16
3)
With Holding System
Merupakan sistem yang pemungutan pajaknya diberikan kepada pihak
ketiga dalam menentukan besarnya pajak yang terhutang.
Sehingga
dalam sistem ini, pihak ketiga yang menentukan besarnya pajak, dan
fiskus bersifat pasif.
Contoh: PPh 21, 22, 23, 26, PPh pasal 4 ayat 2
2.2 Pajak Penghasilan Pasal 22
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22
Pajak penghasilan (PPh) 22 adalah pajak atas penghasilan yang
dipungut berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, kegiatan di
bidang impor dan atau penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pajak
penghasilan pasal 22 ini dimaksudkan pajak yang dipungut atas transaksi
pembelian yang dananya bersumber dari APBN/ APBD dan transaksi
dilakukan oleh lembaga-lembaga atau badan tertentu, baik badan pemerintah
maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan
usaha di bidang lain. Pemungutan PPh pasal 22 ini dimaksudkan sebagai upaya
meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengumpulkan dana melalui
sistem pembayaran pajak dan untuk tujuan kesederhanaan, kemudahan, dan
pengenaan pajak yang tepat waktu. Sehubungan dengan hal tersebut, PPh pasal
22 dapat bersifat final.
2.2.2 Dasar Hukum PPh 22
Pada
dasarnya, setiap
peraturan
pajak
penghasilan
memiliki
masing-
masing
dasar
hukum yang berbeda-beda
sesuai
dengan
ketetapan DJP.
Dasar
hukum dari PPh 22 itu sendiri adalah:
 |