14
pertanggung jawaban APBN/APBD harus disusun oleh suatu komite standar yang
independen dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
2)
Proses Penyiapan SAP
Komite standar yang dibentuk oleh Menteri keuangan sampai dengan tahun
pertengahan tahun 2004 telah menghasilkan draf Standar Akuntansi Pemerintahan
yang terdiri dari kerangka konseptual dan 11 pernyataan standar, kesemuanya telah
disusun melalui due process.
Dalam PP NO. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dijelaskan
tahap-tahap penyiapan SAP sebagai berikut:
a.
Identifikasi Topik untuk Dikembangkan menjadi Standar
Tahap ini merupakan proses pengindentifikasian topik-topik akuntansi dan
pelaporan yang berkembang yang memerlukan pengaturan dalam bentuk
pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
b.
Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) di dalam KSAP
KSAP dapat membentuk pokja yang bertugas membahas topik-topik yang
telah disetujui. Keanggotaan pokja ini berasal dari berbagai instansi yang
kompeten di bidangnya.
c.
Riset Terbatas oleh Kelompok Kerja
Untuk pembahasan suatu topik, pokja melakukan riset terbatas terhadap
literatur-literatur, standar akuntansi yang berlaku di berbagai negara, praktik-
praktik akuntansi yang sehat (best practices), peraturan-peraturan, dan
sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas.
d.
Penulisan Draf SAP oleh Kelompok Kerja
Berdasarkan hasil riset terbatas dan acuan lainnya, Pokja menyusun draf
SAP. Draf yang telah selesai disusun selanjutnya di bahas oleh pokja secara
mendalam.
e.
Pembahasan Draf oleh Komite Kerja
Draf yang telah disusun oleh Pokja tersebut dibahas oleh anggota Komite
Kerja. Pembahasan II lebih diutamakan pada substansi dan implikasi
penerapan standar. Dengan pendekatan ini diharapkan draf tersebut menjadi
standar yang berkualitas. Dalam pembahasan ini tidak menutup kemungkinan
terjadi perubahan-perubahan dari draf awal yang diusulkan oleh pokja. Pada
tahap ini, Komite Konsultatif untuk pengambilan keputusan peluncuran draf
publikasian SAP.
 |