11
4)
Pihak Pemerintah dan Masyarakat.
Penyusunan studi kelayakan bisnis perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan
yang telah ditetapkan oleh pemerintah karena bagaimanapun pemerintah
dapat secara langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi kebijakan
perusahaan. Penghematan devisa Negara, penggalangan ekspor nonmigas dan
pemakaian tenaga kerja massal merupakan contoh-contoh kebijakan
pemerintah di sektor ekonomi. Proyek-proyek bisnis yang membantu
kebijakan pemerintah inilah yang diprioritaskan untuk dibantu, misalnya
dengan subsidi dan keringanan lain.
5)
Bagi Tujuan Pembangunan Ekonomi.
Dalam menyusun studi kelayakan bisnis perlu juga dianalisis manfaat yang
akan didapat dan biaya yang akan ditimbulkan oleh proyek terhadap
perekonomian nasional. Aspek-aspek yang perlu dianalisis untuk mengetahui
biaya dan manfaat tersebut antara lain ditinjau dari aspek rencana
pembangunan nasional, distribusi nilai rambah pada seluruh masyarakat, nilai
investasi per tenaga kerja, pengaruh sosial, semi analisis kemanfaatan dan
beban sosial. Jadi, jelas bahwa studi kelayakan bisnis yang dibuat perlu dikaji
demi tujuan-tujuan pembangunan ekonomi nasional.
2.1.5
Tahapan Studi Kelayakan Bisnis
Dalam melaksanakan studi kelayakan bisnis atau usaha, ada beberapa tahapan
studi yang dikerjakan menurut Umar (2005:p21), yaitu :
 |