membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomis tersebut. Kemampuan
perusahaan untuk mengendalikan manfaat ekonomis masa depan dari suatu aktiva tidak
berwujud biasanya timbul dari hak hukum yang dapat ditegakkan dalam suatu pengadilan.
Manfaat ekonomis masa depan dapat timbul dari pengetahuan atas pasar atau pengetahuan
teknis. Perusahaan mengendalikan manfaat ekonomis tersebut jika, misalnya, perusahaan
memiliki suatu pengetahuan yang dilindungi oleh hak hukum, seperti hak cipta dan pembatasan
perjanjian dagang (sepanjang diijinkan oleh peraturan) atau oleh kewajiban hukum bagi pegawai
untuk menjaga kerahasiaan.
Manfaat ekonomis masa depan yang timbul dari aktiva tidak berwujud dapat mencakup
pendapatan dari penjualan barang atau jasa, penghematan biaya, atau manfaat lain yang berasal
dari penggunaan aktiva tersebut oleh perusahaan. Misalnya, penggunaan hak kekayaan
intelektual dalam suatu proses produksi tidak meningkatkan pendapatan masa depan, tetapi
menekan biaya produksi masa depan.
IAS 38 menjelaskan bahwa dalam mengakui suatu pos sebagai aktiva tidak berwujud,
perusahaan perlu menunjukkan bahwa pos tersebut memenuhi definisi aktiva tidak berwujud dan
kriteria pengakuan. Aktiva tidak berwujud diakui jika, dan hanya jika:
a.
Kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomis masa
depan dari aktiva tersebut.
b.
Biaya perolehan aktiva tersebut dapat diukur secara andal.
Sementara itu menurut FRS 10 tentang Goodwill and Intangible asset yang diterbitkan oleh
ASB, lembaga pembuat standar di Inggris, item-item tidak berwujud (intangible) dapat
memenuhi definisi aset ketika terdapat akses kepada keuntungan ekonomis di masa depan yang
dikendalikan oleh entitas pelapor, baik itu melalui kustodian maupun perlindungan
hukum.
 |