2012200600AKBab2001

BAB 2

LANDASAN TEORI

II.1. Pendahuluan

Pengendalian internal merupakan suatu cara untuk menjaga agar perusahaan

tetap pada

profitabilitas

dan jalan menuju pencapaian tujuan, baik misi dan visi

perusahaan serta untuk meminimalkan berbagai kondisi yang tidak diinginkan

perusahaan yang mungkin dapat terjadi seperti halnya kebangkrutan dan kecurangan

atau fraud. Mereka memungkinkan manajemen untuk menangani

dengan cepat

perubahan lingkungan, permintaan pelanggan, dan

restrukturisasi

untuk

pertumbuhan

di masa mendatang. Pengendalian internal atau Internal

control

berfungsi untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko kerugian,

memastikan

keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.

Pembahasan Pengendalian Internal berkaitan erat dengan proses pemeriksaan

akuntansi, sebab untuk dapat memahami secara sepenuhnya dan sekaligus memberi

masukkan yang bermanfaat, seorang auditor dituntut untuk

memahami pengendalian

internal. Hal ini disinggung oleh Prof. Marco Allegrini

(The Internal Control System

COSO Framework)

yaitu

komponen

pengendalian internal adalah lingkungan

pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi,

dan pengawasan yang menyediakan

informasi penting mengenai risiko penyalah

sajian dalam laporan

keuangan. Para

auditor, dikarenakan harus

mendapat

pengetahuan yang memadai atas

pengendalian internal untuk merencanakan audit

mereka. Contohnya, pengendalian internal di perusahaan mempengaruhi cara auditor

akan menilai apakah perusahaan

telah melaporkan semua kewajibannya. Auditor

harus

memahami

bagaimana

penjualan dilakukan, diproses, dan dicatat.

Struktur

pengendalian internal

menyediakan informasi ini dan membimbing auditor dalam

perencanaan

berbagai

pengujian tertentu untuk menetapkan kecenderungan dan

keluasan penyalah sajian laporan keuangan.

Oleh karena hal tersebut diatas, maka penulis terlebih dahulu akan mengupas

mengenai pengertian pemeriksaan akuntansi. Selanjutnya,

penulis akan membahas

mengenai pengendalian internal.

II.2. Kecurangan

II.2.1 Pengertian Kecurangan

Kecurangan atau fraud

didefinisikan oleh Menurut Singleton, T. W.;

Singleton, A. J, Bologna, G. J, dan Lindquist, R. J (2006:1-2)

“Fraud as a crime. Fraud is a generic term, and embraces all

themultifarious means which

human ingenuity can device, which

areresorted to by one individual, to get an advantage over another by

falserepresentation. No definite and invariable rule can be laid down

as ageneral proposition in defining fraud, as it includes surprise,

trick,

cunning and unfair ways y which another is cheated. The only

boundaries defining it are those which limit human knavery.”

Dari pengertian kecurangan (fraud)

menurut Aaron J. Singleton, kecurangan

adalah istilah umum, dan mencakup semua cara dimana kecerdasan manusia

dipaksakan dilakukan oleh satu individu untuk dapat menciptakan cara untuk

mendapatkan suatu manfaat dari

orang lain dari representasi yang salah.

Tidak ada kepastian dan invariabel aturan dapat ditetapkan sebagai proporsi

yang umum dalam mendefinisikan penipuan, karena

mencakup kejutan, tipu

daya, cara-cara licik dan tidak adil oleh yang lain adalah curang.

Hanya batas-batas yang mendefinisikan itu adalah

orang-orang yang

membatasi kejujuran manusia

Sedangkan definisi fraud menurut Black Law Dictionary (1990) ialah:

“1. A knowing misrepresentation of the truth or concealment of a material

fact to induce another to act to his or her detriment; is usual a tort, but

insome cases (esp. when the conduct is willful) it may be a crime, 2. A

misrepresentation made recklessly without belief in its truth to induce

another person to act, 3. A tort arising from knowing misrepresentation,

concealment of material fact, or reckless misrepresentation made to induce

another to act to his or her detriment.”

Yang diterjemahkan oleh penulis

kecurangan adalah: 1. Kesengajaan atas

salah pernyataan terhadap suatu kebenaran atau keadaan yang disembunyikan

dari sebuah

fakta material yang dapat mempengaruhi orang lain untuk

melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikannya, biasanya merupakan

kesalahan,

namun dalam beberapa

kasus (khususnya dilakukan secara

disengaja) memungkinkan

merupakan suatu

kejahatan; 2. penyajian yang

salah/keliru (salah pernyataan) yang secara ceroboh/tanpa

perhitungan dan

tanpa dapat dipercaya kebenarannya berakibat dapat mempengaruhi

atau

menyebabkan orang lain bertindak atau

berbuat; 3. Suatu kerugian yang

timbul sebagai akibat diketahui keterangan atau penyajian yang salah (salah

pernyataan) penyembunyian fakta material, atau penyajian yang

ceroboh/tanpa

perhitungan yang mempengaruhi orang lain untuk berbuat

atau bertindak yang merugikannya.

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)

merupakan organisasi

anti-fraud

terbesar di dunia dan sebagai penyedia utama pendidikan dan

pelatihan anti-fraud.

ACFE mendefinisikan

kecurangan (fraud)

sebagai

tindakan penipuan

atau kekeliruan

yang dibuat oleh seseorang atau badan

yang mengetahui, bahwa kekeliruan tersebut dapat mengakibatkan beberapa

manfaat yang tidak baik kepada individu atau entitas atau pihak lain.

II.2.2 Jenis-Jenis Fraud

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)

atau Asosiasi

Pemeriksa Kecurangan Bersertifikat

(Tuanakotta 2010:195-204), merupakan

organisasi profesional bergerak di bidang pemeriksaan atas kecurangan yang

berkedudukan di Amerika Serikat dan mempunyai tujuan untuk memberantas

kecurangan, mengklasifikasikan

fraud

(kecurangan) dalam

beberapa

klasifikasi, dan dikenal dengan istilah “Fraud Tree” yaitu Sistem klasifikasi

mengenai hal-hal yang ditimbulkan oleh kecurangan

Penyimpangan atas asset (Asset Misappropriation)

Asset misappropriation

meliputi penyalahgunaan/pencurian aset atau

harta perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk fraud yang paling

mudah

dideteksi, dikarenakan

sifatnya yang tangible

atau dapat

diukur/dihitung (defined value). Contohnya, nilai asset perlengkapan pada

laporan keuangan tidak sesuai dengan fakta pada perusahaan.

Pernyataan palsu atau salah pernyataan (Fraudulent Statement)

Fraudulent statement meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau

eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi

kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan

(financial

engineering)

dalam penyajian laporan keuangannya untuk

memperoleh keuntungan atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah

window dressing (merekayasa laporan keuangan).

Korupsi (Corruption)

Jenis fraud

ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama

dengan pihak lain seperti suap dan

korupsi, di mana hal ini merupakan

jenis yang

terbanyak terjadi di negara-negara berkembang yang

penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola

yang baik, sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. Fraud jenis

ini sering kali tidak dapat dideteksi, karena para pihak yang bekerja sama

menikmati keuntungan (simbiosis

mutualisme). Termasuk didalamnya

adalah penyalahgunaan wewenang/konflik

kepentingan (conflict of

interest), penyuapan (bribery), penerimaan yang tidak sah/illegal (illegal

gratuities), dan pemerasan secara ekonomi (economic extortion)

Fraud

meliputi berbagai tindakan melawan hukum, dan audit

investigative biasanya

melakukan pemetaan terhadap occupational fraud

(fraud dalam hubungan

kerja) dalam

proses

investigasinya. Ada juga

istilah lain yang sering kali digunakan

untuk menggambarkan suatu jenis

fraud yakni kejahatan kelar putih atau white-collarcrime.

Secara skematis The Association of Certified Fraud Examiners

(ACFE)

menggambarkan occupational fraud

dalam bentuk fraud tree.

Pohon ini

menggambarkan cabang-cabang dari fraud dalam hubungan

kerja, beserta ranting dan anak rantingnya, berikut adalah gambar fraud

tree:

Gambar 2.1

Di dalam tindakan korupsi terdapat contoh-contoh kecurangan yang

berkaitan dengan konflik kepentingan, yaitu:

Bribery

atau penyuapan merupakan

tindakan

pemberian atau

penerimaan sesuatu

yang bernilai dengan tujuan untuk mempengaruhi

tindakan orang yang menerima.

Kick

back

merupakan salah satu bentuk penyuapan dimana penjual

dengan ikhlas

memberikan sebagain hasil penjualanya kembali ke

pembeli.

Bid rigging adalah skema dimana karyawan membantu sebuah vendor

untuk

memenangkan suatu kontrak dengan perusahaaan, biasanya

cara ini vendor memberikan suap atau uang pelicin kepada karyawan

perusahaan.

Illegal gratuities

adalah pemberian atau hadiah yang merupakan

bentuk

terselubung dari penyuapan. Dalam tindakan

asset miss

appropriation atau pengambilan aset secara illegal terdapat berbagai 3

bentuk skema modus operandi

nya seperti yang digambarkan dalam

fraud tree. Skema tersebut adalah:

Skimming, yaitu pencurian atau penjarahan uang sebelum uang

tersebut secara

fisik masuk ke perusahaan atau dicatat didalam

pembukuan.

Larceny, yaitu

pencurian

atau

penjarahan uang dimana uang

tersebut secara fisik telah masuk ke perusahaan, hal ini berkaitan

erat dengan lemahnya pengendalian

internal suatu perusahaan.

Fraudulent disbursement, yaitu

pencurian

melalui

pengeluaran

yang tidak sah. Dan terbagi lagi dalam berbagai bentuk yaitu:

Billing scheme, yaitu skema dengan

menggunakan proses

billing

atau

pembebanan tagihan sebagai sarananya. Pelaku

mendirikan “perusahaan

bayangan” (shell company) yang

seolah-olah sebagai vendor perusahaan.

Payroll scheme, yaitu skema permainan melalui pembayaran

gaji. Dengan

cara membuat karyawan fiktif (ghost employee)

atau dalam pemalsuan jumlah gaji atau jumlah jam kerja.

Expense reimbursement

schemes, yaitu skema dengan

pembayaran kembali

biaya-biaya, yaitu dengan cara

menyamakan jenis pengeluaran sehingga

perusahaan mau

mengganti biaya tersebut atas pengeluaran yang tidak

diganti

dan pengeluaran yang fiktif.

Check tampering, yaitu

skema permainan melalui pelmasuan

cek. Hal yang

dipalsukan bisa tanda tangan yang memiliki

otoritas, atau endorsement-nya atau nama kepada siapa cek

dibayarkan.

dalam

cash

yaitu,

penggelapan dengan seolah-olah

ada pelanggan yang

mengembalikan

barang dan

perusahaan memberikan

refund.

Yang kedua adalah

false void, hampir sama dengan false

refund namun yang dipalsukan adalah pembatalan penjualan.

Pass-through vendors, yaitu skema yang hampir sama dengan

shell company,

tetapi dalam skema ini vendor mengirimkan

barang yang dipesan, tetapi

harga yang dibayar terlalu tinggi.

Pelaku membuat perusahaan semu

untuk

menipu karyawan

agar membayar sejumlah barang atau jasa yang dipesan

dan

kelebihannya diambil untuk pelaku

Jenis kecurangan fraudulent Statement

berkenaan dengan penyajian

laporan

keuangan sangat

menjadi

perhatian auditor, masyarakat, atau para

LSM, namun tidak

menjadi perhatian akuntan

forensik. Fraud

dalam

menyusun laporan keuangan dapat

berupa salah saji (missstatement

baik

overstatement maupun understatement).

Albrecht (2012:400) mengungkapkan jenis-jenis kecurangan yang

berkaitan dengan penerimaan dan persediaan, sebagai berikut:

Related – party transaction, yaitu perjanjian bisnis yang dilakukan

oleh

kedua

belah

pihak yang telah memiliki hubungan

sebelumnya, sehingga timbul konflik kepentingan.

Sham sales, yaitu berbagai jenis penjualan palsu.

Bill and hold sales, yaitu pemesanan atas barang yang masih

disimpan oleh

pemasok, kecurangan ini terjadi,

karena pembeli

belum siap membeli barang tersebut.

Side agreements, adalah syarat dan perjanjian

penjualan yang

dibuat diluar dari

ketentuan yang biasanya, hal ini menjadi

kecurangan, ketika perjanjian tersebutmerusak syarat dan

ketentuan atas kontrak yang berjalan sehingga melanggar

kriteria

pengakuan pendapatan.

Consignment sales, transaksi dimana salah satu perusahaan

menahan dan menjual barang yang dimiliki oleh perusahaan lain.

Channel stuffing, suatu praktik dimana pemasok membujuk

konsumen untuk

membeli ekstra peersediaan dan tidak

melakukan pengungkapan.

Lapping or kiting, praktik dimana penerimaan kas disalah-

gunakan untuk menyembunyikan penerimaan fiksi.

Redating

or refreshing

transaction, yaitu tindakan yang

berhubungan dengan mengubah tanggal penjualan.

Libera lreturn policies, yaitu tindakan memperbolehkan customer

untuk

mengembalikan dan membatalkan

penjualan di masa

datang.

10. Partial shipment, adalah kecurangan yang melibatkan pencatatan

penuh atas penjualan ketika barang yang diterima hanya sebagian.

11. Improver

cut

off, terjadi ketika suatu transaksi dicatat di periode

yang salah.

12. Round

–

tipping, kecurangan yang melibatkan penjualan aset

yang tidak

digunakan dan menjanjikan

akan membeli aset yang

sama atau sejenis dengan harga yang sama.

Albrecht (2012:447) juga mengungkapkan cara-cara untuk

memanipulasi liabilities, sebagai berikut:

Understating

account

payable, yang dapat dilakukan dengan

kombinasi dari tidak mencatat pembelian atau mencatat pembelian

setelah akhir tahun,

melebihkan retur pembelian atau diskon

pembelian, dan membuat liabilities seolah-olah telah dibayar atau

dihapus.

Understating accrued liabilities, tidak melakukan pencatatan atas

accrued liabities yang seharusnya dilakukan di akhir tahun.

Recognizing

unearned

revenue

(liability)

as earned revenue,

perusahaan yang

menerima pembayaran dimuka akan melakukan

pencatatan atas penerimaan dan

mengakui pendapatan daripada

mengakui sebagai kewajiban.

Under

recording future obligation,

tindakan menurunkan

pencatatan kewajiban berupa garansi atau service.

Not recording or underrecording various type of debt, dapat

berupa tindakan

tidak mencatat atau merendahkan hutang

kepada pihak ketiga melakukan

peminjaman,

tapi tidak

dilakukan pengungkapan, tidak mencatat pinjaman yang

terjadi,

dan mengakui bahwa hutang yang ada telah dilupakan dan dihapus

oleh kreditor.

II.2.3 Fraud Triangle

Menurut Donald R. Cressey yang dikutip oleh Tuanakotta (2010)

membuat suatu model

klasik untuk menjelaskan occupational offender

atau pelaku fraud dalam hubungan kerja, dan penelitian tersebut diterbitkan

dengan judul People’s Money: A Study in the Social Physicology of

Emblezzment dengan hipotesis terakhir:

“Trusted person become trust violators when they conceive of

themselves as having a financial problems can be secretly resolved by

violation of the position of financial trust, and are able to apply to their own

conduct in that situation verbalizations which enable them to adjust their

conception of themselves as trusted person with their concenptions of

themselves as users of the entrusted funds or property.

yang berarti bahwa orang yang dipercaya menjadi pelanggar

kepercayaan ketika

ia melihat dirinya sendiri sebagai orang yang mempunyai

masalah keuangan yang tidakdapat diceritakannya kepada orang lain, sadar

bahwa masalah ini secara diam-diam dapat diatasi dengan menyalahgunakan

wewenangnya sebagai pemegang kepercayaan dibidang keuangan, dan tindak

tanduk sehari-hari memungkinkan menyesuaikan

pandangan mengenai

dirinya sebagai seseorang yang bisa dipercaya dalam menggunakan dana atau

kekayaan yang dipercayakan.

Dalam perkembangan selanjutnya hipotesis ini dikenal sebagai fraud

triangle atau segitiga kecurangan seperti dalam gambar dibawah ini:

Opportunity

Pressure

Rationalization

Gambar 2.2

Fraud Triangle

tersebut menunjukkan bahwa seseorang melakukan

kecurangan didasarkan atas 3 faktor tersebut, yaitu:

Pressure

(tekanan). Cressey mempercayai,

bahwa pelaku

kecurangan bermuladari suatu tekanan yang menghimpitnya.

Pelaku mempunyai kebutuhan

keuangan yang mendesak yang

tidak diceritakan kepada orang lain. Konsep

yang penting disini

adalah tekanan yang menghimpit hidupnya (kebutuhan akan

uang), padahal, dia tidak bisa berbagi dengan orang lain.

Opportunity (Kesempatan). Pelaku kecurangan memiliki persepsi,

bahwa ada

peluang baginya untuk melakukan kejahatan

tanpa

diketahui orang lain. Cressey

berpendapat bahwa ada dua

komponen

dari persepsi tentang peuang, yang pertama, general

information, yang merupakan pengetahuan bahwa kedudukan

yang

mengandung trust atau kepercayaan, dapat dilanggar tanpa

konsekuensi.

Pengetahuan ini dapat diperoleh dari apa yang ia

dengar atau yang ia lihat, kedua adalah technical skill

atau

keahlian/keterampilan yang dibutuhkan untuk

melaksanakan

kecurangan tersebut.

Razionalization atau mencari pembenaran sebelum melakukan

kecurangan

bukan sesudah. Pembenaran merupakan bagian yang

harus ada didalam tindakan

kejahatan itu sendiri,

bahkan

merupakan bagian dari motivasi pelaku.

II.3. Pengertian Audit Secara Umum

II.3.1. Definisi Audit

Beberapa definisi audit yang penulis kutip dari beberapa sumber menuliskan

bahwa, antara lain:

Menurut Boynton, Johnson, Kell dengan diterjemahkan oleh Paul A.Rajoe,

Gina Gania, Ichsan Setiyo Budi (2006):

“Auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti

tentang informasi yang dapat

diukur mengenai suatu satuan usaha yang

dilaksanakan oleh seorang yang kompeten dan independen untuk dapat

menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria

yang telah ditetapkan. Auditing seharusnya dilakukan seorang yang

independen dan kompeten”.

Menurut Arens,

Elder dan Beasley,

(2008:4) yang diterjemahkan oleh Gina

Gania adalah “Pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk

menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dengan

kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang

kompeten dan independen”.

Menurut Konrath (2002:5)

“Suatu proses sistematik untuk secara objektif mendapatkan dan

mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan-kegiatan dan

kejadian-kejadian ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara

asersi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan

hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan”

Menurut Sukrisno Agoes (20012:3)

“Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistimatis oleh pihak

yang independen

terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh

manajemen, beserta catatan

pembukuan dan

pendukungnya, dengan tujuan

untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan

tersebut”.

Menurut Komite Konsep Audit Dasar (Committee on Basic Auditing

Concepts) telah merumuskan definisi umum dari audit :

Auditing adalah suatu proses sistematis mendapatkan dan mengevaluasi

bukti-bukti secara objektif sehubungan dengan asersi atas tindakan dan

peristiwa ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi

tersebut dan menetapkan kriteria,

serta mengomunikasikan hasilnya kepada

pihak-pihak yang berkepentingan. (Messier/ Glover/ Prawitt 2006:16).

II.3.2. Audit Kecurangan

Association of Certified Fraud Examiner

seperti yang dikutip oleh Amin

Widjaja (2008), mendefinisikan audit kecurangan sebagai berikut: “Fraud

Auditing is an intial approach (proactive) to detecting financial fraud, using

accounting records and information, analytical relationship, and an

awareness of fraud perpetration and concealment efforts”.

Yang diartikan audit kecurangan merupakan suatu pendekatan awal (proaktif)

untuk mendeteksi penipuan keuangan, dengan menggunakan catatan

akuntansi dan infromasi, hubungan analistis dan kesadaran perbuatan

penipuan dan upaya penyembunyian.

II.3.3. Jenis-jenis Audit

Menurut Mulyadi (2002:30-32), dari jenis pemeriksaannya, jenis-jenis

audit dibagi menjadi tiga yaitu :

Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit).

Bertujuan untuk menilai kewajaran laporan keuangan atas dasar

kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi berterima umum (PABU). Hasil

auditing terhadap laporan keuangan tersebut disajikan dalam bentuk

tertulis berupa laporan audit.

Audit Kepatuhan (Compliance Audit).

Audit bertujuan untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan

kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit kepatuhan umumnya

dilaporkan

kepada pihak yang berwenang membuat kriteria. Audit

kepatuhan banyak dijumpai dalam pemerintahan.

Audit Operasional (Operational Audit).

Audit operasional merupakan

review secara sistematik kegiatan

organisasi, atau bagian daripadanya, dalam hubungannya dengan tujuan

tertentu. Tujuan audit operasional adalah untuk mengevaluasi kinerja

mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan, dan

membuat

rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut. Pihak yang

memerlukan audit operasional adalah manajemen atau pihak ketiga. Hasil

audit operasional diserahkan kepada pihak yang meminta

dilaksanakan

audit tersebut agar pelaksnaan operasionalnya dapat berjalan dengan

effektif dan efisiensi.

II.4. Sistem Pengendalian Internal

II.4.1. Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan metode yang berguna bagi

manajemen untuk menjaga kekayaan organisasi, meningkatkan efektivitas

dan efisiensi kinerja.

Disamping itu, sistem pengendalian internal dapat

mengendalikan ketelitian dan akurasi pencatatan data akuntansi.

Definisi sistem pengendalian internal yang penulis kutip dari sumber

menuliskan bahwa :

Menurut Committee of Sponsoring Organizations (COSO) of

Treadway Commission report, seperti dikutip oleh Bagnaroff, Moscove,

dan Simkin (2001) yaitu:

“A process, effected by a board of directors, management, and other

personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the

achievement of objectives in the following categories-effectiveness and

efficiency of operations,. Reliability of financial reporting, and

compliance laws and regulation

or Internal controls are the tools that

managers use (but are often nottaught) to help achieve their business

objective in the following categories :

• Effectiveness and efficiency of operations

• Reliability of financial reporting

• Complience with external laws and regulations”

Definisi diatas dapat diartikan, bahwa pengendalian Internal adalah alat

yang digunakan oleh para

manajer (tetapi jarang diajarkan) untuk

membantu dalam pencapaian tujuan usaha mereka dalam kategori berikut

ini :

• Efektivitas dan efisiensi operasional

• Keandalan dari laporan keuangan

• Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

Menurut Boynton, Johnson, dan Kell yang diterjemahkan oleh Rajoe,

P.A., Gania, G., dan Budi, I.S. (2006:373), laporan COSO mendefinisikan

pengendalian intern sebagai berikut :

Pengendalian

intern

(internal control) adalah suatu proses yang

dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnyadalam

suatu entitas, yang dirancang untuk menyediakan keyakinan

yang

memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan dalam kategori keandalan

pelaporan

keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan

peraturan yang

berlaku, efektivitas dan efisiensi operasi.

Laporan COSO juga menekankan bahwa konsep fundamental

(fundamental concepts) dinyatakan dalam definisi berikut :

Pengendalian intern merupakan suatu proses. Ini berarti alat untuk

mencapai suatu akhir, bukan akhir itu sendiri. Pengendalian intern

terdiri dari serangkaian

tindakan yang meresap dan terintegrasi

dengan tidak ditambahkan ke dalam infra struktur suatu entitas.

Pengendalian intern dilaksanakan

oleh orang. Pengendalian intern

bukan hanya suatu

manual kebijakan dan formulir-formulir, tetapi

orang pada berbagai tingkatan organisasi, termasuk dewan direksi,

manajemen, dan personel lainnya.

Pengendalian intern dapat diharapkan untuk menyediakan hanya

keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak, kepada

manajemen dan dewan direksi suatu entitas karena keterbatasanyang

melekat dalam semua sistem pengendalian intern dan perlunyauntuk

mempertimbangkan biaya dan manfaat relatif dari pengadaan

pengendalian.

Pengendalian intern diarahkan pada pencapaian tujuan dalam kategori

yang saling tumpang tindih dari pelaporan keuangan, kepatuhan, dan

operasi.

Menurut Dasaratha V. Rama/ Frederick L. Jones (2008:132) yang

diterjemahkan oleh M. Slamet Wibowo.

“Pengendalian internal (internal control) adalah suatu proses, yang

dipengaruhi oleh dewan direksi entitas, manajemen, dan personellainnya,

yang dirancang untuk memberikan kepastian yang beralasan

terkait

dengan pencapaian sasaran kategori sebagai berikut: efektivitas

dan

efisiensi operasi; keandalan pelaporan keuangan; dan ketaatan

terhadap

hukum dan peraturan yang berlaku.

II.4.2. Unsur dan Tujuan Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2002:164), unsur pokok sistem pengendalian

internal

adalah :

Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional

secara

tegas.

Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan

perlindungan yang cukup terhadap karyawan, utang, pendapatan, dan

aktiva.

Praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit

organisasi.

Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya

Menurut Suharli (2006), dalam pengendalian internal terdapat berbagai

tujuan. Tujuan pengendalian internal tersebut adalah :

Otorisasi ( wewenang )

Setiap transaksi harus mendapat otorisasi semestinya berdasarkan struktur

dan kebijakan perusahaan. Dalam keadaan

atau masalah-

masalah

tertentu sangat mungkin diperlukan otorisasi khusus.

Pencatatan

Pencatatan atas transaksi harus dilaksanakan sebagaimana mestinya dan

pada waktu yang

tepat dengan uraian yang wajar.Transaksi yang dicatat

adalah transaksi yang benar-benar terjadi dan lengkap.

Perlindungan

Harta fisik berwujud tidak boleh berada di bawah pengawasan atau

penjagaan dari mereka yang bertanggung jawab.

Dalam hal ini

pengendalian internal memperkecil resiko terjadinya kecurangan oleh

karyawan atau manajemen sekalipun.

Rekonsiliasi

Rekonsiliasi secara berkelanjutan dan periodik antar pencatatan

dengan

harta fisik harus dilakukan misalnya mencocokkan jumlah

persediaan

barang antara kartu persediaan dengan persediaan fisik digudang.

II.4.3.

Struktur Pengendalian Internal

Unsur-unsur sistem pengendalian internal setiap perusahaan padaumumnya

adalah sama. Tetapi perbedaannya terletak pada dinamika

interaksi unsur-

unsur tersebut

untuk setiap perusahaan akan berbeda. Hal

ini disesuaikan

dengan industri besar kecilnya perusahaan, dan falsafah manajemen.

Unsur-unsur pokok pengendalian internal perusahaan terdiri atas :

Lingkungan pengendalian (control environment).

Menurut Agoes (2012:80) :

Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi dan

mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan

pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian

intern yang lain, menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan

pengendalian mencakup hal-hal berikut ini :

a. Integritas dan nilai etika

b. Komitmen terhadap kompetensi

c. Partisipasi dewan komisaris atau komite audit

d. Struktur organisasi

e. Pemberian wewenang dan tanggung jawab

f. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia

Penaksiran risiko (risk assessment).

Risiko yang relevan dengan pelaporan keuangan mencakup peristiwadan

keadaan intern maupun ekstern yang dapat terjadi dan secaranegatif

mempengaruhi kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah,

meringkas

dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam

laporan keuangan. Risiko dapat timbul atau berubah dikarenakan keadaan

berikut ini:

a. Perubahan dalam lingkungan operasi

b. Personel baru

c. Sistim informasi yang baru atau yang diperbaiki

d. Teknologi baru

e. Lini produk, produk, atau aktivitas baru

f. Restrukturisasi korporasi

g. Operasi luar negeri

h. Standar akuntansi baru

Aktivitas Pengendalian (control activities).

Kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan

manajemen dilaksanakan.

Aktivitas tersebut membantu memastikan

bahwa tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi risiko dalam

pencapaian tujuan entitas, sudah dilaksanakan.

Aktivitas pengendalian

mempunyai berbagai tujuan dan diterapkan diberbagai tingkat dan fungsi.

Umumnya aktivitas pengendalian yang mungkin relevan

dengan audit

dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan

hal-hal berikut ini:

a. Review atas kinerja

b. Pengendalian pengolahan informasi

c. Pengendalian fisik atas kelayakan dan catatan

d. Pemisahan fungsi yang memadai

Informasi dan komunikasi (information processing andcommunication).

Pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalamsuatu

bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan

tanggung

jawab mereka.

Pemantauan (monitoring).

Proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian intern

sepanjang

waktu.

II.4.4. Keterbatasan Pengendalian Internal

Menurut Messier/ Glover/ Prewitt (2006:270-272) :

Sistem pengendalian internal harus dirancang dan dioperasikan untuk

memberi keyakinan memadai bahwa tujuan entitas telah dicapai. Konsep

keyakinan memadai mengakui bahwa biaya sistem pengendalian internal

entitas harus tidak melebihi manfaat yang

diharapkan untuk dihasilkan.

Kebutuhan untuk menyeimbangkan biayapengendalian dengan manfaat

terkait memerlukan estimasi dan

pertimbangan mendalam dari sisi

manajemen.

Efektivitas sistem pengendalian internal berhadapan dengan

keterbatasan-keterbatasan

alamiah, termasuk diabaikannya pengendalian

internal oleh manajemen, kesalahan personel, dan kolusi.

Manajemen Mengabaikan Pengendalian Internal

Pengendalian entitas dapat diabaikan oleh manajemen. Sebagai

contoh,

manajer senior dapat meminta karyawan bawahannya untuk

mencatat

ayat jurnal dalam catatan akuntansi yang tidak konsisten dengan substansi

transaksi dan

melanggar pengendalian entitas, karena takut akan

kehilangan pekerjaannya. Dalam contoh lainnya,

manajemen mungkin

mengadakan perjanjian dengan pelanggan

yang mengubah syarat dan

kondisi kontrak penjualan standar entitas

dalam cara yang akan

menghalangi pengakuan pendapatan. Auditor

terutama berkepentingan

ketika manajemen senior terlibat aktivitas

seperti itu,

karena hal itu

menimbulkan pertanyaan serius mengenai

integritas manajemen.

Akan

tetapi, pelanggaran prosedur pengendalian oleh manajemen senior lebih

sulit untuk dideteksi dengan prosedur audit normal.

Kesalahan atau Kelalaian Manusia

Sistem

pengendalian internal hanya akan seefektif personel yang

mengimplementasikan dan melakukan pengendalian. Kecacatan

dipengendalian internal dapat terjadi karena kesalahan manusia

seperti

kesalahan atau

kelalaian

sederhana.Misalnya,

kesalahan

dapat terjadi

dalam merancang, menjaga, atau mengawasi pengendalian otomatis. Jika

personel TI tidak memahami secara

keseluruhan

bagaimana sistem

pendapatan memproses transaksi penjualan,

mereka akan salah

merancang perubahan terhadap sistem dalam

memproses penjualan untuk

lini produk baru.

Kolusi

Efektivitas pemisahan tugas terletak pada individu yang hanya melakukan

pekerjaan yang ditugaskan padanya atau kinerja seseorang diperiksa oleh

orang lain. Selalu ada risiko bahwa kolusi antar individu akan merusak

efektivitas pemisahan tugas. Misalnya, seorang individu yang menerima

pembayaran kas dari pelanggandapat bekerja sama dengan

orang yang

mencatat penerimaan

tersebut dalam catatan pelanggan untuk mencuri

uang dari entitas.

II.4.5. Pengujian Pengendalian

Menurut Mulyadi (2002:198), “Untuk menguji kepatuhan terhadap

pengendalian internal, auditor melakukan dua macam pengujian :

1. Pengujian adanya kepatuhan terhadap pengendalian internal

2. Pengujian tingkat kepatuhan terhadap pengendalian internal.

Berikut ini akan dijelaskan masing-masing dari kedua pengujian di atas :

Pengujian adanya kepatuhan terhadap pengendalian internal

Untuk menentukan apakah informasi mengenai pengendalian yang

dikumpulkan oleh auditor benar-benar ada, auditor melakukan dua

macam

pengujian :

Pengujian transaksi dengan cara mengikuti pelaksanaan transaksi

tertentu.

Dalam membuktikan adanya kepatuhan pengendalian internal,

auditor dapat memilih transaksi tertentu, kemudian melakukan

pengamatan adanya unsur-unsur pengendalian internal dalam

pelaksanaan transaksi tersebut, sejak transaksi tersebut dimulai

sampai dengan selesai.

Pengujian transaksi tertentu yang telah terjadi dan yang telah dicatat.

Dalam hal ini auditor harus memilih transaksi tertentu kemudian

mengikuti pelaksanaanya sejak awal sampai selesai, melalui

dokumen-dokumen yang dibuat dalam transaksi tersebut dan

pencatatannya dalam catatan akuntansi.

Pengujian tingkat kepatuhan

Dalam pengujian pengendalian

terhadap pengendalian internal, auditor

tidak hanya berkepentingan terhadap eksistensi unsur-unsur pengendalian

internal, namun auditor juga berkepentingan terhadap

tingkat kepatuhan

klien terhadap pengendalian internal.

II.4.6.

Hubungan Pengendalian Internal dan Kecurangan

Audit internal sangat erat berkaitan dengan masalah pencegahan tindak

kecurangan (fraud) di dalam perusahaan. Adanya audit internal dalam

suatu perusahaan diyakini bermanfaat dalam membantu

mencegah

terjadinya kecurangan. Namun demikian, audit internal tidak bertanggung

jawab atas terjadinya kecurangan, meskipun audit internal merupakan

pihak yang memiliki kewajiban yang paling besar dalam masalah

pencegahan kecurangan. kecurangan (fraud) dapat dikurangi bahkan

dicegah dengan menciptakan iklim budaya jujur, keterbukaan, dan saling

membantu satu sama lain. Selain itu pencegahan kecurangan dapat

dihilangkan dengan menghilangkan peluang untuk melakukan

kecurangan, misalnya dengan menanamkan kesan bahwa setiap tindakan

kecurangan

akan mendapat sanksi setimpal. Audit internal harus dapat

memastikan apakah kecurangan itu memang ada atau tidak. Untuk

memastikannya, audit internal akan melakukan evaluasi terhadap sistem

pengendalian internal yang dibuat manajemen dan aktivitas karyawan

perusahaan berdasarkan kriteria yang tepat untuk merekomendasikan

suatu rangkaian tindakan kepada pihak manajemen. Disamping itu, audit

internal harus mempunyai alat pengendalian yang efektif sehinga

sehingga kecurangan dapat cegah sedini mungkin.

II.5.

Teknik Audit Kecurangan

Audit kecurangan atau audit investigatif diarahkan lebih ke pembuktian ada

atau tidak adanya fraud dan perbuatan melawan hukum lainnya, oleh karena itu lebih

memusatkan

kepada 5W (what, where, when, who, why) dan 1H (how). Audit

investigatif juga menggunakan teknik audit yang biasa dilakukan dalam audit laporan

keuangan, namun di dalam audit investigatif teknik-teknik audit lebih bersifat

eksploratif, mencari “wilayah garapan” atau probing (contohnya dengan reviu

analitikal)

maupun pendalaman (contohnya dengan konfirmasi atau dokumentasi),

sehingga sangat diperlukannya review analitikal pada awal investigasi untuk

perbandingan antara apa yang akan dihadapi dengan apa yang

layak seharusnya

terjadi dan berusaha menjawab

sebab terjadinya kesenjangan. Tuanakotta (2010)

mengungkapkan teknik audit yang lazim digunakan di dalam audit investigatif

adalah sebagai berikut:

Memeriksa fisik dan mengamati (physical examination)

Memeriksa fisik dapat diartikan sebagai penghitungan kembali asset yang

berupa uang tunai (mata uang rupiah maupun asing), kertas berharga,

persediaan barang, aset tetap, dan barang berwujud lainnya. Mengamati

sendiri diartikan sebagai pemanfaatan indera untuk mengetahui sesuatu.

Contohnya, terdapat suatu kontrak biaya pengecetan gedung Pentagon,

investigator dapat melakukan pemeriksaan fisik atas luas bidang dinding yang

dicat yang ternyata jauh berbeda dengan yang tertulis di kontrak, lalu dalam

kontrak kerja juga meliputi pengerjaan gorong-gorong air yang memang tidak

perlu dicat, dan pada akhirnya investigator membuktikan bahwa kontraktor

dan building engineer melakukan kolusi yang merugikan Pentagon.

Meminta informasi dan konfirmasi (confirmation)

Di dalam audit investigatif, permintaan konfirmasi harus dibarengi, diperkuat,

atau dikolaborasikan dengan informasi dari sumber lain atau diperkuat

dengan cara lain.

Memeriksa dokumen (documentation)

Pemeriksaan dokumen pasti dilakukan didalam audit investigatif, tetapi

dengan kemajuan teknologi, definisi dokumen menjadi lebih luas, termasuk

informasi yang diolah, disimpan dan dipindahkan secara elektronis (digital).

Review analitikal (analytical review)

Menganalisa kemampuan perusahaan yang diaudit dengan

membandingkannya dengan perusahaan saingannya yang seukuran dan

melakukan perbandingan dalam perusahaan yang diaudit atas hal yang

sama pada masa sekarang dengan masa lalu.

Membandingkan anggaran dengan realisasi dengan perlunya pemahaman

mekanisme anggaran, evaluasi atas pelaksanaan anggaran dan insentif

(keuangan maupun non-keuangan) yang terkandung dalam sistem

anggarannya

Melakukan analisis vertikal dan horizontal yang merupakan analisis rasio

atas laporan keuangan.

Melihat hubungan antara satu data keuangan dengan data keuangan

lainnya dengan melakukan perbandingan antar akun, contohnya penjualan

dengan piutang, penjualan dengan rata-rata persedian, dan lainnya.

Menggunakan data non-keuangan dengan review analitikal adalah

mengenal pola hubungan, relationship-pattern. Contohnya, hubungan

antara jumlah pupuk yang digunakan dengan hasil produksi.

Regresi atau analisis trend dengan data historical yang memadai

Menggunakan indikator ekonomi makro.

Menghitung kembali (reperformance)

Menghitung kembali tidak lain dari mengecek kebenaran perhitungan. Dalam

audit investigatif, perhitungan yang dihadapi umumnya lebih kompleks dari

audit laporan keuangan karena didasarkan atas kontrak atau perjanjian yang

rumit, mungkin sudah terjadi perubahan dan renegosiasi.

II.6.

Siklus Pendapatan

Siklus pendapatan terdiri dari semua aktivitas penjualan dan

penerimaan kasserta retur penjualan. Aktivitas yang harus dicatat adalah

penerimaan order dari konsumen, penjualan, dan penerimaan kas.

II.6.1. Penjualan Tunai

Menurut Mulyadi (2002:455), penjualan tunai dilaksanakan oleh

perusahaan dengan cara mewajibkan pembeli melakukan pembayaran

harga

barang terlebih dahulu sebelum barang tersebut diserahkan oleh

perusahaan

kepada pembeli. Setelah uang diterima oleh perusahaan, barang

kemudian

diserahkan kepada pembeli dan transaksi penjualan tunai

kemudian dicatat

oleh perusahaan.

II.6.2. Penjualan Kredit

Menurut Mulyadi (2002:202), Penjualan kredit dilaksanakan

oleh

perusahaan dengan cara mengirimkan barang sesuai order yang

diterimadari pembelian dan untuk jangka waktu tertentu perusahaan

mempunyai

tagihan kepada pembeli tersebut untuk menghindari tidak

tertagihnya

piutang, setiap penjualan

kredit yang pertama kepada

pembeli selalu dengan evaluasi layak atau tidaknya pembeli

tersebut

diberi kredit.

II.6.2.1. Fungsi Yang Terkait Penjualan Kredit

Pelaksanaan prosedur penjualan kredit yang baik dapat

dilakukan dengan cara memisahkan fungsi dan tanggung

jawab

yang terkait dalam penjualan kredit. Tujuan pokok dari

pemisahan fungsi dan tanggung

jawab tersebut adalah untuk

mencegah serta dapat dilakukan deteksi atas kesalahan dan

ketidakberesan dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan

kepada masing-masing bagian.

Menurut Mulyadi (2002:211), “Fungsi yang terkait

dalam sistem penjualan kredit, yaitu :

Fungsi Penjualan

Dalam transaksi penjulan kredit, fungsi ini bertanggung

jawab

untuk menerima surat order dari pembeli, mengedit

order dari

pelanggan untuk menambahkan informasi yang

belum ada

pada surat order tersebut, meminta otorisasi

kredit menentukan tanggal pengiriman dan dari gudang

mana barang

akan dikirim, dan mengisi surat order

pengiriman. Fungsi ini

juga bertanggung jawab untuk

membuat

“back order” pada

saat diketahui tidak

tersedianya persediaan untuk memenuhi order pelanggan.

Fungsi Kredit

Fungsi ini berada dibawah fungsi keuangan yang dalam

transaksi penjualan kredit, bertanggung jawab untuk

meneliti status kredit pelanggan dan memberikan otorisasi

pemberian kredit kepada pelanggan.

Fungsi Gudang

Dalam transaksi penjualan kredit, fungsi ini bertanggung

jawab untuk menyimpan barang yang dipesan oleh

pelanggan,

serta menyerahkan barang ke fungsi

pengiriman.

Fungsi Pengiriman

Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyerahkan barang

atas

dasar surat order pengiriman yang diterimanya dari

fungsi

penjualan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk

menjamin

bahwa

tidak ada barang yang keluar dari

perusahaan tanpa ada otorisasi dari yang berwenang.

Fungsi Penagihan

Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat dan

mengirimkan faktur penjualan kepada pelanggan, serta

menyediakan copy faktur bagi kepentingan pencatatan

transaksi penjualan oleh fungsi akuntansi.

Fungsi Akuntansi

Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat piutang yang

timbul dari transaksi penjualan kredit dan membuat serta

mengirimkan pernyataan piutang kepada para debitur, serta

membuat laporan penjualan.

Di samping itu, fungsi ini

juga

bertanggung jawab untuk mencatat harga pokok

persediaan yang dijual ke dalam kartu persediaan.

II.6.2.2. Pengendalian Internal Penjualan Kredit

Penjualan merupakan aktivitas yang penting didalam

suatu

perusahaan,

karena dari penjualan diperoleh sumber

pendapatan berupa laba untuk membiayai kelangsungan hidup

perusahaan. Siklus penjualan dimulai dari permintaan barang

oleh pelanggan sampai berpindahnya kepemilikan barang dari

penjual kepelanggan dengan sistem pembayaran tunai ataupun

dengan pembayaran kredit.

Menurut Mulyadi (2002:221) :

“Kegiatan penjualan terdiri dari transaksi penjualan barang

atau

jasa, baik secara kredit maupun secara tunai. Dalam

transaksi

penjualan kredit, jika order dari pelanggan telah

dipenuhi

dengan

pengiriman barang atau penyerahan jasa,

untuk

jangka waktu

tertentu perusahaan memiliki piutang

kepada pelanggannya. Kegiatan penjualan secara kredit ini

ditangani oleh perusahaan melalui sistem penjualan kredit”

Unsur pokok pengendalian terdiri dari :

a. Organisasi

Fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kredit

Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penjualan

dan fungsi kredit.

Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi kas.

Transaksi penjualan kredit harus dilaksanakan oleh

fungsi

penjualan, fungsi kredit, fungsi pengiriman,

fungsi

penagihan, dan fungsi akuntansi. Tidak ada

transaksi

penjualan kredit yang dilaksanakan secara

lengkap hanya oleh satu fungsi tersebut.

b. Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan

Peneriman order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi

penjualan dengan menggunakan surat pengiriman.

Persetujuan pemberian kredit diberikan oleh fungsi

kredit dengan membubuhkan tanda tangan pada credit

copy.

Pengiriman barang kepada pelanggan diotorisasi oleh

fungsi pengiriman dengan cara menandatangani dan

membubuhkan cap “sudah dikirim” pada copy surat

order pengiriman.

Penetapan harga jual, syarat penjualan, syarat

pengangkutan barang, dan potongan penjualan berada

ditangan

Direktur

Pemasaran dengan penerbitan surat

keputusan mengenai hal tersebut.

Terjadinya piutang diotorisasi oleh fungsi penagihan

dengan membubuhkan tanda tangan pada faktur

penjualan.

Pencatatan ke dalam kartu piutang dan ke dalam jurnal

penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal umum

diotorisasi oleh fungsi akuntansi dengan cara

memberikan tanda tangan pada dokumen sumber.

Pencatatan terjadinya piutang didasarkan pada faktur

penjualan yang didukung dengan surat

order

pengiriman dan surat muat.

c. Praktik yang Sehat

Surat order pengiriman bernomor urut cetak dan

pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi

penjualan

Faktur penjualan bernomor urut tercetak dan

pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi

penagihan.

Secara periodik fungsi akuntansi mengirimkan

pernyataan

piutang (account receivable statement)

kepada setiap debitur untuk mengkaji ketelitian catatan

piutang yang diselenggarkan oleh fungsi tersebut.

Secara periodik diadakan rekonsiliasi kartu piutang

dengan rekening kontrol piutang dalam buku besar.

II.6.3. Penerimaan Kas

Menurut Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, Terry D.

Warfield(2008:342) yang diterjemahkan oleh Emil Salim, S.E,

pengertian kas adalah

aktiva yang paling likuid, merupakan media

pertukaran standar dan dasar pengukuran serta akuntansi untuk semua

pos-pos lainnya.

Penerimaan kas merupakan hasil dari beberpa aktivitas.

Sebagai

contoh, kas diterima dari hasil transaksi pendapatan,

pinjaman jangka

pendek atau

jangka panjang, serta aktiva lainnya.

Lingkup bagian ini dibatasi pada penerimaan kas dari penjualan tunai

dan penagihan dari pelanggan atas penjualan kredit.

Fungsi penerimaan kas yang meliputi pemrosesan penerimaan kas

dari penjualan tunai dan kredit, termasuk sub fungsi sebagai berikut :

Menerima penerimaan kas

Menyetorkan kas ke bank

Mencatat penerimaan kas

Sebagaimana dalam kasus transaksi penjualan kredit, pemisahan

tugas untuk melakukan fungsi fungsi ini merupakan aktivitas

pengendalian internal yang penting. Fungsi-fungsi, aktivitas

pengendalian yang berlaku, dan asersi yang relevan serta tujuan audit

spesifik akan dijelaskan dalam bagian tersebut. Banyak dari

pengendalian

tersebut berkaitan dengan penerimaan dan penyetoran

kas yang

melibatkan

cek dan saldo secara manual daripada dengan

computer,

pengendalian

komputer paling

efektif

dalam

mengendalikan pencatatan sub fungsi.

Risiko utama dalam memproses transaksi penerimaan kas

adalah kemungkinan pencurian kas sebelum atau sesudah pencatatan

penerimaan

kas dibuat. Dengan demikian, prosedur pengendalian

harus memberikan

kepastian yang layak bahwa dokumentasi

penetapan tanggung jawab telah

dibuat pada saat kas diterima dan

bahwa kas telah disimpan ditempat

yang sama. Risiko kedua adalah

kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pemrosesan penerimaan kas

berikutnya.

II.6.3.1. Fungsi-fungsi Sistem Penerimaan Kas dari Penjualan

Tunai

Fungsi Penjualan

Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini

bertanggung jawab untuk menerima order dari pembeli, mengisi

faktur

penjualan tunai, dan menyerahkan faktur tersebut kepada

pembeli

untuk kepentingan pembayaran harga barang ke fungsi

kas. Fungsi ini berada pada Bagian Penjualan.

Fungsi Kas

Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini

bertanggung jawab sebagai penerima kas dari pembeli.Fungsi ini

berada pada Kasir.

Fungsi Gudang

Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini

bertanggung jawab untuk menyiapkan barang yang dipesan oleh

pembeli, serta menyerahkan barang tersebut ke fungsi pengiriman.

Fungsi ini berada pada Bagian Gudang.

Fungsi Pengiriman

Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini

bertanggung jawab untuk membungkus barang dan menyerahkan

barang yang telah dibayar harganya kepada pembeli.Fungsi ini

berada pada Bagian Pengiriman.

Fungsi Akuntansi

Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini

bertanggung jawab sebagai pencatat transaksi penjualan dan

penerimaan kas dan pembuat laporan penjualan.Fungsi ini berada

pada Bagian Jurnal. (Mulyadi 2002 :462)

II.6.3.2. Fungsi-fungsi Sistem Penerimaan Kas dari Piutang

Fungsi Sekretariat

Dalam sistem penerimaan kas dari piutang, fungsi sekretariat

bertanggung jawab dalam penerimaan cek dan surat

pemberitahuan

melalui pos dari para debitur perusahaan. Fungsi

sekretariat bertugas

untuk membuat daftar surat pemberitahuan

yang diterima bersama cekdari para debitur. Fungsi ini berada

pada Bagian Sekretariat.

Fungsi Penagihan

Jika perusahaan melakukan piutang langsung kepada debitur

melalui penagih perusahaan, fungsi penagihan bertanggung jawab

untuk

melakukan penagihan kepada debitur perusahaan

berdasarkan daftar

piutang yang ditagih yang dibuat oeh fungsi

akuntansi.Fungsi ini berada pada Bagian Penagihan.

Fungsi Kas

Fungsi ini bertanggung jawab atas penerimaan cek dari fungsi

sekretariat (jika pelaksanaan penagihan piutang melalui pos) atau

dari fungsi penagihan (jika pelaksanaan penagihan piutang melalui

penagih

perusahaan). Fungsi kas bertanggung jawab untuk

menyetorkan

kas

yang diterima dari berbagai fungsi tersebut

kepada bank dengansegera. Fungsi ini berada pada kasir.

Fungsi Akuntansi

Fungsi akuntansi bertanggung jawab dalam pencatatan

penerimaan kas dari piutang ke dalam jurnal penerimaan kas dan

berkurangnya piutang

ke dalam kartu piutang. Fungsi ini berada

pada Bagian Piutang.

Fungsi Pemeriksa Internal

Dalam sistem penerimaan kas dari piutang, fungsi pemeriksaan

internal bertanggung jawab dalam melaksanakan penghitungan

kas

yang ada ditangan fungsi kas secara periodik. Disamping itu,

fungsi

pemeriksa internal

bertanggungjawab dalam melakukan

rekonsiliasi

bank, untuk mengecek ketelitian catatan kas yang

diselenggarakan

oleh fungsi akuntansi.Fungsi pemeriksa internal

berada pada Bagian Pemeriksa Internal.

(Mulyadi 2002:487)

II.6.4. Retur Penjualan

Penggelapan kas dapat ditutupi dengan menyatakan terlalu

tinggi

retur penjualan dan pengurangan harga. Jadi, aktivitas

pengendalian

bermanfaat dalam mengurangi risiko penyelewengan

semacam itu yang berfokus pada penetapan validitas, atau eksistensi

atau kejadian transaksi itu dan mencakup hal-hal berikut:

Otorisasi yang tepat atas transaksi retur penjualan. Sebagai

contoh, retur penjualan harus diotorisasi oleh manajemen

penjualan.

Perhitungan independen atas barang-barang yang diretur.

Penggunaan dokumen dan catatan yang tepat, terutama

penggunaan

memo kredit yang telah disetujui untuk pemberian

kredit atas barang-barang yang dikembalikan atau rusak.

Pemisahan tugas untuk mengotorisasi transaksi penyesuaian

penjualan dan penanganan serta pencatatan penerimaan kas.

II.6.4.1.Fungsi-fungsi Sistem Retur Penjualan

Fungsi Penjualan

Dalam transaksi retur penjualan, fungsi ini bertanggung jawab atas

penerimaan pemberitahuan mengenai pengembalian barang yang

telah

dibeli oleh pembeli. Otorisasi penerimaan kembali barang

yang telah dijual tersebut dilakukan dengan cara membuat memo

kredit yang dikirimkan kepada fungsi penerimaan.

Fungsi Penerimaan

Dalam transaksi retur penjualan, fungsi ini bertanggung jawab atas

penerimaan barang berdasarkan otorisasi yang terdapat dalam

memo kredit yang diterima dari fungsi penjualan.

Fungsi Gudang

Fungsi ini bertanggung jawab atas penyimpan kembali barang

yang

diterima dari retur penjualan setelah barang tersebut

diperiksa oleh

fungsi penerimaan.

Barang yang diterima dari

transaksi retur penjualan

ini dicatat oleh fungsi gudang dalam

kartu gudang.

Fungsi Akuntansi

Fungsi ini bertanggung jawab atas pencatatan transaksi retur

penjualan kedalam jurnal umum (atau jurnal retur penjualan) dan

pencatatan

berkurangnya piutang dan bertambahnya persediaan

akibat retur

penjualan dalam kartu piutang dan kartu persediaan.

Disamping itu,

fungsi ini juga bertanggung jawab untuk

mengirimkan memo kredit

kepada pembeli yang

bersangkutan.

(Mulyadi 2002:226-231).

II.6.4.2.Unsur Pengendalian Internal dalam Sistem Retur

Penjualan

Organisasi

Fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi penerimaan.

Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penjualan.

Transaksi retur penjualan harus dilaksanakan oleh fungsi

penjualan, fungsi penerimaan, dan fungsi akuntansi. Tidak ada

transaksi returpenjualan yang dilaksanakan secara lengkap

oleh hanya satu fungsitersebut.

Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan

Retur penjualan diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan

membutuhkan tanda tangan otorisasi dalam memo kredit.

Pencatatan berkurangnya piutang karena retur penjualan

didasarkan pada memo kredit yang didukung dengan laporan

penerimaan barang.

Praktik yang Sehat

Memo kredit bernomor urut tercetak dan pemakaiannyadalam

pertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan.

Secara periodik fungsi akuntansi mengirim pernyataan piutang

(account receivable statement) kepada setiap debitur untuk

menguji

ketelitian catatan piutang yang diselenggarakan oleh

fungsi tersebut.

Secara periodik diadakan rekonsiliasi kartu piutang dengan

rekonsiliasi kontrol

piutang dalam buku besar. (Mulyadi

2002:236).

II.7.

Pengertian Evaluasi

Evaluasi merupakan kegiatan yang membandingkan antara hasil

implementasi dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan

untuk melihat

keberhasilannya. Dari evaluasi kemudian akan tersedia

informasi mengenai sejauh

mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, sehingga bisa

diketahui bila terdapat

selisih antara standar yang diterapkan dengan hasil yang bias dicapai. Evaluasi

merupakan suatu proses untuk menjelaskan secara

sistematis untuk mencapai

obyektif, efisien, dan efektif, serta untuk mengetahui dampak dari suatu kegiatan dan

juga membantu pengambilan keputusan untuk

perbaikan satu atau beberapa aspek

program perencanaan yang akan datang.