinya untuk bencana alam.

Penelitian menunjukkan bahwa bank-

bank tersebut memperluas kegiatan

CSR mereka terhadap sektor-sektor

yang berbeda seperti pendidikan,

kesehatan, dan sektor lainnya.

Peter Mcgraw dan Suzanna

Dabski (2010), “CSR

Reporting in Australia’s

Largest Companies”

Penelitian ini menguji

pelaporan CSR dari 100

perusahaan yang terdaftar

di Bursa Saham Australia.

Penelitian menunjukkan rata-rata

pelaporan CSR relatif rendah. Tidak

ada satu pun yang melaporkan sesuai

dengan semua indikator GRI secara

lengkap.

Kate Grosser dan Jeremy

Moon (2005), “Gender

Mainstreaming and

Corporate Social

Responsibility: Reporting

Workplace Issues”

Penelitian ini

menganalisis bagaimana

pelaporan CSR dapat

menunjukkan kesetaraan

jenis kelamin dalam

praktik perusahaan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan

bahwa adanya potensi tambahan untuk

perwakilan wanita sebagai stakeholder

dalam praktik perusahaan.

Santy (2012), “Analisis

Pelaporan CSR pada

Perusahaan-perusahaan

Pertambangan Batubara di

Indonesia dan Australia yang

Tercatat di Bursa Saham

Masing-masing Negara”

Penelitian ini bertujuan

untuk membandingkan

pelaporan CSR

perusahaan pertambangan

di Indonesia dan

Australia.

Dari penelitian tersebut dapat diketahui

bahwa laporan tahunan perusahaan di

Indonesia lebih banyak memberikan

informasi selain informasi finansial,

sedangkan di Australia lebih banyak

memberikan informasi finansial.

Sumber: Perbandingan Penelitian Terdahulu