3
BAB 2
DATA DAN ANALISA
2.1
Data Umum Kasus
2.1.1
Sejarah
Bukittinggi dalam kehidupan ketatanegaraan semenjak zaman penjajahan
Belanda, zaman penjajahan Jepang serta zaman kemerdekaan dengan berbagai
variasinya tetap merupakan pusat Pemerintahan Sumatera bahagian Tengah
maupun Sumatera secara keseluruhan, bahkan Bukittinggi pernah berperan
sebagai Pusat Pemerintahan Republik Indonesia setela Yogyajarta diduduki
Belanda dari bulan Desember 1948 sampai dengan bulan Juni 1949.
Semasa pemerintahan Belanda dahulu, Bukittinggi oleh Belanda selalu
ditingkatkan perannya dalam ketatanegaraan, dari apa yang dinamakan
Gemetelyk Resort berdasarkan Stbl tahun 1828. Belanda telah mendirikan
kubu pertahanannya tahun 1825, yang sampai sekarang kubu pertahanan
tersebut masih dikenal
dengan Benteng "Fort De Kock". Kota ini telah
digunakan juga oleh Belanda sebagai tempat peristirahatan opsir-opsir yang
berada di wilayah jajahannya di timur ini.
Oleh pemerintah Jepang, Bukittinggi dijadikan sebagai pusat pengendalian
Pemerintah militernya untuk kawasan Sumatera, bahkan sampai ke Singapura
dan Thailand karena disini berkedudukan komandan Milioter ke 25. Pada masa
ini Bukittinggi berganti nama dari Taddsgemente Fort de Kock menjadi
Bukittinggi Si Yaku Sho yang daerahnya diperluas dengan memasukkan
nagari-nagari Sianok, Gadut, Kapau, Ampang Gadang, Batu taba dan Bukit
Batabuah yang sekarang kesemuanya itu kini berada dalam daerah Kabupaten
Agam, di Kota ini pulalah Pemerintah bala tebtara Jepang mendirikan
pemancar Radio terbesar untuk pulau Sumatera dalam rangka mengibarkan
semangat rakyat untuk menunjang kepentingan peramg Asia Timur Raya versi
Jepang.
Pada zaman perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia Bukitinggi berperan
sebagai kota perjuangan. Dari bulan Desember 1948 sampai dengan bulan Juni
1949 ditunjuk sebagai Ibu Kota Pemerintahan darurat Republik Indonesia
(PDRI), setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda.
Selanjutnya Bukittinggi pernah menjadi Ibukota Propinsi Sumatera
dengan
Gubernurnya Mr. Tengku Muhammad Hasan. Kemudian dalam
peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang No. 4 tahun 1959 Bukittinggi
ditetapkan sebagai Ibu Kota Sumatera Tengah yang meliputi keresidenan-
keresidenan Sumatera Barat, Jambi dan Riau yang sekarang masing-masing
Keresidenan itu telah menjadi Propinsi-propinsi sendiri.
Setelah keresidenan Sumatera Barat dikembangkan menjadi Propinsi Sumatera
Barat, maka Bukittinggi ditunjuk sebagai Ibu Kota Propinsi-nya. Semenjak
tahun 1958 secara defacto Ibukota Propinsi telah pindah ke Padangnamun
 |