32
2.3.7
Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Freight Forwarding
A.
Dasar Hukum
Sampai saat ini belum ada peraturan pajak yang mengatur secara
khusus perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa freight
forwarding, tetapi ada beberapa ketentuan yang dapat dipakai sebagai
dasar hukum perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa freight
forwarding antara lain:
1.
Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42
Tahun 2009
Tentang Pajak Pertambahan Nilai.
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 Tentang Jenis Jasa
yang Tidak Dikenakan PPN.
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 jo Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Jasa Kena Pajak yang
Dibebaskan Dari Pengenaan PPN.
4.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 Tentang
Jenis Jasa Lain yang Termasuk Jasa Kena Pajak.
5.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 527/KMK.03/2003 jo.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03.2006 Tentang
Perlakuan PPN Atas Jasa Dibidang Angkutan Umum di Darat dan
Air.
6.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000 jo
Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 251/KMK.03/2002
Menyebutkan Nilai Lain.
7.
Peraturan Menteri Keuangan PMK-38/PMK.011/2013
menyebutkan perubahan Nilai Lain yang diatur dalam PMK-
 |