2012200616AKBab2001

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1.

Pajak Internasional

2.1.1.

Pengertian Hukum Pajak Internasional

Pengertian hukum pajak ini dapat dibagi menjadi tiga bagian dari

pendapat ahli hukum pajak, yaitu:

Menurut pendapat Prof. Dr. Rochmat Soemitro, bahwa hukum pajak

internasional adalah hukum pajak nasional yang terdiri atas kaedah, baik

berupa kaedah-kaedah nasional maupun kaedah yang berasal dari traktat antar

negara dan dari prinsip atau kebiasaan yang telah diterima baik oleh negara-

negara di dunia, untuk mengatur soal-soal perpajakan dan di mana dapat

ditunjukkan adanya unsur-unsur asing.

Menurut pendapat Prof. Dr. P.J.A. Adriani, hukum pajak internasional

adalah suatu kesatuan hukum yang mengupas suatu persoalan yang diatur

dalam UU Nasional mengenai pemajakan terhadap orang-orang luar negeri,

peraturan-peraturan nasional untuk menghindarkan pajak ganda dan traktat-

traktat.

Sedangkan menurut pendapat Prof. Mr. H.J. Hofstra, hukum pajak

internasional sebenarnya merupakan hukum pajak nasional yang di dalamnya

mengacu pengenaan terhadap orang asing.

2.1.2.

Kedaulatan Hukum Pajak Internasional

Dalam hukum antar negara terdapat suatu asas mengenai kedaulatan

negara yang dinyatakan sebagai kedaulatan setiap negara untuk dengan bebas

mengatur kepentingan-kepentingan rumah tangganya sendiri, dalam batas-

batas yang ditentukan oleh hukum antar negara dan bebas dari pengaruh

kekuasaan negara lain. Asas kedaulatan pemajakan hak spesial dari

kedaulatan negara yang dapat dinyatakan sebagai kedaulatan suatu negara

untuk bertindak bebas dalam lapangan pajak.

2.1.3.

Sumber - Sumber Hukum Pajak Internasional

1. Hukum Pajak Nasional atau Unilateral yang mengandung unsur asing,

seperti asas-asas yang terdapat dalam hukum antar negara.

2. Traktat, yaitu kaedah hukum yang dibuat menurut perjanjian antar negara

baik secara bilateral maupun multilateral.

a. Untuk meniadakan atau menghindarkan pajak berganda.

b. Untuk mengatur perlakuan fiskal terhadap orang-orang asing.

c. Untuk mengatur soal pemecahan laba di dalam hal suatu perusahaan

atau seseorang mempunyai cabang-cabang atau sumber-sumber

pendapatan di negara asing.

Keputusan Hakim Nasional atau Komisi Internasional tentang pajak-pajak

internasional.

2.1.4.

Terjadinya Pajak Berganda Internasional

Pajak berganda internasional umumnya terjadi karena pada dasarnya

tidak ada hukum internasional yang mengatur hal tersebut sehingga terjadi

bentrokan hukum antar dua negara atau lebih. Pajak berganda internasional

terjadi apabila pengenaan pajak dari dua negara atau lebih saling menindih

sedemikian rupa, sehingga orang-orang yang dikenakan pajak di negara-

negara yang lebih dari satu memikul beban pajak yang lebih besar daripada

jika mereka dikenakan pajak di satu negara saja. Beban tambahan yang

terjadi tidak semata-mata disebabkan karena perbedaan tarif dari negara-

negara yang bersangkutan, melainkan karena dua negara atau lebih secara

bersamaan memungut pajak atas objek dan subjek yang sama. Tax Treaty

digunakan untuk memperlancar kegiatan ekonomi, khususnya yang menganut

ekonomi terbuka. Alasan diperlukannya Tax Treaty antara lain:

1. Terdapat saling ketergantungan antar negara.

2. Peningkatan kerjasama antar negara.

3. Memperluas pemasaran produk.

4. Kebutuhan modal, teknologi, dan ilmu pengetahuan.

5. Pajak dianggap sebagai

penghambat (tax barrier) kelancaran arus

modal, barang, dan jasa, serta sumber daya manusia(SDM).

2.2.

Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)

2.2.1.

Pengertian Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)

Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dikenal juga dengan

istilah Perjanjian Perpajakan atau Tax Treaty, Tax Convention, Double Tax

Agreement

atau Double Tax Treaty.

P3B ini pada umumnya merupakan

kesepakatan bilateral dua negara tentang bagaimana mengatur pengenaan

pajak yang memiliki dimensi internasional dari dua negara yang melakukan

kesepakatan itu agar tidak terjadi pengenaan pajak secara berganda.

Pengaturan ini menjadi penting karena beban pajak yang ditanggung oleh

orang atau badan yang memiliki kaitan di dua negara tersebut akan

mempengaruhi keputusan investasi dan permodalan di antara kedua negara

tersebut.

Treaty memiliki makna suatu persetujuan internasional yang

disepakati antar negara dan dibuat sesuai hukum internasional. Sementara itu

pengertian Tax Treaty atau P3B itu sendiri adalah suatu persetujuan antara

dua negara atau lebih dengan membagi hak untuk mengenakan pajak atas

suatu penghasilan yang berasal dari suatu negara yang diperoleh penduduk

atau resident negara lain.

Dengan demikian, inti dari suatu P3B adalah pembagian hak

pemajakan antar negara.

P3B tidak menimbulkan jenis pajak baru dan tidak

mengatur tarif pajak. P3B hanya akan mengatur pembagian hak pemajakan

sehingga nantinya atas beberapa jenis penghasilan, hak pemajakan suatu

negara akan dibatasi oleh P3B.

2.2.2.

Negara Sumber vs Negara Domisili

Dalam kaitan pembagian hak pemajakan ini, negara-negara yang

melakukan perjanjian perpajakan dibagi menjadi dua jenis.

Pertama

adalah negara sumber

(source country) yang merupakan negara di mana

penghasilan yang merupakan objek pajak timbul.

Kedua adalah negara

domisili

(resident country) yaitu negara tempat subjek pajak bertempat

tinggal, berkedudukan atau berdomisili berdasarkan ketentuan perpajakan.

Baik negara sumber maupun negara domisili biasanya berhak untuk

mengenakan pajak berdasarkan undang-undang domestiknya.

Pengenaan

pajak oleh dua yurisdiksi perpajakan terhadap satu jenis penghasilan inilah

yang biasanya menimbulkan pengenaan pajak berganda sehingga perlu diatur

dalam suatu persetujuan antara negara sumber dan negara domisili.

2.2.3.

Tujuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)

Sebagaimana telah disinggung di atas, adanya P3B dimaksudkan

terutama untuk menghilangkan pajak berganda (double tax). Pajak berganda

ini timbul karena dua negara mengenakan pajak atas penghasilan yang sama.

Ketentuan-ketentuan dalam P3B yang dimaksudkan untuk mencegah

pengenaan pajak berganda ini misalnya ;

Adanya ketentuan untuk menyelesaikan kasus dual residence di mana

seseorang atau badan diakui sebagai subjek pajak dalam negeri (resident

tax person) oleh dua negara yang berbeda. Aturan ini dikenal dengan

istilah Tie Breaker Rule yang dicantumkan dalam Pasal 4 ayat (2) P3B.

Adanya ketentuan pembagian hak pemajakan dalam Pasal 6 sampai

dengan Pasal 21 P3B untuk jenis-jenis penghasilan tertentu. Pembagian

hak pemajakan ini ada yang bersifat ekslusif diberikan hanya kepada satu

negara dan ada juga yang berupa pembatasan kepada suatu negara untuk

mengenakan pajak.

Adanya ketentuan tentang Corresponding Adjustment terhadap lawan

transaksi di suatu negara dalam hal negara yang lain melakukan koreksi

terhadap satu Wajib Pajak yang melakukan transfer pricing.

Adanya ketentuan tentang penerapan metode penghindaran pajak

berganda yang diatur dalam Pasal 23 P3B.

Adanya ketentuan tentang Mutual Agreement Procedures (MAP) di mana

jika satu wajib pajak diperlakukan tidak sesuai dengan ketentuan P3B di

negara lain maka wajib pajak tersebut dapat meminta otoritas pajak untuk

menyelesaikan masalahnya melalui MAP ini.

Selain untuk mencegah pengenaan pajak berganda, P3B juga

dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak (tax avoidance)

dan pengelakan pajak (tax evasion). Jika tujuan-tujuan tersebut tercapai tentu

saja pada akhirnya P3B dapat menghilangkan hambatan dalam lalu lintas

perdagangan, modal dan investasi antar negara sehingga pada akhirnya dapat

dicapai kesejahteraan suatu negara karena sumber daya dialokasikan secara

efisien.

2.2.4.

Dasar Hukum Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)

Di Indonesia, P3B diatur dalam Pasal 32A Undang-undang Nomor 7

Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang

Nomor 36 Tahun 2008. Kedudukan P3B berdasarkan ketentuan ini adalah lex

specialist terhadap Undang-undang domestik.

Dengan demikian, jika ada

ketentuan dalam undang-undang domestik bertentangan dengan ketentuan

dalam P3B maka yang dimenangkan adalah ketentuan P3B.

Sementara itu, proses pembentukan P3B seperti proses pendekatan,

perundingan, ratifikasi serta pemberlakuannya tunduk kepada Undang-

undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

2.2.5.

Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)

Saat ini sudah ada sekitar 58 P3B Indonesia dengan negara lain yang

sudah berlaku efektif. Jumlah ini akan terus bertambah karena ada beberapa

P3B lagi yang belum berlaku efektif tetapi masih dalam proses perundingan,

penandatanganan, ratifikasi atau proses pemberlakuan.

Beberapa ketentuan pelaksanaan terkait pelaksanaan atau penerapan

P3B ini adalah ketentuan tentang tatacara penerapan persetujuan

penghindaran pajak berganda yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal

Pajak Nomor PER-61/PJ/2009, ketentuan tentang pencegahan

penyalahgunaan penghindaran pajak berganda yang diatur dalam Peraturan

Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-62/PJ/2009, dan ketentuan tentang

pertukaran informasi yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor SE-51/PJ/2009.

2.3.

Konvensi Indonesia dan Amerika Serikat

2.3.1.

Sejarah Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia -

Amerika Serikat

Pemerintah

Republik Indonesia dan pemerintah Amerika Serikat,

berhasrat untuk mengadakan suatu perjanjian untuk penghindaran pajak

berganda dan pencegahan pengelakan pajak yang berkenaan dengan pajak

atas penghasilan.

Perjanjian ini berlaku terhadap orang dan badan yang

menjadi penduduk salah satu atau kedua negara pihak pada perjanjian. Istilah

"Indonesia" meliputi wilayah Republik Indonesia dan perairan di sekitarnya

di mana Republik Indonesia memiliki kedaulatan, hak-hak kedaulatan, atau

yurisdiksi (kewenangan untuk mengatur) sesuai dengan ketentuan-ketentuan

Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1982 (United

Nations Convention on the Law of the Sea). Istilah "Amerika Serikat," jika

digunakan dalam pengertian geografis, meliputi wilayah negara-negara

bagiannya, distrik Columbia, dan setiap wilayah daratan dan lautan di mana

Amerika Serikat memiliki kedaulatan, hak-hak kedaulatan, atau hak-hak lain

sesuai dengan hukum internasional. Istilah "Negara Pihak pada Perjanjian"

dan "Negara Pihak lainnya pada

Perjanjian" berarti Indonesia atau Amerika

Serikat, tergantung dari hubungan kalimatnya.

Istilah "orang/badan"

mencakup orang pribadi, persekutuan (partnership), perusahaan,

warisan yang belum terbagi (estate), perwalian (trust), atau kumpulan-

kumpulan lain dari orang-orang dan/atau badan-badan. Istilah "perusahaan"

berarti setiap badan hukum atau lembaga lainnya yang untuk tujuan

perpajakan diperlakukan sebagai badan hukum. Istilah "pejabat yang

berwenang" berarti : (i) Dalam hal Indonesia, Menteri Keuangan atau

wakilnya yang sah, dan (ii) Dalam hal Amerika Serikat, Menteri Keuangan

atau wakilnya yang sah. Istilah "Pajak Indonesia" berarti pajak yang

dikenakan oleh Pemerintah Indonesia di mana Perjanjian ini dapat diterapkan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan istilah "Pajak Amerika Serikat"

berarti pajak yang dikenakan oleh Pemerintah Amerika Serikat di mana

Perjanjian ini dapat diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Istilah

"jalur internasional" berarti setiap pengangkutan dengan kapal laut atau

pesawat udara, kecuali jika kapal laut atau pesawat udara tersebut semata-

mata dioperasikan di antara tempat-tempat di negara pihak lainnya pada

perjanjian.

Istilah-istilah lain yang tidak didefinisikan namun digunakan dalam

perjanjian ini, kecuali jika

dari hubungan kalimatnya harus diartikan lain,

mempunyai arti yang sesuai dengan perundang-undangan negara pihak pada

perjanjian yang akan menetapkan pajak. Menyimpang dari ketentuan tersebut,

jika arti dari suatu istilah menurut perundang-undangan salah satu negara

pihak pada perjanjian berbeda dengan arti menurut perundang-undangan

negara pihak lainnya pada perjanjian, atau jika arti dari suatu istilah tersebut

tidak dapat segera ditentukan menurut perundang-undangan salah satu negara

pihak pada perjanjian, maka pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua

negara pihak pada perjanjian tersebut, untuk mencegah pengenaan pajak

berganda atau untuk tujuan lain dari perjanjian ini, dapat menetapkan arti

umum dari suatu istilah tersebut untuk kepentingan perjanjian ini.

2.3.2.

Istilah Convention vs Agreement

Judul yang dipilih dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda

(P3B) Model Indonesia adalah sebagai berikut :

Agreement Between

The Government of Indonesia and

The Government of . . .

For the Avoidance of Double Taxation and The Prevention and

The Prevention of Fiscal Evasion

With Respect to Taxes on Income

Judul tersebut mengandung tiga hal pokok, yaitu: a) penggunaan

istilah “agreement” dan bukan “convention” sebagaimana dipakai dalam

Organization for Economic Cooperation and Development

(OECD Model),

b) pajak yang dicakup adalah Pajak Penghasilan, dan c) persetujuan dimaksud

adalah antara dua “pemerintah (governments)” bukan antara dua “negara

(states)”.

OECD Model, United Nations

Model (UN Model) dan

Amerika

menggunakan istilah “convention”, bukan “agreement”. Dari sudut pandang

Indonesia istilah “agreement”

lebih cocok karena istilah “convention”

mempunyai konotasi perjanjian multilateral. Sesuai dengan konstitusi suatu

“convention”

harus diratifikasi oleh DPR sedangkan suatu perjanjian di

bidang ekonomi tidak perlu diratifikasi oleh DPR.

Sebelum berlakunya undang-undang tentang Perjanjian Internasional,

setiap perjanjian yang mencakup substansi sebagaimana disebutkan berikut

ini harus diratifikasi oleh DPR, yaitu :

Perjanjian di bidang politik atau yang berpengaruh terhadap perjanjian

aliansi, dan perjanjian tentang batas negara;

Setiap perjanjian yang akan berpengaruh terhadap politik luar negeri

walaupun perjanjian dimaksud menyangkut bidang ekonomi

dan kerja

sama teknik atau pinjaman;

Hal-hal lain yang berdasarkan konstitusi harus berupa undang-undang.

Jadi, setiap perjanjian internasional yang mencakup masalah-masalah

di luar yang telah disebutkan tidak perlu memperoleh ratifikasi DPR.

Ratifikasi dalam kaitannya dengan pengesahan tentang berlakunya suatu

perjanjian dilakukan dengan keputusan presiden, dan presiden akan

memberitahukannya kepada DPR.

Berikut ini disajikan daftar Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda

(P3B) yang menggunakan istilah “convention” dan “agreement”.

Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang menggunakan

“Agreement” :

Australia

Austria

Belgia

Bulgaria

Republik Cheska

Finlandia

Jerman

Hungaria

India

10. Italia

11. Jepang

12. Yordania

13. Kuwait

14. Luksemburg

15. Malaysia

16. Selandia Baru

17. Pakistan

18. Polandia

19. Rusia

20. Rumania

21. Singapura

22. Afrika Selatan

23. Spanyol

24. Srilanka

25. Swiss

26. Suriah

27. Thailan

28. Filipina

29. Tunisia

30. Turki

31. Uni Emirat Arab

32. Inggris

33. Ukraina

34. Uzbekistan

35. Vietnam

36. Belanda

37. Taiwan

38. Mesir

39. Mongolia

40. Korea Selatan

41. Sudan

42. Venezuela

43. Seychelles

44. Brunei Darussalam

45. Aljazair

46. RRC

47. Korea Utara

48. Portugal

49. Meksiko

50. Bangladesh

51. Qatar

Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang menggunakan

“Convention” :

Kanada

Denmark

Prancis

Norwegia

Swedia

Amerika Serikat

Dari daftar tersebut tampak bahwa sebagian besar Persetujuan

Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia menggunakan istilah

“agreement”, dan hanya sebagian kecil saja yang menggunakan istilah

“convention”.

2.3.3.

Pasal – Pasal Dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)

Indonesia – Amerika Serikat

Perjanjian ini diterapkan terhadap pajak-pajak yang berlaku sekarang

ini, yaitu :

Dalam hal Indonesia, pajak penghasilan yang dikenakan berdasarkan

Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 1984, Pajak Perseroan Tahun

1925, dan Pajak atas Bunga, Dividen, dan Royalti Tahun 1970.

Dalam hal Amerika Serikat, pajak penghasilan yang dikenakan

berdasarkan Internal Revenue Code

(undang-undang pajak Amerika

Serikat) namun tidak termasuk the accumulated earnings tax

(sanksi

perpajakan atas penumpukan laba), the personal holding

company tax

(pajak yang dikenakan terhadap perusahaan yang lebih dari 50%

(lima puluh persen) nilai sahamnya dimiliki oleh lima atau kurang

dari lima orang pribadi), dan social security taxes

(pajak yang

digunakan untuk membiayai jaminan sosial).

Perjanjian ini berlaku pula terhadap pajak-pajak yang serupa atau

yang pada dasarnya sama yang diberlakukan kemudian sebagai tambahan

terhadap, atau sebagai pengganti dari, pajak-pajak yang berlaku sekarang

ini.

Model Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia :

Ruang Lingkup P3B:

Article1

: Persons Covered

Article 2

:Taxes Covered

Definisi-definisi:

Article 3

: General Definitions

Article 4

: Resident

Article 5

: Permanent Establishment

Perlakuan Perpajakan atas Jenis-jenis Penghasilan:

Article 6

: Income From Immovable Property

Article 7

: Business Profits

Article 8

: Shipping and Air Transport

Article 9

: Associated Enterprises

10. Article 10

: Dividends

11. Article 11

: Interest

12. Article 12

: Royalties

13. Article 13

: Capital Gains

14. Article 14

: Independent Personal Services

15. Article 15

: Dependent Personal Services

16. Article 16

: Directors’ Fees

17. Article 17

: Artistes and Athletes

18. Article 18

: Pensions and Annuities

19. Article 19

: Government Service

20. Article 20

: Teachers and Researchers

21. Article 21

: Students and Trainees

22. Article 22

: Other Income

Lain-lain:

23. Article 23

: Method for Elimination of Double Taxation

24. Article 24

: Non-discrimination

25. Article 25

: Mutual Agreement Procedure

26. Article 26

: Exchange of Information

27. Article 27

:Members of Diplomatic Missions and

Consular Posts

28. Article 28

: Entry Into Force

29. Article 29

: Termination

2.3.4.

Pasal 1 Tentang Orang dan Badan Yang Dicakup Dalam Persetujuan

Orang dan badan yang dicakup dalam persetujuan berdasarkan Model

Indonesia (MI) mengikuti OECD Model yang sama dengan UN Model, yang

rumusannya adalah sebagai berikut:

“ Article 1

Persons Covered

This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the

Contracting States”

Ketentuan dari pasal 1 ini menentukan orang atau badan yang dicakup

dalam persetujuan, yaitu orang atau badan yang merupakan subjek pajak

dalam negeri dari kedua negara. Definisi “subjek pajak dalam negeri”

berdasarkan Undang–Undang Pajak Penghasilan diatur dalam Pasal 2 ayat (3)

yang meliputi:

Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia

Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka

waktu 12 bulan

Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan

mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan

Ketentuan Pasal 1 tersebut ditegaskan dalam Pasal 4 (resident) dari

semua Model, yaitu bahwa definisi subjek pajak dalam negeri merujuk pada

undang-undang domestik masing-masing negara. Pasal 1 dimaksudkan agar

orang atau badan yang bukan subjek pajak kedua negara dapat menikmati

ketentuan dalam P3B antara kedua negara dimaksud.

Hal ini dimaksudkan

agar tidak terjadi penyalahgunaan P3B oleh orang atau badan yang tidak

berhak.

Masalah yang

berkaitan dengan hal tersebut adalah apabila subjek

pajak dari satu negara mendirikan perusahaan di negara dengan maksud

untuk memanfaatkan P3B antara negara yang disebutkan terakhir dengan

negara lainnya.

Hal ini sangat bergantung pada undang-undang domestik

masing-masing negara. Beberapa negara mempunyai peraturan perundang-

undangan yang memungkinkan didirikannya apa yang disebut sebagai special

purpose vehicle (SPV). Masalah SPV ini akan muncul khususnya dalam

penerapan tarif pajak atas dividen, bunga, dan royalti.

Rumusan Pasal 1 dari sudut pandang Indonesia dapat dijadikan sarana

untuk mencegah

terjadinya penyalahgunaan P3B. Seperti diketahui Pasal 1

ini mengatur subjek pajak (resident) yang menjadi personal scope, yang

definisinya dirumuskan pada Pasal 4 ayat (1) dari P3B. Definisi “resident”

dalam P3B merujuk definisi yang ada dalam undang-undang domestik kedua

negara.

Definisi “resident” dalam beberapa negara bervariasi yang meliputi

“place of effective management”.

Jadi, bila suatu negara dalam undang-

undang domestiknya mengatur bahwa perusahaan yang memiliki effective

management di negara tersebut, perusahaan tersebut dianggap sebagai subjek

pajak dalam negeri (resident), walaupun pemegang saham dari perusahaan

tersebut bukan merupakan subjek pajak

negara dimaksud. Keadaan ini akan

membuka kemungkinan penyalahgunaan dari P3B oleh “resident” dari negara

ketiga menikmati. Untuk mencegah hal ini maka kebijakan yang ditempuh

adalah dengan menambahkan ketentuan yang bertujuan agar resident negara

ketiga tidak dapat menikmati P3B.

2.3.5.

Pasal 26 Tentang Pertukaran Informasi

Sesuai dengan OECD Commentary, pertukaran informasi diperlukan

untuk memastikan bahwa ketentuan dalam P3B dilaksanakan dengan benar.

Oleh karena P3B mengatur pembagian hak pemajakan antara negara sumber

dan negara domisili (distributive rules) maka dalam kasus tertentu pertukaran

informasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa orang atau badan yang

terlibat dalam suatu transaksi adalah wajib pajak dari salah satu negara. Atau

untuk

memastikan bahwa suatu jenis penghasilan, sesuai dengan ketentuan

P3B dikenakan pajak di negara sumber dan negara domisili. Di samping itu,

dalam rumusan OECD Model dan UN Model, pertukaran informasi juga

diperlukan dalam rangka penerapan undang-undang domestik dari negara-

negara yang bersangkutan.

Pertukaran informasi untuk

kepentingan

penerapan undang-undang domestik sebagai “major information clause”,

karena pertukaran informasi tersebut tidak ada hubungannya dengan

pencegahan pajak berganda.

Istilah “informasi” harus diberi arti yang luas, meliputi “actual facts”

dan “legal relationships”, sedangkan menurut UN Model informasi

dimaksud, di samping informasi menyangkut pajak juga meliputi pernyataan

seorang saksi, atau salinan dari dokumen yang asli (tanpa edit) yang sudah

disahkan termasuk buku-buku, catatan-catatan, pernyataan, atau akun. Untuk

keperluan penerapan P3B, menurut OECD Commentary, pertukaran

informasi tersebut diperlukan antara lain dalam beberapa hal, yaitu:

Penerapan ketentuan tentang “royalti” sesuai dengan ketentuan Pasal 12,

negara domisili tempat domisilinya penerima royalti, menanyakan kepada

negara sumber dari royalti, menyangkut jumlah royalti yang dibayarnya

Negara sumber asal dari royalti menanyakan kepada negara domisili

apakah penerima dari royalti dimaksud adalah subjek pajak dan pemilik

yang sebenarnya dari royalti tersebut

Informasi menyangkut alokasi laba usaha antar pihak-pihak yang

mempunyai hubungan istimewa dalam rangka penerapan ketentuan Pasal

9 dan alokasi laba antara

suatu BUT dengan kantor pusatnya dalam

kaitannya dengan penerapan Pasal 7.

2.4.

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

2.4.1.

Definisi Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) merupakan kebijakan

perpajakan Amerika Serikat yang merujuk pada ketentuan dalam Hiring

Incentives to Restore Employment Act

yang diundangkan pada tanggal 18

Maret 2010 dan mulai berlaku secara efektif pada 30 Juni 2014. Kebijakan ini

mengatur kewajiban bagi para Foreign Financial Institution

(FFI) untuk

memberikan laporan keuangan kepada

International Revenue Service (IRS)

mengenai akun milik warga Amerika Serikat yang terdapat dalam FFI.

Tujuan utama dari dibentuknya FATCA adalah untuk mencegah

penghindaran pajak oleh warga Amerika dengan cara meminta FFI (Foreign

Financial Institutions)

untuk identifikasi serta melaporkan informasi warga

Amerika yang memiliki aset dari foreign accounts.

FFI adalah institusi keuangan asing (non-Amerika Serikat). Kegiatan

yang dilakukan dalam FFI sebagai berikut :

Menerima deposit/setoran dalam kegiatan usaha perbankan atau

sejenisnya

Memegang/menyimpan aset keuangan untuk kepentingan orang lain

Kegiatannya berhubungan dengan

investasi; perdagangan surat-surat

berharga, komoditas, dan partnership interests.

2.4.2.

Hal -

Hal Yang Diatur Dalam

Foreign Account Tax Compliance Act

(FATCA)

FFI yang telah menyetujui kerjasama dengan IRS harus

menandatangani FATCA Agreement. FFI memiliki tugas yaitu: (i)

mengidentifikasi dan memberikan laporan tahunan mengenai informasi U.S

account holder, (ii) FFI berperan sebagai agen yang memiliki tugas untuk

memotong pajak atas pembayaran yang berasal dari Amerika untuk warga

Amerika yang tidak mematuhi FATCA. Informasi yang dilaporkan FFI

kepada FATCA antara lain:

Financial Account

yang dimiliki oleh warga Amerika baik perorangan

maupun private company;

Foreign Entities

yang memiliki kepemilikan warga Amerika lebih dari

10%;

FFI yang tidak mengikuti IRS agreement

Warga Amerika pemegang akun yang tidak mau memberikan informasi

yang diminta sebagaimana perjanjian FATCA.

Yang dimaksud dengan Financial Account meliputi :

Depository Accounts: meliputi savings, demand, time, CDs

Custodial Accounts:

merupakan pemegang financial instrument

untuk

kepentingan orang lain.

Financial instrument

meliputi saham, obligasi,

mata uang atau commodity contracts, hedges, swaps notional principal

Contracts

Life Insurance Contracts

Yang dikecualikan dalam Financial Account antara lain:

Akun yang dipegang oleh exempt beneficial owners.

Akun yang dipegang oleh pensiunan.

Asuransi yang tidak mengandung investasi tunai atau cash value,

misal:

asuransi kesehatan.

Informasi yang dilaporkan tersebut meliputi: (i) Nama, alamat dan

nomor identifikasi wajib pajak (Taxpayer Identification Number-TIN) dari

tiap pemilik rekening yang merupakan US Persons, (ii) Nomor rekening (iii)

Saldo atau nilai akhir tahun dari rekening dan (iv) Dividen, bunga dan

penghasilan masuk atau yang dikreditkan ke rekening.

2.4.3. Sanksi Bagi Yang Melanggar Foreign Account Tax Compliance Act

(FATCA)

Ke-empat pihak yang dilaporkan tersebut apabila tidak mematuhi atau

tidak memberikan informasi yang diminta, maka FFI dapat berperan sebagai

agen pemotong pajak sebesar 30% atas pembayaran yang berasal dari

Amerika untuk dikembalikan kepada Amerika.

2.4.4. Garis Besar Penerapan

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

Di Seluruh Dunia

IRS bisa memberlakukan sistem registrasi online FFI sebelum 30 Juni

2014.

Mulai 6 agustus 2011, FFI harus menjamin bahwa tidak ada prosedur

yang akan membantu account holders untuk menghindari FATCA.

Accounts

baru diperbolehkan memiliki kelonggaran waktu selama 90

hari sebelum benar-benar diberlakukan.

Laporan setidaknya mencangkup nama, alamat, TIN, nomor rekening,

saldo rekening dari masing-masing warga US pemegang rekening. Bagi

pemegang rekening yang merupakan Non-Financial Foreign Entities

yang memiliki foreign entities

harus melaporkan nama, alamat, dan

TIN (jika ada).

Beberapa hal terkait timeline implementasi FATCA adalah sebagai berikut:

Awal 2013, FFI mulai memasuki perjanjian FATCA

Pertengahan

2014, FATCA mulai berlaku secara efektif dimana FFI

yang comply harus memberikan informasi US account

Pada awal tahun 2017, FATCA mulai memberlakukan foreign passthru

payments, yaitu FFI yang comply

wajib memotong 30% kepada FFI

lain yang tidak comply terhadap FATCA selama FFI tersebut memiliki

transaksi dengan FFI yang comply.

2.5.

Aturan Bank Indonesia Tentang Kerahasiaan Bank

2.5.1.

Pengertian Rahasia Bank

Ketentuan mengenai rahasia bank merupakan suatu hal yang

sangat penting bagi nasabah penyimpan dan simpanannya maupun bagi

kepentingan bank itu sendiri, sebab apabila nasabah penyimpan ini

tidak mempercayai suatu bank dimana ia menyimpan simpanannya tentu ia

tidak akan mau menjadi nasabahnya. Oleh karena itu sebagai suatu lembaga

keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam

bentuk simpanan, sudah sepatutnya bank menerapkan ketentuan rahasia

bank tersebut secara konsisten dan bertanggung jawab sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk melindung kepentingan

nasabahnya.

Teori rahasia bank dibagi menjadi dua macam yaitu teori rahasia bank

mutlak dan teori rahasia bank yang bersifat relatif. Menurut teori rahasia bank

mutlak bank mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia atau

keterangan-keterangan mengenai nasabahnya yang diketahui bank karena

kegiatan usahanya dalam keadaan apapun juga dalam keadaan biasa atau

dalam keadaan luar biasa, teori ini sering menonjolkan kepentingan individu

sehingga kepentingan negara dan masyarakat sering terabaikan.

Dalam teori rahasia bank yang bersifat relatif bank diperbolehkan

membuka rahasia atau memberi keterangan mengenai nasabahnya apabila

untuk kepentingan yang mendesak.

Misalnya untuk kepentingan negara atau

kepentingan hukum.

2.5.2.

Dasar Hukum dan Ruang Lingkup Rahasia Bank

Mengenai ketentuan rahasia bank sebelum berlaku Undang-Undang

no. 7 tahun 1998 jo. UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan dapat ditemukan dalam

Undang-Undang no. 23 PrP 1960 tentang rahasia bank dan dalam UU No. 14

tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan. Selain itu

Rahasia

bank

juga

diatur

dalam

Undang-Undang

No.

tahun

1992 jo. UU No. 10 tahun 1998

tentang perbankan.

2.5.3.

Pengecualian Rahasia Bank

Pengecualian terhadap ketentuan rahasia bank dalam UU No. 7 tahun

1992 jo. UU No 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah mengacu kepada

ketentuan pasal 40 ayat (1) UU No. 10 tahun 1998 yang menentukan bahwa

bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan

simpanannya kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, 41 A,

pasal 42, pasal 43, pasal 44, dan pasal 44 A.

Berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) pengecualian terhadap

ketentuan rahasia bank adalah sebagai berikut :

Untuk kepentingan perpajakan

Untuk kepentingan penyelesaian piutang bank yang telah diserahkan

kepada BUPLN/PUPN

Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana

Untuk kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara bank dengan

nasabah

Dalam tukar-menukar informasi antar bank

Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan atau

ahli warisnya.

2.6

Penelitian Terdahulu

Sebelumya terdapat jurnal yang membahas mengenai The Foreign

Account Tax Compliance Act (FATCA)

yang dibahas oleh Eric van Aalst.

Jurnalnya berjudul Trusts & Estates

yang di

publikasikan pada tahun 2012.

Dari hasil pembahasan jurnal tersebut, berdasarkan penelitian mengenai

ketetapan FATCA di mancanegara, diperoleh hasil sebagai berikut:

Sebuah kongres merancang Undang-Undang Kepatuhan Pajak

Rekening Asing atau biasa disebut

FATCA sebagai reaksi terhadap

pengungkapan dalam beberapa tahun terakhir atas rekening-rekening yang

tidak dilaporkan oleh wajib pajak Swiss dan lembaga keuangan luar negeri

lainnya. FATCA memperkenalkan sebuah rezim pelaporan yang akan

membutuhkan Lembaga Keuangan Asing atau FFI untuk masuk ke dalam

kesepakatan pengungkapan dengan IRS atau, umumnya, dimulai pada tanggal

30 Juni 2014

menghadapi otomatis pemotongan 30% dari sumber

penghasilan Amerika Serikat. Sumber penghasilan Amerika Serikat untuk

tujuan FATCA tidak hanya mencakup dividen dan bunga, tetapi juga hasil

bruto dari penjualan aset yang menghasilkan dividen atau bunga yang berasal

dari Amerika Serikat. FATCA adalah suatu ketetapan yang kompleks, dan

meskipun FFIs telah mempersiapkan untuk implementasi dan persyaratan

pelaporan selama beberapa tahun terakhir, masih banyak tantangan tetap

seperti yang kita ketahui akan mulai berlaku 30 Juni 2014. FFIs harus

menyaring basis klien mereka dan menentukan ke dalam kategori apa klien

mereka akan jatuh untuk tujuan pelaporan FATCA.