2012200736AKBab2004

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1

Kerangka Teori

2.1.1

Definisi Pajak

Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus

menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan

rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasi tujuan tersebut perlu

memperhatikan masalah pada pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk

mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan

pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri

berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi

kepentingan bersama. Apabila membahas pengertian pajak, diantaranya pengertian

pajak yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2011:1), “Pajak adalah iuran rakyat

kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada

mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang

digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pajak menurut Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan adalah:

“Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,

dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan

untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Jadi, Pajak merupakan hak prerogatif pemerintah, iuran wajib yang dipungut

oleh pemerintah dari masyarakat (Wajib Pajak) untuk menutupi

pengeluaran rutin

negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung

berdasarkan undang-undang.

Maka, Sri Pudyatmoko (2009:7) menyimpulkan bahwa unsur yang melekat

dalam definisi pajak, yaitu:

Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah

daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

Pemungutan Pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari

sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor Negara (pemungut

pajak / administrator pajak).

Pemungut Pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum

pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin

maupun pembangunan.

Tidak dapat ditunjukan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh

pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.

Selain Fungsi budgeter

(anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara /

Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan

penyelanggaraan pemerintah, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk

mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan

sosial (fungsi mengatur / regulatif).

2.1.2

Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara,

khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber

pendapatan negara

untuk membiayai semua pengeluaran

termasuk pengeluaran

pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi

menurut Ilyas dan Burton (2010:11), yaitu:

Fungsi Budgetair

Fungsi budgetair adalah fungsi yang letaknya di sektor publik, yakni untuk

mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai undang-undang yang

berlaku pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara,

baik itu pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Apabila ada sisa

(surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi

pemerintah. Fungsi ini juga tercermin dalam asas efficiency atau asas financial,

yaitu menekankan pada pemasukan yang sebesar-besarnya dengan pengeluaran

yang sekecil-kecilnya dari suatu penyelenggaran perpajakan. Namun, rumusan

ini dianggap terlalu berlebihan karena mengumpulkan uang “sebanyak-

banyaknya” ke kas Negara tanpa memperhatikan undang-undang perpajakan

yang berlaku dapat menimbulkan berbagai ekses.

Bahasa yang lebih tepat untuk fungsi budgetair

ini adalah suatu fungsi

dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal

ke kas Negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Fungsi Regulerend

disebut juga fungsi tambahan,

dimana pajak-pajak

tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu

yang letaknya diluar bidang keuangan, yang terkait dalam aspek kehidupan

sosial, kehidupan masyarakat dan pelaksanaan pemerintahan guna menciptakan

kesejahteraan rakyat atau penduduknya. Disebut sebagai fungsi tambahan karena

fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak, yakni fungsi

budgetair. Fungsi regulerend ini menyatakan pajak-pajak tersebut akan

digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang lepatknya

diluar bidang keuangan.

Fungsi Demokrasi

Fungsi demokrasi merupakan suatu fungsi yang merupakan salah satu wujud

sistem gotong royong termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi

kemaslahatan manusia.

Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan

sosial ekonomi dalam kehidupan dan keadilan masyarakat. Hal ini dapat terlihat

misalnya dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak lebih besar

kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan besar dan pajak yang lebih

kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit.

2.1.3

Kelompok Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokan menjadi 3 (tiga)

menurut Mardiasmo (2011:5), yaitu pengelompokan menurut golongannya, menurut

sifatnya dan menurut lembaga pemungutannya

Menurut golongannya

Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan

tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak

Penghasilan

Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau

dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

Menurut sifatnya

Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya

dalam arti memperhatikan keadaan dalam diri wajib pajak. Contoh: Pajak

penghasilan

Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa

memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Menurut lembaga pemungutnya

Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pmerintah pusat dan digunakan

untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea

Materai.

Pajak Daerah, yaitu Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Propinsi, contoh: Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Kendaraan

Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaran Bermotor.

ii.

Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak

Hiburan.

2.1.4

Tarif Pajak

Tarif pajak adalah dasar pengenaan besarnya pajak yang dikenakan kepada

Wajib Pajak yang dinyatakan dalam persentase. Mardiasmo (2011:9) membedakan

tarif pajak menjadi 4 macam, yaitu:

1. Tarif Proporsional

Tarif Proporsional adalah tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun

jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional

terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

(PPN).

2. Tarif Progresif

Tarif

Progresif

adalah

tarif

pajak

dengan

persentase

semakin besar,

bila

dasar

pengetahuan pajaknya semakin besar. Contoh : Pajak Penghasilan.

3. Tarif Degresif

Tarif Degresif adalah tarif pajak dengan

persentase semakin kecil, bila dasar

pengenaan

pajaknya

bertambah

besar.

Tarif

Degresif

ini

tidak

dipakai

dalam

sistem perpajakan Indonesia.

4. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah

tarif

berupa

jumlah

yang

tetap

(sama)

terhadap

berapapun

jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh :

Bea Materai.

2.1.5

Sistem Pemungutan Pajak

Siti resmi (2009:11) menyatakan bahwa dalam memungut pajak dikenal

beberapa sistem pemungutan pajak yaitu:

Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada Fiskus

untuk

menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan

peraturan perundang-undangan pepajakan yang berlaku. Dalam sistem ini,

inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di

tangan Fiskus. Contoh : Pajak Bumi dan Bangunan.

Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada

Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan

melaporkan sendiri besarnya hutang pajak. Dalam sistem ini Wajib Pajak yang

aktif sedangkan fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang

terhutang seseorang, kecuali Wajib Pajak melanggar ketentuan yang berlaku.

Contoh

Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak

Penjualan atas Barang mewah (PPN. BM).

3. Withholding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak

ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terhutang. Pihak

ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya

kepada fiskus pada sistem ini fiskus dan wajib pajak tidak aktif. Fiskus hanya

bertugas mengawasi saja pelaksaan pemotongan atau pemungutan yang

dilakukan oleh pihak ketiga.

2.1.6

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan hak dan kewajiban Wajib Pajak dibedakan sebagai

berikut:

Hak-hak Wajib Pajak

Mengajukan surat keberatan dan surat banding.

Menerima tanda bukti pemasukan Surat Pemberitahuan (SPT).

Menerima pembetulan SPT yang telah dimasukkan.

Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.

Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.

Mengajukan permohonan penghitungan pajak yang dikenakan dalam surat

ketetapan pajak.

Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta

pembetulan surat ketetapan pajak yang salah.

Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.

Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.

Mengajukan keberatan dan banding.

Kewajiban Wajib Pajak

Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak

(PKP).

Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.

Mengisi dengan benar SPT dan menyampaikannya ke Kantor Pelayanan

Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.

Menyelenggarakan pembukuan / pencatatan.

Jika diperiksa wajib:

Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen

yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan

penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha pekerjaan bebas Wajib Pajak,

atau objek pajak yang terutang pajak.

Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang

dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen

serta keterangan

yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban

untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan ditiadakan oleh

permintaan keperluan pemeriksaan.

2.1.7

Subjek dan Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan ketentuan dalam Pajak Penghasilan, yang disebut Wajib Pajak

itu adalah orang pribadi atau badan yang memenuhi definisi sebagai subjek pajak dan

menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak. Dengan kata

lain dua unsur harus dipenuhi untuk menjadi Wajib Pajak, yaitu Subjek Pajak dan

Objek Pajak.

Subjek Pajak Penghasilan

Mardiasmo (2011:135) menyatakan pajak penghasilan dikenakan

terhadap subjek pajak atas penghasilan yang di terima atau diperolehnya dalam

Tahun Pajak. Subjek Pajak Penghasilan meliputi orang pribadi, warisan yang

belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak, badan, dan

Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Berdasarkan lokasi geografisnya, Subjek Pajak terdiri dari:

Subjek Pajak Dalam Negeri

Subjek Pajak orang pribadi dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila

telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi

PenghasilanTidak Kena Pajak. Subjek Pajak Badan dalam negeri menjadi

Wajib Pajak saat didirikan, atau bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek

Pajak Luar Negeri baik Orang Pribadi maupun Badan sekaligus menjadi

Wajib Pajak karena menerima dan atau memperoleh penghasilan yang

bersumber dari Indonesia atau menerima dan atau memperoleh penghasilan

yang bersumber dari Indonesia melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

Subjek Pajak Luar Negeri

Subjek Pajak Luar Negeri adalah Orang Pribadi atau Badan yang

bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar Indonesia yang dapat

menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, baik melalui maupun

tanpa melalui bentuk usaha tetap. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal

di Indonesia, tetapi berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan

puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan maka orang tersebut

adalah subjek pajak luar negeri.

Objek Pajak Penghasilan

Menurut Mardiasmo (2011:139) Yang menjadi Objek Pajak Penghasilan

adalah penghasilan. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 yang tercantum

dalam pasal 4 ayat (1) menyebutkan: “Penghasilan adalah setiap tambahan

kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang

berasal dari Indonesia maupun dari Luar Indonesia, yang dapat di pakai untuk

konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan,

dengan nama dan atau bentuk apapun”.

2.1.8

Surat Setoran Pajak (SSP)

Pengertian Surat Setoran Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan

Keempat

atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa Surat Setoran Pajak (SSP) adalah

bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan

dengan

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Negara

melalui tempat pembayaran yag ditunjuk oleh Menteri Keuangan (melalui

Kantor Pos dan Bank Persepsi).

Surat Setoran Pajak (SSP) dibuat dalam rangkap 5 (lima) yang

didistribusikan sebagai berikut:

Lembar pertama untuk arsip Wajib Pajak;

Lembar kedua untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui Kantor

Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);

Lembar ketiga untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke Kantor

Pelayanan Pajak (KPP);

Lembar keempat untuk Kantor Penerimaan Pembayaran;

Lembar kelima untuk Wajib Pungut atau pihak lain.

Fungsi Surat Setoran Pajak (SSP)

Surat Setoran Pajak (SSP) berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak

apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang

berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi.

2.1.9

Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian kepatuhan pajak (tax compliance) adalah Wajib Pajak

mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban haknya sesuai dengan aturan

yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama,

peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun

administrasi.

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138) mengatakan bahwa

kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu

keadaan di mana Wajib

Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak

perpajakannya. Dari beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa

kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu sikap taat dari Wajib Pajak untuk

melaksanakan seluruh kewajiban dan memenuhi hak perpajakannya sesuai

dengan aturan yang berlaku.

Dalam administrasi pajak yang diterima secara luas menyatakan bahwa

tujuan yang ingin dicapai adalah kepatuhan sukarela (voluntary compliance).

Kepatuhan sukarela merupakan tulang punggung dari self assessment system

dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban pajaknya

dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak

tersebut.

Kepatuhan sukarela (voluntary compliance) sebagai fondasi dari self

assessment system dapat dicapai apabila elemen-elemen kunci telah diterapkan

secara efektif. Elemen-elemen kunci tersebut adalah sebagai berikut:

Program pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak.

Prosedur yang sederhana dan memudahkan Wajib Pajak.

Program pemantauan kepatuhan dan verifikasi yang efektif.

Pemantauan penegakan hukum pajak secara tegas dan adil.

2. Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Formal (Administratif)

adalah kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan

Undang-undang perpajakan yang berlaku.

Contoh : melaporkan SPT

tahunannya tepat waktu.

Kepatuhan Material (Teknis)

adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif (hakekat)

memenuhi semua material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-

undang perpajakan. Contoh : Wajib Pajak mengisi SPT tahunannya dengan

jujur, lengkap dan benar.

3. Kriteria Wajib Pajak Patuh

Dalam Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang kriteria

Wajib Pajak patuh adalah sebagai berikut :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan dalam dua tahun terakhir.

2. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari

3 masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.

SPT Masa yang terlambat disampaikan tidak lewat dari batas waktu

penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya.

Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah

memperoleh izin untuk menunda pembayaran pajak.

Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang

perpajakan dalam waktu 10 tahun.

Laporan Keuangannya harus diaudit oleh Akuntan Publik atau Badan

Pengawas Keuangan dan Pembangunan dengan pendapat wajar dengan

pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian tersebut tidak

mempengaruhi laba fiskal. Jika tidak di audit oleh Akuntan Publik, maka

Wajib Pajak harus mengajukan permohonan tertulis paling lambat tiga bulan

sebelum tahun buku berakhir.

Penetapan Wajib Pajak patuh berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

Wajib Pajak patuh juga dapat dicabut surat penetapannya oleh Kepala KPP

setempat karena lalai dalam kewajiban perpajakannya.

2.1.10 Surat Pemberitahuan

Kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak

Penghasilan dan pelaporannya merupakan kewajiban setiap Wajib Pajak yang

telah memiliki NPWP sebagaimana Pasal 3 ayat 1 UU Ketentuan Umum

Perpajakan Nomor 16 tahun 2009.

Menurut Erly Suandi (2011:157) Surat Pemberitahuan (SPT) adalah

surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan

dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau

harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan.

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Penghasilan adalah

sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung-jawabkan

penghitungan jumlah Wajib Pajak yang sebenarnya terutang dan untuk

melaporkan tentang:

Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri

dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu)

Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;

Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;

Harta dan kewajiban;

Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau

pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa

Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan.

Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah

sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan

penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas

Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan

Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri

oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu

Masa

Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan.

Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah

sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang

dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

Secara garis besar Surat Pemberitahuan (SPT) dibedakan menjadi dua, yaitu:

Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu

Masa Pajak.

Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk

suatu Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

Surat Pemberitahuan (SPT) meliputi:

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan;

Surat Pemberitahuan (SPT) Masa yang terdiri dari:

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan;

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai; dan

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Bagi Pemungut

Pajak Pertambahan Nilai.

Batas waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan menurut Erly Suandy

(2011:164) adalah:

Untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan, paling lama 20

(dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak. Khusus untuk Surat

Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling

lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak

orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak;

atau

Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak

badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Menurut Erly Suandy (2011:166) Wajib Pajak dapat memperpanjang

jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana

dimaksud untuk paling lama 2 (dua) bulan sejak batas waktu penyampaian

Surat Pemberitahuan Tahunan dengan cara menyampaikan Pemberitahuan

Perpanjangan SPT Tahunan. Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

dibuat secara tertulis dan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP),

sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir, dengan dilampiri:

Penghitungan sementara pajak terutang dalam satu Tahun Pajak

yang batas waktu penyampaiannya diperpanjang;

Laporan keuangan sementara; dan

Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran

pajak yang terutang.

Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan wajib ditandatangani oleh

Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak. Dalam hal Pemberitahuan

Perpanjangan SPT

Tahunan ditandatangani oleh Kuasa Wajib Pajak,

Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan harus dilampiri dengan Surat

Kuasa Khusus.

Menurut Erly Suandy (2011:166) apabila Surat Pemberitahuan tidak

disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu

perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan, dikenai sanksi administrasi

berupa denda sebesar:

Rp. 500.000,-

(lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan

Masa Pajak Pertambahan Nilai,

Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa

lainnya,

Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan

Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan,

Rp. 100.000,-

(seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan

Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Wajib Pajak Tertentu yang dikecualikan dari menyampaikan SPT atau yang

sering di sebut Wajib Pajak Non Efektif (KMK NO.535/KMK.04/2000)

adalah sebagai berikut:

Wajib Pajak Orang Pribadi yang penghasilan netonya tidak melebihi

jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak, tidak wajib menyampaikan

SPT Tahunan Pajak Penghasilan maupun SPT Masa Pajak

Penghasilan Pasal 25.

Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau

melakukan pekerjaan bebas, tidak

wajib menyampaikan SPT Masa

Pajak Penghasilan Pasal 25.

Joint Operation tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT

Tahunan dan SPT Masa Pajak Penghasilan

Pasal 25 (S-

60/PJ.422/1994).

Representative office tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan Pajak

Penghasilan maupun SPT Masal Pajak Penghasilan Pasal 25 karena

tidak termasuk sebagai subjek pajak.

Dalam kasus ini Penulis membandingkan antara Wajib Pajak Efektif

dengan jumlah Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang masuk ke KPP

Pratama Jakarta Tanah Abang Satu, serta membandingkan jumlah Surat

Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang masuk ke KPP Pratama Jakarta Tanah

Abang Satu dengan Wajib Pajak yang terlambat Lapor SPT.

2.1.11 Surat Ketetapan Pajak

Menurut Pasal 1

angka 14 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 ,

Surat Ketetapan Pajak didefinisikan sebagai:

Surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ata

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau Surat Ketetapa

Pajak Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Nihil.

Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak kewenanga

mengeluarkan surat ketetapan pajak, dilimpahkan kepada KPP.

Surat ketetapan pajak timbul berdasarkan hasil pemeriksaan .

Penerbitan suatu Surat Ketetapan Pajak (SKP) hanya terbatas kepada

Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian

Surat Pemberitahuan (SPT) atau karena ditemukannya data fisik yang tidak

dilaporkan oleh Wajib Pajak. Surat Ketetapan Pajak (SKP) diterbitkan setelah

proses pemeriksaan selesai dilakukan dan belum dilakukan penyidikan. Surat

Ketetapan Pajak (SKP) memiliki fungsi, yaitu sebagai:

1. Koreksi atas jumlah pajak terhutang menurut SPT Wajib Pajak;

2. Sarana untuk mengenakan sanksi;

3. Sarana untuk menagih pajak;

4. Sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar;

5. Sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terhutang.

Surat Ketetapan Pajak terdiri atas enam macam, yaitu Surat Tagihan

Pajak (STP), surat keterangan berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

(SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat

Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN),

dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

2.1.12

Surat Tagihan Pajak

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat yang diterbitkan untuk

melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau

denda. Surat Tagihan Pajak diatur dalam Pasal 14 UU No.6 Tahun 1983

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah

diubah dengan UU No. 16 Tahun 2009. Surat Tagihan Pajak dapat diterbitkan

dalam hal-hal sebagai berikut:

Apabila Pajak Penghasilan

dalam tahun berjalan tidak atau kurang

dibayar;

Apabila dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan

pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;

Apabila Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda

dan/atau bunga;

Apabila pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang

Pajak Pertambahan Nilai dan perubahannya tidak melaporkan kegiatan

usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP);

Apabila pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena

Pajak, tetapi membuat Faktur Pajak;

Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak

membuat atau membuat Faktur Pajak, tetapi tidak tepat waktu atau tidak

mengisi selengkapya Faktur Pajak.

Penerbitan Surat Tagihan Pajak akan ditambah dengan sanksi

administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan untuk paling lama 24 (dua

puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau bagian tahun

pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak.

Dalam kasus ini Penulis membandingkan antara Surat Ketetapan

Pajak (SKP) yang diterbitkan dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang telah

dibayar serta membandingkan Surat Tagihan Pajak (STP) yang diterbitkan

dengan Surat Tagihan Pajak (STP) yang telah dibayar.

2.1.13

Surat Teguran

Langkah awal dalam tindakan penagihan adalah penerbitan Surat

Teguran. Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997

tentang Penagihan

Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Surat Teguran, Surat

Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh

Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk

melunasi utang pajaknya.

Surat Teguran atau dapat juga disebut Surat Peringatan atau surat lain

yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau

memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.

Langkah ini diambil sebagai peringatan agar penanggung pajak

segera

melunasi utang pajaknya untuk menghindari dilakukannya tindakan

penagihan. Surat Teguran juga dimaksudkan agar Penanggung Pajak

mempunyai kesempatan sampai dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari,

sebelum dilakukan upaya paksa dengan diterbitkannya Surat Paksa. Dalam

ketentuan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun

2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Perpajakan

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 diatur bahwa dalam hal Wajib Pajak

tidak melunasi jumlah pajak yang masih dibayar dalam jangka waktu yang

telah ditentukan, pajak yang masih harus dibayar tersebut ditagih dengan

terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran.

Berdasarkan Undang-undang Pasal 3 ayat 5(A) mengenai Ketentuan

Umum Perpajakan, “Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan sesuai

batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau

batas waktu

perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), dapat diterbitkan Surat Teguran.