2012200796AKBab2001

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1.

Rerangka Teori dan Literatur

2.1.1.

Pajak Umum

2.1.1.1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan sebuah sumber pendapatan negara yang cukup

penting, terutama juga di indonesia. Pajak juga sangat berperan penting dalam

perkembangan di sebuah negara, biasa digunakan untuk pembangunan

negara, anggaran belanja negara.

Ada beberapa definisi Pajak menurut berbagai ahli dan sumber :

Menurut Undang-Undang no 28 Tahun 2007 :

“ Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” (Indonesia,

2007 : 1-2)

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH (Mardiasmo,2009:01) :

“ Pajak itu sendiri adalah

iuran rakyat kepada k as Negara yang berdasarkan

undang -undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal

(kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk

membayar pengeluaran umum.”

2.1.1.2. Pungutan Lain Selain Pajak

Di samping pajak, ada beberapa pungutan lain yang serupa dengan

pajak tetapi mempunyai perlakuan dan sifat yang berbeda dengan pajak, yang

dilakukan oleh negara terhadap rakyatnya. Pungutan tersebut antara lain :

Bea materai, yaitu pungutan yang dikenakan atas dokumen dengan

menggunakan benda materai ataupun benda lain.

Bea masuk dan Bea keluar. Bea masuk adalah pungutan atas barang-

barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean berdasarkan harga/nilai

barang itu berdasarkan tarif yang sudah ditentukan. Bea keluar adalah

pungutan yang dilakukan atas barang yang dikeluarkan dari daerah

pabean berdasarkan tarif yang sudah ditentukan bagi masing-masing

golongan barang.

Cukai, yaitu pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang

sudah ditetapkan untuk masing-masing jenis barang tertentu. Contoh :

tembakau, gula, bensin, minuman keras, dan lain-lain.

Restribusi, yaitu pungutan yang dikenakan sehubungan dengan suatu jasa

atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata

kepada pembayar. Contoh : parkir, pasar, jalan tol, dan lain-lain.

Iuran, yaitu pungutan yang dikenakan sehubungan dengan suatu jasa atau

fasilitas yang diberikan pemerintah secara langsung dan

nyata kepada

kelompok atau golongan pembayar.

Pungutan lain yang sah/legal berupa sumbangan wajib.

2.1.1.3. Unsur Pajak

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak bahwa dapat

ditarik kesimpulan tentang unsur-unsur pajak, antara lain :

Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang, Asas ini sesuai dengan

perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan

“pajak dan

pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur

dalam undang-undang.”

Tidak mendapatkan jasa timbal balik yang dapat ditunjukkan secara

langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor

akan melalui jalan yang sama kualtasnya dengan orang yang tidak

membayar pajak kendaraan bermotor.

Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum

pemerintaha dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin

maupun pembangunan.

Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila

wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan

sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Selain fungsi budgetair

(anggaran)

yaitu fungsi mengisi Kas

Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan

penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk

mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan

ekonomi

dan sosial (fungsi mengatur/regulatif)

2.1.1.4. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai beberapa fungsi yang penting, yaitu :

Fungsi Anggaran (Budgetair)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak

berfungsi untuk

membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan

tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara

membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja

pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk

dalam hal pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan

pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran

rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan

sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat

dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui

kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan

sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka

menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri,

diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka

melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea

masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk

menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga

sehingga

inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain

dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan

pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk

membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk

membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja,

yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.1.5. Pengelompokkan Pajak

Pajak dapat dikelompokkan beberapa kriteria adalah sebagai berikut :

Pajak menurut Golongan

Pajak Langsung yaitu pajak yang dimaksudkan untuk dipikul sendiri

oleh yang membayarnya. Jadi, pajak jenis ini tidak bisa dilimpahkan

atau digeser kepada pihak lain.

Contoh : Pajak Penghasilan

Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang dimaksudkan dapat

dilimpahkan atau dibebankan oleh yang membayar kepada pihak lain .

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Penjualan atas Barang

Mewah, Pajak jenis ini bisa dilimpahkan atau digeserkan oleh penjual

kepada pembeli.

Pajak Menurut Sifat

Pajak Subyektif (Pajak yang bersifat Perorangan) yaitu pajak yang

dalam pengenaannya memperhatikan keadaan atau kondisi pribadi

wajib pajak (status kawin atau tidak kawin, mempunyai tanggung

keluarga atau tidak).

Contoh : Pajak Penghasilan, kondisi WP (Wajib Pajak) akan

mempengaruhi dalam hal Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) nya.

Pajak Obyektif (Pajak yang bersifat Kebendaan) yaitu pajak yang

dalam pengenaannya hanya memperhatikan sifat obyek pajaknya saja,

tanpa memperhatikan keadaan atau kondisi diri wajib pajak.

Contoh : Bea Materai, yang dipungut apabila obyek pajak telah ada

dan memenuhi syarat sebagai suatu dokumen yang dikenakan pajak

tanpa melihat kondisi dari wajib pajak.

Pajak menurut Lembaga Pemungutnya

Pajak Pusat (Pajak Negara) yaitu pajak yang wewenang

pemungutannya ada ditangan pemerintah pusat dan digunakan untuk

membiayai rumah tangga negara

Contoh : PPh , PPn, PPnBM, PBB

Pajak Daerah yaitu pajak yang wewenang pemungutannya ada di

pemerintah daerah dan digunakan untuk kepentingan pembiayaan

rumah tangga pemerintah daerah tersebut.

Pajak Daerah terdiri dari :

Pajak Propinsi yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah

Tingkat I (Propinsi), misalnya Pajak Kendaraan Bermotor dan

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Pajak Kabupaten/Kota

yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah

Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota), misalnya Pajak Hotel, Pajak

Restoran dan Pajak Hiburan.

2.1.1.6. Tata Cara Pemungutan Pajak

Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel :

Stelsel nyata (riel stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata),

sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun

pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan

kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan

lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat

dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui)

Stelsel anggapan (fictieve stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh

undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama

dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah

dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak

berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama

tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun.

Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak

berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel

anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan

suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak

disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak

menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggaran,

maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil

kelebihannya dapat diminta kembali.

Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo, sebagai berikut :

Asas Domisili

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib

Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan

yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku

untuk Wajib Pajak dalam negeri.

Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang

bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal

Wajib Pajak.

Asas Kebangsaan

Pengenaan Pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah :

Official Assestment System

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada

Pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang

terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri – ciri nya adalah :

Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada

pada fiskus.

Wajib Pajak bersifat pasif

Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak

oleh fiskus.

Self Assestment System

Sistem yang diberlakukan di Indonesia, dimana para Wajib Pajak

menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri.

Ciri – ciri nya adalah :

Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada

pada Wajib Pajak sendiri.

Wajib Pajak aktif , mulai dari menghitung, menyetor, dan

melaporkan sendiri.

Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. With Holding System

Pemungutan dan pemotongan pajak dalam sistem ini dilakukan oleh

pihak ketiga selain negara dan Wajib Pajak sendiri.

Ciri-ciri nya adalah : Wewenang menentukan besarnya pajak yang

terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.1.1.7. Pajak Penghasilan

Menurut Prof. Dr. Gunadi, Penghasilan didefinisikan sebagai

peningkatan manfaat

ekonomi selama satu periode akuntansi tertentu dalam

bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang

mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi

penanaman modal. ( Gunadi , 2009:147 )

Sementara menurut pengertian penghasilan yang dikutip dari Undang-

undang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (1) adalah :

Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh

wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia,

yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib

pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk

unsur-unsur sebagai berikut :

Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa

yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan,

honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau

imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam

undang-undang ini.

Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan

penghargaan.

2.1.1.8. Subyek Pajak

Wajib Pajak yang memperoleh atau menerima sebuah penghasilan

disebut sebagai Subyek Pajak. Adapun Subyek Pajak sebagai berikut :

Orang Pribadi

Orang Pribadi sebagai subyek pajak dapat tinggal atau berada di

Indonesia atau berada di luar Indonesia.

Warisan yang belum terbagi

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subyek

pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris.

Badan

Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan,

baik yang melakukan usaha yang

meliputi Perseroan Terbatas (PT),

Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara

(BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Bentuk Usaha Tetap (Permanent Establishment)

Bentuk Usaha Tetap merupakan subyek pajak yang perlakuan

perpajakannya dipersamakan dengan subyek pajak badan.

2.1.2. Hukum Pajak Internasional

2.1.2.1. Pengertian Hukum Pajak Internasional

Ada beberapa pengertian Hukum Pajak Internasional dari berbagai

ahli, yaitu Sebagai berikut (Wirawan, 2011 : 189) :

Menurut Prof. Dr. Rahmat Soemitro, Hukum pajak nasional yang

terdiri atas kaedah, baik berupa kaedah-kaedah nasional maupun kaedah yang

berasal dari traktat antar negara dan dari prinsip atau kebiasaan yang telah

diterima baik oleh negara-negara di dunia, untuk mengatur soal-soal

perpajakan dan dimana dapat ditunjukkan adanya unsur-unsur asing.

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani, Hukum pajak internasional adalah

suatu kesatuan hukum yang mengupas suatu persoalan yang diatur dalam

Undang-Undang Nasional mengenai permajakan terhadap orang-orang luar

negeri. Peraturan-peraturan nasional untuk menghindarkan pajak ganda dan

traktat-traktat.

2.1.2.2. Kedaulatan Hukum Pajak Internasional

UU no.7 Tahun 1983 tentang PPh sebagaimana telah diubah dengan

UU no.17 Tahun 2000 (UU PPh) khususnya dalam pasal 26 diatur bahwa

terhadap WP luar negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia antara

lain berupa bunga, royalti, sewa, hadiah dan penghargaan, akan dikenakan

PPh sebesar 20% dari jumlah bruto. Pasal ini menunjukkan bahwa contoh

adanya hubungan ekonomis antara orang asing dengan penghasilan yang

diperoleh di Indonesia.

Dalam hukum antar negara terdapat suatu asas mengenai kedaulatan

negara yang dinyatakan sebagai kedaulatan setiap negara untuk dengan bebas

mengatur kepentingan-kepentingan rumah tangganya sendiri, dalam batas-

batas yang ditentukan oleh hukum antar negara

dan bebas dari pengaruh

kekuasaan negara lain. Sesuai dengan asas yang dimaksud, maka kedaulatan

pemajakan sebagai spesial dari gengsi kedaulatan negara dapat dinyatakan

sebagai kedaulatan suatu negara untuk bertindak merdeka dalam lapangan

pajak.

2.1.2.3. Sumber-sumber Hukum Pajak Internasional

Menurut Prof. Dr. Rachmat Soemitro, yang terdapat di dalam buku

nya “ Hukum Pajak Indonesia”, menyebutkan ada beberapa sumber hukum

pajak internasional antara lain :

Hukum Pajak Nasional atau Unilateral yang mengandung unsur asing,

seperti asas-asas yang terdapat dalam hukum antar negara.

Trakat, yaitu kaedah hukum yang dibuat menurut perjanjian antar negara

baik secara bilateral maupun multilateral.

Keputusan Hakim Nasional atau Komisi Internasional tentang pajak-

pajak Internasional.

Menurut R. Santoso Brotodihardjo, S.H. di dalam buku karangannya

yang berjudul “Pengantar Ilmu Hukum Pajak.” Menyatakan bahwa sumber-

sumber formal dari hukum pajak internasional, yaitu :

Asas-asas yang terdapat dalam hukum antar negara.

Peraturan-peraturan unilateral (sepihak) dari setiap negara yang dimaksud

tidak ditujukan kepada negara lain.

Traktat-traktat (perjanjian) dengan negara lain, seperti :

Untuk meniadakan atau menghindarkan pajak berganda.

Untuk mengatur perlakuan fiskal terhadap orang-orang asing.

Untuk mengatur soal pemecahan laba di dalam hal suatu perusahaan

atau seseorang mempunyai cabang-cabang atau sumber-sumber

pendapatan di negara asing.

2.1.2.4. Terjadinya Pajak Berganda Internasional

Pajak berganda internasional umumnya terjadi karena pada dasarnya

tidak ada hukum internasional yang mengatur atau mempayungi hal tersebut

sehingga bisa terjadi bentrokan hukum antar dua negara atau lebih.

Velkenbond memberikan pengertian bahwa pajak berganda internasional

terjadi apabila pengenaan pajak dari dua negara atau lebih saling menindih

sedemikian rupa, sehingga orang-orang akan dikenakan pajak di negara-

negara yang lebih dari satu memikul beban pajak yang

lebih besar daripada

jika mereka dikenakan pajak di satu negara saja. Beban tambahan yang

terjadi tidak semata-mata disebabkan karena perbedaan tarif dari negara-

negara yang bersangkutan, melainkan karena dua negara atau lebih secara

bersamaan memungut pajak atas objek dan subjek yang sama.

Dari pengertian diatas jelas bahwa pajak berganda internasional akan

timbul karena atas suatu objek pajak dan subjek pajak yang sama dikenakan

pajak lebih dari satu kali sehingga menimbulkan beban yang berat bagi

subjek pajak yang dikenakan pajak tersebut.

2.1.2.5. Cara Penghindaran Pajak Berganda Internasional

Ada dua cara untuk menghindari hal tersebut, antara lain :

Unilateral

Cara ini dilakukan dengan memasukkan ketentuan untuk menghindari

pajak berganda dalam Undang-Undang

suatu negara dengan suatu

prosedur yang jelas. Penggunaan cara ini merupakan wujud kedaulatan

suatu negara untuk mengatur sendiri masalah pemungutan pajak dalam

suatu undang-undang.

Bilateral atau Multilateral

Cara bilateral atau multilateral dilakukan melalui suatu perundingan

antar negara yang berkepentingan untuk menghindarkan terjadinya pajak

berganda. Perjanjian yang dilakukan secara bilateral oleh dua negara,

sedangkan multilateral dilakukan oleh lebih dari dua negara , yang lebih

dikenal dengan sebutan traktat atau Tax treaty.

Alasan diperlakukan Tax Treaty, yaitu :

Terdapat saling ketergantungan antar negara.

Peningkatan kerjasama antar negara.

Memperluas pemasaran produk.

Kebutuhan modal, teknologi, dan ilmu pengetahuan.

Pajak dianggap sebagai penghambat (tax barrier) kelancaran arus

modal, barang, dan jasa, serta SDM.

2.1.3. Bentuk Usaha Tetap

2.1.3.1. Definisi Bentuk Usaha Tetap

Bentuk Usaha Tetap (Permanent Establishment ) adalah Bentuk usaha

yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di

Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratu delapan puluh

tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang didirikan

dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau

melakukan kegiatan di Indonesia.

Bentuk Usaha Tetap (BUT) sudah sangat lazim dipergunakan sebagai

saran usaha dari Wajib Pajak Luar Negeri baik badan maupun orang pribadi.

Sebagai Wajib Pajak Luar Negeri, BUT mempunyai banyak perlakuan

khusus, baik dalam hal penentuan sebagai BUT-nya, pengenaan

perpajakannya, dan banyak permasalahan lainnya.

Penentuan dan perlakuan pengenaan pajak atas BUT secara spesifik

akan diatur pada masing-masing negara. Namun demikian, penentuan dan

perlakuan perpajakan dari BUT tersebut ketika berkaitan dengan P3B perlu

diatur secara khusus antara negara yang melakukan P3B dengan negara mitra

P3B.

Bentuk Usaha Tetap (BUT)

yang diakui di Indonesia adalah sesuai

dengan yang tercantum pada Undang-undang PPh, adalah bentuk usaha yang

dipergunakan oleh orang pribadi atau badan sebagai Wajib Pajak Luar Negeri

yang mempunyai penghasilan pada negara Indonesia sebagai negara sumber

penghasilan.

Penentuan adanya BUT sesuai Undang-undang PPh ditentukan

dengan cara seperti berikut :

Keberadaan Wajib Pajaknya

Keberadaan Wajib Pajak Luar Negeri dimana yang

mempunyai penghasilan di Indonesia yang dapat disebut sebagai BUT

(Bentuk Usaha Tetap) adalah apabila :

Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183

(seratus delapan puluh tiga) hari

jangka waktu 12 (dua belas)

bulan, dan apabila ;

Badan yang tidak didirikan dan tidak bertemput kedudukan di

Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di

Indonesia.

Bentuk Kegiatan Usahanya

Bentuk kegiatan yang dilakukan orang pribadi atau

badan

Wajib Pajak Luar Negeri yang dikatakan sebagai BUT tersebut antara

lain dapat seperti berikut ini :

Tempat kedudukan manajemen

Cabang perusahaan

Kantor perwakilan

Gedung kantor

Pabrik

Bengkel

Gudang

Ruang untuk promosi dan penjualan

Pertambangan dan penggalian sumber alam

Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi

Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan

Proyek kontruksi, instalasi, atau proyek perakitan

Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang

lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam

jangka waktu 12 (dua belas) bulan

Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya

tidak bebas

Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan

dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi

asuransi atau menanggung resiko di Indonesia

Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki,

disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik

untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

2.1.3.2. Konsep Dasar Permanent Establishment

Konsep dasar Permanent Establishment diatur dalam Pasal 5 OECD

model yang menjelaskan kepada kita kegiatan usaha yang seperti apa yang

dapat dikategorikan sebagai

Permanent Establishment

dan kegiatan seperti

apa yang tidak dapat dikategorikan sebagai Permanent Establishment.

Dengan demikian, konsep Permanent Establishment merupakan konsep yang

sangat penting dalam penentuan hak pemajakan negara sumber terhadap

penghasilan dari kegiatan usaha yang dijalankan oleh

subjek pajak luar

negeri. Tanpa adanya Permanent Establishment, negara sumber tidak dapat

mengenakan pajak atas laba usaha yang diperoleh oleh perusahaan yang

menjadi subjek pajak luar negeri di negara sumber.

Bentuk –

bentuk Permanent Establishment

(PE)

seperti yang diatur

dalam OECD Model adalah sebagai berikut ini :

Bentuk Dasar atau “Basic Rule PE” ( Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3));

Kontruksi atau “Construction PE” ( Pasal 5 ayat (3);

Keagenan atau “Agency PE”( Pasal 5 ayat (5)).

Sedangkan berdasarkan UN model, bentuk-bentuk PE adalah sebagai

berikut :

Bentuk Dasar atau “Basic Rule PE” ( Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3));

Kontruksi atau “Construction PE” ( Pasal 5 ayat (3) huruf a);

Pemberian Jasa atau “Service PE” ( Pasal 5 ayat (3) huruf b);

Keagenan atau “Agency PE”( Pasal 5 ayat (5)).

Asuransi atau “Insurance PE” ( Pasal 5 ayat (6)).

2.1.3.3. Basic Rule PE

Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Permanent Establishment adalah

suatu tempat tetap usaha dimana melalui tempat tetap usaha tersebut kegiatan

usaha dari suatu perusahaan dijalankan secara sebagian atau secara

keseluruhan. Dengan Demikian, kondisi-kondisi yang harus dipenuhi agar

dapat terbentuk suatu Permanent Establishment adalah sebagai berikut :

Adanya tempat usaha.

Tempat usaha tersebut didirikan di suatu lokasi tertentu.

Subjek pajak harus mempunyai hak untuk memanfaatkan tempat usaha

tersebut.

Penggunaan tempat usaha tersebut harus bersifat permanen atau dalam

waktu yang melebihi periode waktu tertentu.

Kegiatan yang dilakukan melalui tempat usaha tersebut harus merupakan

kegiatan usaha sebagaimana pengertian kegiatan usaha yang diatur dalam

undang-undang domestik maupun perjanjian penghindaran pajak

berganda.

Apabila salah satu kondisi di atas tidak terpenuhi maka Permanent

Establishment tidak akan terbentuk.

Place of Business Test

Definisi tentang Place of Business Test tidak diberikan dalam

pasal-pasal yang terdapat pada model perjanjian penghindaran pajak

berganda. Akan tetapi, dalam paragraf (4) OECD Commentary atas

pasal 5, tempat usaha ini diartikan sebagai bentuk bangunan, fasilitas

atau instalasi yang dipergunakan untuk menjalankan kegiatan usaha,

tanpa memperhatikan apakah dipergunakan semata-mata untuk tujuan

tersebut. Tempat usaha tersebut, misalnya dapat berupa kantor,

gudang, bengkel, pabrik, tempat kegiatan usaha lainnya atau dapat

juga mencakup mesin dan peralatan. Secara prinsip, hanya aktiva

tetap tidak berwujud tidak dapat menimbulkan Permanent

Establishment.

Pasal 5 ayat (2) dari OECD Model Tahun 2008 memberikan

contoh-contoh suatu tempat usaha yang dapat dikategorikan sebagai

PE. Contoh-contoh tempat usaha tersebut disebut dengan “positif list”.

Contoh-contoh tempat usaha yang dikategorikan sebagai Permanent

Establishment adalah sebagai berikut :

Tempat kedudukan manajemen

Cabang perusahaan

Kantor perwakilan

Gedung kantor

Pabrik

Bengkel, dan

Pertambangan, sumur minyak dan gas bumi, tempat penggalian,

atau tempat pengambilan sumber alam.

Location Test

Berdasarkan pendekatan location test, tempat usaha harus

didirikan di suatu tempat atau lokasi tertentu di wilayah negara

sumber, yaitu berada di suatu titik geografi tertentu. Dengan

demikian, makna kata “Place” apabila dikaitkan dengan kata “Fixed”

yang membentuk suku kata “Fixed place”

mencerminkan suatu

persyaratan bahwa “Place”

atau “tempat” tersebut mempunyai

hubungan erat antara tanah dengan hak pemajakan dari suatu negara.

Dengan demikian, pengoperasian alat transportasi berupa bus atau

truk dari suatu negara ke negara lain tidak dapa dianggap sebagai PE.

Akan tetapi, suatu kantor yang dipergunakan untuk penjualan tiket,

pengadministrasian, atau pengawasan terhadap bus atau truk tersebut

dapat saja dikategorikan sebagai PE. Terkait dengan lalu lintas

internasional dalam penerbangan dan perkapalan, prinsip PE tidak

diterapkan.

The Right Use Test

Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa suatu tempat usaha

tidak dipermasalahkan apakah tempat usaha tersebut diperoleh

melalui pembelian atau disewa dari pihak lain. Yang terpenting disini

adalah perusahaan tersebut harus mempunyai hak untuk dapat

memanfaatkan tempat usaha tersebut untuk menjalankan kegiatan

usahanya.

Permanent Test

Terkait dengan tempat usaha, istilah “permanen” dapat

diartikan dengan pengertian-pengertian sebagai berikut :

Tempat usaha dipergunakan untuk menjalankan kegiatan yang

sifatnya teratur dan bukan untuk kegiatan usaha yang sifatnya

situasional.

Istilah “permanen” tidak harus diartikan sebagai kegiatan yang

berlangsung terus menerus tanpa tidak akan pernah berhenti, tetapi

harus diartikan sebagai kegiatan yang

dimaksudkan untuk

berlangsung secara terus menerus tanpa pernah diketahui kapan

akan berhenti.

Dikaitkan periode waktu dipergunakannya tempat usaha, istilah

“permanen” dapat diartikan sebagai penggunaan tempat usaha

dalam waktu yang lama. Jadi, tidak sekedar dipergunakan dalam

jangka pendek. Untuk menguji apakah suatu tempat usaha

dipergunakan sebagai tempat yang permanen, biasanya dilakukan

dengan pendekatan “duration test” yaitu dengan cara melakukan

penghitungan berapa lama keberadaan tempat usaha tersebut.

Business Test

Suatu tempat dikatakan menjalankan kegiatan “business”

apabila kegiatan yang dilakukan melalui tempat tersebut sesuai

dengan pengertian “business” yang dimaksudkan oleh undang-undang

domestik maupun perjanjian penghindaran pajak berganda

yang

disepakati. OECD Model 2008, dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h

menjelaskan tentang istilah “business” sebagai berikut :

“The term “business” includes the perfomance of professional

services and of other activities of an independent character.”

Jadi, Pengertian “business” atau kegiatan usaha berdasarkan OECD

Model adalah meliputi kegiatan dari pemberian jasa yang bersifat

profesional dan kegiatan usaha lainnya yang mempunyai karakter

yang sama.

2.1.3.4. Hubungan Istimewa di dalam Bentuk Usaha Tetap

Hubungan Istimewa mempunyai berbagai perbedaan dalam

pemahaman nya, yaitu menurut Pasal 9 UN Model dan menurut Undang-

Undang Pajak Penghasilan.

Menurut Pasal 9 UN Model

Suatu perusahaan dari satu Negara pihak pada persetujuan, baik secara

langsung maupun tidak langsung turut serta dalam manajemen, pengawasan

atau modal suatu perusahaan di Negara pihak persetujuan lainnya, atau Orang

atau badan yang sama, baik secara langsung maupun tidak langsung turut

serta dalam manajemen, pengawasan atau modal suatu perusahaan dari suatu

Negara pihak pada persetujuan dan suatu perusahaan dari Negara pihak pada

persetujuan lainnya, dan dalam kedua hal itu antara kedua perusahaan

dimaksud dalam hubungan dagangnya atau hubungan keuangannya diadakan

atau diterapkan syarat-syarat yang menyimpang dari yang lazim berlaku

antara perusahaan-perusahaan yang sama sekali bebas satu sama lain,

sehingga laba yang timbul dinikmati oleh salah satu perusahaan yang apabila

syarat-syarat itu tidak dapat dinikmati oleh perusahaan tersebut, dapat

ditambahkan pada laba perusahaan itu dan dikenai pajak. Apabila suatu

negara pihak pada persetujuan mencakup laba satu perusahaan di Negara itu

dan dikenai pajak laba yang telah dikenai pajak di Negara lainnya dan laba

tersebut adalah laba yang memang seharusnya diperoleh perusahaan-

perusahaan independen, maka Negara lain itu akan melakukan penyesuaian-

penyesuaian atas jumlah laba yang dikenai pajak. Penyesuaian-penyesuaian

itu harus memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam persetujuan ini dan

apabila

dianggap perlu, pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara

pihak pada persetujuan saling berkonsultasi.

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan

Hubungan istimewa dianggap ada apabila :

Pengusaha mempunyai penyertaan langsung atau tidak langsung sebesar 25%

(dua puluh lima persen) atau lebih pada Pengusaha lain, atau hubungan antara

Pengusaha dengan penyertaan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada

dua Pengusaha atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Pengusaha

atau lebih yang disebut terakhir; atau

Pengusaha menguasai Pengusaha lainnya atau dua atau lebih Pengusaha

berada di bawah penguasaan Pengusaha yang sama baik langsung maupun

tidak langsung atau terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun

semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat dan/atau ke samping satu

derajat.

Hubungan istimewa antara Pengusaha Kena Pajak dengan pihak yang

menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dapat

terjadi karena ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain yang

disebabkan karena faktor kepemilikan atau penyertaan; adanya penguasaan

melalui manajemen atau penggunaan teknologi. Selain karena hal-hal tersebut

di atas, hubungan istimewa di antara orang pribadi dapat pula terjadi karena

adanya hubungan darah atau karena perkawinan.

Pada perundang-undangan perpajakan Indonesia ada prosentase penyertaan

modal yang lebih detil dan hubungan kekeluargaan, sedangkan pasal 9 UN

model, yang disebut hubungan istimewa yaitu hubungan manajemen antara

induk perusahaan yang berdomisili di salah satu negara dan anak perusahaan

yang berdomisili di negara lainnya.

2.1.3.5. Pengenaan Pajak Bentuk Usaha Tetap di Indonesia

Pengenaan pajak yang dikenakan ke

Bentuk Usaha Tetap (BUT) di

indonesia ditentukan berdasarkan jangka waktu (Time test) yang berlaku di

masing-masing Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B),

seperti

berikut :

Dalam hal persyaratan jangka waktu untuk adanya BUT di indonesia

dipenuhi, maka atas imbalan jasa tersebut dikenakan pajak di Indonesia

dan dipotong PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal jangka waktu mengenai adanya BUT tidak dipenuhi, maka atas

imbalan jasa tersebut tidak dapat

dikenakan pajak di Indonesia (kecuali

yang dibayar atau terutang kepada penduduk Jerman, Luxembourg, Swiss

dan Pakistan), hak pemajakannya dilakukan oleh negara treaty partner

tempat kedudukan (residence) dari Wajib Pajak

luar negeri. Jasa yang

dilakukan di luar negeri oleh penduduk negara treaty partner, Indonesia

tidak dapat mengenakan PPh atas imbalan jasa tersebut.

Apabila hak pemajakan dari BUT berada pada Indonesia, maka Pajak

Penghasilan dari BUT dihitung atas :

Penghasilan BUT dari Indonesia

Penghasilan dari BUT di Indonesia termasuk dalam penghasilan dari

kantor pusatnya atas transaksi di indonesia dikenakan PPh yang

diperlakukan sama dengan Wajib Pajak dalam negeri, sehingga

didasarkan atas Undang-undang PPh.

Branch Profit Tax

Branch Profit Tax adalah Pajak tambahan dikenakan pada BUT yang

dihitung dari Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak

Penghasilan yang terutang dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia.

Besarnya tarif Branch Profit Tax

dihitung dengan menggunakan

dasar-dasar :

Undang – undang PPh

Berdasarkan pasal 26 ayat (4) Undang-undang PPh, besarnya tarif

atas Branch Profit Tax adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari

penghasilan kena pajak setelah dikurangi dengan PPh terutang.

Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)

Berdasarkan P3B dapat diatur besarnya Branch Profit Tax, yang

tentu saja besarnya tidak sama antara BUT dari suatu negara

dengan negara lain sesuai dengan yang diatur pada P3B.

2.1.3.6. Penentuan Laba Usaha Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Seperti yang sudah dijelaskan, negara sumber boleh mengenakan

pajak atas penghasilan dari kegiatan usaha apabila terdapat BUT di negara

sumber tersebut. Penentuan laba usaha BUT diatur dalam pasal 7 OECD

Model maupun UN Model. Berikut ini kita lihat perbandingan antara OECD

Model dan UN Model dalam menentukan alokasi laba suatu BUT.

Atributable Principle dan Force of attraction Principle

Antara OECD Model dan UN Model terdapat perbedaan sebagai

berikut :

Dalam OECD Model, penghasilan PE yang dapat dikenakan pajak

di negara sumber hanya terbatas pada penghasilan yang berasal

dari kegiatan usaha PE saja (attrubutable principle).

Sedangkan dalam UN Model, penghasilan

PE yang dapat

dikenakan pajak di negara sumber selain dari penghasilan usaha

PE juga termasuk :

Penghasilan dari penjualan barang atau barang dagangan yang

dilakukan oleh kantor pusat di negara di mana PE berada

dengan syarat penjualan yang dilakukan oleh

kantor pusat

sama atau sejenis dengan penjualan yang dilakukan oleh PE;

Penghasilan dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh kantr

pusat di negara di mana PE berada dengan syarat kegiatan

usaha yang dilakukan oleh kantor pusat sama atau sejenis

dengan kegiatan usaha yang dilakukan PE.

Pengenaan penghasilan kantor pusat sebagai penghasilan dari PE

seperti diuraikan di atas disebut sebagai “Force of attraction

principle”. Prinsip tersebut, pertama kali dikembangkan dalam

ketentuan perpajakan Amerika Serikat pada tahun 1963 yang diatur

dalam seksi 861 dari IRC (Internal Revenue Code).

Distinct and Separate Enteprise Approach

Pasal 7 ayat (2) antara OECD dan UN model sama-sama

menyatakan bahwa transaksi antara kantor pusat dan PE dianggap

sebagai transaksi yang terpisah dan berhubungan secara bebas

(Distinct and Separate

Enteprise Approach). Dengan demikian,

penentuan harga transaksi antara kantor pusat dan PE harus

didasarkan pada harga pasar. Metode perhitungan berdasarkan asumsi

bahwa transaksi antara kantor pusat dan PE dianggap sebagai

transaksi yang terpisah dan berhubungan secara bebas dinamakan

direct method. Disamping direct method, terdapat metode perhitungan

lainnya dalam menghitung laba usaha PE yaitu indirect method.

Dibandingkan dengan indirect method, metode perhitungan secara

direct method yang lebih diutamakan menurut Fiscal Committee dari

OECD.

Biaya – biaya yang Deductible

Menurut OECD Model, dalam menghitung laba dari suatu PE,

diperkenankan biaya-biaya yang terjadi di kantor pusat untuk

dibebankan di PE sepanjang biaya tersebut digunakan untuk

keperluan PE. Termasuk biaya administrasi umum, baik yang

dikeluarkan di negara di mana PE tersebut berada atau di negara

lainnya.

Dalam UN Model, ditegaskan bahwa pembayaran yang

dilakukan oleh PE kepada kantor pusatnya yaitu biaya royalti,

pembayaran imbalan jasa, atau pembayaran bunga (kecuali untuk

usaha perbankan) tidak dapat dibebankan sebagai biaya dalam

menghitung penghasilan kena pajak PE. Sebaliknya, pembayaran

diperoleh oleh PE dari kantor pusat bukan merupakan penghasilan

kena pajak.

Indirect Method

Berdasarkan rumusan pasal 7 ayat (4) OECD dan UN Model,

sepanjang telah merupakan suatu kelaziman dalam menghitung laba

PE dapat digunakan cara apportionment yaitu dengan cara

membandingkan suatu komponen tertentu dari PE dengan laba

keseluruhan perusahaan. Penghitungan laba usaha dari suatu PE

berdasarkan indirect method dilakukan sebagai berikut :

Menentukan laba usaha dari perusahaan secara keseluruhan.

Laba usaha dihitung per masing-masing negara di mana PE

berada berdasarkan ketentuan domestik masing-masing negara

tersebut;

Kemudian, laba usaha yang telah dihitung berdasarkan poin 1

di atas, dibagi dan dialokasikan berdasarkan suatu komponen

tertentu kepada masing-masing PE.

Kantor Pembelian

Pasal 7 ayat (5) OECD Model menegaskan bahwa apabila di

negara sumber terdapat suatu tempat tetap yang dipergunakan sebagai

tempat untuk menjalankan kegiatan usaha, akan tetapi apabila

kegiatan usaha tersebut semata-mata untuk melakukan pembelian

barang dagangan, maka kegiatan pembelian tersebut tidak

menimbulkan penghasilan bagi PE.

Konsistensi

Pasal 7 ayat (6) OECD Model maupun Pasal 7 ayat (5) UN

Model sama-sama menyatakan bahwa apabila metode alokasi

dipergunakan dalam menghitung laba usaha PE seperti yang

diatur

dalam Pasal 7 ayat (4) maka sebaiknya dipergunakan secara

konsisten, kecuali terdapat alasan yang kuat dan cukup untuk

menyimpan dari cara perhitungan tersebut.

Subordination

Pasal 7 ayat (7) OECD Model maupun Pasal 7 ayat (6) UN

Model menegaskan bahwa apabila terdapat pasal lain juga mengatur

jenis-jenis penghasilan yang termasuk dalam pasal lain tersebut yang

diberlakukan. Jadi, ketentuan pasal 7 tidak dapat diterapkan. Adapun

pasal lain tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 8 mengenai transportasi pelayaran dan pesawat terbang.

Pasal 10 ayat (4) mengenai dividen.

Pasal 11 ayat (4) mengenai bunga.

Pasal 12 ayat (3) mengenai royalti.

Pasal 21 ayat (2) mengenai penghasilan lain-lain.

Akan tetapi, apabila penghasilan yang diatur dalam pasal-pasal

tersebut di atas terkait secara efektif dengan PE maka Pasal 7 yang

diberlakukan.