34
3.
Adanya penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan
atas dana masyarakat
yang
disimpan di BPR.
4.
BPR berlokasi di sekitar UMK dan masyarakat
pedesaan, serta memfokuskan
pelayanannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut.
5.
BPR memiliki karakteristik operasional yang
spesifik yang memungkinkan BPR dapat
menjangkau dan melayani UMK dan masyarakat pedesaan.
Posisi BPR yang strategis tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan agar keberadaan BPR
dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan mendorong perekonomian
daerah.
2.6 Kolektibilitas
Mengenai pengaturan kolektibilitas kredit terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia
Nomor 7 / 2 / PBI / 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Ketentuan tersebut
selanjutnya untuk beberapa pasal telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8 / 2 /
PBI / 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 / 2 / PBI / 2005 tentang
Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Menurut ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Bank
Indonesia No. 7 / 2 / PBI / 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, kualitas
kredit dibagi menjadi 5 (lima) kolektibitas, yaitu: lancar, dalam perhatian khusus, kurang
lancar, diragukan, dan macet.
Lebih spesifik, Lumbantobing (2009: 58) menyatakan kriteria penggolongan kualitas
kredit sebagaimana tertulis pada lampiran Pasal 4 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia
Nomor 31/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif, sebagai
berikut:
1. Kredit lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria:
a.
Industri atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang baik
b. Pasar yang stabil dan tidak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian
c. Persaingan yang terbatas, termasuk posisi yang kuat dalam pasar
d. Manajemen yang sangat baik
e. Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan mendukung usaha
f. Tenaga kerja yang memadai dan belum pernah tercatat
mengalami perselisihan /
pemogokan
g. Perolehan laba tinggi dan stabil
h. Permodalan kuat
i.
Anasisis arus kas menunjukkan bahwa debitor dapat memenuhi kewajiban pembayaran
pokok serta bunga tanpa dukungan sumber dana tambahan
 |