43
Berdasarkan Jurnal berjudul “Keterbukaan Informasi Publik dalam
kerangka Manajemen Arsip” oleh Monika Nur Lastiani ( Jurnal Arsip
nasional republic Indonesia, 2010, 28), kewajiban menyabarluaskan
informasi semestinya dilakukan dengan cara yang mudah dijangkau oleh
masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami dan
ditentukan/diberikan oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi
dibadan public terkait.
Berdasarkan Jurnal berjudul “transparansi informasi public dan
percepatan pembangunan di daerah” oleh Idi Dimyati ( Jurnal Prodi Ilmu
Komunikasi, FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2011, 77),
pembangunan tata pemerintahan yang baik (good governance) di mana
transparansi atau keterbukaan informasi publik menjadi
syarat bagi
terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Artinya, pemerintahan yang baik
sudah seharusnya memberikan jaminan kepada masyarakatnya untuk bebas
mendapatkan informasi publik yang sesungguhnya merupakan bagian dari
hak asasi manusia.
Berdasarkan lima Jurnal diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa
Media Online
atau Website
sebagai layanan keterbukaan informasi digital
akurat berpengaruh dalam membina dan membangun persepsi positif dimata
publik dan sebagai pusat informasi dalam meningkatkan wawasan
penggunanya dan mendapatkan informasi publik yang sesungguhnya
merupakan bagian dari hak asasi manusia.
 |