23
4. Waktu Pengiriman (Immediate Delivery atau Future Delivery).
Terdiri atas
pasar
tunai atau
spot
(cash
atau
spot
market)
dan
pasar derivatif
(derivative market).
5. Struktur Organisasi (Organizational Structure).
Terdiri
atas
pasar
lelang
(auction
market),
pasar
paralel
atau
pasar
tidak
terdaftar
(over-the-counter market), dan pasar perantara (intermediary market). (Juli Irmayanto
dkk, 2002, Bank & Lembaga Keuangan, hal
0)
Dalam mengatur
terselenggaranya
sistem keuangan
bank
dan
lembaga
keuangan
lainnya menjadi lebih baik, Pemerintah Republik Indonesia juga melakukan revisi terhadap
Undang-Undang No. 4 tahun 967 menjadi Undang-Undang No.7 tahun 992 serta Undang-
Undang No. 0 tahun 998 tentang Perbankan,
yang
meliputi Bank
Umum, Bank Perkreditan
Rakyat, dan Bank Bagi Hasil (Syariah). Karena tuntutan perkembangan dan dinamika
perekonomian
nasional
dan
internasional
yang
semakin
terintegrasi,
maka
disusunlah
Undang-Undang baru
yang
memberi status,
tujuan, dan tugas Bank Indonesia selakuk otoritas
moneter. Menurut Undang-Undang No.23 tahun 999 tentan Bank Indonesia, bahwa tugas
pengaturan
dan
pengawasan
bank
dipegang
penuh oleh BI hingga terbentuknya
Lembaga
Pengawas
Jasa
Keuangan (LPJK)
sebagai
sebuah
lembaga
independent
selambat-lambatnya
3
Desember 2002
untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan akibat regulasi dan
supervisi.
Berikut
ini akan diberikan
gambaran
umum mengenai sistem keuangan Indonesia bari
berdasarkan
atas
Undang-Undang
Republik
Indonesia
No.23 tahun
999
tentang
Bank
Indonesia.
 |