2012200658AKBab2001

BAB 2

LANDASAN TEORI

II.1

Rerangka Teori dan Literatur

Akuntansi mempunyai peranan yang sangat penting dalam masyarakat.

Pengertian Akuntansi menurut Weygant, Kieso dan Kimmel (2011) adalah suatu

sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan peristiwa

ekonomi dari suatu organisasi kepada pihak yang memiliki kepentingan. Sementara

itu Akbar (2009) yang mengacu pada Skousen, Stice akuntansi adalah suatu aktivitas

jasa yang berfungsi menyediakan informasi kuantitatif tentang entitas ekonomi yang

dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Menurut Wahyu Maulani (2010) definisi dari akuntansi adalah “Akuntansi

adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah dan menyajikan

data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan

keuangan sehingga dapat

digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk

pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya.”

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi tidak

hanya dibutuhkan untuk mengidentifikasi dan mencatat peristiwa ekonomi dan bisnis

yang terjadi tetapi harus dapat mengkomunikasikannya kepada pihak-pihak yang

memiliki kepentingan.

Informasi-informasi tentang kejadian ekonomi tersebut harus dapat mejadi

laporan yang sesuai dengan standar yang ada. Untuk itu profesi akuntan harus dapat

mengembangkan suatu standar yang dapat diterima umum dan dapat diterapkan

secara global.

II.1.1

Standar Akuntansi Keuangan

Menurut IAI (2009: 2) memberikan definisi untuk standar akuntansi

keuangan, yaitu: “Standar Akuntansi Keuangan

(SAK) adalah pernyataan dan

intepretasi yang disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi

Indonesia,

Terdapat dua badan utama penyusun tandar akuntansi yang berlaku di dunia

yaitu International Accounting Standard Boards (IASB) dan Financial Accounting

Standards Boards (FASB). IASB mengeluarkan standar akuntansi pelaporan

keuangan yang disebut dengan International Financial Reporting Standards (IFRS),

sedangkan FASB mengeluarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum

atau disebut dengan Generally Accepted Accounting Principles (GAAP).

Dunia ekonomi dan bisnis pada era globalisasi seperti sekarang ini

membutuhkan pelaporan keuangan yang dapat dibandingkan dari perusahaan di

berbagai negara. Oleh karena itu, kedua badan utama penyusun stanar akuntansi

keuangan mengurangi perbedaan yang ada antara standar IFRS dan U.S. GAAP.

Proses tersebut dinamakan konvergensi yang akan membuat hanya ada satu standar

akuntansi yang digunakan oleh perusahaan di seluruh dunia.

Di Indonesia sendiri, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) terus merevisi Standar

Akuntansi Keuangan dengan melakukan proses konvergensi (convergence) sesuai

dengan International Financial Reporting Standards (IFRS). Sebagai akibat dari

proses tersebut maka pada Juli 2009, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah

menghasilkan tiga Standar Akuntansi Keuangan yang dikenal dengan tiga pilar

standar keuangan, terdiri dari:

Standar Akuntansi Keuangan (SAK Umum)

Standar Akuntansi Keuangan (SAK umum) adalah

standar akuntansi

keuangan yang dikonvergensi ke IFRS. SAK Umum ini berlaku untuk

perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik

2. Standar Akuntansi Keuangan ETAP

SAK ETAP ini akan membantu menyediakan pelaporan keuangan yang

relevan dan andal dengan standar

akuntansi yang lebih sederhana dibandingkan

standar akuntansi keuangan berbasis IFRS yang diadopsi di dalam SAK Umum.

SAK ETAP ini berlaku bagi perusahaan yang tidak memiliki akuntabilitas publik.

Standar Akuntansi Syariah

Standar Akuntansi Syariah berlaku untuk entitas yang melakukan transaksi

bisnis berbasis syariah. Standar Akuntansi Syariah diluncurkan dalam tiga bahasa

yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa Arab. Standar ini diharapkan

dapat mendukung industri keuangan syariah yang semakin berkembang di Indonesia.

II.1.2

Definisi Laporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan alat utama untuk menganalisa

suatu

perusahaan telah mencapai tujuan (goals) yang bersifat umum, yakni tercapainya

laba yang diinginkan oleh suatu perusahaan. Menurut IAI (2009:5) definisi laporan

keuangan beserta tujuannya, yaitu:

“Laporan keuangan merupakan struktur yang

menyajikan posisi keuangan dan kinerja

keuangan dalam sebuah entitas. Tujuan

umum dari laporan keuangan ini untuk

kepentingan umum adalah penyajian

informasi mengenai posisi keuangan (financial position), kinerja keuangan (financial

performance), dan arus kas (cash flow) dari

entitas yang sangat berguna untuk

membuat keputusan ekonomis bagi para penggunanya. Untuk dapat mencapai tujuan

ini, laporan keuangan menyediakan

informasi mengenai elemen dari entitas yang

terdiri dari aset, kewajiban, net worth, beban, dan pendapatan (termasuk gain dan

loss), perubahan ekuitas dan arus kas. Informasi tersebut diikuti dengan catatan, akan

membantu pengguna memprediksi arus kas masa depan.

Menurut James M. Reeve, et al (2008:22) laporan keuangan utama bagi

perusahaan perseorangan adalah laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, neraca,

dan laporan arus kas. Urutan laporan yang biasanya disiapkan dan karakteristik data

yang disajikan dalam setiap laporan adalah sebagai berikut :

Laporan laba rugi (income statements) adalah ringkasan dari pendapatan

dan beban untuk suatu periode waktu tertentu, seperti satu bulan atau satu

tahun.

Laporan ekuitas pemilik (statement of owner’s equity) adalah ringkasan

perubahan dalam ekuitas pemilik yang terjadi selama periode waktu

tertentu, seperti satu bulan atau satu tahun.

Neraca (Statement of Financial Position) adalah daftar aset, kewajiban,

dan ekuitas pemilik pada waktu tertentu, biasanya pada tanggal terakhir

dari bulan atau tahun tertentu.

Laporan arus kas (statement of cash flows) adalah ringkasan dari

penerimaan dan pembayaran kas untuk periode waktu tertentu, seperti

satu bulan atau satu tahun.

Menurut kieso, et al. (2011)

berpendapat bahwa prinsip dari laporan

keuangan adalah suatu komunikasi informasi keuangan yang dilakukan

perusahaan kepada pihak luar. Sedangkan menurut PSAK No. 1 (2009),

“Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan

dan kinerja keuangan suatu entitas”. Jadi kesimpulan dari definisi diatas,

laporan keuangan merupakan suatu komunikasi informasi keuangan dengan

menyajikan posisi dan kinerja keuangan suatu entitas pada periode waktu

tertentu.

II.1.3

Tujuan Laporan Keuangan

SAK ETAP (2009: 2) menyatakan: “Tujuan laporan keuangan adalah

menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas

suatu badan usaha yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam

pengambilan

keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat

meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu”.

II.1.4

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK

ETAP)

Menurut SAK ETAP (2009: 1), Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas

Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas

tanpa akuntabilitas publik. Namun, entitas yang memiliki akuntabilitas publik

signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat

regulasi mengizinkan penggunaan SAK ETAP.

Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang memiliki karakteristik

sebagai berikut:

Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan.

Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi perusahaan eksternal.

Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam

pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

Sedangkan entitas dianggap memiliki akuntabilitas publik signifikan apabila

memenuhi karakteristik sebagai berikut:

Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan

pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan

penerbitan efek di pasar modal.

Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar

masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang, dana pension, reksa dana, dan

bank investasi.

Tujuan penyusunan SAK ETAP tidak hanya sebagai standar akuntansi

keuangan yang layak bagi perusahaan kecil dan menengah atau perusahaan belum go

public, tetapi juga membantu melatih perusahaan sejak dini agar lebih matang dalam

mempersiapkan laporan keuangan kedepannya ketika go public.

II.1.5

Manfaat Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas

Publik (SAK ETAP)

Tidak hanya memberikan jawaban dari persoalan mengenai standar laporan

keuangan UKM ataupun tujuan kesiapan untuk standar pelaporan internasional

ketika go public, tetapi ada manfaat yang dapat diraih dengan penggunaan SAK

ETAP. Manfaat utama adalah pembiayaan yang lebih rendah dan penggunaan yang

lebih sederhana dibandingkan dengan PSAK Umum. Disamping itu entitas tentu

akan memiliki data keuangan yang akurat yang erguna dalam upaya meningkatkan

produktivitas, efektifitas dan efisiensi usaha.

II.1.6

Perlakuan Akuntansi atas Persediaan (SAK ETAP. 2009: 52-57)

Pengakuan

Jika persediaan dijual, maka jumlah tercatatnya diakui sebagai beban

periode dimana yang terkait di akui.

Pengukuran

Entitas harus mengukur nilai persediaan pada nilai yang lebih rendah

antara biaya perolehan dan harga jual dikurangi biaya lainnya yang

terjadi untuk membawa persediaan ke kondisi dan lokasi sekarang.

Entitas harus menentukan biaya persediaan dengan menggunakan rumus

biaya masuk-pertama keluar-pertama (MKPK) atau rata-rata tertimbang.

Metode masuk-terakhir keluar-pertama (MTKP) tidak diperkenankan

oleh SAK ETAP.

Pengungkapan

Entitas harus mengungkapkan:

Kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk mengukur persediaan,

termasuk rumus biaya yang digunakan.

Total jumlah tercatat persediaan dan klasifikasinya yang tepat dengan

entitas.

Jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode.

Jumlah penurunan nilai persediaan dan pemulihannya yang diakui

dalam laporan laba rugi.

II.1.7

Perlakuan Akuntansi atas Properti Investasi (SAK ETAP. 2009: 66-67)

Pengakuan

Properti investasi adalah properti yang dikuasai untuk menghasilkan

sewa atau untuk kenaikan nilai dan tidak digunakan dalam produksi atau

untuk tujuan administratif serta tidak untuk dijual dalam kegiatan usaha

sehari-hari.

Pengukuran

Pada saat pengakuan awal, properti investasi diukur pada biaya

perolehan. Setelah pengukuran awal, seluruh properti investasi harus

diukur pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Pengungkapan

Entitas harus mengungkapkan informasi terkait properti investasi dengan

ketentuan pada bab aset tetap.

II.1.8

Perlakuan Akuntansi atas Aset Tetap (SAK ETAP. 2009: 68-75)

Pengakuan

Tanah dan bangunan adalah aset tetap yang dapat dipisahkan dan harus

dicatat secara terpisah, meskipun tanah dan bangunan tersebut diperoleh

secara bersamaan. Entitas harus mengakui biaya perolehan aset tetap

sebagai aset tetap jika memenuhi syarat sebagai berikut: kemungkinan

ada manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut akan mengalir

dari atau ke dalam entitas serta pos tersebut mempunyai nilai atau biaya

yang dapat diukur dengan andal.

Pengukuran

Pada saat pengakuan awal, aset tetap harus diukur sebesar biaya

perolehan. Entitas harus mengukur seluruh aset tetap setelah pengakuan

awal pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Penilaian

kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena SAK ETAP

menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga

perolehan.

Entitas harus mengalokasikan jumlah aset yang dapat disusutkan secara

sistematis selama umur manfaatnya. Penyusutan dimulai ketika suatu aset

tersedia untuk digunakan. Penyusutan diberhentikan ketika aset

diberhentikan pengakuannya. Penyusutan tidak dihentikan ketika aset

tidak digunakan atau dihentikan penggunaan aktifnya. Entitas

diperbolehkan menggunakan metode jumlah unit produksi untuk

melakukan depresiasi.

Pengungkapan

Entitas harus mengungkapkan untuk setiap kelompok aset tetap, yakni

sebagai berikut:

Dasar pengukuran yang digunakan untuk menentukan jumlah tercatat

bruto dan metode penyusutan yang digunakan.

Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan.

Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir

periode.

Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang

menunjukkan penambahan, pelepasan, kerugian penurunan nilai,

penyusutan, dan perubahan lainnya

serta keberadaan dan jumlah

pembatas atas hak milik serta aset tetap yang dijaminkan untuk utang,

dan jumlah komitmen kontrak untuk memperoleh aset tetap.

II.1.9

Perlakuan Akuntansi atas Sewa (SAK ETAP. 2009: 83-87)

Pengakuan dan Pengukuran

Pembayaran sewa selama tahun berjalan harus diakui sebagai pendapat

sewa. Pendapatan sewa diakui dan diukur berdasarkan metode garis lurus

sepanjang masa sewa. Jika aset yang disewakan dijual, maka perbedaan

antara nilai tercatat dan harga jual harus diakui sebagai keuntungan atau

kerugian pada periode terjadinya.

Pengungkapan

Informasi keuangan yang diungkapkan dalam laporan keuangan lessor

adalah sebagai berikut:

Kebijakan akuntansi penting yang digunakan sehubungan dengan

transaksi sewa.

Jumlah pembayaran sewa selama

masa sewa, sifat dari simpanan

jaminan (jika ada) serta aset yang disewakan yang dijamin kepada

pihak ketiga.

II.1.10 Perlakuan Akuntansi atas Pendapatan (SAK ETAP. 2009: 83-87)

Pengakuan

Entitas harus mengakui pendapatan dari suatu penjualan barang jika

semua kondisi tersebut terpenuhi, seperti:

1. Entitas telah mengalihkan risiko dan manfaat yang signifikan dari

kepemilikan barang kepada pembeli.

2. Entitas tidak mempertahankan baik keterlambatan manajerial sampai

kepada tingkat dimana biasanya diasosiasikan dengan kepemilikan

maupun kontrol efektif atas barang yang terjual.

3. Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal.

4. Ada kemungkinan besar manfaat ekonomi yang berhubungan dengan

transaksi akan mengalir masuk ke dalam entitas.

5. Biaya yang telah atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi dapat

diukur secara andal.

Pengukuran

Entitas harus mengukur pendapatan berdasarkan nilai wajar atas

pembayaran yang diterima atau masih harus diterima. Nilai wajar

tersebut tidak termasuk jumlah diskon penjualan dan potongan volume.

Pengungkapan

Entitas harus mengungkapkan:

1. Kebijakan akuntansi yang diterapkan sebagai dasar pengakuan

pendapatan, termasuk metode yang diterapkan untuk menentukan

tingkat penyelesaian transaksi yang melibatkan penyediaan jasa.

2. Jumlah setiap kategori pendapatan yang diakui selama periode,

termasuk pendapatan jasa, bunga, royalti, dividen dan jenis

pendapatan signifikan lainnya.

II.1.11 Perlakuan Akuntansi atas Biaya Pinjaman (SAK ETAP. 2009: 123)

Entitas harus mengakui seluruh biaya pinjaman sebagai beban pada laporan

laba rugi di periode terjadinya. Jumlah juga harus dapat diukur dengan andal. Entitas

harus mengungkapkan besarnya biaya pinjaman. Biaya pinjaman adalah bunga dan

biaya lainnya yang timbul dari kewajiban keuangan suatu entitas yang mencakup:

Bunga untuk cerukan bank dan pinjaman jangka pendek dan jangka panjang.

Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman.

Amortisasi biaya tambahan yang timbul sehubungan dengan proses perjanjian

peminjaman.

Beban pembiayaan sesuai dengan sewa pembiayaan.

Perbedaan nilai tukar yang timbul dari pinjaman dalam mata uang asing dimana

perbedaan ini dianggap sebagai penyesuaian terhadap biaya bunga.

II.1.12 Perlakuan Akuntansi atas Imbalan Kerja (SAK ETAP. 2009:131-146)

Pengakuan, Pengukuran dan pengungkapan

Berdasarkan pada program iuran pasti, entitas harus mengakui iuran yang

terutang untuk periode berjalan:

Sebagai kewajiban, setelah dikurangi dengan jumlah yang dibayar. Jika

pembayaran iuran melebihi iuran pembayaran yang terutang sebelum

tanggal pelaporan, maka entitas harus mengakui kelebihan tersebut

sebagai aset.

Sebagai beban, kecuali sebab lain mensyaratkan biaya tersebut diakui

sebagai bagian biaya perolehan suatu aset seperti persediaan atau aset

tetap.

Dalam pengungkapannya apabila menggunakan program iuran pasti, entitas

harus mengungkapkan jumlah biaya iuran pasti untuk periode dan jumlah yang

diakui dalam laporan laba rugi sebagai beban untuk program iuran pasti. Jika entitas

memperlakukan program imbalan pasti multi pemberi kerja sebagai program iuran

pasti karena informasi yang memadai tidak tersedia untuk menggunakan akuntansi

imbalan pasti, maka entitas harus mengungkapkan fakta bahwa program tersebut

adalah program imbalan pasti dan alasan dicatat sebagai program iuran pasti,

bersama dengan semua informasi yang tersedia mengenai surplus atau defisit

program dan implikasinya terhadap entitas.

II.1.13 Perlakuan Akuntansi atas Pajak Penghasilan (SAK ETAP. 2009: 147)

Pengakuan dan Pengukuran

Entitas harus mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode

berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang

telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi

jumlah yang terutang untuk periode tersebut, entitas harus mengakui

kelebihan tersebut sebagai aset.

Pengungkapan

Entitas harus mengungkapkan komponen-komponen utama beban pajak

penghasilan secara terpisah.

II.1.14 Penyajian Laporan Keuangan (SAK ETAP. 2009: 14-18)

Penyajian Wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja

keuangan, dan arus kas entitas. Penyajian wajar mensyaratkan penyajian

jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang sesuai

dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, kewajiban, penghasilan dan

beban.

Laporan Keuangan Lengkap

Laporan keuangan entitas yang lengkap berdasarkan SAK ETAP ialah

meliputi:

1. Neraca

2. Laporan laba rugi

3. Laporan perubahan ekuitas yang juga menunjukkan seluruh

perubahan dalam ekuitas dan perubahan ekuitas selain perubahan

yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya

sebagai pemilik.

4. Laporan arus kas

5. Catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan

akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

II.1.15 Neraca (SAK ETAP. 2009: 19-22)

Dalam neraca (balance sheet) minimal mencakup pos-pos seperti kas dan

setara kas, piutang usaha dan piutang lain-lainnya, persediaan, properti investasi, aset

tetap, aset tidak berwujud, hutang usaha dan hutang lainnya, aset dan kewajiban

pajak, kewajiban diestimasi, serta ekuitas. Entitas menyajikan pos, judul dan sub

jumlah lainnya dalam neraca jika penyajian seperti itu relevan dalam rangka

pemahaman terhadap posisi keuangan entitas.

Aset Lancar

Jika siklus operasi normal entitas tidak dapat diidentifikasi dengan jelas, maka

siklus operasi diasumsikan 12 bulan. Selain yang disebutkan dibawah ini,

dianggap sebagai aset tidak lancar. Entitas mengklasifikasikan aset sebagai

aset lancar jika:

Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan,

dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas

Dimiliki untuk diperdagangkan

Kewajiban akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir

periode pelaporan

Entitas tidak meiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian

kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan

Kewajiban Lancar

Selain disebutkan dibawah ini, dianggap sebagai kewajiban jangka panjang.

Entitas mengklasifikasikan kewajiban sebagai kewajiban jangka pendek jika:

Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi

entitas

Dimiliki untuk diperdagangkan

Kewajiban akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir

periode pelaporan

Entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian

kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan

Informasi Disajikan di Neraca atau Catatan atas Laporan Keuangan

Entitas mengungkapkan di neraca atau catatan atas laporan keuangan,

subklasifikasi berikut atas pos yang disajikan:

Kelompok aset tetap

Jumlah piutang usaha, piutang dari pihak-pihak yang memiliki

hubungan

istimewa, pelunasan dipercepat, dan jumlah lainnya.

Persediaan yang menunjukan secara terpisah jumlah dari persediaan yang

dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, persediaan dalam

proses produksi untuk penjualan tersebut, serta bahan baku dan barang

habis pakai yang digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa.

Kewajiban imbalan kerja dan kewajiban diestimasi lainnya

Kelompok ekuitas, seperti modal disetor, tambahan modal disetor, agio

saham, saldo laba, serta pendapatan dan beban yang diakui langsung ke

ekuitas.

II.1.16 Laporan Laba Rugi (SAK ETAP. 2009:23-27)

Informasi yang Disajikan

Entitas harus menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya pada laporan

laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja

keuangan entitas. Entitas tidak boleh menyajikan pos pendapatan dan

beban sebagai pos luar biasa, baik dalam laporan laba rugi maupun dalam

catatan atas laporan keuangan. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-

pos sebagai berikut:

1. Pendapatan

2. Beban keuangan

3. Bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode

ekuitas

4. Beban pajak

5. Laba atau rugi neto

Analisa Beban

Entitas yang menyajikan suatu analisa beban suatu klasifikasi

berdasarkan sifat atau fungsi beban dalam entitas, mana yang

memberikan informasi yang lebih andal dan relevan.

Analisa menggunakan sifat beban. Berdasarkan metode ini, beban

dikumpulkan dalam laporan laba rugi berdasarkan sifatnya, contohnya

seperti penyusutan, pembelian bahan baku, biaya transportasi dan

imbalan kerja, serta tidak dialokasikan kembali antara berbagai fungsi

dalam entitas.

1. Analisa menggunakan fungsi beban. Berdasarkan metode ini, beban

dikumpulkan sesuai fungsinya sebagai bagian dari biaya penjualan

atau, sebagai contoh, biaya aktivitas distribusi atau aktivitas

administrasi. Sekurang-kurangnya, entitas harus mengungkapkan

biaya penjualannya sesuai metode ini terpisah dari beban lainnya.

2. Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba

SAK ETAP mengizinkan entitas untuk menyajikan laporan laba

rugi dan saldo laba menggantikan laporan laba rugi dan laporan

perubahan ekuitas jika perubahan pada ekuitas hanya berasal dari laba

atau rugi, pembayaran dividen, koreksi kesalahan periode lalu, dan

perubahan kebijakan akuntansi.

Entitas menyajikan di laporan laba rugi dan saldo laba, pos-pos

berikut sebagai tambahan atas informasi yang disyaratkan, yaitu:

Saldo laba pada awal periode pelaporan.

Dividen yang diumumkan dan dibayarkan atau terutang

selama periode.

Penyajian kembali saldo laba setelah koreksi kesalahan

periode lalu.

Penyajian kembali saldo

laba setelah perubahan kebijakan

akuntansi.

Saldo laba pada akhir periode pelaporan.

II.1.17 Perubahan Kebijakan Akuntansi (SAK ETAP. 2009: 23-27)

Entitas harus mengubah kebijakan akuntansi hanya jika perubahan tersebut

disyaratkan berubah sesuai SAK ETAP atau akan menghasilkan laporan keuangan

yang menyediakan informasi yang andal dan lebih relevan mengenai pengaruh

transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan,

atau arus kas. Jika SAK ETAP mengizinkan pemilihan perlakuan akuntansi,

termasuk dasar pengukuran untuk transaksi tertentu, maka hal tersebut adalah

perubahan kebijakan akuntansi.

Penerapan Perubahan Kebijakan Akuntansi

Entitas harus mencatat perubahan kebijakan sebagai berikut:

Entitas harus menerapkan perubahan kebijakan akuntansi sebagai akibat

perubahan persyaratan dalam SAK ETAP sesuai dengan ketentuan

transisinya.

Entitas harus menerapkan seluruh perubahan kebijakan akuntansi lainnya

secara retrospektif.

Penerapan Retrospektif

Jika perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif, maka entitas

harus menerapkan kebijakan akuntansi baru untuk informasi komparatif periode lalu

untuk tanggal paling awal dimana hal tersebut adalah praktis, seolah-olah kebijakan

akuntansi baru tersebut telah diterapkan sebelumnya. Jika tidak praktis untuk

menentukan dampak terhadap periode individual dari perubahan kebijakan akuntansi

untuk informasi komparatif satu atau lebih periode lalu yang disajikan, maka entitas

harus menerapkan kebijakan akuntansi baru atas nilai tercatat aset dan kewajiban

pada periode sajian paling awal dimana penerapan retrospektif adalah praktis

(mungkin periode berjalan) dan membuat penyesuaian korespendensi ke saldo awal

setiap komponen ekuitas yang terpengaruh.

Pengungkapan Perubahan Kebijakan Akuntansi

Ketika penerapan awal SAK ETAP atau perubahannya mempunyai pengaruh ke

periode berjalan atau periode lalu, maka entitas harus mengungkapkan hal-hal

dibawah ini:

Sifat dari perubahan kebijakan akuntansi.

Untuk periode berjalan dan setiap periode lalu yang disajikan, jika praktis,

jumlah penyesuaian untuk setiap pos laporan keuangan yang terpengaruh.

Jika praktis, jumlah penyesuaian terkait dengan periode sebelumnya yang

disajikan.

Penjelasan jika tidak praktis untuk menetukan jumlah yang diungkapkan pada

poin 2 dan 3.

II.1.18 Ketentuan Transisi (SAK ETAP. 2009: 164)

Entitas menerapkan SAK ETAP secara retrospektif, namun jika tidak praktis,

maka entitas diperkenankan untuk menerapkan SAK ETAP secara prospektif. Entitas

yang menerapkan secara prospektif dan sebelumnya telah menyusun laporan

keuangan, maka:

Mengakui semua aset dan kewajiban yang pengakuannya dipersyaratkan

dalam SAK ETAP.

Tidak mengakui pos-pos sebagai aset atau kewajiban jika SAK ETAP

tidak mengizinkan pengakuan tersebut.

Mereklasifikasikan pos-pos yang diakui sebagai suatu jenis aset,

kewajiban, atau komponen ekuitas berdasarkan kerangka pelaporan

sebelumnya, tetapi merupakan jenis aset, kewajiban, atau komponen

ekuitas yang berbeda berdasarkan SAK ETAP.

Menerapkan SAK ETAP dalam pengukuran seluruh aset dan kewajiban

yang diakui.

Kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pada saldo awal neracanya

berdasarkan SAK ETAP mungkin berbeda dari yang digunakan untuk tanggal yang

sama dengan menggunakan kerangka pelaporan keuangan sebelumnya. Hasil

penyesuaian yang muncul dari transaksi, kejadian, atau kondisi lainnya sebelum

tanggal efektif SAK ETAP, diakui secara langsung pada saldo laba pada tanggal

penerapan SAK ETAP.

II.1.19 Tanggal Efektif (SAK ETAP. 2009:166)

SAK ETAP diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai

pada atau setelah 1 Januari 2011. Penerapan dini diperkenankan. Jika SAK ETAP

diterapkan dini, maka entitas harus menerapkan SAK ETAP untuk penyusunan

laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2010.

II.1.20 Gambaran Umum Aktivitas Entitas Perkebunan

Sesuai dengan objek yang menjadi penelitian ini adalah merupakan entitas

yang bergerak dalam agribisnis atau perkebunan, yakni perkebunan kelapa sawit

yang mana dalam pendirian entitas perkebunan kelapa sawit tersebut haruslah

mendapatkan izin secara resmi dari Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM),

dengan ini peneliti mendeskripsikan secara detail untuk perlakuan akuntansi entitas

perkebunan yang telah ditetapkan secara resmi oleh BAPEPAM sebagai suatu bahan

pembanding agar dalam perlakuan akuntansinya tidak melenceng dari ketentuan

yang berlaku secara umum.

Industri perkebunan memiliki karakteristik khusus yang membedakannya

dengan sektor industri lain, yang ditunjuk oleh adanya aktivitas pengelolaan dan

transformasi biologis atas tanaman untuk menghasilkan produk yang akan

dikonsumsi atau diproses lebih lanjut. Kegiatan insutri perkebunan pada umumnya

dapat digolongkan menjadi:

Pembibitan dan penanaman, yaitu proses pengelolaan bibit tanaman

agar siap

untuk ditanam dan diikuti dengan proses penanaman.

Pemeliharaan, berupa pemeliharaan tanaman melalui proses pertumbuhan dan

pemupukan hingga dapat menghasilkan produk.

Pemungutan hasil, yaitu proses pengambilan atau panen atas produksi tanaman

untuk kemudian dijual atau dibibitkan kembali.

Pengemasan dan pemasaran, yaitu proses lebih lanjut yang dibutuhkan agar

produk tersebut siap dijual.

Dalam kegiatannya, perusahaan perkebunan seringkali bekerja sama dengan

masyarakat setempat dan pihak terkait lainnya. Kerja sama tersebut merupakan

karakteristik tambahan sektor perkebunan yang tercermin dalam penyajian dan

pengungkapan laporan keuangan perusahaan.

II.1.21 Standar Akuntansi Keuangan Untuk Perkebunan

Di dalam Standar Akuntansi Keuangan yang digunakan di Indonesia, belum

ada pernyataan yang spesifik yang mengatur mengenai perlakuan akuntansi khusus

bagi entitas

perkebunan. Selama ini hanya ada PSAK 32 yang mengatur mengenai

akuntansi kehutanan, yang juga ikut diterapkan dalam industri perkebunan. PSAK 32

sudah dicabut oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan tidak dipergunakan lagi

sebagai suatu standar akuntansi di Indonesia. Dengan demikian, penyusunan laporan

keuangan bagi entitas perkebunan dilakukan berdasarkan penyesuaian terhadap

konsep dan prinsip umum mengenai pelaporan keuangan yang dijelakan pada PSAK

No. 1.

Berdasarkan Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)

Nomor SE-02/PM/2002 pada 27 Desember 2002 adapun penyajian dan

pengungkapan laporan keuangan entitas

perkebunan di Indonesia berdasarkan

pedoman umum yang ditetapkan yakni sebagai berikut:

Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi

keuangan, kinerja, perubahan ekuitas dan arus kas perusahaan yang bermanfaat

bagi sebagian besar pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-

keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggung-jawaban (stewardship)

manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada

mereka.

Manajemen Emiten atau Perusahaan Publik bertanggung jawab atas penyusunan

laporan keuangan.

Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi,

Laporan Perubahaan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan

Keuangan.

Laporan keuangan harus dibuat dalam bahasa Indonesia. Jika laporan keuangan

dibuat selain dalam bahasa Indonesia, maka laporan keuangan tersebut harus

memuat informasi yang sama.

Mata uang pelaporan perusahaan Indonesia adalah Rupiah. Perusahaan dapat

menggunakan mata uang selain rupiah sebagai mata uang pelaporan hanya

apabila mata uang tersebut memenuhi kriteria mata uang fungsional.

Tahun buku perusahaan mencakup periode satu tahun. Apabila dalam keadaan

luar biasa, tahun buku perusahaan berubah dan laporan keuangan disajikan untuk

periode yang lebih panjang atau pendek dari periode satu tahun maka sebagai

tambahan terhadap periode cakupan laporan keuangan, perusahaan harus

mengungkapkan:

Alasan perubahan tahun buku.

Alasan penggunaan tahun buku yang lebih panjang atau pendek dari periode

satu tahun.

Fakta bahwa jumlah komparatif dalam laporan keuangan laba rugi, laporan

perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan tidak

dapat diperbandingkan.

Penyajian secara wajar, yaitu:

Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja

keuangan, perubahan

ekuitas, arus kas perusahaan dengan disertai

pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK.

Informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan sesuai

dengan ketentuan Bapepam dan Bursa Efek Jakarta (yang sekarang menjadi

Bursa Efek Indonesia) yang terkait dengan laporan keuangan, serta yang

sesuai dengan praktik akuntansi yang lazim berlaku di pasar modal tetap

dilakukan untuk menghasilkan penyajian yang wajar walaupun

pengungkapan tersebut tidak diharuskan oleh PSAK.

Penyajian aktiva lancar terpisah dari aktiva tidak

lancar dan kewajiban lancar

terpisah dari kewajiban tidak lancar. Aktiva lancar disajikan menurut urutan

likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya.

Saldo transaksi sehubungan dengan kegiatan operasi normal perusahaan,

disajikan pada neraca secara terpisah antara pihak-pihak yang mempunyai

hubungan istimewa dengan pihak ketiga pada masing-masing akun.

Laporan laba rugi perusahaan disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan

berbagai unsur kinerja keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara

wajar. Perusahaan menyajikan di laporan laba rugi, rincian beban dengan

menggunakan klasifikasi yang didasarkan pada fungsi beban di dalam

perusahaan, sedangkan pada catatan dalam laporan keuangan beban tersebut

dirinci menurut sifatnya.

Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Di

samping tiu, informasi berikut ini disajikan dan diulangi pada setiap halaman

laporan keuangan:

Nama perusahaan pelapor atau identitas lain.

Cakupan laporan keuangan, yakni mencakup hanya satu entitas atau

beberapa entitas.

Tanggal atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan harus sesuai

dan tepat bagi setiap komponen laporan keuangan.

Mata uang pelaporan.

Satuan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan.

Laporan arus kas harus disajikan dengan menggunakan metode langsung

(direct method).

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

laporan keuangan yang sifatnya memberikan penjelasan baik yang bersifat

kualitatif maupun kuantitatif terhadap laporan keuangan, sehingga

menghasilkan penyajian yang wajar.

Pengungkapan dengan menggunakan kata “sebagian” tidak diperkenankan

untuk menjelaskan adanya bagian dari suatu jumlah. Pengungkapan hal

tersebut harus dilakukan dengan mencantumkan jumlah atau presentase.

10. Perubahan akuntansi dan kesalahan mendasar harus diperlakukan sebagai

berikut:

Perubahan estimasi akuntansi atau suatu estimasi revisi jika terjadi

perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena adanya

informasi baru, bertambahnya pengalaman atau perkembangan lebih

lanjut. Dampak perubahan ini harus diperlakukan secara prospektif.

Perubahan kebijakan akuntansi dapat dilakukan hanya jika penerapan

suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan

perundangan atau standar akuntansi keuangan yang berlaku, atau jika

diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian

kejadian atau transaksi yang lebih sesuai dalam laporan keunagn suatu

perusahaan.

Kesalahan mendasar mungkin timbul dari kesalahan perhitungan

matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan

interpretasi fakta dan kecurangan atau kelalaian.

Dampak perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi kesalahan mendasar

harud diperlakukan secara

retrospektif dengan melakukan penyajian

kembali (restatement) untuk periode yang telah disajikan

sebelumnya

dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode penyajian

sebagai suatu penyesuaian pada saldo laba awal periode. Pengecualian

dilakukan apabila dianggap tidak praktis atau secara khusus diatur dalam

ketentuan masa transisi penerapan standar akuntansi keuangan baru.

11. Bila perusahaan melakukan penyajian kembali (restatement) laporan

keuangan yang telah diterbitkan sebelumnya, maka penyajian kembali

tersebut berikut nomor catatan atas laporan keuangan yang

mengungkapkannya harus disebutkan pada neraca, laporan laba rugi, laporan

arus kas dan laporan perubahan ekuitas yang mengalami perubahan.

12. Pada setiap halaman neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dan laporan

perubahan ekuitas harus diberi pernyataan bahwa “catatan atas laporan

keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan”.

13. Catatan atas laporan keuangan harus mengungkapkan secara terpisah jumlah

dari setiap jenis transaksi dan saldo dengan para direktur, karyawan,

komisaris, pemegang saham utama, atau pendapatan

dan beban. Apabila

jumlah transaksi untuk masing-masing kategori tersebut dengan pihak

tertentu melebihi Rp1.000.000000,00 (satu miliar rupiah), maka jumlah

tersebut harus disajikan secara terpisah dan nama pihak tersebut harus

diungkapkan.

Yang dimaksud

dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam No. VIII.G.7, yaitu:

Perusahaan yang melalui suatu atau lebih perantara, mengendalikan ,

atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama,

dengan perusahaan pelapor (termasuk holding companies, subsidiaries,

dan fellow subsidiaries).

Perusahaan asosiasi (associated company).

Perorangan yang memiliki baik secara langsung maupun tidak langsung,

suatu kepentingan hak suara di perusahaan pelapor yang berpengaruh

secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari orang perseorangan

tersebut (yang dimaksudkan dengan anggota keluarga dekat adalah

mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi orang

perseorangan tersebut dalam transaksinya dengan perusahaan pelapor).

Karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan

taggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengedalikan

kegiatan perusahaan pelapor yang meliputi anggota dewan komisaris,

direksi dan manajer dari perusahaan serta anggota keluarga dekat orang

perseorangan tersebut.

Perusahaan yang terdapat suatu kepentingan substansial dalam hak suara

dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh setiap orang

yang diuraikan dalam 3 atau 4, atau setiap orang tersebut mempunyai

pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut. Ini mencakup perusahaan-

perusahaan yang dimiliki anggota dewan komisaris, direksi atau

pemegang saham utama dari perusahaan pelapor dan perusahaan-

perusahaan yang mempunyai anggota kunci yang sama dengan

perusahaan pelapor.

Dalam transaksi benturan kepentingan sebagaimana yang dimaksud

adalam peraturan Bapepam No. IX E.1 atau transaksi material

sebagaimana dimaksud dalam peraturan Bapepam No. IX E.2 maka pada

pos yang memuat transaksi tersebut harus diungkapkan transaksi, nilai

dan tanggal RUPS yang menyetujui transaksi tersebut.

Dengan demikian kebijakan akuntansi yang dapat diterapkan untuk pelaporan

keuangan, yaitu:

1. Manajemen memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi agar laporan

keuangan memenuhi ketentuan dalam PSAK dan peraturan Bapepam.

2. Apabila PSAK dan peraturan Bapepam belum mengatur masalah pengakuan,

pemgukuran, penyajian atau pengungkapan dari suatu

transaksi atau

peristiwa, maka manajemen harus menetapkan kebijakan yang memberikan

kepastian bahwa laporan keuangan menyajikan informasi yang relevan

terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk mengambil keputusan dan

dapat diandalkan, dengan pengertian:

Mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan

perusahaan.

Menggambarkan, substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi

dan tidak semata-mata bentuk hukumannya.

Netral yaitu bebas dari keberpihakan.

Mencerminkan kehati-hatain.

Mencakup semua hal yang material.

Manajemen menggunakan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan

akuntansi yang memberikan informasi yang bermanfaat dengan

memperhatikan:

Persyaratan dan pedoman PSAK yang mengatur hal-hal yang mirip

dengan masalah terkait.

Definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran aktiva, kewajiban,

penghasilan, dan beban yang ditetapkan dalam Kerangka Dasar

Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan.

Pernyataan yang dibuat oleh badan pembuat standar lain dan praktik

entitas yang lazim sepanjang konsisten dengan angka 1 dan 2.

Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antara

periode harus konsisten, kecuali:

1. Terjadi perubahan yag signifikan terhadap sifat operasi perusahaan

atau perubahan penyajian akan menghasilkan penyajian yang lebih

tepat atas suatu transaksi atau peristiwa.

2. Perubahan tersebut dipersyaratkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi

Keuangan untuk diwajibkan oleh suatu ketentuan perundang-

undangan.

Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan

diubah maka penyajian periode sebelumnya direklasifikasi untuk

memastikan daya banding. Sifat, jumlah, serta alasan reklasifikasi harus

diungkapkan. Apabila reklasifikasi tersebut tidak praktis dilakukan

maka alasannya harus diungkapkan.

II.2

Metodologi Penelitian

II.2.1

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhitung mulai Oktober 2012 sampai dengan Januari

2013. Dengan menggunakan Time Horizon secara longitudinal. Time Horizon secara

longitudinal

ini dalam artian pada saat pengambilan data dan menganalisa data

dilakukan secara berkala atau berkali-kali dengan melihat data saat ini dan tahun-

tahun sebelumnya dan mulai membandingkan data-data yang ada pada perusahaan

tersebut kemudian menganalisanya sesuai dengan prosedur dalam penyelesaian

penelitian.