2012201779DSBab2001

Bab II

DATA DAN ANALISA

2. 1

Sumber Data

Data yang ada untuk mendukung proyek Tugas Akhir ini diperoleh melalui:

Buku “PANC?SILA – Riwayatmu Kini”

Data yang diperoleh dari buku tersebut merupakan materi utama dalam

pembuatan kampanye Garuda Pancasilaku! nantinya.

Angket atau kuisioner

Data yang diperoleh bersifat kuantitatif karena hanya berupa opini dan

pengalaman partisipan responden/pengisi kuisioner.

Setelah data terkumpul, dilakukan pengolahan untuk memilah-milah data

sehingga dapat diambil kesimpulan berkaitan dengan materi proyek Tugas Akhir.

2.1.1

Review Buku PANC?SILA – Riwayatmu Kini

Buku ini diterbitkan oleh grafisosial dan Yayasan TIFA pada tahun 2012

yang dibuat oleh Penulis: Greg Genep Sukendro, Komikus: Eko S.Bimantara,

Desainer Grafis: Enrico Halim, Ilustrator: Toto M.Mukmin, serta Penyunting: Arief

Adityawan S, Kurnia Setiawan, Toto M.Mukmin. Ini bukunya kaum muda, untuk

jadi kawan dialog mengisi zaman. Sejarah membuktikan bahwa Pancasila

dirumuskan oleh kaum muda pada zamannya. Bukti bahwa kaum muda adalah mesin

perubahan dan pengerak zaman.

Buku ini sangat penting sebagai esai grafis untuk penyadaran kaum muda

hingga dewasa, diulas dengan jelas, mulai dari prosesi rumusan Pancasila, tokoh-

tokoh perintis Pancasila, sila pertama sampai kelima.

2.1.1.1 Prosesi Rumusan Pancasila

1935-1945

Perang Dunia II

Akhir PD II, Jepang mulai banyak mengalami kekalahan di mana-

mana dari Sekutu. Jepang meyakinkan bangsa Indonesia tentang

kemerdekaan dengan membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha

Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

1 Maret 1945

Jenderal Kumakichi Harada, Komandan Pasukan Jepang untuk Jawa

mengumumkan pembentukan BPUPKI.

29 April 1945

KRT Radjiman Wediodiningrat sebagai Ketua BPUPKI (Kaico),

duduk sebagai ketua muda (fuku kico) seorang Jepang bernama

Icibangase sebagai Shucokai Cirebon yang R.P.Suroso diangkat

sebagai kepala secretariat dengan dibantu oleh Toyohiti Masuda dan

Mr.A.G.Pringodigdo. Jumlah anggota BPUPKI adalah 63 orang yang

mewakili hampir seluruh wilayah Indonesia ditambah 7 orang tanpa

hak suara.

28 Mei 1945

Dilangsungkan upacara peresmian BPUPKI di gedung Cuo sangi in,

jalan pejambon (Sekarang Gedung Departemen Luar negri), Jakarta.

Upacara peresmian itu dihadiri pula oleh dua pejabat jepang Jendral

Itagaki (panglima tentara ke tujuh yang bermarkas di Singapura).

Pada kesempatan itu dikibarkan bendera Jepang, Hinomaru oleh

Mr.A.G.Pringgodigdo yang disusul dengan pengibaran bendera merah

putih oleh Toyohiko Masuda.

29 Mei 1945-1 Juni 1945

Masa persidangan pertama BPUPKI membahas rumusan dasar

Negara untuk Indonesia merdeka. Dikemukakan berbagai pendapat

tentang dasar Negara yang akan dipakai Indonesia merdeka. Pendapat

tersebut disampaikan oleh Mr.Mohammad Yamin,

Prof.Mr.Dr.Soepomo, dan Ir.Sukarno.

29 Mei 1945

Mr.Mohammad Yamin menyatakan pemikirannya tentang dasar

Negara Indonesia merdeka dihadapan sidang BPUPKI. Pemikirannya

diberi judul “Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik

Indonesia”. Mr.Mohammad Yamin mengusulkan dasar Negara

Indonesia merdeka yang intinya sebagai berikut:

Peri kebangsaan;

Peri kemanusiaan;

Peri ketuhanan;

Peri kerakyatan;

Kesejahteraan rakyat;

31 Mei 1945

Prof.Mr.Dr.Soepomo mendapat giliran mengemukakan pemikirannya

di hadapan sidang BPUPKI. Pemikirannya berupa penjelasan tentang

masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar Negara Indonesia

merdeka. Negara yang akan dibentuk hendaklah Negara integralistik

yang berdasarkan pada hal-hal berikut ini:

Persatuan;

Kekeluargaan;

Keseimbangan lahir dan batin;

Musyawarah;

Keadilan sosial.

1 Juni 1945

Ir.Sukarno mendapat kesempatan untuk mengemukakan dasar Negara

Indonesia merdeka. Pemikirannya terdiri atas lima asas berikut ini:

Kebangsaan Indonesia;

Internasionalisme atau perikemanusiaan;

Mufakat atau demokrasi;

Kesejahteraan sosial;

Ketuhanan yang Maha Esa

Kelima asas tersebut diberinya nama Pancasila sesuai saran teman

yang ahli bahasa.

1 Juni kita peringati sebagai hari lahir istilah Pancasila.

22 Juni 1945

Panitia Sembilan (Ir Sukarno (ketua), Abdulkahar Muzakir,

Drs.Moh.Hatta, K.H Abdoel Wachid Hasjim, Mr.Moh.Yamin,

H.Agus Salim, Ahmad Subarjo, Abikusno Cokrosuryo, dan

A.A.Maramis) bekerja cerdas berhasil merumuskan dasar Negara

Indonesia merdeka. Rumusan itu Moh.Yamin diberi nama Piagam

atau Jakarta Charter. Rumusan dasar

Negara Indonesia Merdeka

adalah sebagai berikut :

Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan Syariat islam sebagai

pemeluk-pemeluknya,

(menurut) dasar kemanusiaan yang adil dan beradab

Kesatuan Indonesia

(dan) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan perwakilan

(serta dengan mewujudkan suatu)

Keadilan sosial bagi kerakyatan Indonesia.

10 – 16 Juli 1945

BPUPKI mengadakan sidang kedua membahas rancangan undang-

undang dasar.

Dibentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai

Ir.Sukarno.

Panitia membentuk kelompok kecil yang beranggotakan tujuh orang

yang khusus merumuskan rancangan UUD. Kelompok kecil ini

diketuai Mr.Supomo dengan anggota Wongsonegoro, Ahmad

Soebardjo, Singgih, H.Agus Salim, dan Sukiman.

Hasil disempurnakan kebahasaannya oleh Panitia Penghalus Bahasa

yang terdiri atas Husein Jayadiningrat, H.Agus Salim, dan

Prof.Mr.Dr.Supomo.

14 Juli 1945

Ir.Sukarno melaporkan hasil kerja Panitia Perancang Undang-Undang

pada sidang BPUPKI.

Disebutkan tiga hal pokok:

pernyataan Indonesia merdeka,

pembukaan undang-undang dasar, dan undang-undang dasar (batang

tubuh).

15 – 16 Juli 1945

Sidang menyusun UUD berdasarkan hasil kerja Panitia Perancang

Undang-Undang Dasar.

17 Juli 1945

Laporan hasil kerja penyusunan UUD.

Laporan diterima sidang pleno BPUPKI.

7 Agustus 1945

BPUPKI dibubarkan Jepang. Menindaklanjuti hasil kerja BPUPKI,

Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI

atau Dokuritsu Junbi Iinkai).

PPKI beranggotakan 21 orang yang mewakili seluruh lapisan

masyarakat Indonesia. 12 orang wakil dari Jawa, 3

orang wakil dari

Sumatera, 2 orang wakil dari Sulawesi, dan seorang wakil dari Sunda

Kecil, Maluku serta penduduk Cina.

18 Agustus 1945

PPKI mengadakan sidangnya yang pertama.

Membahas konstitusi Negara Indonesia, dengan menggunakan naskah

Piagam Jakarta yang telah disahkan BPUPKI.

Namun, sebelum sidang dimulai, Drs. Mohammad Hatta dan beberapa

tokoh Islam mengadakan pembahasan sendiri untuk mencari

penyelesaian masalah kalimat, “… dengan kewajiban menjalankan

syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”

pada kalimat “Ketuhanan

dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-

pemeluknya.”

Hal ini dlakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa

Indonesia. Kita harus menghargai nilai juang para tokoh-tokoh yang

sepakat menghilangkan kalimat “…dengan kewajiban menjalankan

syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”

Dengan disetujuinya perubahan itu maka sidang pertama PPKI hasil

kerja BPUPKI dibahas kembali. Pada pembahasannya terdapat usul

perubahan yang dilontarkan kelompok Hatta. Mereka mengusulkan

perubahan sila pertama yang semula berbunyi “Ketuhanan dengan

kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”

diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dan perubahan Bab II

UUD Pasal 6

yang semula berbunyi “Presiden ialah orang Indonesia

yang beragama Islam” diubah menjadi “Presiden ialah orang

Indonesia asli”. Semua usulan itu diterima peserta sidang. Hal itu

menunjukkan mereka sangat memperhatikan persatuan dan kesatuan

bangsa.

17 Juli 1945

Setelah disempurnakan oleh PPKI, disahkan sebagai Undang-Undang

Dasar Negara Indonesia. UUD itu kemudian dikenal sebagai UUD

1945. Keberadaan UUD 1945 diumumkan dalam berita Republik

Indonesia Tahun ke-2 No.7 Tahun 1946 pada halaman 45-48.

Sistematika UUD 1945 itu terdiri atas hal sebagai berikut:

Pembukaan UUD 1945 terdiri atas empat alinea. Pada Alenia ke-4

UUD 1945 tercantum Pancasila sebagai dasar Negara yang tertulis

seperti yang kita kenal sekarang ini.

Rumusan dasar Negara Indonesia merdeka adalah

Ketuhanan Yang Maha Esa;

Kemanusiaan yang adil dan beradab;

Persatuan Indonesia;

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/ perwakilan;

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2.1.1.2 Tokoh-tokoh Perintis Pancasila

Ir. Sukarno

6 Juni 1901

Lahir di Blitar, Jawa Timur. Ayahnya bernama Raden Sukemi

Sasrodiharjo yang masih keturunan Raja Kediri. Ibunya bernama Ida

Ayu Nyoman Rai yang masih keturunan bangsawan Bali.

1920-1925

Tamat H.B.S., melanjutkan ke Technische Hoge School (sekarang

ITB) di Bandung dengan mengambil jurusan teknik sipil dan lulus.

1926

Mendirikan Algemene Studie Club di Bandung yang merupakan hasil

inspirasi dari Indonesische Studie Club oleh Dr.Soetomo. Organisasi

ini menjadi cikal bakal Partai Nasional Indonesia.

4 Juli 1927

Membentuk Partai Nasional Indonesia (PNI). Pada Kongres PNI

Pertama, terpilih sebagai Ketua PNI. Kegiatan politik Sukarno muda

tidak disukai Belanda sehingga sering dipenjarakan. Tidak patah

semangat untuk berjuang memerdekakan Indonesia.

29 Mei – 1 Juni 1945

Menjelang kemerdekaan Indonesia, berjuang di dalam organisasi

BPUPKI dan PPKI. Ir.Sukarno menyumbangkan pemikirannya dalam

pembentukan dasar Negara Indonesia merdeka yang disebutnya

dengan Pancasila pada lembaga BPUPKI.

Ir.Sukarno juga dipercaya menjadi Ketua PPKI yang dipersiapkan

untuk membentuk Indonesia merdeka.

17 Agustus 1945

Puncaknya bersama Drs.Moh. Hatta mengumandangkan Proklamasi

Kemerdekaan Indonesia atas nama seluruh bangsa Indonesia.

Meskipun bangsa Indonesia telah merdeka, perjuangan Ir.Sukarno

tidak berhenti begitu saja.

18 Agustus 1945

Pada sidang PPKI Ir.Sukarno terpilih dan dilantik sebagai Presiden

Republik Indonesia yang pertama.

20 Juni 1970

Wafat dalam kondisi tragis sebagai tahanan politik orde Soeharto, dan

dimakamkan di Blitar Jawa Timur.

1986

Bersama Drs.Moh.Hatta dianugerahi gelar Proklamator Indonesia.

Drs. Mohammad Hatta

12 Agustus 1902

Lahir di Bukit tinggi, Sumatera Barat. Dikenal dengan Bung Hatta,

sosok yang santun, rendah hati, taat beragama, jujur dan cerdas.

1921

Di masa mudanya, menuntut ilmu di Sekolah Tinggi Ekonomi

(Handels Hogere Schools) di Rotterdam, Belanda. Menjadi Ketua

Perhimpunan Indonesia, suatu organisasi pergerakan mahasiswa yang

memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

24 September 1927

Akibat aktivitasnya, ditangkap pemerintah Belanda dengan tuduhan

menjadi anggota organisasi terlarang dan menghasut orang untuk

menentang pemerintah Belanda.

Pada sidang pengadilan di Den Haag, Belanda, dituntut tiga tahun

penjara. Membacakan berjudul “Indonesia Vrij”, Indonesia merdeka.

Hatta dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan.

1942

Kembali ke Indonesia dan tetap menjalankan aktivitas mencapai

kemerdekaan Indonesia. Ditangkap pemerintah kolonial Hindia

Belanda dan dibuang ke Boven, Digul, Papua. Dibebaskan setelah

Jepang masuk dan menduduki Indonesia.

29 Mei – 1 Juni 1945

Menjelang kemerdekaan Indonesia, aktif dalam mempersiapkan

kemerdekaan Indonesia. Menjadi anggota BPUPKI dan juga PPKI.

17 Agustus 1945

Bersama dengan

Ir.Sukarno mengumandangkan Proklamasi

Kemerdekaan Indonesia.

18 Agustus 1945

PPKI menetapkan dan melantik Hatta sebagai Wakil Presiden RI

mendampingi Ir.Sukarno..

14 Maret 1980

Wafat dalam kesederhanaan dan dimakamkan di Pemakaman Umum

Tanah Kusir, Jakarta.

1986

Bersama Ir.Sukarno dianugerahi gelar Proklamator Indonesia.

Mr.Supomo

23 Januari 1903

Lahir di Sukoharjo, Jawa Tengah.

1917

Supomo muda bersekolah di Europeesche Lagere School (setingkat

SD) dan lulus.

1920

Melanjutkan ke Meer Uitgebreid Larger (setingkat SMP) di Solo dan

lulus. Setelah lulus kemudian berangkat ke Jakarta meneruskan

pendidikan Rechtsschool (sekolah hokum) dan lulus tiga tahun

kemudian.

Setahun kemudian

Mendapat kesempatan belajar di Universitas Leiden dan memperoleh

gelar Meester In Rechten (Mr.) dan doktor ilmu hukum.

Selama belajar di Negeri Belanda, ikut organisasi Perhimpunan

Indonesia. Setelah pulang dari Negeri Belanda, menjadi ahli hukum,

maka Jepang menunjuknya untuk mengepalai Departemen

Kehakiman.

29 Mei – 1 Juni 1945

Aktif dalam BPUPKI. Dalam sidang BPUPKI, mengajukan konsep

dasar Negara Indonesia merdeka.

Aktif menjadi ketua panitia kecil bagian dari Panitia Perancang UUD.

Ketika Indonesia merdeka, Mr.Supomo diangkat menjadi Menteri

Kehakiman. Ia juga pernah menjadi Duta Besar Republik Indonesia

untuk Inggris.

12 September 1958

Wafat di Jakarta dan dimakamkan di Solo. Atas jasa-jasanya,

Pemerintah Indonesia menetapkan Mr.Supomo sebagai Pahlawan

Kemerdekaan.

K.H. Agus Salim

8 Oktober 1884

Lahir di kota Gadang, Bukit tinggi, Sumatera Barat. Sangat cerdas

dengan penguasaan bahasa asing yang sangat luar biasa, menguasai

enam bahasa asing, yaitu bahasa Prancis, Inggris, Jerman, Jepang,

Turki, dan Arab.

1919

Menjadi Ketua Partai Sarekat Islam Indonesia.

1929

Bersama Semaoen mendirikan Persatuan Buruh. Mereka gigih

menuntut kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda agar

membentuk Dewan Perwakilan Rakyat (Volskraad).

29 Mei – 1 Juni 1945

Menjelang Proklamasi Kemerdekaan, termasuk salah satu anggota

Panitia Sembilan dalam BPUPKI.

Ketika masa Kemerdekaan, K.H.Agus Salim dipercaya menjadi

Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Syahrir I dan II.

Beliau juga pernah ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri dalam

Kabinet Hatta.

Perjuangan K.H.Agus Salim di dalam

negeri maupun luar negeri

sangat luar biasa.

4 November 1954

Wafat dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata,

Jakarta.

1961

Pemerintah Indonesia mengangkat K.H. Agus Salim sebagai

Pahlawan Pergerakan Nasional.

K.H. Abdul Wachid Hasyim

1 Juni 1914

Lahir di Jombang, Jawa Timur, putra dari K.H.Hasyim Asy’ari, ulama

besar dan pendiri Nahdatul Ulama.

Abdul Wahid Hasyim muda menimba ilmu di pesantren-pesantren

termasuk di Pesantren Tebu Ireng milik ayahnya. Seorang otodidak

mempelajari ilmu pengetahuan dengan cara membaca buku-buku ilmu

pengetahuan lainnya sehingga mempunyai wawasan pengetahuan

yang luas.

1935

Mendirikan madrasah modern dengan nama Nidzamiya.

Tokoh ulama yang kharismatik seperti ayahnya. Karena ketokohan

dan wawasan yang luas, ditunjuk sebagai Ketua Pengurus Besar

Nahdatul Ulama.

29 Mei – 1 Juni 1945

Anggota Panitia Sembilan dalam BPUPKI dan juga anggota PPKI

mempunyai peranan penting dalam perumusan dasar Negara. Bersama

dengan tokoh Islam lainnya, menyetujui adanya perubahan rumusan

sila pertama dari Pancasila.

Mr. Mohammad Yamin

23 Agustus 1903

Lahir di Tawali, Sawahlunto, Sumatera Barat.

Yamin muda memiliki rasa nasionalisme yang sangat besar. Hal itu

dibuktikannya dengan bergabung pada organisasi Jong Sumatranen

Bond (JBS) serta Indonesia Muda.

Moh.Yamin sering mengkritik pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Karena keberanian dan kritikannya yang sangat tajam, maka Belanda

mencabut beasiswa yang diberikan kepadanya. Namun, Moh.Yamin

tidak gentar menghadapinya. Pidato dan kritikan tajam serta

ajakannya untuk bersatu melawan penjajah, dikemukakannya pada

Kongres Pemuda II di Jakarta. Dalam Kongres Pemuda II di Jakarta,

Mohammad Yamin menjabat sebagai sekretaris panitia kongres.

29 Mei – 1 Juni 1945

Menjelang kemerdekaan, aktif dalam BPUPKI, menyumbangkan

pemikirannya tentang dasar Negara untuk Indonesia merdeka dalam

sidang BPUPKI.

Terlibat dalam Panitia Sembilan di BPUPKI, memberi nama hasil

rumusan dasar Negara yang dihasilkan Panitia Sembilan dengan

sebutan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta.

Setelah Indonesia merdeka, Mr.Moh. Yamin menjadi anggota Komisi

Nasional Indonesia Pusat (KNIP)

Menjabat sebagai Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Ali Sastroamijoyo

I dan juga Menteri Penerangan pada Kabinet Kerja III.

17 Oktober 1962

Wafat dan dimakamkan di tanah kelahirannya Talawi, Sawahlunto.

1973

Mr.Mohammad Yamin dinyatakan sebagai Pahlawan Pergerakan

Nasional.

2.1.1.3 Rumusan Pancasila

Sila Pertama – Ketuhanan Yang Maha Esa

Lambang Bintang

Tengah terdapat symbol bintang bersudut lima melambangkan sila

pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa.

Lambang bintang dimaksudkan sebagai sebuah cahaya, seperti

layaknya Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia.

Sedangkan latar berwarna hitam melambangkan warna alam atau

warna asli, yang menunjukkan bahwa Tuhan bukanlah sekedar rekaan

manusia, tetapi sumber dari segalanya dan telah ada sebelum segala

sesuatu di dunia ini ada.

Sila kedua – Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Lambang Rantai

Kanan bawah terdapat rantai yang melambangkan sila kedua

Pancasila, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Rantai tersebut

terdiri atas mata rantai berbentuk segi empat dan lingkaran yang

saling berkait membentuk lingkaran. Mata rantai segi empat

melambangkan laki-laki, sedangkan yang lingkaran melambangkan

perempuan. Mata rantai yang saling berkait pun melambangkan

bahwa setiap manusia, laki-laki dan perempuan, membutuhkan satu

sama lain dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti sebuah

rantai.

Sila ketiga – Persatuan Indonesia

Lambang Pohon Beringin

Kanan atas terdapat gambar Pohon Beringin yang melambangkan sila

ketiga, Persatuan Indonesia. Pohon Beringin digunakan karena Pohon

Beringin merupakan pohon yang besar di mana banyak orang bisa

berteduh di bawahnya, seperti halnya semua rakyat Indonesia bisa

“berteduh” di bawah naungan Negara Indonesia. Selain itu, Pohon

Beringin memiliki sulur dan akar yang menjalar ke mana-mana,

namun tetap berasal dari satu pohon

yang sama, seperti halnya

keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia.

Sila Keempat –

Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat

Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan

Lambang Kepala Banteng

Kiri atas terdapat gambar kepala banteng yang melambangkan sila

keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan

dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Lambang banteng digunakan

karena banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul, seperti

halnya musyawarah di mana orang-orang harus berkumpul untuk

mendiskusikan sesuatu.

Sila Kelima – Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Lambang Padi dan Kapas

Kiri bawah terdapat padi dan kapas yang melambangkan sila kelima,

Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Padi dan kapas digunakan karena merupakan kebutuhan dasar setiap

manusia, yakni pangan dan sandang sebagai syarat utama untuk

mencapai kemakmuran yang merupakan tujuan utama bagi sila kelima

ini.

2.1.2

Perilaku Masyarakat saat ini

Kuisioner sebagian bahan pencarian data dilakukan dengan responden

masyarakat kota Jakarta, baik pria maupun wanita dengan jangkauan usia

antara 14 – 35 tahun ke atas. Karena pada usia ini adalah usia produktif untuk

memahami dan menyadari diri.

Data hasil kuisioner yang didapatkan pada masyarakat sehubungan

dengan Pancasila sebagai berikut :

Sebagian besar responden kurang mengerti/hanya sekedar tahu

mengenai Pancasila sedangkan ada yang sangat mengerti mengenai

Pancasila.

Menurut responden yang kurang mengerti, alasannya kurang

mendalami, cuma hanya

tahu sila dan nama Pancasila, bahkan ada

yang melupakan Pancasila dan pemerintah zaman sekarang kurang

menggalangkan pentingnya akan Pancasila.

Menurut responden, Pancasila semakin jauh dari kehidupan berbangsa

di Indonesia.

Responden menyatakan alasannya

Pancasila semakin jauh dari

kehidupan berbangsa di Indonesia adalah banyak korupsi, kurangnya

bersatu & gotong royong, kurangnya keadilan hukum, banyak

kriminalitas, kerusuhan, kurangnya kesadaran sendiri, dan banyak

mementingkan diri sendiri daripada orang lain.

Menurut Responden, Sebagian besar Rakyat Indonesia tidak peduli,

melupakan Pancasila, dan belum mengenal/mendalami makna

Pancasila.

Responden menyatakan bahwa biasanya semua kaum ( kaum muda,

dewasa, tua) tidak peduli, melupakan Pancasila, dan belum

mengenal/mendalami makna Pancasila, tergantung sifat dan

pemikiran rakyat Indonesia.

Sebagian besar Responden setuju bahwa Pancasila sangat penting

untuk Indonesia, sedangkan ada sedikit menyatakan bahwa Pancasila

biasa saja.

Responden menyarankan bahwa

kampanye ini tidak menggunakan

konfrontasi, lebih arah ke persuasif agar lebih mudah diterima oleh

banyak orang, dan juga mengharapkan kampanye ini bisa

mempancasilakan Indonesia yang sudah pudar akan nilai Pancasila

agar merubah Indonesia hidup lebih baik lagi. We need Pancasila.

2.2

Keterangan Buku

Judul

: PANC?SILA – Riwayatmu Kini

Penulis

: Greg Genep Sukendro

Komikus

: Eko S.Bimantara

Desainer Grafis

: Enrico Halim

Ilustrator

: Toto M.Mukmin

Penyunting

: Arief Adityawan S,Kurnia Setiawan, Toto

M.Mukmin

Penerbit

: Yayasan TIFA dan grafisosial

2.3

Target Audience

2.3.1

Demografis

Unisex

Usia : 14 – 55 tahun

Tingkat Pendidikan : SMP – SMA – S1/S2 - Karyawan

Tingkat perekonomian menengah ke atas

2.3.2

Geografis

Daerah perkotaan di Indonesia

2.3.3

Psikografis

Aktif, dan senang beraktivitas,

Suka bergaul dengan teman-teman,

Gemar jalan-jalan.

2.4

Analisa Partner

Untuk penerbitan buku “PANC?SILA – Riwayatmu Kini”, grafisosial

bekerja sama dengan Yayasan TIFA. Sedangkan untuk proyek Tugas Akhir

yang berupa media print nantinya akan membutuhkan kerja sama dari

beberapa penerbit yang sudah terpercaya dalam menangani hal-hal yang

berkaitan dengan media print dan media pendukung. Untuk distribusinya

sendiri, dibutuhkan kerjasama dari beberapa tempat yang sering dikunjungi

oleh kaum muda dan dewasa dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, seperti

mall, café, dan lain-lainnya.

2.4.1

Grafisosial

Grafisosial adalah sebuah organisasi yang didirikan pada

tanggal 9 September 2006, oleh sekelompok orang dengan dua

kesamaan, yaitu mencintai negeri ini selain juga memfokuskan diri

pada budaya visual sebagai lingkup kerjanya.

VISI

Berkarya sebagai sebuah lembaga yang ahli dalam bidang desain

grafis dengan komitmen teguh untuk bersama-sama membangun

kehidupan yang lebih baik, mewujudkan masyarakat sipil yang

bersifat multikultur, inklusif, dan demokratis serta menjunjung Hak

Asasi Manusia.

MISI

Menjadi katalisator untuk menciptakan perubahan sosial menuju

tatanan kehidupan yang lebih baik, serta mampu memperkuat disiplin

desain grafis sebagai bagian tak terpisahkan dari gerakan

pemberdayaan warga dan komunitas masayarakat sipil di Indonesia.

NILAI

1. Non partisan

2. Menghargai keberagaman dalam masyarakat terbuka, sebagai

manifestasi dari hak asasi manusia.

3. Komitmen terhadap perubahan sosial menuju masyarakat yang

lebih baik serta berkeadilan.

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan, Perkumpulan melakukan kegiatan sebagai

berikut:

1. Mengadakan penelitian terkait dengan desain grafis untuk

kepentingan sosial. Hasil penelitian menjadi basis data grafisosial dan

dipresentasikan baik dalam bentuk penerbitan buku, jurnal, pameran,

dan lain sebagainya.

2. Mengadakan pendidikan, pemberdayaan, dan penyadaran

masyarakat terkait berbagai masalah sosial dan budaya, politik, dan

HAM dalam konteks desain grafis. Baik melalui pelatihan, diskusi,

seminar dan workshop untuk kelompok terbatas, maupun untuk

kelompok yang lebih luas, melalui perancangan berbagai media

desain grafis atau media komunikasi visual.

3. Menjalankan fungsi pengawasan terhadap berbagai media desain

grafis yang beredar di masyarakat, agar dalam proses perancangan

dan penyebarannya tidak melanggar aturan dan etika yang berlaku.

Hal ini penting agar Pesan yang beredar ditengah-tengah masyarakat

bersifat jujur dan mencerahkan kehidupan masyarakat secara umum.

STRUKTUR ORGANISASI

Executive Director : Gregorius Genep Sukendro

Finance and Administration Director : Theresia Airin Sani

Programme Director : Kurnia Setiawan

Creative Director : Agus Danarto

Visual Art Director : Toto M. Mukmin

Research and Development Director : Arief Adityawan Sosroyudho

2.4.2

Yayasan TIFA

PROFIL

Yayasan Tifa, selanjutnya disebut Tifa adalah lembaga dana (grant

making institution) yang bertujuan memperkuat masyarakat warga

dan mengembangkan masyarakat terbuka di Indonesia.

Tifa bertujuan untuk menumbuhkan pemimpin-pemimpin muda yang

akuntabel, mengembangkan mekanisme partisipasi publik dalam

pembuatan kebijakan, mempromosikan perdamaian melalui keadilan

dan penegakan hukum serta mempromosikan open society melalui

pembaharuan hukum. Yayasan Tifa saat ini fokus pada empat

Program Prioritas yaitu Tata Pemerintahan Daerah (Local

Governance), Hak Asasi Manusia (Human Rights), Pluralisme

(Pluralism) dan Access to Justice. Program Penguatan Kapasitas

Organisasi Masyarakat Warga (Capacity Building) dan Media,

menjadi program pendukung yang mensinergikan program-

programnya dengan keempat Program Prioritas Tifa.

Pemberdayaan perempuan, penegakan hak asasi manusia,

penyelesaian dan pencegahan konflik serta reformasi dan penegakan

hukum adalah isu yang mendasari program-program Tifa. Disamping

itu, Tifa pada tahun 2004 ini mempunyai 3 (tiga) fokus daerah yaitu

Aceh, Lampung dan Banten.

MISI

Tifa mengembangkan masyarakat terbuka di Indonesia, yang

menghormati perbedaan, mematuhi hukum, keadilan dan persamaan.

Sementara visi Tifa adalah sebuah komunitas dimana penduduk,

pemerintahan serta sektor bisnis mendukung hak-hak pribadi,

terutama hak dan pandangan perempuan, kelompok minoritas dan

kelompok masyarakat yang tidak diuntungkan lainnya; serta

memupuk solidaritas dan pemerintahan yang baik.

Strategi Tifa untuk mewujudkan visi dan misinya adalah melalui

penguatan masyarakat warga.

PROGRAM

Penguatan suara masyarakat untuk pengaruhi kebijakan.

Yayasan Tifa mendukung prakarsa dan aktifitas yang bertujuan

menguatkan suara masyarakat, untuk memastikan bahwa kepentingan

mereka diperhatikan dalam proses pengambilan kebijakan. Di tahap

ini, Tifa fokus pada tiga daerah: Aceh, Banten dan Lampung. Kendati

demikian, kesempatan bagi

Organisasi Masyarakat Warga di seluruh

Indonesia masih terbuka.

2.5

Analisa SWOT

2.5.1

Strength (Kekuatan)

Kurangnya penyampaian pendidikan mengenai Pancasila,

Kurangnya kesadaran diri masyarakat Indonesia.

2.5.2

Weakness (Kelemahan)

Banyak masyarakat Indonesia tidak mengenal dan tidak tahu

makna Pancasila,

Indonesia sudah pudar akan nilai Pancasila,

Pemerintah Indonesia sekarang kurang menggalangkan

pentingnya akan Pancasila.

2.5.3

Opportunity (Kesempatan)

Dalam kaitannya dengan proyek Tugas Akhir kali ini, media

print diharapkan dapat menjadi salah satu media pembelajaran

dan kampanye yang tepat, sehubungan dengan tempat

kampanye.

2.5.4

Threat (Ancaman)

Kemungkinan ada yang mengabaikan kampanye sosial yang

ada di kalangan masyarakat.