2012200602AKBab2001

BAB 2

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1

Landasan Teori

2.1.1

Akuntan Publik

Akuntan publik adalah seorang akuntan yang memberikan jasa

pelayanan akuntansi kepada masyarakat. UU no 5 tahun 2011 tentang

akuntan publik secara umum menjelaskan mengenai ketentuan hak,

kewajiban, tugas, tanggung jawab, sanksi dari seorang akuntan publik dan

Kantor Akuntan Publik.

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)

merupakan acuan yang

ditetapkan menjadi ukuran yang wajib dipatuhi oleh akuntan publik dalam

memberikan jasa. Diharapkan dengan adanya SPAP akan meningkatkan

standar mutu profesionalisme seorang akuntan publik serta mengurangi

segala bentuk kecurangan yang mungkin dilakukan.

Dalam melaksanakan audit laporan keuangan ada tujuh langkah

pokok yang harus dilakukan menurut Boynton, Johnson, dan Kell (2003: 190)

yaitu:

Memperoleh pemahaman tentang bisnis dan industri.

Mengidentifikasi asersi laporan keuangan yang relevan.

Membuat keputusan tentang jumlah yang material bagi para pengguna

laporan keuangan.

Membuat keputusan tentang komponen risiko audit.

Memperoleh bukti melalui prosedur audit, termasuk prosedur untuk

memahami pengendalian intern, melaksanakan pengujian pengendalian,

dan melaksanakan pengujian substantif.

Menetapkan bagaimana menggunakan bukti untuk mendukung suatu

pendapat audit, komunikasi kepada klien lain, serta jasa bernilai tambah.

Mengkomunikasikan temuan-temuan.

Seorang akuntan publik menyediakan jasa asurans yang bertujuan

memberikan keyakinan bagi pengguna atas hasil evaluasi informasi keuangan

dan non keuangan berdasarkan suatu kriteria. Data keuangan merupakan

rahasia bagi setiap perusahaan. Maka perusahaan besar biasanya lebih

memberikan kepercayaan audit laporan keuangan mereka menggunakan jasa

audit KAP big four. Beberapa perusahaan besar lebih menjatuhkan pilihannya

pada KAP asing yang berpengalaman, karena mereka berpikir bahwa KAP

asing memiliki kedibilitas lebih daripada KAP lokal.

UU no. 5 tahun 2011 juga menjelaskan ada pengawasan dari menteri

keuangan yang mencakup pemeriksaan terhadap kertas kerja dan permintaan

keterangan untuk memperoleh keyakinan atas kepatuhan dari seorang

akuntan publik dan KAP terhadap UU dan SPAP. Menteri keuangan secara

langsung membawahi segala tindakan yang dilakukan oleh para akuntan

publik yang dapat meminimalisir risiko penyelewengan yang dilakukan.

2.1.2

Jasa Akuntan Publik

Independensi auditor menjadi isu yang semakin penting dalam

pemberian jasa audit oleh auditor. Pihak pemerintah sebagai regulator

diharapkan turut campur tangan dalam

mengatasi masalah ini, akhirnya

pemerintah menetapkan peraturan-peraturan yang mewajibkan adanya rotasi

auditor (auditor switching) maupun masa kerja audit (audit tenure).

Di Indonesia, pergantian Kantor Akuntan Publik dan auditor bersifat

mandatory

(wajib). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

2011 tentang Akuntan Publik Pasal 4 mengenai pembatasan pemberian jasa

menyebutkan bahwa pemberian jasa audit oleh Akuntan Publik dan/atau KAP

atas informasi keuangan historis suatu klien untuk tahun buku yang berturut-

turut dapat dibatasi dalam jangka waktu tertentu. Ketentuan mengenai

pembatasan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis diatur

dakam peraturan pemerintah. Peraturan

pemerintah

yang mengatur tentang

audit tenure (masa jabatan dari KAP dalam memberikan jasa audit terhadap

kliennya) adalah Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

423/KMK.06/2002 tentang “Jasa Akuntan Publik”, yang mengatur bahwa

pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat

dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama untuk 5 (lima) tahun buku

berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga)

tahun buku berturut-turut. Peraturan mengenai pembatasan masa penugasan

KAP tersebut diperbaharui dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri

Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2, kemudian

disempurnakan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan

Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik”

pasal 3. Peraturan ini mengatur tentang pemberian jasa audit umum atas

laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6

(enam) tahun buku berturut-turut, dan oleh seorang akuntan publik paling

lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Akuntan publik dan kantor

akuntan boleh menerima kembali penugasan setelah satu tahun buku tidak

memberikan jasa audit kepada klien yang di atas. Akibat dikeluarkannya

peraturan diatas menyebabkan perusahaan harus melakukan pergantian KAP

dan auditor.

2.1.3

Audit Tenure

Audit tenure

adalah masa perikatan dari Kantor Akuntan Publik

(KAP) dalam memberikan jasa audit terhadap kliennya. Ketentuan mengenai

audit tenure

telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” pasal 3.

Peraturan ini mengatur tentang pemberian jasa audit umum atas laporan

keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam)

tahun buku berturut-turut, dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk

3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Audit tenure

merupakan usaha untuk mencegah auditor berinteraksi

terlalu dekat dengan klien yang mungkin dapat menyebabkan terganggunya

independensi auditor. Ada kebaikan dan kelemahan pada kewajiban rotasi

auditor. Menurut Brody dan Moscove dalam Adibowo (2009) menyatakan

bahwa: “rotasi auditor itu akan meningkatkan kualitas audit dan independensi

audit melalui suatu pengurangan pengaruh klien terhadap auditor”.

Louwers dalam Adibowo (2009) menemukan bahwa:

“Lamanya

hubungan auditor-klien mempengaruhi kecenderungan auditor untuk

mengeluarkan opini going-concern”. Chi dan Huang (2004)

menyatakan

bahwa: “Rotasi auditor dapat meningkatkan kualitas audit dan meningkatkan

kualitas proses pelaporan keuangan”.

2.1.4

Auditor Switching

Auditor switching

merupakan pergantian auditor yang dilakukan oleh

perusahaan klien. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, bisa disebabkan

oleh klien maupun auditor. Kadir (1994) mengemukakan

bahwa:

“Dua

pendekatan yang dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa

perusahaan

berpindah KAP, yaitu perspektif auditor dan perspektif perusahaan”.

Mardiyah (2002) menyatakan:

“Dua faktor yang mempengaruhi perusahaan

berpindah KAP adalah faktor klien (Client-related Factors), yaitu: kesulitan

keuangan, manajemen yang gagal, perubahan ownership, Initial Public

Offering

(IPO) dan faktor auditor (Auditor-related Factors), yaitu: fee audit

dan kualitas audit”.

Febrianto (2009) menyatakan: “Pergantian auditor bisa dibedakan atas

dasar pihak mana yang menjadi fokus perhatian dari

isu tersebut. Jika

pergantian auditor terjadi secara sukarela, maka perhatian utama adalah pada

sisi klien. Sebaliknya, jika pergantian terjadi secara wajib, perhatian utama

beralih kepada auditor”.

Jika klien mengganti auditornya pada kondisi dimana tidak ada aturan

yang mewajibkan pergantian auditor yang harus dilakukan, ada dua

kemungkinan yang terjadi ketika klien mengganti auditornya yaitu, auditor

mengundurkan diri atau auditor diberhentikan oleh klien. Apapun

kemungkinan yang terjadi, perhatian utama tetap pada faktor-faktor apa saja

yang mendasari terjadinya pergantian auditor tersebut dan ke mana klien

tersebut berpindah. Jika alasan pergantian auditor karena ketidaksepakatan

atas praktik akuntansi tertentu, maka klien akan pindah ke auditor yang dapat

bersepakat dengan klien, fokus utama adalah klien. Tetapi apabila alasan

pergantian auditor karena peraturan yang membatasi masa perikatan audit,

maka fokus utama adalah auditor pengganti.

Ketika klien mencari auditor baru, terjadi ketidaksimetrisan informasi

antara auditor dan klien. Hal ini terjadi karena informasi yang dimiliki oleh

klien lebih besar dibandingkan informasi yang dimiliki oleh auditor. Pada

saat itu klien pasti mencari auditor yang kemungkinan besar akan sepakat

dengan praktik akuntansi perusahaan. Sehingga ada dua kemungkinan yang

terjadi jika auditor bersedia menerima klien baru. Kemungkinan pertama

adalah auditor telah memiliki informasi yang cukup lengkap tentang usaha

klien. Kemungkinan kedua auditor sebenarnya tidak memiliki informasi yang

cukup tentang klien tetapi menerima klien hanya untuk alasan lain, misalnya

alasan finansial (Wijayanti, 2010).

2.1.5

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Auditor Switching

2.1.5.1 Ukuran Kantor Akuntan Publik

Ukuran KAP dalam penelitian ini dibedakan dalam dua kelompok,

yaitu KAP yang berafiliasi dengan Big

4 dan KAP yang tidak berafiliasi

dengan Big 4. KAP yang berafiliasi dengan Big 4 yaitu:

Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte) yang berafiliasi dengan Hans

Tuanakotta Mustofa & Halim; Osman Ramli Satrio & Rekan;

Osman Bing Satrio & Rekan.

Ernst & Young (EY) yang berafiliasi dengan Prasetio, Sarwoko &

Sandjaja; Purwanto, Sarwoko & Sanjaja.

Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) yang berafiliasi

dengan Sidharta, Sidharta & Widjaja.

PricewaterhouseCooper

(PwC) yang berafiliasi dengan Haryanto

Sahari & Rekan; Tanudireja, Wibisena & Rekan.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

17/PMK.01/2008 Pasal 16 disebutkan bahwa badan usaha KAP dapat

berbentuk:

Perseorangan; KAP yang berbentuk badan usaha perseorangan

hanya dapat didirikan dan dijalankan pleh seorang Akuntan Publik

yang sekaligus bertindak sebagai pemimpin.

Persekutuan; KAP yang berbentuk badan usaha persekutuan

adalah persekutuan perdata atau persekutuan firma, hanya dapat

didirikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang Akuntan Publik,

dimana masing-masing sekutu merupakan rekan dan salah seorang

sekutu bertindak sebagai pemimpin rekan.

KAP yang besar lebih independen dibandingkan dengan KAP yang

kecil. Dengan alasan bahwa ketika KAP besar kehilangan satu klien tidak

begitu berpengaruh terhadap pendapatannya. Akan tetapi jika KAP kecil

kehilangan satu klien sangat berarti karena kliennya sedikit. Sehingga KAP

besar seperti Big 4

biasanya dianggap lebih mampu mempertahankan

independensi auditor daripada KAP kecil (Shockley dalam Nabila, 2011).

2.1.5.2 Pergantian Manajemen

Pergantian manajemen adalah upaya yang dilakukan untuk mengelola

akibat yang ditimbulkan karena terjadinya perubahan dalam organisasi.

Perubahan dapat terjadi karena sebab-sebab yang berasal dari dalam maupun

dari luar organisasi. Dengan adanya pergantian manajemen diharapkan

perusahaan dapat memperoleh auditor yang berkualitas dan mampu membuat

perusahaan bertumbuh lebih cepat ke arah yang lebih baik.

2.1.5.3 Opini Audit

Agoes dan Hoesada (2009:129-132)

menyatakan bahwa tahap akhir

dari proses audit adalah pemberian opini dari auditor eksternal mengenai

kewajaran laporan keuangan, wajar tidak sama dengan benar. Wajar berarti

laporan keuangan yang merupakan tanggung jawab

manajemen sudah

disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan bebas dari

salah saji material. Kesalahan yang tidak material mungkin saja ada, tetapi

tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Hal ini

disebabkan karena auditor eksternal tidak memeriksa keseluruhan transaksi

perusahaan, tetapi berdasarkan sampling. Seandainya pun auditor eksternal

memeriksa seluruh transaksi (100%), ia tidak dapat menjamin bahwa laporan

keuangan bebas dari kesalahan sekecil apapun dan itu tidak mungkin

dilakukan karena akan memerlukan waktu dan biaya yang sangat besar. Jika

laporan keuangan dinyatakan benar bearti laporan keuangan harus bebas dari

kesalahan sekecil apa pun. Itulah alasannya auditor tidak dapat menyatakan

bahwa laporan keuangan itu “benar”, tetapi “wajar”.

Ada beberapa jenis opini yang dapat diberikan auditor eksternal,

seperti berikut ini:

Unqualified opinion (pendapat wajar tanpa pengecualian);

Unqualified opinion with explanatory language (pendapat wajar tanpa

pengecualian dengan tambahan bahan penjelasan);

Qualified opinion (pendapat wajar dengan pengecualian);

Adverse opinion (pendapat tidak wajar);

Disclaimer of opinion (tidak memberikan pendapat).

Pendapat wajar tanpa pengecualian

Dalam opini ini, auditor eksternal menyatakan bahwa laporan

keuangan secara keseluruhan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi

yang berlaku umum dan bebas dari salah saji material.

Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan tambahan bahan penjelasan

Dalam opini ini,

auditor eksternal menambahkan penjelasan dalam

laporan audit meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa

pengecualian yang dinyatakan oleh auditor.

Pendapat wajar sebagian didasarkan atas laporan auditor independen

lain.

Jika terdapat kondisi dan peristiwa yang semula menyebabkan auditor

yakin tentang adanya kesangsian mengenai kelangsungan hidup

entitas, namun setelah mempertimbangkan rencana manajemen ,

auditor berkesimpulan bahwa rencana manajemen tersebut dapat

secara efektif didilaksanakan

dan pengungkapan mengenai hal itu

telah memadai.

Di antara dua periode akuntansi terdapat suatu perubahan material

dalam penggunaan prinsip akuntansi atau dalam metode

penerapannya.

Data keuangan kuartalan tertentu yang diharuskan oleh Badan

Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), namun

tidak disajikan atau

tidak di-review.

Informasi tambahan yang diharuskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia-

Dewan Sumber Akuntansi Keuangan telah dihilangkan yang

penyajiannya menyimpang jauh dari pedoman yang dikeluarkan oleh

dewan tersebut, dan auditor tidak dapat menghilangkan keraguan yang

besar apakah informasi tambahan tersebut sesuai dengan panduan

yang dikeluarkan oleh dewan tersebut.

Pendapat wajar dengan pengecualian

Dalam opini ini, auditor eksternal menyatakan bahwa laporan

keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi

keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip

akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Ketiadaan bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan

terhadap lingkup audit yang mengakibatkan auditor berkesimpulan

bahwa ia tidak dapat menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian

dan ia berkesimpulan tidak menyatakan tidak memberikan pendapat.

Auditor yakin, atas dasar auditnya, bahwa laporan

keuangan berisi

penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di

Indonesia, yang berdampak material dan ia berkesimpulan untuk

tidak menyatakan pendapat tidak wajar.

4. Pendapat tidak wajar

Pendapat ini dinyatakan bila, menurut pertimbangan auditor, laporan

keuangan secara keseluruhan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan

prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Tidak memberikan pendapat

Auditor dapat tidak menyatakan suatu pendapat apabila ia tidak dapat

merumuskan atau tidak merumuskan suatu pendapat tentang kewajaran

laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di

Indonesia. Jika auditor menyatakan tidak memberikan pendapat, laporan

auditor harus memberikan semua alasan substantif yang mendukung

pernyataannya tersebut.

2.1.5.4 Public Ownership

Kepemilikan publik adalah porsi saham yang dimiliki masyarakat

umum terhadap saham perusahaan publik. Struktur kepemilikan perusahaan

yaitu suatu perbandingan antara jumlah saham yang dimiliki oleh pihak

dalam atau manajemen perusahaan dengan jumlah saham yang dimiliki oleh

pihak luar (Suharli dan Rachpriliani, 2006).

Kepemilikan perusahaan oleh pihak luar mempunyai kekuatan yang

besar dalam mempengaruhi perusahaan melalui media massa berupa kritikan

atau komentar yang semuanya dianggap suara publik atau masyarakat.

Adanya konsentrasi kepemilikan dari pihak luar menimbulkan pengaruh dari

pihak luar sehingga mengubah pengelolaan perusahaan yang semula berjalan

sesuai keinginan perusahaan itu sendiri menjadi memiliki keterbatasan.

Semakin banyak saham yang dimiliki oleh publik, maka semakin

besar tekanan yang dihadapi perusahaan untuk mengungkapkan informasi

lebih banyak dalam laporan tahunannya. Hal ini dikarenakan dengan semakin

besar porsi kepemilikan publik, maka semakin banyak pihak yang

membutuhkan informasi tentang perusahaan, sehingga semakin banyak pula

butir-butir informasi yang mendetail yang dituntut untuk dibuka dalam

laporan tahunan.

2.1.5.5 Pergantian Komite Audit

Komite audit merupakan suatu badan yang dibentuk di dalam

perusahaan klien yang bertugas untuk memelihara independensi auditor.

Komite audit juga berperan dalam hal pengawasan terhadap proses pelaporan

keuangan oleh manajemen, dengan demikian masalah keagenan seperti

tindakan manajemen untuk memakmurkan dirinya dapat diminimalisir.

2.2

Penelitian Terdahulu

Damayanti dan Sudarma (2008) melakukan penelitian dengan

menggunakan variabel fee audit, ukuran KAP, pergantian manajemen, opini

akuntan, kesulitan keuangan perusahaan, dan persentase perubahan ROA.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya variabel fee audit

dan ukuran

KAP yang mempengaruhi perusahaa publik di Indonesia untuk berpindah

KAP. Fee audit

merupakan variabel yang signifikan sebagai faktor

kesesuaian harga yang mempengaruhi keputusan perusahaan untuk

melakukan perpindahan KAP.

Wijayanti (2010) melakukan penelitian atas perusahaan-perusahaan

manufaktur yang terdaftar di BEI dalam melakukan pergantian auditor

dengan variabelnya yaitu ukuran KAP, ukuran klien, tingkat pertumbuhan

klien, financial distress, pergantian manajemen, opini audit, fee audit.

Hasilnya adalah ukuran KAP dan fee audit

berpengaruh signifikan terhadap

pergantian auditor. Ukuran klien, tingkat pertumbuhan klien, financial

distress, pergantian manajemen, dan opini audit tidak berpengaruh signifikan

terhadap pergantian auditor.

Adityawati (2011) melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur

di Indonesia untuk memperoleh faktor-faktor yang mempengaruhi pergantian

KAP. Hasilnya adalah ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap

pergantian KAP pada perusahaan maufaktur di Indonesia. Sedangkan faktor

lain yaitu opini audit, ukuran klien, investor institusional, dan kesulitan

keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap pergantian KAP.

Wijayani (2011) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang

mempengaruhi perusahan di Indonesia melakukan auditor switching.

Hasilnya adalah variabel pergantian manajemen berpengaruh signifikan

terhadap auditor switching. Sedangkan variabel opini audit, financial distress,

persentase perubahan ROA, ukuran KAP, dan ukuran klien tidak berpengaruh

signifikan terhadap auditor switching.

Andra (2012) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang

mempengaruhi auditor switching setelah ada kewajiban rotasi audit di

Indonesia. Hasilnya adalah variabel opini going concern

dan pergantian

manajemen berpengaruh signifikan terhadap auditor switching. Sedangkan

variabel kuran KAP, ukuran perusahaan, dan financial distress tidak

berpengaruh signifikan terhadap auditor switching.

Sudarno dan Sulistiarni (2012) melakukan analisis terhadap faktor-

faktor pergantian KAP. Hasilnya adalah ukuran KAP dan pergantian

manajemen berpengaruh signifikan terhadap auditor switching. Sedangkan

kesulitan keuangan, kepemilikan publik, dan pergantian komite audit tidak

berpengaruh signifikan terhadap auditor switching.

2.3

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah tentang analisis

pengaruh ukuran KAP, pergantian manajemen, opini audit, public ownership,

dan pergantian komite audit terhadap auditor switching. Gambar 2.1 di

bawah ini menyajikan kerangka pemikiran untuk pengembangan hipotesis

pada penelitian ini.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

2.4

Pengembangan Hipotesis

2.4.1

Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap Auditor Switching

Manajemen perusahaan akan mencari KAP yang berkualitas tinggi

karena investor dan pemakai laporan keuangan cenderung mengandalkan

reputasi auditor sebagai indikator kredibilitas laporan keuangan

(Barton,

2005). Investor akan lebih cenderung pada data akuntansi yang dihasilkan

Ukuran KAP

Pergantian komite

audit

Public ownership

Opini audit

Pergantian

Manajemen

Auditor Switching

dari auditor yang bereputasi

(Sinarwati ,2010). Perusahaan akan lebih

memilih

KAP dengan

kualitas yang lebih baik untuk meningkatkan laporan

keuangan dan untuk meningkatkan reputasi perusahaan di mata pemakai

laporan keuangan. KAP besar biasanya memiliki reputasi yang tinggi dalam

lingkungan bisnis

(Wijayanti, 2010). Berdasarkan pernyataan tersebut maka

perusahaan yang telah menggunakan jasa KAP Big four memiliki

kemungkinan yang lebih kecil untuk melakukan pergantian KAP.

Berdasarkan pernyataan diatas maka hipotesis dari penelitian ini adalah:

H1: Ukuran KAP akan berpengaruh positif terhadap auditor switching.

2.4.2

Pengaruh Pergantian Manajemen terhadap Auditor Switching

Konflik keagenan yang terjadi antara pemilik perusahaan dengan

manajemen seringkali membuat pemilik perusahaan mengambil keputusan

untuk melakukan pergantian manajemen. Pergantian manajemen dalam

perusahaan sering kali diikuti oleh perubahan kebijakan dalam perusahaan

oleh perubahan kebijakan dalam perusahaan, termasuk dalam hal pemilihan

KAP

(Sinarwati, 2010). Jika manajemen yang baru berharap bahwa KAP

yang baru lebih bisa diajak bekerjasama dan lebih bisa memberikan opini

seperti yang diharapkan oleh manajemen, disertai dengan adanya preferensi

tersendiri tentang auditor yang akan digunakannya, pergantian KAP dapat

terjadi dalam perusahaan. Perusahaan akan mencari KAP yang selaras dengan

kebijakan dan pelaporan akuntansinya (Nagy, 2005).

Manajemen memerlukan auditor yang lebih berkualitas dan mampu

memenuhi tuntutan pertumbuhan perusahaan yang cepat. Jika hal ini tidak

terpenuhi, kemungkinan besar perusahaan akan mengganti auditornya.

Berdasarkan pernyataan diatas maka hipotesis dari penelitian ini adalah:

H2: Pergantian manajemen akan berpengaruh positif terhadap auditor

switching.

2.4.3

Pengaruh Opini Audit terhadap Auditor Switching

Opini audit adalah pendapat yang diberikan oleh auditor atas hasil

evaluasi Laporan Keuangan suatu perusahaan. Menurut penelitian Chow dan

Rice (1982):

“Qualified audit opinion berpengaruh terhadap kecenderungan

pergantian auditor walaupun tidak terbukti bahwa perusahaan yang menerima

qualified opinion

akan menerima opini yang lebih baik setelah mereka

melakukan pergantian auditor”. Kawijaya dan Juniarti (2002) menyatakan

bahwa: “Opini qualified memang cenderung kurang disukai oleh klien”.

Shen dan Wang (2006) menyatakan:

“Manajer percaya bahwa opini-

opini audit yang kurang baik akan mempengaruhi harga saham dan kapasitas

pembiayaan sehingga opini qualified kemungkinan akan mempengaruhi

keputusan perusahaan untuk mengakhiri kontrak dengan auditor”. Dengan

demikian dapat disimpulkan perusahaan yang mendapat opini wajar dengan

pengecualian (qualified opinion) atas laporan keuangannya cenderung akan

mengganti KAP. Berdasarkan pernyataan diatas maka hipotesis dari

penelitian ini adalah:

H3: Opini Audit akan berpengaruh positif terhadap auditor switching.

2.4.4

Pengaruh Public Ownership terhadap Auditor Switching

Carey et al. dalam Sudarno dan Sulistiarni (2012)

menyatakan:

“Proporsi kepemilikan saham non keluarga yang meningkat dapat

menimbulkan permintaan monitoring dan audit yang berkualitas”. Guedhami

et al.

dalam Sudarno dan Sulistiarni (2012)

menyatakan:

“Kepemilikan

saham menyebar mempunyai pengaruh penting untuk memperoleh laporan

keuangan yang berkualitas tinggi yang diwujudkan dalam pemilihan auditor

dari KAP”. Sudarno dan Sulistiarni (2012) menyatakan: “Kepemilikan saham

oleh masyarakat berakibat timbulnya tuntutan dari masyarakat akan audit

yang berkualitas, sehingga mendorong perusahaan untuk berganti auditor ke

KAP yang berkualitas”.

Berdasarkan pernyataan diatas maka hipotesis dari

penelitian ini adalah:

H4: Kepemilikan saham oleh publik akan berpengaruh positif terhadap

auditor switching.

2.4.5

Pengaruh Pergantian Komite Audit terhadap Auditor Switching

Siegel dalam Sudarno dan Sulistiarni (2012) menyatakan: “Salah satu

tujuan dari dibentuknya komite audit adalah merekomendasikan seleksi

auditor eksternal untuk mengaudit perusahaan. Badan ini bertugas memilih

dan menilai dan menilai kinerja perusahaan kantor akuntan publik”. Komite

audit tentu memiliki kriteria penilaian mengenai pilihan auditor eksternal

yang menjadi favoritnya dan telah memenuhi standar dan kriteria yang

ditentukan untuk mengaudit suatu perusahaan. Apabila terjadi pergantian

anggota dalam komite audit, kemungkinan dapat berpengaruh terhadap hasil

rekomendasi penunjukan KAP yang berbeda dari KAP sebelumnya (Sudarno

dan Sulistiarni, 2012). Berdasarkan pernyataan diatas maka hipotesis dari

penelitian ini adalah:

H5: Pergantian komite audit akan berpengaruh positif terhadap auditor

switching.